Akankah WTO Jadi Target Perang Dagang Trump Selanjutnya?
Apakah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akan menjadi target perang dagang Trump selanjutnya? AS yang tidak senang dengan sistem multilateralisme berencana untuk menolak badan banding di WTO yang mengikat secara hukum, dan kemungkinan akan melemahkan badan perdagangan dunia tersebut.
Sejak hari pertamanya menjabat, Presiden AS Donald Trump telah menjelaskan ketidaknyamanannya secara umum dengan multilateralisme dan ketidaksukaan khusus terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Tidak mengherankan bahwa ia menunjuk Robert Lighthizer—seseorang yang sejak lama skeptis terhadap WTO dan sistem penyelesaian perselisihannya yang mengikat secara hukum—sebagai perwakilan perdagangan AS.
Selama dua tahun terakhir, karena secara sepihak telah mengenakan tarif pada mitra dagang dan melancarkan perang dagang besar-besaran dengan China, pemerintahan Trump telah mengambil langkah-langkah untuk terus melemahkan sistem itu. Sekarang, Gedung Putih dilaporkan mengancam akan menghentikan seluruh WTO dengan memblokir anggarannya untuk tahun mendatang.
Menurut analisis Kimberly Ann Elliott dalam tulisannya di World Politics Review, inti dari konfrontasi dengan WTO ini adalah prosesnya untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan—apa yang dikenal sebagai Pemahaman Penyelesaian Sengketa, yang dapat memberikan wewenang hukuman kepada negara-negara anggota yang menolak untuk membawa kebijakan mereka sesuai dengan aturan perdagangan internasional.
Di bawah mekanisme ini, seorang anggota WTO dapat mengajukan pengaduan resmi terhadap anggota lainnya, dengan tuduhan pelanggaran aturan. Jika para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui perundingan, mereka membawa kasus mereka ke panel ahli. Jika salah satu atau kedua belah pihak tidak setuju dengan keputusan panel dalam kasus itu, mereka dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut kepada Badan Banding WTO; direktur jenderal WTO kemudian akan menugaskan tiga orang dari tujuh ahli untuk meninjau kasus itu.
Jika setidaknya dua dari tiga menegakkan sebagian atau semua pengaduan awal, dan jika kedua pihak masih tidak dapat mencapai solusi yang dinegosiasikan, pihak yang mengajukan pengaduan dapat diberi wewenang untuk mencari kompensasi atau menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa.
Amerika Serikat—khususnya Kongres—tidak pernah merasa nyaman dengan rezim hukum internasional yang mungkin melanggar kedaulatan nasional, sehingga AS khawatir bahwa Badan Banding ini berada di atas pemerintahan AS, menurut Kimberly Ann Elliott.
Di bawah Presiden Barack Obama, perwakilan Washington di markas WTO di Jenewa menunjukkan ketidaksenangan mereka dengan keputusan Badan Banding tertentu yang telah melawan Amerika Serikat—khususnya yang melibatkan undang-undang perdagangan AS terkait dengan pengenaan bea atas impor yang diduga tidak adil.
“Itu melemahkan proses penyelesaian sengketa dengan mengancam akan memolitisasinya dan melemahkan kemerdekaannya, tetapi pemerintahan Obama tidak pernah mencoba untuk menghentikan sistem itu,” ujar Kimberly Ann Elliott.
Pemerintahan Trump jauh lebih agresif terhadap WTO. Selain memberlakukan serangkaian tarif impor tanpa otorisasi multilateral, Gedung Putih telah memblokir pengangkatan anggota Badan Banding baru sejak 2017. Daftar namanya telah menyusut dari tujuh menjadi minimum tiga yang diperlukan untuk meninjau banding.
Jika pemerintahan Trump tetap tanpa kompromi, Badan Banding dapat berhenti berfungsi bulan ini, seiring masa berlaku dua dari tiga anggota yang tersisa berakhir pada 10 Desember. Secara teknis, para anggota tersebut dapat tetap bertugas usai tanggal tersebut untuk setidaknya menyelesaikan kasus mereka saat ini. Tetapi salah satu dari mereka, Thomas Graham dari AS, mengatakan dia tidak akan tinggal setelah masa jabatannya berakhir, menurut World Politics Review.
Kimberly Ann Elliott mengatakan, bahkan jika anggota Badan Banding yang tersisa dapat menyelesaikan kasus yang sudah terbuka, tidak ada kasus baru yang dapat diterima untuk ditinjau oleh satu anggota yang tersisa. Dan tanpa proses banding yang berfungsi, seluruh sistem WTO untuk menyelesaikan perselisihan dagang dapat terurai.
Negara terdakwa kemudian dapat memblokir pemberlakuan putusan penyelesaian perselisihan awal dengan mengajukannya ke badan yang tidak ada lagi, dan dengan demikian memblokir otorisasi bagi pihak yang mengajukan pengaduan untuk mengambil langkah-langkah untuk menegakkan putusan. Dengan tidak adanya solusi yang dinegosiasikan, kasus ini akan berada dalam ketidakpastian yang tidak terbatas.
Dalam menghadapi krisis yang membayangi ini, beberapa anggota WTO telah menyatakan bahwa negara-negara dapat menyetujui untuk membatalkan banding dan hanya menerima keputusan panel perselisihan awal. Sebagai alternatif, Uni Eropa telah mencapai kesepakatan dengan Kanada dan Norwegia untuk memungkinkan naik banding dan mendesak negara-negara lain untuk menandatangani gagasan tersebut.
Namun seiring berjalannya waktu, pemerintahan Trump telah memilih untuk meningkatkan perselisihan. Pada pertemuan tertutup di Jenewa pada pertengahan November, menurut laporan World Politics Review, seorang perwakilan Amerika dilaporkan menyatakan bahwa AS—yang merupakan penyandang dana terbesar WTO—dapat memblokir pemberian anggarannya untuk tahun depan.
Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu menyebutkan dua kekhawatiran tentang bagaimana WTO menggunakan dana, keduanya terkait dengan kekhawatiran Amerika tentang Badan Banding: bahwa biaya yang dibayarkan kepada para anggotanya terlalu tinggi, dan bahwa AS tidak ingin uangnya digunakan untuk mendukung proses banding yang disetujui oleh Uni Eropa, Kanada, dan Norwegia.
Peter Van den Bossche, mantan anggota Badan Banding, mengatakan kepada Reuters bahwa jika Washington berhasil, solusi sementara UE tidak akan berfungsi efektif.
Jika tidak ada resolusi pada pertemuan Dewan Umum WTO terakhir—yang berlangsung dari 9 hingga 11 Desember dan bertepatan dengan berakhirnya masa berlaku dua periode Badan Banding—WTO dapat dipaksa untuk ditutup pada Januari mendatang.
Walau menghentikan WTO mungkin terlalu radikal bahkan untuk pemerintahan ini, tapi Lighthizer tidak menunjukkan tanda-tanda mundur.
Sebaliknya, ia telah mengungkapkan nostalgia untuk sistem pra-WTO di bawah pendahulunya, Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT), yang lebih mengandalkan diplomasi daripada keputusan untuk menyelesaikan perselisihan.
Seperti halnya debat tentang penyelesaian sengketa di NAFTA yang diperbarui (memundurkan kembali Perjanjian AS-Meksiko-Kanada), Lighthizer bukan penggemar aturan mengikat yang melanggar kebebasan bertindak pemerintah AS. Pandangan itu—dikombinasikan dengan keengganan pemerintah untuk terlibat dengan anggota WTO lain tentang cara mereformasi sistem penyelesaian sengketa—menunjukkan bahwa secara permanen melemahkan dan bukannya mereformasi WTO mungkin merupakan tujuan akhirnya.
Beberapa masalah yang diajukan oleh perwakilan Amerika adalah masalah teknis dan dapat diselesaikan dengan relatif mudah jika pemerintah benar-benar menginginkannya. Dalam analisis hukum terperinci atas keluhan AS, Jens Lehne, seorang profesor hukum di Universitas Zurich Ilmu Terapan, menemukan bahwa hanya satu dari enam dugaan pelanggaran yang difokuskan AS jelas di luar aturan WTO tentang penyelesaian sengketa perdagangan: ketidakmampuan Badan Banding untuk menyimpulkan ulasan mereka dalam waktu yang ditentukan.
Tetapi anggota WTO lainnya, bersama dengan pemerintahan Amerika sebelumnya, mengakui bahwa bahkan ini sebagian besar karena alasan yang ada di luar kendali badan tersebut, termasuk beban kerja yang lebih besar dari yang diharapkan dan kompleksitas masalah yang terlibat dalam banyak kasus.
Secara fundamental, seperti yang dicatat oleh Lehne, “pemerintahan Trump lebih memilih hubungan perdagangan internasional berbasis kekuasaan daripada hubungan perdagangan internasional berbasis aturan, dan, akibatnya, tidak tertarik pada penyelesaian sengketa yang mengikat secara hukum.”
Pertanyaannya sekarang adalah, ujar Kimberly Ann Elliott dalam tulisannya di World Politics Review, apakah Trump ingin melangkah lebih jauh dan meruntuhkan WTO secara keseluruhan.
Sumber: https://www.matamatapolitik.com/akankah-wto-jadi-target-perang-dagang-trump-selanjutnya-analisis/
