BK DPR Ingin Pecat Anggota Pembolos, Tapi...
Jakarta Badan Kehormatan (BK) DPR ingin sekali bisa menindak tegas anggota DPR pembolos. Tapi saat sanksi pemecatan dikeluarkan, keputusan BK masih bisa ditentang.
"BK harus tegas dengan segala hormat. BK harus menindak anggota dewan yang melanggar tata tertib," kata Wakil Ketua BK DPR, Siswono Yudhohusodo, kepada detikcom, Rabu (21/3/2012).
BK DPR pun menjadi dilema. Setiap mengeluarkan sanksi, apalagi sampai pemecatan anggota DPR, selalu dipandang penuh nuansa politis. Padahal keputusan BK DPR menggunakan dasar-dasar hukum yang dibuat sendiri oleh DPR.
"Jangan dikira kami mengambil keputusan dengan tersenyum. Kami mengambil keputusan dengan berat hati, empati dengan kesedihan. Kami sangat prihatin demi menegakkan etika kedewanan, jangan dikira kami mengambil keputusan dengan tersenyum," kata dia.
Keputusan BK DPR ini seringkali masih bisa ditawar, bahkan bisa ditentang. Seperti protes Fraksi Gerindra atas pemecatan ketua fraksinya, Widjono Hardjanto.
Widjono diberhentikan dari DPR karena diketahui sedang sakit dan absen rapat selama 2 tahun. Karena merasa tak punya anggota di BK, Gerindra protes dan tidak akan mengakui putusan BK DPR tersebut.
Keputusan BK DPR, menurut Siswono, tetap dan mengikat. Namun pimpinan DPR juga tetap memberi ruang mediasi kepada Gerindra.
"Kami tahu keputusan BK bersifat tetap dan mengikat. Tapi atas dasar kemanusiaan akan duduk bersama BK dan Gerindra," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Selasa (20/3) kemarin.
Tugas sulit bagi BK DPR, menegakkan etika di lembaga politik. Di mana politisi selalu bisa berkelit. Apakah BK benar-benar mampu menegakkan etika DPR?
"Keputusan BK mengikat semua anggota DPR," kata Siswono.
sumber :
http://news.de-tik.com/read/2012/03/...-pembolos-tapi
Share This Thread