BK DPR Ingin Pecat Anggota Pembolos, Tapi...

Jakarta Badan Kehormatan (BK) DPR ingin sekali bisa menindak tegas anggota DPR pembolos. Tapi saat sanksi pemecatan dikeluarkan, keputusan BK masih bisa ditentang.

"BK harus tegas dengan segala hormat. BK harus menindak anggota dewan yang melanggar tata tertib," kata Wakil Ketua BK DPR, Siswono Yudhohusodo, kepada detikcom, Rabu (21/3/2012).

BK DPR pun menjadi dilema. Setiap mengeluarkan sanksi, apalagi sampai pemecatan anggota DPR, selalu dipandang penuh nuansa politis. Padahal keputusan BK DPR menggunakan dasar-dasar hukum yang dibuat sendiri oleh DPR.

"Jangan dikira kami mengambil keputusan dengan tersenyum. Kami mengambil keputusan dengan berat hati, empati dengan kesedihan. Kami sangat prihatin demi menegakkan etika kedewanan, jangan dikira kami mengambil keputusan dengan tersenyum," kata dia.

Keputusan BK DPR ini seringkali masih bisa ditawar, bahkan bisa ditentang. Seperti protes Fraksi Gerindra atas pemecatan ketua fraksinya, Widjono Hardjanto.

Widjono diberhentikan dari DPR karena diketahui sedang sakit dan absen rapat selama 2 tahun. Karena merasa tak punya anggota di BK, Gerindra protes dan tidak akan mengakui putusan BK DPR tersebut.

Keputusan BK DPR, menurut Siswono, tetap dan mengikat. Namun pimpinan DPR juga tetap memberi ruang mediasi kepada Gerindra.

"Kami tahu keputusan BK bersifat tetap dan mengikat. Tapi atas dasar kemanusiaan akan duduk bersama BK dan Gerindra," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Selasa (20/3) kemarin.

Tugas sulit bagi BK DPR, menegakkan etika di lembaga politik. Di mana politisi selalu bisa berkelit. Apakah BK benar-benar mampu menegakkan etika DPR?

"Keputusan BK mengikat semua anggota DPR," kata Siswono.

sumber : http://news.de-tik.com/read/2012/03/...-pembolos-tapi


Marzuki: Sistem Baru, Joki Tak Bisa Palsukan Absen Anggota

Jakarta Ketua DPR Marzuki Alie mengungkapkan sistem absen baru akan segera diterapkan di DPR pada masa sidang yang akan datang. Nantinya para joki absen akan kehilangan tugasnya mengisi absen anggota DPR.

Sistem absen yang baru adalah sistem absen finger print. Sistem absen dengan pemindai sidik jari ini akan terkoordinasi langsung dengan server yang laporannya akan dipantau oleh BK DPR.

"Ya pasti joki absen bisa ditangani, karena absen tidak bisa dipalsu," kata Marzuki optimis.

Hal ini disampaikan kepada detikcom, Rabu (21/3/2012).

Optimisme senada disampaikan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Siswono Yudhohusodo. Bagi Siswono, sistem absen yang baru akan memaksa anggota DPR untuk menghadiri rapat paripurna DPR.

"Nggak ada lagi joki, karena setiap anggota harus absen menggunakan jari tangannya," kata dia.

Sistem baru akan diterapkan di ruang rapat paripurna DPR. Belum ada rencana penerapan di rapat-rapat komisi dan Pansus di DPR.

Sebelumnya diberitakan sejumlah anggota DPR mengeluhkan aktifitas para joki absen. Para joki ini mengisi absen anggota DPR yang jarang sekali terlihat kehadirannya di rapat paripurna DPR.

sumber : http://news.de-tik.com/read/2012/03/...nggota?9922032

pengalihan isu dari kasus korupsi nazarudin ?

tp parah juga ya displinya para anggota DPR. kayak anak kuliahan jg.

pake titip absen / joki absen.

BK DPR jg ga tegas. kalo ada anggota DPR yg sering absen ya pecat aja.

biar rakyat tau siapa & dari partai mana yg berkomitmen utk mengurus rakyat