VIVA.co.id - Dampak buruk dari Surat Keputusan (SK) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) terkait pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sudah terlihat. SK tersebut membuat PSSI kini sulit bergerak untuk "membantu" klub-klub Indonesia.

Seperti diketahui, Persipura Jayapura batal menggelar laga 16 Besar AFC Cup 2015 kontra Pahang FA. Laga yang sejatinya digelar di Stadion Mandala, 26 Mei tersebut, tak jadi terlaksana karena tim tamu memilih pulang ke Malaysia setelah pemain asingnya tak mendapatkan visa.

Pihak Pahang pun menyalahkan PSSI sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab atas hal ini. Namun, PSSI sebenarnya tak bisa disalahkan sepenuhnya atas masalah ini.

Sekretaris Jenderal PSSI, Azwan Karim, mengakui pihaknya kini kesulitan untuk mengurus visa pemain klub luar negeri yang akan tampil di Indonesia. Hal ini karena PSSI dalam status dibekukan oleh Kemenpora.

"Memang pengurusan VISA kali ini agak berbeda. Biasanya mudah sekali untuk melakukan pengurusan visa ini melalui Dirjen Keimigrasian," kata Azwan dalam situs resmi PSSI.

"Karena surat sanksi administratif-lah semua permasalahan sepakbola sekarang bermunculan. Salah satunya mengenai visa ini," ia menambahkan.

Tak hanya klub, tim nasional pun terkena dampak dari pembekuan PSSI ini. Tim nasional Indonesia U-23 kini terancam tak bisa ikut ke SEA Games 2015 karena FIFA bisa saja menjatuhkan sanksi akibat kisruh PSSI dengan Kemenpora.

Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Rita Subowo, bahkan menyarankan pasukan Aji Santoso untuk menunda keberangkatan. Saran ini datang setelah dia berkomunikasi dengan Presiden Komite Olimpiade Asia Tenggara (SEAG), Charouck Arirachakaran.

"Jadi beliau menyatakan, kalau bisa ditunda keberangkatannya. Jangan sampai atlet kita sudah sampai di sana kalau jatuh sanksi," ujar Rita kepada wartawan di Hotel Century, Jakarta, Minggu 24 Mei 2015. "Kalau bisa ditunda sampai ada kejelasan soal sanksi."
Timnas U-23 sendiri dijadwalkan berangkat 28 atau 29 Mei mendatang. Sementara FIFA dilaporkan baru mengeluarkan keputusan setelah Kongres Luar biasa, 29 Mei nanti. (ren)