Perundingan Brexit diberhentikan setelah Partai Persatuan Demokratik (DUP) menolak kesepakatan yang diajukan terkait masalah perbatasan Irlandia—namun apakah ini adalah awal dari akhir bagi Perdana Menteri tersebut, pemerintahannya, dan bahkan Brexit?

APA YANG MENYEBABKAN KRISIS BREXIT?
Partai Persatuan Demokratik (DUP) mengatakan bahwa mereka “tidak akan menerima” kesepakatan terkait perbatasan Irlandia yang diajukan oleh Perdana Menteri Inggris Theresa May, yang memperlakukan Irlandia Utara secara berbeda dengan bagian Inggris yang lain, dan menyebabkan perundingan yang sudah sulit, menuju kekacauan.

DUP secara efektif mencakup sebagian kecil dalam pemerintahan May, dimana kelompok yang hanya terdiri dari 10 Anggota Parlemen Irlandia tersebut, memberikan pengaruh signifikan dalam perpolitikan Inggris.

Pemimpin DUP Arlene Foster mengatakan: “Kami sudah sangat jelas. Irlandia Utara harus meninggalkan Uni Eropa sama seperti wilayah Inggris lainnya,” ujarnya, ketika berbicara di Stormont.

APA YANG SEHARUSNYA TERJADI?
Theresa May bertemu dengan Jean Claude Junker, Presiden Komisi Eropa di Brussels, untuk melakukan negosiasi Brexit putaran terakhir.

Kesepakatan terkait perbatasan Irlandia telah mencapai status darurat, karena ketika Inggris meninggalkan Uni Eropa pada Maret 2019, Republik Irlandia akan tetap menjadi anggota, sementara Irlandia Utara—sebagai bagian dari Inggris—tidak menjadi anggota, dimana hal ini akan menjadi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena Republik Irlandia dan Inggris bergabung bersama Uni Eropa dalam waktu yang bersamaan pada tahun 1973.

Harapannya adalah bahwa dokumen pengajuan tersebut akan disetujui, dan memperbolehkan Irlandia Utara untuk mempertahankan “kesamaan peraturan” dengan Uni Eropa, yang mencegah adanya perbatasan yang dijaga ketat dengan Republik Irlandia.

APA HAMBATANNYA?
Foster memberikan konferensi pers yang penuh kemarahan, yang menyatakan bahwa kesepakatan seperti ini tidak disetujui oleh partainya—dan dianggap sebagai persatuan garis keras.

Ia mengatakan: “Pemerintah Republik Irlandia mencoba untuk secara sepihak mengubah Perjanjian Belfast tanpa persetujuan kami.”

“Tentu kami tidak dapat menerimanya.”

Dalam 20 menit dari konferensi ini, May diketahui menahan perundingan, untuk melakukan panggilan darurat dengan Foster.

Setelah tiga setengah jam melakukan perundingan sambil makan siang, Perdana Menteri tersebut dan Juncker mengakui dalam sebuah konferensi pers yang berjalan agak canggung, bahwa mereka menghadapi jalan buntu dalam perundingan tersebut.

APA SEBENARNYA MAKSUD DARI “KESAMAAN PERATURAN”?
Kesamaan peraturan dapat berarti bahwa baik Irlandia maupun Irlandia Utara akan mengikuti aturan perdagangan yang sama, untuk memastikan bahwa barang-barang akan terus berpindah dengan bebas di sepanjang perbatasan yang tidak dijaga ketat, tanpa adanya pemeriksaan bea cukai.

Namun para kritikus mengatakan bahwa hal ini secara efektif dapat memindahkan perbatasan bea cukai antara Inggris dan Republik tersebut menjadi di Laut Irlandia. Hal ini membuat waspada kelompok Unionis, dimana mereka mengatakan bahwa hal ini berarti Irlandia Utara diperlakukan seakan mereka adalah bagian dari Irlandia dan bukannya bagian dari Inggris.

Perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia tidak pernah dijaga ketat, namun pengajuan untuk tetap mempertahankan situasi seperti sebelumnya dalam hal bebasnya perpindahan barang dan orang, akan menjadi “pintu belakang” antara Uni Eropa dan Inggris—baik bagi para imigran maupun perpindahan barang.

APA LAGI DAMPAK “KESAMAAN PERATURAN” BAGI INGGRIS PASCA-BREXIT?
Para pemimpin di pemerintahan Skotlandia dan Wales, begitu juga Wali Kota London Sadiq Khan, mengambil kesempatan dalam kemungkinan pengaturan perdagangan yang terpisah di berbagai area berbeda di Inggris.

Menteri Pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon—yang sangat menentang Brexit—mengatakan: “Jika satu bagian Inggris dapat menahan kesamaan peraturan dengan Uni Eropa, dan secara efektif tetap berada dalam pasar tunggal—yang merupakan solusi yang tepat bagi Irlandia Utara—tentunya tidak ada alasan yang bagus mengapa wilayah lainnya tidak bisa.”

Dan Menteri Pertama Wales Carwyn Jones mengatakan: “Kita tidak dapat membiarkan wilayah yang berbeda-beda di Inggris, mendapatkan perlakuan yang lebih baik dibanding wilayah lainnya.”

“Jika satu wilayah di Inggris dapat terus berpartisipasi dalam pasar tunggal atau serikat pabean (custom union), maka kami sangat berharap untuk memperoleh hal yang sama.”

Khan mengatakan bahwa kesepakatan yang sedang didiskusikan di Brussels tersebut, akan memiliki “percabangan besar bagi London”, yang memilih untuk tetap berada di Uni Eropa.

“Jika Theresa May mengakui bahwa mungkin bagi sebagian wilayah Inggris untuk tetap berada di pasar tunggal dan custom union setelah Brexit… Kesepakatan serupa di sini dapat melindungi puluhan ribu pekerjaan.”

APA YANG AKAN TERJADI SELANJUTNYA?
Anggota Parlemen yang ingin tetap bergabung dengan Brexit—yang saat ini menginginkan Brexit yang tidak memiliki peraturan ketat—mengambil keuntungan dari masalah perbatasan Irlandia, dengan mengatakan bahwa solusi paling sederhana adalah bila Inggris tetap berada dalam pasar tunggal dan custom union—yang berarti membayar anggaran Uni Eropa dan terus menerima kebebasan perpindahan—yang membuat para pendukung Brexit waspada.

Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar telah mengatakan bahwa ia bersiap untuk memberikan lebih banyak waktu bagi May untuk mencapai sebuah kesepakatan.

Ketika berbicara di Dublin, ia mengatakan bahwa pemerintah Inggris dan Irlandia telah setuju untuk menyusun dokumen kesepakatan terkait perbatasan Irlandia pada Senin (4/12) pagi, dan bahwa ia “terkejut dan kecewa”, bahwa kesepekatan tersebut dicabut pada detik-detik terakhir.

May mengatakan bahwa Inggris dan Uni Eropa akan “berkumpul kembali sebelum akhir pekan ini.”

APAKAH PROSES PERDAMAIAN TERANCAM?
Walau tidak ada ancaman langsung, namun situasi politik di Irlandia Utara tetap sulit. Pendukung Brexit Jacob Rees-Mogg menuduh Dublin “mendorong terbentuknya Irlandia yang bersatu” dengan memaksa Inggris dalam masalah perbatasan ini.

Juncker menegaskan bahwa terdapat “pemahaman bersama dalam masalah terkait”, sementara May mengatakan bahwa pertemuan tersebut telah sangat “membangun”.

Varadkar mengatakan bahwa walau sangat penting untuk mendengarkan pandangan dari DUP, namun juga penting untuk mengingat posisi dari partai Irlandia Utara lainnya.

Partai nasional Irlandia, termasul SDLP, menginginkan agar seluruh Inggris tetap berada dalam customs union dan pasar tunggal.

Varadkar menegaskan bahwa tidak ada “agenda tersembunyi”, dan bahwa solusi perbatasan yang tidak dijaga ketat, dapat memenuhi kesepakatan Jumat Agung (Good Friday Agreement), yang menutup proses perdamaian pada tahun 1998.

APAKAH INI BERARTI AWAL DARI BERAKHIRNYA KEPEMIMPINAN MAY?
Para pakar telah memprediksi bahwa May tidak akan melanjutkan negosiasi Brexit, sejak ia kalah dalam pemilihan umum pada bulan Juni, dan harus bergantung pada kesepakatan £1 milyar dengan DUP untuk tetap berkuasa.

Pengaturan “kepercayaan dan penawaran” yang lemah ini, menunjukkan bahwa dukungan partai serikat dengan Pemerintah terkait semua hal, yang sangat penting dalam hal anggaran dan keuangan, dapat membuat RUU yang diajukan Perdana Menteri diloloskan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Perjanjian yang disepakati antara partai Konservatif dan DUP banyak dikritik oleh partai oposisi pada saat itu, dimana para pakar memprediksi bahwa akan terdapat masalah kedepannya.

Pemimpin partai buruh Jeremy Corbyn mengatakan: “Alasan sebenarnya atas kegagalan ini adalah karena kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan DUP setelah pemilu.”

Vince Cable, pemimpin partai Demokrat Liberal, mengatakan: “DUP tidak diperbolehkan untuk menentukan dalam negosiasi Brexit. Hal ini kembali menunjukkan bahwa partai Konservatif memang menjabat, tapi tidak berkuasa.”

Jika DUP memutuskan untuk mencabut kesepakatan dan melawan partai Konservatif, May akan berada di posisi yang sulit, tidak mampu meloloskan undang-undang apapun, dikecewakan oleh kontroversi pemisahan bersejarah Irlandia dan Eropa—dan dengan adanya pemilu lainnya yang akan dilaksanakan.

sumber: Kabar Terbaru Brexit: Mengapa Theresa May Terancam Tumbang?