Kasus campur tangan Trump pada kasus pemecatan Gallagher berlanjut. Kali ini Laksamana SEAL dikabarkan mengancam akan undur diri jika penjahat perang itu tetap dipertahankan Trump di institusinya.

Sekretaris Angkatan Laut dan Laksamana SEAL telah mengancam untuk mengundurkan diri atau dipecat, jika rencana pemecatan anggota komando dalam kasus kejahatan perang disetop oleh Trump, Sabtu (23/11).

Ini menjadi perlawanan militer terhadap pembelaan Donald Trump di Twitter pekan lalu terhadap anggota pasukan komando Navy SEAL Petty Edward “Eddie” Gallagher. Dalam kicauannya, Trump menyebut, Gallagher harus tetap berada di unit elit tersebut. Penolakan militer ini sendiri merupakan kasus luar biasa dan amat jarang terjadi dalam kepresidenan Amerika Serikat.

Berdasarkan laporan The New York Times, Kepala Staf Angkatan Laut Richard V. Spencer membantah bahwa ia telah mengancam akan mengundurkan diri, tetapi menyebut rencana hukuman disiplin terhadap Gallagher akan dilanjutkan, karena ia tidak menganggap pernyataan Trump di Twitter sebagai perintah formal. Spencer menambahkan, presiden sebagai panglima tertinggi memiliki wewenang untuk campur tangan dan itu akan menghentikan “proses”.

Gallagher, yang menganggap Trump sebagai salah satu pendukungnya yang paling vokal, dituding menembak warga sipil, membunuh milisi ISIS yang ditawan dengan pisau berburu di Irak, serta mengancam akan membunuh SEAL yang melaporkannya. Pengadilan militernya akhirnya membebaskan Gallagher dari tuduhan.

Namun, Angkatan Laut akhirnya menurunkan pangkat atas satu tuduhan, yakni mendiskreditkan angkatan bersenjata sebab berpose bersama mayat tawanan ISIS yang masih remaja. Jumat lalu, Trump menolak penurunan pangkat Gallagher. Reaksi Trump tersebut membuat marah para pejabat Angkatan Laut, termasuk komandan SEAL, Laksamana Muda Collin Green, yang tak punya pilihan selain menerima keputusan.

Meskipun begitu, mereka tetap kukuh hendak mengeluarkan Gallagher dari unit SEAL.

Pada Kamis, Trump mengintervensi lagi dalam kasus ini, dengan menyebut anggota komando tersebut tidak boleh dipecat.

“Angkatan Laut tidak akan mengambil pin Trident Gallagher. Kasus ini ditangani dengan sangat buruk sejak awal. Kembali ke pokok!” tulis Trump di Twitter, mengacu pada pin lambang trisula yang menandakan keanggotaan SEAL.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Mark T. Esper dan Jenderal Mark Milley, Kepala Staf Gabungan Militer AS, menyampaikan kepada presiden, jika ia menindaklanjuti tweet itu dengan perintah formal, akan ada imbas besar: Trump bakal kehilangan Spencer dan Laksamana Green. Di samping itu, Trump juga mengundang amuk kepemimpinan militernya serta merusak doktrin keadilan militer, menurut pejabat administrasi.

Sabtu, Spencer sempat membantah, akan mundur.

“Bertentangan dengan kepercayaan orang banyak, saya masih di sini,” katanya saat diskusi panel di konferensi keamanan di Halifax, Nova Scotia.

“Saya tidak mengancam untuk mundur. Namun, mari kita katakan kita di sini untuk berbicara tentang ancaman eksternal, dan Eddie Gallagher bukan salah satunya.”

Esper dan Jenderal Milley telah berusaha untuk datang berkompromi dengan harapan Trump bisa dibujuk untuk berubah pikiran.

Pejabat pemerintah mengatakan, mereka sekarang berharap agar Trump mengizinkan proses (pemecatan Gallagher) berlanjut, tetapi tidak jelas apakah presiden akan melakukannya. Perdebatan tentang Gallagher terjadi ketika Trump, menghadapi pertempuran pemilihan ulang yang sulit dan proses penyelidikan pemakzulan.

Sejak 2011, Angkatan Laut telah mencabut lebih dari 150 pin Trident SEAL. Agar Gallagher kehilangan miliknya, dewan yang terdiri dari satu petugas SEAL dan empat anggota senior SEAL harus meninjau bukti terlebih dahulu, agar memperjelas status yang bersangkutan. Gallagher dapat berbicara kepada dewan, tetapi harus melakukannya tanpa pengacara, ungkap pejabat Departemen Pertahanan. Dia dapat memanggil saksi, dan mengajukan banding atas keputusan akhir dewan jika itu bertentangan dengannya.

Pengacara Gallagher Timothy Parlatore menuturkan, Presiden Donald Trumpsudah mengambil langkah tepat menyetop proses pemecatan anggota Navy SEAL tersebut, dengan menyebut Angkatan Laut mengalihkan hukuman setimpal hanya beberapa hari selang keputusan presiden untuk mengembalikan pangkatnya.

“Dengan waktunya, sulit untuk melihat ini sama sekali bukan soal teguran publik langsung kepada presiden,” kata Parlatore. Jadi, imbuhnya, ia tidak bisa melihat bagaimana menteri pertahanan atau siapa pun akan meyakinkan presiden untuk berubah pikiran.

Sebelumnya, ada preseden bagi presiden yang ikut campur dalam masalah peradilan militer. John F. Kennedy menghentikan hukuman prajurit cadangan Angkatan Darat yang diadili di pengadilan militer karena menjelek-jelekkannya. Abraham Lincoln membuat marah beberapa jenderalnya dengan menyisir perintah pengadilan militer untuk pasukan Union yang didakwa dengan desersi dan kejahatan lainnya, dan mencorat-coret perintah satu baris untuk keringanan hukuman, seperti, “Biarkan dia bertarung bukannya ditembak.”

Namun, para ahli mengatakan, pengaturan konstitusional kontrol sipil atas militer dapat menjadi tegang ketika seorang presiden mengabaikan nasihat jenderal dan laksamana, atau tidak pernah mencarinya di tempat pertama. Pada Jumat, Spencer menjelaskan bahwa dia ingin bergerak maju dengan persidangan.

Sumber