Adipura dan Pedagang kaki lima

JAKARTA, KOMPAS - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mengatakan, penertiban pedagang kaki lima di pasar liar dan terminal oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hanya efektif untuk sesaat. Penertiban ini hanya dapat digunakan untuk mendongkrak penilaian Piala Adipura yang hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu.

Namun, langkah itu dianggap tidak menyentuh akar persoalan PKL yang sebenarnya. PKL seharusnya diatur dan dibina secara konsisten, bukan ditertibkan dengan cara digusur.

PKL tumbuh karena banyak masyarakat kesulitan mencari pekerjaan di sektor formal. Jumlah yang banyak membuat PKL mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan turut menggerakkan perekonomian.

PKL, kata Nurdin, seharusnya diberi tempat dan dilokalisasi sehingga tidak menyebar di badan jalan dan trotoar. Dengan demikian, mereka tetap dapat tumbuh tanpa membuat badan jalan menjadi macet.

Setelah pengaturan PKL dilaksanakan, Satpol PP seharusnya berfungsi untuk mencegah kedatangan PKL baru yang akan membuat kawasan menjadi tidak tertib. Jika dicegah sejak awal, pasar liar yang dipenuhi PKL tidak akan muncul.

Pengamat Perencanaan Kota Yayat Supriyatna mengatakan keberadaan pedagang kaki lima adalah realita khas Indonesia sehingga sulit untuk digusur secara total. Meskipun sering dicela karen a membuat kemacetan dan kekumuhan, PKL juga dibutuhkan oleh banyak kalangan.

Oleh karena itu, penertiban PKL harus dilakukan dengan mewadahi mereka di tempat khusus agar tetap dapat dijangkau warga dan tidak menyebabkan kemacetan. Mereka juga harus diarahk an untuk menjual barang dan makanan berkualitas baik agar dapat mendukung kehidupan masyarakat sekitarnya.

PKL yang teratur dengan baik justru dapat menjadi daya tarik bagi kawasan itu. PKL yang tertata juga dapat menjadi penambah nilai untuk merebut Piala Adipura. (ECA)

http://megapolitan.kompas.com/read/2....Tidak.Efektif.

Ada yang bisa memberi ide bagaimana harusnya penanganan PKL ini sehingga bisa memenangkan adipura, merelokasi mereka dan tetap bisnis mereka bisa tetap berjalan?

memang agak susah untuk mengatur PKL ini kk...
di mana PKL sebagian banyak dari kalangan yg pendidikannya kurang...
and berbagai keterbatasan..

kalo mau teratur saya setuju dengan tulisn kk di atas...
harus digalang program untuk sosialisasi PKL.l.
biar mereka bisa mengerti..
and patuh terhadap peraturan yang berlaku..

kalo ga malah kacau,
liat aja di TV dah berpa kali
SAT POL PP beranteem sama PKL....

HIuuuffffhhh

Yuk kita belajar dari Kota Solo, hebat lho mereka

Belajar dari Jokowi, Walikota Solo - Cara Solo Mendongkrak PAD dari PKL

Jika di Kota Medan pedagang kaki lima dikejar-kejar dan menjadi obyek penggusuran Satuan Polisi Pamong Praja, di Kota Solo sebaliknya. PKL justru mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perubahan itu terjadi sejak Solo dipimpin oleh seorang bernama Joko Widodo, akrab disapa Jokowi. Keberhasilan Jokowi menata Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak hanya dipuja di Solo, tapi juga secara nasional.

Mari kita membandingkannya dengan Medan. Dari tiga walikota yang memimpin Medan dalam satu periode ini, (2005-2010), tidak satupun walikota yang mampu menata PKL.

Dalam berbagai kesempatan, pedagang kaki lima selalu dianggap momok. Dikejar-kejar dan menjadi obyek penggusuran pemerintah kota. Prestasi Jokowi yang paling termashur adalah saat menata 5.817 PKL di kota itu. Suka cita menyelimuti saat eksekusi dilakukan. Tak ada buldoser diturunkan, tak ada pentungan dan wajah seram Satpol PP. Kekerasan atau teriakan berganti dengan senyum dan tatapan bersahabat menyongsong hari esok yang lebih baik.

Kenapa bisa? Kuncinya adalah dialog. Sebelum direlokasi, Jokowi dan Wakil Walikota FX Hadi Rudyatmo melewati proses dialog panjang, hingga 54 kali pertemuan.

Bersama wakilnya, dan para kepala dinas, setiap Jumat pagi (dua minggu sekali) Jokowi bersepeda berkeliling kampung. Dia ajak pedagang makan siang atau makan malam. Mereka yang bersuara vokal didatangi. Keinginan mereka seperti apa, lalu didengarkan.

Tempat dialog bisa di mana saja, mulai dari warung kecil, pinggir jalan, lokasi PKL Banjarsari, hingga di Loji Gandrung (rumah dinas wali kota). Ketika komunikasi sudah terjalin, konsep penataan PKL disusun Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan disosialisasikan kepada pedagang. Proses berlanjut dengan perencanaan pembangunan, pelaksanaan, baru relokasi.

Model pendekatan dialogis dan komunikatif yang mengusung misi nguwongke wong cilik (memberi martabat pada orang kecil) membuahkan hasil. Pada Juli 2006 sebanyak 989 pedagang yang berusaha di Monumen 45 Banjarsari sejak 1998 mau pindah ke Pasar Klithikan Notoharjo, Semanggi, tanpa paksaan.

Menurut Jokowi, penataan PKL perlu dilakukan terkonsep dan sistematis serta tidak memberatkan para pedagang kecil. Di Solo, pemerintah setempat membangun sebuah kompleks khusus bagi untuk para PKL. Di kompleks itu para PKL difasilitasi dengan kios semi permanen, tendanisasi, hingga gerobakisasi.

Kerja keras Pemkot Solo itu dapat ditemui di Stadion Manahan dan Jalan Slamet Riyadi. Bahkan, di Jalan Slamet Riyadi, pedagang makanan diberi gerobak seragam untuk mendukung city walk (kawasan khusus pejalan kaki). Untuk program penataan PKL ini Pemko Solo setidaknya menghabiskan dana Rp 5,6 Miliar. Selain itu, pemerintah daerah juga menggratiskan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Hasilnya? Dari penataan para pedagang pasar tradisional itu, Jokowi berhasil menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pasar yang semula Rp 7 miliar naik menjadi Rp 12 miliar. Kebijakan ini tentu saja tidak hanya menguntungkan pemda, tapi secara ekonomi juga menguntungkan masyarakat. Apalagi, harga jual di pasar tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan di supermarket.

Jokowi percaya, jika dibina dengan baik, pedagang kaki lima dapat berkontribusi besar untuk daerah. Bahkan nilai yang dihasilkan dari PKL di itu mengalahkan PAD hotel, terminal, dan lainnya.

Walikota berusia 46 tahun ini setidaknya memperlihatkan bahwa kekuasaan jauh lebih berarti dengan wajah ramah, tidak harus garang dan menghardik. Ia juga memperlihatkan kepedulian seorang pemimpin, di saat banyak pemimpin lupa atas kepentingan apa sesungguhnya mereka mengejar kekuasaan itu.

Akankah Medan dapat memiliki walikota seperti Jokowi? Sosok pemimpin yang mengikuti keinginan orang yang dipimpinnya? Semuanya terpulang kepada Anda!

http://www.harian-global.com/index.p...-pkl&Itemid=96

Gebrakan yang di lakukan oleh Bapak Jokowi dan FX Hadi merupakan hal yang sangat sulit dilakukan oleh para pejabat pemerintahan yang memiliki ego tinggi. Tidak banyak Walikota yang bersedia untuk menghabiskan waktu yang panjang untuk berdialog dengan warga nya dalam hal mendapat masukan bagi perkembangan kota itu sendiri.

Cara seperti ini bisa di tiru oleh kota lain, namun Kendala yang di hadapi di kota lain adalah dari sisi walikota nya, apakah memang walikota tersebut bisa menghabiskan waktu untuk berdialog, apakah dia bisamembuang ego nya untuk bisa mendengarkan pendapat, dan apakah dia bisa membuat planning jangka panjang yang bisa di trima oleh masyarakat ( PKL ) dalam waktu kepemimpinannya.

Mnrt saya PKL bisa di relokasi asalkan terdapat planing ke depan yang jelas, tempat relokasi sudah tersedia dan dapat digunakan, infrastruktur di sana memadai dan juga terdapat sosiali sasi ke pihak pedagang maupun masyarakat, sehingga konsumen pun dapat tau tempat relokasi dan akan tetap berbelanja di tempat yang baru itu.

sebenarnya semua pejabat birokrat
yang berwenang bisa melakukan itu kk...
karena 1 pihak biaya operasional suatu daerah itu sangat tinggi nilanya.
nah di situlah iman seorang manusia (PEJA**T) dilihat...
saking besarnya biaya operasional, keinginan dan visi misi sebelum jadi pejabat birokrat suatu daerah pun sirna...

kebanyakan hanya memperkaya diri sendiri,
dari pada membangun daerah...
banyak aku lihat di daerah2 lain...
termasuk di kampung halamanku
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
PROPINSI MALUKU UTARA...

sdih melihat pembangunan yg terhambat
karena rakusnya pemimpin daerah di sana
yang hanya tahu memperkaya diri sendiri...

maaf agak kasar MOD...
itu argument yg aku rasa sekarang....

:thx:

kota palembang pernah mendapatkan piala adipura 2 kali berturut turut beberapa tahun yang lalu.. tapi saya tidak tau secara jelas apa saja yg mereka lakukan sehingga mendapatkan piala adipura.. mungkin caranya sama dengan yg dilakukan walikota solo.. tp yang saya tau walikota palembang yg sampai saat ini masih bertugas, Ir Edy Santana Putra rajin melakukan operasi pasar dan membuat kontes seperti lomba pasar terbersih yang bekerja sama dengan koran lokal.. ditambah dengan menambah jumlah tukang sapu jalan yg ditugaskan dipinggir pinggir jalan.. sedangkan pedangang kaki lima di relokasikan di jakabaring dan disediakan tempat berdagang bagi mereka dengan biaya sewa yang murah..