Nota Protes ke Malaysia Dinilai Terlambat

Menlu Marty Natalegawa saat jumpa pers terkait nota protes kepada Malaysia, di Jakarta, kemarin.

JAKARTA(SI) – DPR menilai nota protes yang dikirim Kementerian Luar Negeri kepada Malaysia terkait penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terlambat. Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, nota protes itu seharusnya dikirimkan segera setelah Malaysia menangkap tiga orang aparat KKP Jumat (13/8) lalu. ”Agak terlambat nota itu dikirimkan.

Mestinya cepat dikirim begitu ditangkap,” kata Hasanuddin di Jakarta kemarin. Politikus PDIP ini mengatakan, Pemerintah Indonesia seharusnya lebih bersikap tegas dalam hubungan dengan Malaysia. Menurut dia, eskalasi ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan harus disikapi pemerintah.“Kalau pemerintah tegas, harusnya menarik dubes (duta besar) yang ada di Malaysia dan meminta dubes Malaysia untuk meninggalkan Indonesia,”tandasnya.

Menurut dia, apa yang dilakukan Pemerintah Malaysia terhadap penangkapan aparat KKP sebagai bentuk penghinaan terhadap negara Indonesia. Alasannya, sudah menjadi kesepakatan Indonesia-Malaysia bahwa persoalan hukum yang menimpa warga kedua negara harus diselesaikan melalui jalur hukum tanpa negara memprovokasi kasus tersebut. ”Kan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia itu mencederai kesepakatan itu,”jelasnya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Enggartiasto Lukito memberikan penilaian serupa bahwa pengiriman nota protes itu sedikit terlambat. Menurut dia,kejadian yang menimpa aparat KKP membuktikan bahwa pemerintah perlu memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista), terutama untuk menjaga perbatasan.”Alutsista perbatasan itu harus menjadi prioritas pemerintah. Kalau itu tidak dijadikan prioritas, maka kejadian itu akan terus berulang,”ujarnya.

Pemerintah secara resmi melayangkan nota diplomatik untuk memprotes Malaysia karena telah melanggar wilayah perbatasan serta menangkap tiga petugas KKP.Nota diplomatik tersebut dilayangkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) kepada Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta pukul 11.00 WIB,kemarin. Menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa,nota diplomatik ini berisi protes terhadap tindakan Polisi Diraja Malaysia yang sudah melanggar kedaulatan Indonesia dengan memasuki perairan Indonesia tanpa izin.

Kemlu melayangkan nota protes setelah memastikan nelayan Malaysia memang memasuki wilayah perairan Indonesia serta insiden penangkapan terhadap tiga petugas KKP terjadi di wilayah Indonesia. “Nota diplomatik ini isinya protes terhadap pelanggaran kedaulatan kita.Kami sudah dapat memastikan bahwa insiden itu terjadi di wilayah Indonesia,” tandas Marty dalam jumpa pers di kantor Kemlu kemarin.

Mantan Kepala Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York itu membantah kalau Kemlu lambat dalam menyampaikan nota protes. Kemlu memilih berhati-hati dalam menyampaikan nota diplomatik karena harus memastikan terlebih dahulu pada koordinat berapa insiden penangkapan tiga petugas KKP.

Selain protes, nota diplomatik tersebut juga berisikan kecaman terhadap tindakan Polisi Diraja Malaysia yang sudah menangkap dan menahan tiga petugas KKP. Menurut Marty, sepanjang 2010, Indonesia sudah mengirim 10 nota protes ke Malaysia karena mereka melanggar perbatasan. (helmi firdaus/maesaroh)

Spoiler untuk sumber :

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/345597/38/

Quote:

---

Kesan saya Pemerintah terlihat takut melawan pemerintah RI, jutaan rakyat indonesia sekali lagi dibuat kecewa 10x indonesia protes kepada malaysia baik masalah wilayah, hak intelektual, TKI, TETAPI GAK DIGUBRIS SAMA SEKALI MA MALAYSIA, Penduduk Malaysia aja acuh ga acuh , bahkan ada yg gtw tentang konfrotarsi ini, Protes dimana2 tadi siang juga ada segelintir orang protes ke gedung MENLU, knp indonesia ga melapor ke ASEAN atau PBB? Terlebih lagi 3 petugas DKP ditahan dan dipenjara udah kaya dianggep maling sama pemerintah malaysia, malah ada yg dianiaya, UDAH GITU DITUKER 3 PETUGAS DKP SAMA MALING IKAN DARI MALAYSIA, dan terlebih lagi KETUA DKP sendiri yg jemput dan menyelesaikan masalah ini di JOHOR, MALAYSIA yg salah tapi knp kita yg ke JOHOR?

---

Quote:

---

Ini dadaku, mana dadamu? Kalau Malaysia mau konfrontasi ekonomi, kita hadapi dengan konfrontasi ekonomi. Kalau Malaysia mau konfrontasi politik, kita hadapi dengan konfrontasi politik. Kalau Malaysia mau konfrontasi militer, kita hadapi dengan konfrontasi militer.”

Soekarno, Presiden I Republik Indonesia

---

beneran gw ga abis ngerti dg jalan pikiran pemerintah yg dipimpin SBY. kalo bung Karno masi idup bisa jadi pecah lg tuh perang Ganyang Malaysia

serius deh, menurut gw pemerintahan skrg ini lembek,

padahal masalah kyk gini kan udah menyangkut harga diri bangsa :powh::pone:

Mau gmn lg... wkwkkwkw mungkin Indonesia memang maunya mengalah.. peace n love.. muk remukk...

Emang sifat dari presiden kita seperti itu, Gemulai, dan responnya lambat. Terkesan kita ini negara kecil yang tkaut sama negara tetangga

itu karena pak SBY lebih tertarik dengan kasus Ariel Luna daripada kasus malaysia. dan juga pak SBY lebih tertarik menonton film-film sedih sampai menangis daripada mengurus kedamaian dan ketentraman di dalam negeri, jadi ga perlu ditanyakan mengapa jadi lemah gemulai gitu.

Quote:

---

Originally Posted by starling

Emang sifat dari presiden kita seperti itu, Gemulai, dan responnya lambat. Terkesan kita ini negara kecil yang tkaut sama negara tetangga

---

iya gmn mau berubah kk OP . . . butuh presiden yang agresiv, cpt dan tanggap terhadap sesuatu . . .

Quote:

---

Originally Posted by luna_croz

itu karena pak SBY lebih tertarik dengan kasus Ariel Luna daripada kasus malaysia. dan juga pak SBY lebih tertarik menonton film-film sedih sampai menangis daripada mengurus kedamaian dan ketentraman di dalam negeri, jadi ga perlu ditanyakan mengapa jadi lemah gemulai gitu.

---

Bila masi Orba, tampakny masih lebih tegas, padahal sama2 dari militer tapi sikap bertolak belakang

Penuh wacana.. Telat beraksi/tidak beraksi.. Kurang berani/Takut mengambil resiko...Gemar melakukan politik pencitraan...
itulah pak SBY

sebenarnya apabila pak sby tegas banyak yg dukung , gw yakin 70% rakyat indonesia beserta TNI POlri pasti dukung ketegasan pak sby

kalo tegas kok model begini? kesannya pak SBY itu L.E.M.O.T utk mengatasi masalah kedaulatan negara

Quote:

---

Originally Posted by Kaixa

kalo tegas kok model begini? kesannya pak SBY itu L.E.M.O.T utk mengatasi masalah kedaulatan negara

---

dr post2 sblmnya gak ada yg bilang tegas.. hehe.. kk bacanya jgn kecepetan jadi keliwatan deh..
emang terkesan lambat pemerintahan skrg

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I DPR mendesak agar pemerintah menuntut permintaan maaf Pemerintah Malaysia atas perlakuan Polis Marin Diraja Malaysia yang telah menangkap dan memperlakukan 3 petugas patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP layaknya tahanan.
Biarkan Malaysia melakukan ini (meminta maaf) tanpa didesak. Kita giring mereka untuk meminta maaf.
-- Marty Natalegawa

Konfirmasi tindakan tak semestinya yang diterima para pegawai KKP itu mendorong Komisi I untuk mengajukan hal tersebut ke Rapat Paripurna DPR guna mengirimkan desakan permintaan maaf secara resmi.

Atas usulan DPR ini, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa meminta DPR agar memberikan ruang bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, untuk bekerja secara maksimal. Saat ini, Kemlu tengah mempersiapkan nota protes yang akan segera dikirimkan setelah nota yang sama dilayangkan pada 18 Agustus lalu.

"Nota protes akan dilakukan dan kami akan sampaikan ketidaknyamanan yang terjadi dan berharap Malaysia merespons dengan sungguh-sungguh untuk menyampaikan permohonan maafnya. Saya 110 persen sepandangan dengan Komisi I. Tetapi, kami juga butuh ruang. Biarkan mereka melakukan ini (meminta maaf) tanpa didesak. Kita giring mereka untuk meminta maaf," ujar Marty dalam rapat kerja dengan Komisi I di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/8/2010).

Apakah permintaan itu akan disampaikan secara langsung atau tertulis, Marty berpandangan bahwa desakan meminta maaf secara tertulis dikhawatirkan tidak akan mencairkan ketegangan yang terjadi selama beberapa pekan terakhir. Marty mengatakan, praktik desakan meminta maaf akan menjadi preseden ke depan.

"Aspek preseden setting perlu diperhatikan karena selama ini Pemerintah Malaysia dan Indonesia ada komunikasi. Penyaluran permintaan maaf bisa berbagai bentuk. Saya tidak mengatakan baik atau tidak. Kami serahkan kepada DPR," ujarnya. "Konsep maaf belum ada dalam nota diplomatik kita," lanjut Marty.

http://lipsus.kompas.com/topikpiliha...sia.Minta.Maaf


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah memandang, baik penarikan Duta Besar Indonesia di Malaysia maupun pemulangan Duta Besar Malaysia di Indonesia belum menjadi alternatif langkah diplomasi dalam menyikapi persoalan antarkedua negara.

Hal itu setidaknya tecermin dalam pernyataan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam menjawab desakan anggota Dewan pada rapat kerja dengan Komisi I DPR, Rabu (25/8/2010). Marty mengatakan, langkah penarikan dan pemulangan duta besar memang merupakan salah satu langkah diplomatik. Namun, hal itu terlalu ekstrem.

"Dalam praktik diplomasi, ada beberapa bentuk protes atas suatu situasi. Salah satunya adalah penarikan duta besar. Tetapi konteksnya untuk kepentingan konsultasi di Ibu Kota. Dalam kasus ini, kita juga harus mempertimbangkan kepentingan nasional. Ini langkah yang sangat ekstrem," kata Marty.

Ia mengatakan, pendapat yang dia utarakan bukan atas dasar ketergantungan Indonesia terhadap Malaysia. Namun, perlu pertimbangan dampak yang lebih besar setelah langkah itu dilakukan.

"Kita harus memilah-milah juga. Kalau menarik fubes, impact-nya setelah itu apa? Apakah menyelesaikan masalah? Sementara itu, masih ada masalah TKI, illegal logging, masalah perbatasan, dan warga kita yang terancam hukuman mati. Pandangan kami, (penarikan duta besar) akan menimbulkan demonstratrive effects yang merugikan kita," papar Marty.

Akan tetapi, kata Marty, jika Dewan mendesak hal tersebut, maka pihaknya tetap membuka ruang pembahasan. Sebagai informasi, desakan agar pemerintah menarik Duta Besar Indonesia dan memulangkan Duta Besar Malaysia di antaranya dilontarkan oleh anggota Komisi I Enggartiasto Lukito.

Enggar mengatakan, pemerintah harus melakukan diplomasi keras jika nota protes yang berulang kali dilayangkan Pemerintah Indonesia tak digubris Malaysia. "Kalau Menlu saja diabaikan, maka kami sangat tersinggung. Tidak bisa lagi dengan soft diplomacy. Pak Da'i (Dubes Malaysia untuk Indonesia), tolong jangan kembali ke sanalah, Pak. Di sini saja dulu, tarik saja dubes kita yang ada di Malaysia dan Pak Menlu tolong pulangkan dulu dubes mereka (Malaysia) yang di sini, Pak," ujar Enggar.

http://lipsus.kompas.com/topikpiliha...erlalu.Ekstrem.

'Diplomasi Serumpun'
Indonesia Terjebak!

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia diminta tak terjebak dengan pola diplomasi yang diterapkan Pemerintah Malaysia yang selalu mendengungkan "saudara serumpun" sebagai dalih penyelesaian berbagai masalah dengan soft diplomacy.

"Diplomasi Serumpun" dinilai membuat pemerintah terlalu berhati-hati dalam mengambil tindakan jika terjadi masalah dengan Malaysia. "ASEAN solidarity itu hanya ada di elite saja, Pak Menlu. Kalau lagi baik, mereka selalu mengatakan saudara serumpun. Tapi, masyarakatnya selalu menyebut TKI kita sebagai Indon. Tidak menghormati. Sekali-sekali kita perlu keras, jangan terjebak saudara serumpun," kata anggota Komisi I, Sidharto, dalam rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/8/2010).

Hal yang sama juga diungkapkan anggota Komisi I, Tantowi Yahya. Prinsip "zero enemy, millions friends" yang selalu didengungkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dikatakannya, bukan berarti Indonesia harus mengalah demi menghindari permusuhan.

"Zero enemy bukan berarti kita mengalah begitu saja dan lari karena tidak mau bermusuhan. Saat kita diinjak, jangan diam saja. Mereka (Malaysia) memanfaatkan solidaritas kita justru untuk meremehkan kita," ujar Tantowi.

Menjawab pertanyaan dan kritik para anggota Dewan, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, dalam membangun hubungan dengan negara tetangga harus dikelola dengan baik, tanpa menanggalkan hal-hal yang prinsipil.

Akan tetapi, dalam penyelesaiannya, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, tetap harus menggunakan instrumen-instrumen diplomasi yang ada seperti nota protes dan komunikasi langsung dengan Pemerintah Malaysia.

Anggota Komisi I, Enggartiasto Lukito, melontarkan, jika nota protes pemerintah Indonesia tak ditanggapi, perlu tindakan yang lebih tegas.

"Kalau Menlu saja diabaikan, kami sangat tersinggung. Tidak bisa lagi dengan soft diplomacy. Pak Da'i (Dubes RI untuk Malaysia), tolong jangan kembali ke sanalah, Pak. Di sini saja dulu, tarik saja dubes kita yang ada di Malaysia dan Pak Menlu tolong pulangkan dulu dubes mereka (Malaysia) yang di sini Pak," ujar Enggar.

http://lipsus.kompas.com/topikpiliha...nesia.Terjebak.

ga usah insult presiden gan
lebih baik kita dukung kedepannya lebih cepat merespons kedaulatan negara

saya tidak bisa berkomentar banyak, tetapi ya, indonesia itu harus seperti negara singapore, yang hanya sebesar 3/4 pulau jawa. bayangkan kinerja tenaga singapore. saya rasa lebih kuat singapore 700x dari pada kinerjanya indonesia, kekalahan 1 banding 7.
dan bukan maksud saya untuk menjelekkan, tetapi menurut saya memang pemerintahnya saja yang tidak ingin melawan, karena mereka gengsi :) padahal hal itu yang bikin kita buruk didepan orang lain.