Jakarta di Bawah Fauzi Bowo

Jakarta di Bawah Fauzi Bowo

HARI ini warga Jakarta mempunyai gubernur baru. Sang gubernur baru itu bersama wakilnya, Prijanto, yang merupakan hasil pilkada langsung, hari ini dilantik. Fauzi menggantikan Sutiyoso yang telah memimpin Jakarta selama 1997-2007.

Ada beberapa hal yang menjadi penantian penting publik Jakarta terhadap sang gubernur baru. Sekurang-kurangnya pertama, Fauzi gubernur DKI pertama hasil pemilihan langsung. Kedua, ia orang sipil pertama sejak era Ali Sadikin (1966-1977) memimpin Jakarta, atau kedua setelah Henk Ngantung (1964-1965). Ketiga, Fauzi gubernur Jakarta bergelar doktor. Ia ahli tata kota lulusan Jerman Barat. Dan, jika mau ditambahkan, keempat, Fauzi gubernur pertama yang membawa representasi orang Betawi.

Itu perlu kita kemukakan bukan untuk menjadi beban sang gubernur. Ini justru menjadi 'amunisi ekstra' agar Fauzi mengeluarkan potensi terbaiknya memimpin Jakarta. Agar Jakarta berkembang menjadi kota modern dan warganya punya adab yang elok dalam berinteraksi sosial. Dan, kota, tak hanya dibangun agar memenuhi tuntutan modernitas masa kini, tetapi juga membangkitkan kenangan masa silam.

Sebagai orang lama di pemerintahan Jakarta, Fauzi pastilah telah banyak belajar dari para pendahulunya.

Di era Ali Sadikin, misalnya, warga Jakarta benar-benar merasakan kepemimpinan sosok yang populer disapa Bang Ali itu. Ia memadukan antara ketegasan, keberanian, dan kerakyatan. Bang Ali membangun begitu banyak sarana publik yang semuanya punya manfaat tinggi.

Sebut saja, pusat kesenian Taman Ismail Marzuki, Lembaga Bantuan Hukum untuk mengadvokasi orang-orang kecil yang terpinggirkan oleh proses pembangunan. Bang Ali juga membangun tempat rekreasi Taman Impian Jaya Ancol dan Kebon Binatang Ragunan. Sementara untuk menggeliatkan perdagangan ia bangun Proyek Senen dan Pekan Raya Jakarta. Supaya anak-anak muda tak salah arah, ia bangun gelanggang remaja di setiap wilayah Jakarta. Agar orang Betawi tak hanya tinggal nama, ia jadikan Condet sebagai kawasan pelestarian budaya Betawi.

Setelah Ali Sadikin, Jakarta seperti tumbuh menyimpang dari masterplan tata kota yang seharusnya. Jakarta tumbuh menjadi kota besar yang keletihan dengan aneka problem yang menderanya. Kekuasaan pusat yang nepotis dan korup, telah pula ikut merusak pembangunan Jakarta.

Ada keinginan kuat Sutiyoso menata Jakarta. Ia berupaya menertibkan kawasan Monas yang dulu liar dan kotor. Ia juga maju pantang mundur membangun transportasi umum massal yang nyaman bernama Trans-Jakarta. Ia kampanye Langit Biru untuk membersihkan udara Jakarta yang masuk kategori terkotor ke-3 di dunia.

Tetapi, di era Sutiyoso pula dua kali banjir besar meluluhlantakkan Jakarta, pada 2002 dan 2007. Ia berupaya mengatasinya dengan membangun kanal barat dan timur. Tetapi, hingga usai jabatannya, proyek solusi banjir itu belum sepenuhnya terealisasi.

Karena itu, publik berharap banyak kepada Fauzi, untuk menertibkan Jakarta dari teror kesemrawutan, kemacetan, banjir, pedagang kaki lima, kriminalitas, dan permukiman kumuh yang kian menjamur.

Ini deretan persoalan yang tidak sederhana untuk dibereskan.

Kita ingin Fauzi mengawali pemerintahannya dengan memahami betapa di hadapannya tugas berat membentang. Adakah sumpah jabatan Fauzi, yang ia lafalkan atas nama Tuhan dalam pelantikannya, punya korelasi dengan kepemimpinannya nanti? Sekali lagi publik menunggu.

Jakarta di Ambang Kelumpuhan Total
KEMACETAN di Jakarta akhir-akhir ini memasuki stadium empat. Stagnasi dan kelumpuhan sudah terjadi dan sebentar lagi ibu kota negara ini lumpuh total. Gerak manusia terhenti, roda perekonomian tidak berputar, kriminalitas merajalela, dan pemborosan menjadi-jadi.

Pejabat DKI Jakarta dan pemerintah pusat pasti paham risiko kemacetan yang terus mendera warga Jakarta. Tapi hingga hari ini belum ada solusi komprehensif mengatasinya. Slogan Fauzi Bowo di masa kampanye 'Jakarta di Tangan Ahlinya' ternyata belum memperlihatkan apa-apa.

Kemacetan di Jakarta memang bukan fakta baru. Namun, kemacetan akhir-akhir ini sudah mencapai tahap mengancam. Warga yang sebelumnya sabar dalam antrean kemacetan kini berubah menjadi pemarah. Dan kemarahan potensial menyulut tindakan anarkistis fatal.

Setiap hari jumlah mobil di Jakarta bertambah sekitar 350 unit dan kendaraan roda dua bertambah sekitar 1.250 unit. Total mobil kini mencapai sekitar 4,5 juta unit dengan porsi terbesar mobil pribadi. Sebaliknya, panjang jalan hanya sekitar 5.000 kilometer. Itu sudah termasuk jalan tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan lokal.

Kemacetan juga menimbulkan kerugian secara ekonomi. Bappenas menghitung, dari dua sektor saja, kesehatan dan energi, kerugian mencapai Rp7 triliun. Menurut perhitungan Yayasan Pelangi, total kerugian akibat kemacetan bisa mencapai Rp43 triliun. Itu termasuk kerugian akibat keterlambatan masuk kerja, pemborosan BBM, dan pencemaran udara.

Data lain menyebutkan jumlah pengguna kendaraan umum menurun dari tahun ke tahun dan sebaliknya pengguna kendaraan pribadi meningkat. Pada 2010 diperkirakan pengguna kendaraan umum hanya sekitar 44,1% dan kendaraan pribadi 55,9%. Padahal, setiap hari mobil pribadi mengangkut 3 juta kursi kosong melewati jalan tol di wilayah DKI Jakarta. Jumlah itu sekitar 33% dari total kursi kosong dari kendaraan pribadi yang melewati jalan-jalan Ibu Kota.

Apa makna angka-angka itu? Angka-angka itu mestinya amat berarti bagi pemerintah Jakarta dalam membuat kebijakan di bidang lalu lintas. Pertama yang paling sederhana adalah mengatur pembagian jam masuk truk dan kontainer ke tengah kota. Misalnya truk dan kontainer hanya boleh melintasi tengah kota pada tengah malam sampai subuh. Atau mengalihkan kendaraan tersebut melewati ruas tol lingkar luar (JORR).

Kedua, membuat kebijakan di bidang kepemilikan kendaraan. Kepemilikan kendaraan setiap keluarga dibatasi dan mereka boleh memiliki kendaraan baru, tapi kendaraan lama harus dienyahkan. Selain itu, kendaraan dalam usia tertentu harus dibesituakan. Dengan demikian, pertumbuhan populasi kendaraan seimbang dengan pertumbuhan infrastruktur.

Ketiga, dalam jangka panjang mengatur kembali tata ruang. Pemerintahan yang berorientasi ekonomi menciptakan penzonaan peruntukan lahan yang homogen. Zona perumahan menjadi satu kelompok yang terpisah dari zona perkantoran dan zona pusat perbelanjaan. Akibatnya, sekitar 16 juta orang harus bergerak setiap hari di jalan-jalan di Jakarta yang kemudian menciptakan kemacetan.

Keempat, memperbaiki sistem transportasi massa. Sistem bus way, water way, monorel, dan nantinya subway harus menjadi satu kesatuan dan memerhatikan kesinambungan dalam mobilitas manusia.

Kemacetan di Jakarta sudah mencapai titik kulminasi. Pemerintah DKI harus segera mengambil solusi jangka pendek. Jangan menambah jumlah warga yang stres atau gila. Jangan pula mendorong warga menjadi beringas karena akibatnya pasti fatal.


sumber : http://www.mediaindonesia.com

duh moga2 belakangan berhasil