Rencana Kenaikan BBM Ancam Ledakan Angka Kemiskinan
Spoiler untuk :JAKARTA - Apabila bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan dan berdampak pada kenaikan inflasi, maka akan menambah masyarakat miskin di Indonesia. Kenaikan tersebut berkisar antara 100 ribu hingga 200 ribu masyarakat.
"Kalau inflasi naik karena harga BBM naik satu persen, kemiskinan akan naik 1,5 persen," ujar Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Hamonangan Ritonga, saat ditanyai wartawan di Swiss Belhotel, Jakarta, Selasa (5/7/2011).
Menurutnya, saat ini jumlah masyarakat yang rentan miskin lebih banyak dari yang miskin. Perbandingan saat ini, masyarakat rentan miskin sekira dua kali lipat masyarakat miskin.
"Naik harga sedikit, langsung miskin. Yang miskin 30 juta, jadi masyarakat baru miskin bisa sekira 60 juta, kalau BBM naik akan bertambah dua kali lipat," ujarnya.
Pihaknya menambahkan, untuk mengurangi kemiskinan, setiap program yang diberikan pemerintah harus tepat sasaran dan jangan sama rata. "Raskin harus tepat sasaran jangan sama rata, jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) juga, karena orang rentan miskin kalau masuk rumah sakit bisa jadi miskin," tambahnya.
Dia menambahkan, pendataan pun menjadi hal penting untuk melakukan pengentasan kemiskinan. "Pendataan ini sangat penting, seperti di Papua penduduk miskinnya 38 persen, sekarang jadi 32 persen karena di sana programnya bagus, masyarakat dapat jamkesmas dan pendidikannya gratis," tutupnya.
sumber http://economy.okezone.com/read/2011...gka-kemiskinan
Pertamina Keluarkan Seluruh Stok BBM Bersubsidi
Spoiler untuk :JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengaku telah mengeluarkan seluruh stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium, minyak tanah dan solar untuk memenuhi permintaan di beberapa daerah karena pertumbuhan ekonomi.
"Kita sudah mengeluarkan 3,4 juta kiloliter (kl) BBM bersubsidi lebih pasokan untuk 22 hari, yang biasanya cuma 3,3 juta kl," ujar Vice Presiden Corporate Communication PT Pertamina M Harun di Kantor Pertamina Pusat, Jakarta, Jumat (1/7/2011).
Harun menjelaskan, pihaknya merasa berada di dua sisi, anatara harus menjaga kuota tetap sesuai dengan ketetapan dalam APBN dan disisi lain harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang perekonomiannya terus tumbuh.
"Kita di minta untuk menjaga kuota, disisi lain melihat realita di masyarakat, pertamina ngambil keputusan untuk masyarakat meskipun akan melampaui kuota, kita melihat pertumbuhan di masyarakat dan itu harus di-support," ujarnya.
Pihaknya menambahkan, pertumbuhan konsumsi BBM subsidi paling banyak pada kuartal dua hingga memasuki semester dua ini. Pertamina akan menambah permintaan BBM bersubsidi dengan memonitoring kebutuhan di daerah tersebut.
Wilayah yang akan dimonitoring Pertamina meliputi wilayah yang perekonomian masyarakatnya meningkat, seperti Kalimantan, Lampung, Jambi dan Sumatera Utara. "Wilayah ini memang ada peningkatan akibat dari adanya pertambangan, perkebunan kelapa sawit dan lain-lain, yang truk-truk perusahaan mengisi solar dari SPBU, kita juga harus menuhi kebutuhan masyarakat," tutupnya.
sumber http://economy.okezone.com/read/2011...bbm-bersubsidi
Menkeu : Harga BBM Tak Naik Gara-Gara Moratorium TKI
Spoiler untuk :JAKARTA - Pemerintah beralasan moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai salah satu pertimbangan belum adanya kebijakan terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengungkapkan saat ini kebijakan menaikkan harga BBM masih dipelajari. Agus menuturkan, alasan pemerintah belum juga menerapkan kebijakan adalah menjaga tingkat kemiskinan.
"Bahwa kita ingin meningkatkan kualitas hidup rakyat, ada moratorium pengiriman TKI dan faktor-fkator lainnya yang harus diperhitungkan, jadi selama ini kenaikan BBM belum jadi keputusan pemerintah," ungkap Agus kala ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2011).
Namun demikian jika dari sisi fiskal, Agus menjelaskan memang tidak ingin adanya anggaran yang terlampaui. Dia mengungkapkan dengan adanya penambahan kuota BBM bersubsidi menjadi 40,4 juta kilo liter maka anggaran dapat mencapai Rp120 triliun.
"Angka Rp120 triliun itu sudah kita perhitungkan dengan voliume yang ada, jadi maksimal 40,4 juta kiloliter," tambahnya.
Lebih jauh dia menuturkan, agar tidak lebih membebani anggaran, maka harga pertamax akan dilepas kepada pasar. "Dan kita melihat adanya pengingkatan BBM, tapi ada penurunan konsumsi minyak tanah, karena adanya program konversi yang berhasil," tutur dia.
Pemerintah sendiri sebelumnya mengalokasikan Rp95,9 triliun untuk suubsidi listrik 2011, namun sampai dengan semester pertama diperkirakan anggaran yang dipakai mencapai Rp41,6 triliun, sedangkan pada semester II diperkirakan lebih besar dan mencapai angka Rp79,2 triliun.
(and)
sumber http://economy.okezone.com/read/2011...moratorium-tki
Istana Bantah Tak Naikkan BBM karena Takut Gejolak Politik
Spoiler untuk :JAKARTA - Pihak Istana membantah belum berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, karena menghindari imbas gejolak politik.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Senin (4/7/2011).
"Ini lebih penting dari sekadar gejolak politik, kita berbicara mengenai yang betul-betul menjadi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok masyarakat. Jadi bukan pertimbangan politik. Saya kira terlalu dikaitkan-kaitkan relevansinya," katanya.
Seperti dijelaskan SBY melalui Julian, SBY sudah memberikan arahan supaya kebijakan ini diperhatikan dengan baik. Di mana kementerian terkait melakukan penilaian dan evaluasi lalu melaporkan kepada Presiden.
"Kalau ada perkembanganan nanti akan disampaikan Presiden. Tapi sampai saat ini saya belum bisa berikan informasi apapun karena belum ada perubahan sampai saat ini," imbuhnya.
Julian juga belum bisa memastikan, apakah kenaikan BBM akan menunggu instruksi Presiden atau tidak. Namun dipastikannya, untuk menekan defisit anggaran belum akan menggunakan opsi kenaikan BBM.
"Kalau defisit anggaran itu kan disebabkan beberapa faktor. Karena itu salah satu yang bisa diupayakan adalah menekan pengeluaran yang tidak diperlukan di samping pengeluaran rutin karena banyak pos-pos yang bisa dihemat, tanpa mengganggu jalannya pemerintahan baik ditingkat pusat atau daerah itu yang disampaikan Presiden. Imbauan terhadap pelaksana di tingkat satu atau tingkat dua di wali kota untuk menghemat," paparnya.
Sebelumnya, prognosis belanja subsidi semester II-2011 lebih tinggi dari perkiraan semester I. Sehingga outlook pada RAPBN-P 2011 diperkirakan akan lebih tinggi Rp65,9 triliun dari pagu APBN.
Hal tersebut disebabkan karena implikasi kenaikan Indonesian crude price (ICP) dari USD80 per barel menjadi USD65,9 per barel dan volume konsumsi BBM dari 38,6 juta kl menjadi 38,9 juta kl-40,5 juta kl. Hingga saat ini pun, pemerintah belum berencana menaikkan BBM bersubsidi.
sumber http://economy.okezone.com/read/2011...ejolak-politik
Quote:
:Hiks: makin tertindas saja rasa nya rakyat miskin
belum lagi yg punya ulah jual2 minyak keluar negri
