Tahun 2008, Program Pemprov DKI Semakin Terkonsep

Tahun 2008, Program Pemprov DKI Semakin Terkonsep


Foto: Dok.beritajakarta.com

Pelaksanaan seluruh program kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan semakin terkonsep secara jelas dan nyata. Dengan demikian maka setiap program yang digulirkan itu akan mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada di masyarakat seperti penanganan banjir, kemacetan, pendidikan, kesehatan, pembangunan rumah susun, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu indikatornya yakni pemprov telah menaikkan anggaran pembiayaan 20 program unggulan (dedicated program) tahun 2008 yang tertuang dalam PPAS (Prioritas Platform Anggaran Sementara) dari Rp 2,934 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp3,988 triliun untuk tahun 2008.

Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) DKI Jakarta Ahmad Haryadi, Kamis (22/11) mengungkapkan, 20 dedicated program itu merupakan program yang akan mengatasi seluruh permasalahan mendasar kota Jakarta.

Untuk penangangan banjir, kata Haryadi, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 600 miliar yang akan digunakan untuk menuntaskan pembebasan lahan banjir kanal timur (BKT), normalisasi kali sebesar Rp 123 miliar, pembuatan situ Rp13 miliar, dan pembuatan waduk Rp 82 miliar.

Sedangkan untuk mengatasi kemacetan akan dialokasikan anggaran untuk penyempurnaan jalur busway seperti pembuatan jalur halte baru maupun pelebaran jalan sebesar Rp 227 miliar. “Kita juga siapkan anggaran untuk persiapan MRT sebesar Rp 180 miliar, pembangunan terminal Pulogebang tahap I Rp 50 miliar, peningkatan jalan dan jembatan sentra primer barat Rp30 miliar dan sentra primer baru timur Rp 40 miliar,“ ujarnya.

Adapun untuk pembangunan rumah susun bagi warga yang tinggal di bantaran kali dan rel kereta api dialokasikan sebesar Rp 94 miliar.

Sementara itu di bidang pendidikan, Pemprov mengalokasikan sebesar Rp 1,1 trilun untuk membiayai program wajib belajar 12 tahun gratis. “Tahun 2008, kita akan mulai mengratiskan biaya pendidikan tingkat SMA/SMK untuk siswa dari keluarga miskin,“ katanya.

Disamping itu, kata haryadi, untuk membiayai kesehatan keluaraga miskin dialokasikan sebesar Rp 200 miliar, perbaikan dan pembangunan puskesmas rawat inap Rp 48 miliar, pembiayaan pengobatan pasien demam berdarah dengue, TBC, penyakit pascabanjir Rp 20 miliar, penyelenggaraan jaminan kesehatan Rp 2 miliar.

Selanjut pengembangan wisata kota tua dialokasikan sebesar Rp 24 miliar, pengemabangan ruang terbuka hijau seeperti untuk penghijauan, perluasan lahan pemakaman, pembebasan tanah milik warga guna menambah taman interaksi Rp 130 miliar. Sedangkan untuk mengatasi polusi udara di ibu kota dialokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar.

Dan untuk menggerakan perekonomian masyarakat kecil, pemprov masih akan memberikan dana program pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar Rp 267 miliar untuk 267 kelurahan.


Penulis: wawan

http://www.beritajakarta.com/V_Ind/b...&nNewsId=26652