Dewan Pendidikan Kota Yogya Bahas Tuntas masalah SMA 17
YOGYA (KRjogja.com) - Ketua Dewan Pendidikan DIY Wuryadi meyesalkan sengketa di SMA 17 Kota Yogyakarta yang mengakibatkan siswa harus belajar di lantai beralaskan tikar dan akan membahas masalah ini secara tuntas
Wuryadi berjanji pekan depan menggelar rapat evaluasi menyeluruh dengan seluruh Dewan Pendidikan di DIY termasuk membahas keistimewaan pendidikan di Yogyakarta. Selain itu, akan melacak secara menyeluruh sengketa kepemilikan tanah di SMA 17. Hal terpenting, sengketa ini menyangkut masa depan ratusan siswa yang sedang menghadapi Ujian Nasional.
"Memang sengketa ini bukan sederhana dan berlangsung sudah lama. Saya sendiri tidak tahu persis. Namun, karena masalah pendidikan, pemilik tanah memberi simpati dan empati kepada sekolah termasuk siswa. Kalau Pemerintah Kota tidak bisa berbuat banyak, karena ini sekolah swasta. Tapi, sudah melakukan mediasi dengan baik," ujarnya, Senin (9/3/2012).
Karena itu, Wuryadi meminta semua pihak mengantisipasi terulangnya kasus ini dengan pengawasan. Selain itu, mampu mempertahankan Yogya sebagai kota pendidikan dan Pemkot harus mampu menyediakan tempat pelaksanaan UN bagi para siswa. (Den)
Sumber : KRjogja.com
DPRD Kota Yogyakarta Pastikan UN Tetap Berlangsung di SMA 17
YOGYA (KRjogja.com) - Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Sudjanarko mengaku akan mengawal kasus sengketa SMA 17 I Yogyakarta. Sudjanarko akan melakukan kunjungan ke Polresta Yogyakarta dan memberikan penjelasan mengenai sengketa ini.
"Kami akan bersama Komisi A, menceritakan kronologis sebenarnya kasus ini dan status hukumnya. Kita akan membawa berkas kuasa hukum dari SMA 17 agar bisa dibaca pihak kepolisian," ujar Sudjanarko hari ini di Yogyakarta, Senin (9/4).
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menurutnya sudah memfasilitasi pertemuan antara ahli waris dan pengacara, beserta yayasan dan SMA 17 Sabtu kemarin. Sayang ahli waris (pemilik tanah) tidak datang sehingga diskusi berlangsung macet.
"Tapi yang jelas, dalam kasus ini dari pengadilan sebenarnya tidak pernah ada surat pemberitahuan untuk segera mengosongkan lahan. Statusnya adalah NO, artinya kedua belah pihak sebenarnya tidak ada yang dimenangkan dan dikalahkan," ujarnya.
Karena itu, ada wacana untuk membawa kasus ini kembali ke meja hijau dengan status baru. Sudah ada arahan pula bagi kepala sekolah untuk meminta polisi mengambil fasilitas meja-kursi dan mengembalikannya ke sekolah.
"Sekarang, meja kursi statusnya sudah menjadi barang bukti, karena sudah dilaporkan. Karena itu perlu dibuat surat pinjam status agar meja kursi bisa dikembalikan dan dipakai siswa hingga ujian nasional nanti," pungkasnya. (Den)
Sumber : KRjogja.com
