Pemerintah Susun Tim Pembentukan BPJS Kesehatan Syariah

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah membentuk tim bersama untuk mengkaji penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang sesuai syariah. Tim terdiri dari beberapa lembaga.

"Telah dicapai kesepahaman para pihak untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan putusan dan rekomendasi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan dengan membentuk tim bersama," tutur Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani dalam konferensi pers di Menara Merdeka, Jalan Budi Kemuliaan I, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2015).

Pada prinsipnya dalam pertemuan yang diinisiasi OJK, semua pihak setuju untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang menginginkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah melalui MUI.

"Perlu adanya penyempurnaan terhadap program JKN sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk memfasilitasi masyarakat yang memilih program sesuai syariah," ujar Firdaus.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengungkapkan, pihaknya akan membuka peluang adanya program JKN BPJS Kesehatan yang sesuai syariah. Yaitu dengan membuka form JKN syariah.

"Tentu tidak semua sesuai syariah, karena kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi, hal ini perlu kajian lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang ada. Kita butuh waktu," ungkap Fahmi.

Fahmi menambahkan, untuk teknis lebih lanjut, semua itu bergantung pada kerja tim bersama. Tim tersebut terdiri dari BPJS Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan Otoritas Jasa Keuangan.

"Saya tidak mau mendahului tim, untuk teknisnya," ujar dia.

Penyempurnaan sesuai syariah ini bermula dari Ijtima Ulama MUI. Anggota Komisi Fatwa MUI Jaih Mubarak menegaskan tidak ada kosa kata 'haram' dalam ijtima MUI.

Akan tetapi, hanya disebutkan, BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip syariah. "Karena masih mengandung gharar, maisir, dan riba. Kalau suatu waktu, tiga halnya dihilangkan, maka dengan sendirinya sesuai syariah," kata Jaih.

sumber