Dilema ASEAN di Tengah Sengketa Laut China Selatan

Terlepas dari keinginan untuk perdamaian di Laut China Selatan, sejarah ASEAN dan pandangan domestik negara-negara anggotanya dapat menahannya untuk berkontribusi secara berguna dalam menyelesaikan perselisihan, tulis Aristyo Rizka Darmawan.

Sejak didirikan pada 1967, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah menjadi landasan kebijakan luar negeri negara-negara Asia Tenggara, dan organisasi ini sangat penting dalam mengamankan perdamaian dan keamanan selama Perang Dingin.

Apalagi, sebelum terbentuknya ASEAN, konflik antar-negara Asia Tenggara jauh lebih banyak, membuat kawasan ini rapuh, dan pembentukannya telah membawa kawasan ini lebih sejahtera dan damai.

Bahkan, mantan Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Kishore Mahbubani berpendapat, ASEAN pantas dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian atas apa yang telah dilakukannya dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan.

Tapi hari ini, perdamaian ini mungkin berada di bawah ancaman, Aristyo Rizka Darmawan menekankan. Banyak negara Asia Tenggara menghadapi ujian besar bagi perdamaian dan keamanan mereka dalam bentuk sengketa Laut China Selatan, yang mungkin merupakan salah satu masalah paling rumit yang dihadapi ASEAN.

Di atas segalanya, pertanyaan yang dihadapi kawasan ini adalah sejauh mana ASEAN, sebagai organisasi regional, dapat berperan dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan. Sayangnya, ASEAN sendiri memiliki sedikit pengaruh atas bagaimana keadaan di Laut China Selatan.

Tentu saja, harus dicatat bahwa sengketa Laut China Selatan bukanlah konflik intra-ASEAN. Ini adalah konflik yang melibatkan beberapa negara anggota maritim ASEAN, yaitu Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Filipina, tetapi penggugat utama, China, bukan negara anggota ASEAN.

Meskipun Indonesia bukan pihak yang bersengketa, Indonesia memiliki kepentingan yang kuat dalam sengketa tersebut, dan telah terlibat dalam banyak eskalasi dan konfrontasi di sepanjang sembilan garis putus yang diklaim secara ilegal oleh China di Laut China Selatan.

Namun, itu tidak mempengaruhi semua negara anggota ASEAN secara langsung. Negara-negara ASEAN lainnya, seperti Thailand, Kamboja, Laos, dan Myanmar, bukanlah pihak yang bersengketa dan juga tidak berhadapan langsung dengan China di Laut China Selatan.

Penting untuk dicatat di sini bahwa ada dua kategori besar negara-negara anggota ASEAN, negara-negara ASEAN berbasis maritim (yang sebagian besar merupakan pengklaim sengketa) dan negara-negara ASEAN berbasis darat, yang tidak terlibat langsung dalam sengketa.

Yang terpenting, negara-negara anggota berbasis darat ASEAN ini, seperti Laos dan Kamboja, sering sangat bergantung pada China. Untuk Laos dan Kamboja, China adalah sumber pembangunan mereka yang paling signifikan melalui proyek bantuan pembangunan dan investasi asing langsung.


Sumber: https://www.matamatapolitik.com/anal...-china-selatan