[opini-event] buat presiden terpilih

Quote:

---

Originally Posted by Black Zero

Gw dapet 970rb waktu kerja di kantor ini dolo.

Yep... Bener2 UMR. :tada:

Cukup sih buat hidup, walaupun pas2an. Tapi bukan masalah karena gw belom berkeluarga, dan gw kerja sekarang cm buat nyari pengalaman.

---

perusahaannya besar, menengah apa kecil bos?

sepengengamatan gw yang menengah keatas umumnya karyawannya digaji diatas UMR...

tapi ada juga yang pas2 sama UMR dan juga ada yang dibawah malah.....

dan juga biasanya kalo yang udah berkeluarga penyesuaian gajinya beda dengan yang belum berkeluarga.....

pengalaman dikantor gw dulu, pas gw masuk pertama2 digaji 1.2 jt.... 2 minggu kemudian masuk seorang bapak dna gajinya juga sama 1.2 kaya gw....

3 bulan kemudia evaluasi dan penyesuaian gaji... gw naik jadi 1.4 jt sementara si bapak naik jadi 1.7 jt.....

nah jabatan mungkin beda cuma kata bos gw penyesuaian dilakukan karena itu bapak udah punya istri dan 2 anak....

sementara gw yang masih bujangan dan ngekost masih bisa dieksploitasi sama perusahaan dengan gaji minimum........:lsad:

Quote:

---

Originally Posted by k3r3_h0r3

Kamsud saya UMR sebesar Rp 800.000,- hanya merupakan sample yang saya ambil dari UMR dari daerah saya. Yang saya kritisi adalah: "Apakah dengan upah UMR (yang menurut saya kurang layak untuk hidup) dapat meningkatkan kesejahteraan hidup seseorang??? Bahkan jika upah itu untuk hidup berkeluarga?

---

Daerah mana yang anda maksud? FYI, penentuan UMR didasarkan dari perhitungan kebutuhan hidup minimal di daerah tsb. Kebutuhan hidup tsb tentu tidak bisa disamakan dengan kebutuhan hidup orang dengan gaji lebih besar.
Kesejahteraan seseorang bisa dinilai cukup apabila kebutuhan pokoknya terpenuhi.
Ketidaklayakan UMR tersebut jangan anda bandingkan dengan kebutuhan hidup anda selama sebulan. Jelas hal ini berbeda jauh.
Contoh2 diatas seperti makan di warteg, dll. Sebenarnya bisa diakali dengan memasak nasi sendiri dan cukup membeli lauk dari wartegnya.
Yang sering menjadi pertentangan adalah penilaian tentang kata2 "Sejahtera" ini, pendapat yg beragam mengenai kata2 inilah yang menjadi pokok masalahnya.
Juga patut diingat bahwa maksud dari UMR bukan berarti seluruh pekerja di daerah tsb harus mendapatkan upah sebesar UMR, melainkan upah yg diterima tidak boleh kurang dari UMR tsb. Dengan demikian ada kemungkinan upah yg diterima bisa jadi melebihi dari UMR tsb.
Sebelum menentukan layak tidaknya UMR di daerah anda, ada baiknya anda mencoba sedikit survey atau membaca berita2 lokal mengenai biaya kebutuhan pokok minimum di daerah anda, lalu coba anda hitung kembali. Namun kalau ternyata anda sudah melakukan hitung2an tsb silahkan paparkan disini detail hitung2an nya dan kita bisa coba analisa lebih jauh.

Masak nasi sendiri cost listrikny lbh mahal ha3, malahan lbh merepotkn nyuci dll. Tp kal emang hobi msak ga msalah boros dkit jg gpapa.
Msalah umr bnyk tempt kok yg msh dbwh umr, bhkn dtempt gw krja perush gede bnget tp msh kek gt.. Soalny jg lapangn krja sdikit tp pekerja bnyk jd turun harga d

Wah kalo begitu yg salah justru perusahaannya karena menerapkan upah dibawah UMR, dan ini tidak berkaitan dengan apa yg kita bahas bersama si TS, karena TS menilai kebijakan UMR itu dinilai tidak layak karena yg menetapkan adalah Pemerintah. Dalam hal ini departemen tenaga kerja, namun kalau di analisa lebih jauh oleh saya. Ternyata penetapan UMR itu sesuai dengan daerah masing2, jadi kalau ada Perusahaan yg mengupah karyawannya kurang dari UMR jangan menyalahkan Pemerintah dan tidak memiliki kaitan apapun dengan masalah yg kita bahas saat ini.
CMIIW

ya kalau ada perusahaan yang memberi upah di bawah UMR daerah...silahkan adukan ke dinas tenaga kerja atau serikat buruh biar ditindak....

Masalah UMR :

upah itu seharusnya juga dilihat dari
kemampuan buruh itu dalam bekerja hingga menghasilkan barang
kemampuan pemilik usaha dalam memberi upah
kesepakatan antara buruh dan pemilik usaha
kebanyakan di negara kita ini tidak bisa menanamkan agar buruh merasa memilik perusahaan itu. Jangan waktu perusahaan merugi minta pengertian pekerja tapi kalau untung tidak ada imbalan buat pekerja. Jadi kalau system itu ada pastilah pekerja memikirkan nasib perusahaan itu

Masalah ASKESKIN :

utang Pemerintah untuk Program ini saja sudah banyak bagaimana ASKESKIN bisa berjalan Optimal...
Kebanyakan RS tidak mau merugi makanya banyak RS di Indonesia yg menolak pasien miskin...

Masalah BLT :

Menurut Saya BLT adalah Pembodohan...
membuat manusia semakin malas untuk bekerja karna BLT...
Lebih baik BLMP(Bantuan Langsung Mendapat Pekerjaan) menurut saya hehe....
Ciptakan Lapangan Pekerjaan yg banyak agar rakyat2 miskin dpt terangkat dan memenuhi kebutuhannya dan yg pasti dengan gaji yg sesuai....
Alangkah baiknya jika Tambang2 Minyak emas, dll dikelola oleh Orang2 kita sendiri...
kan jd nya semakin banyak lahan pekerjaan...
pemerintah harus mau merugi karna membeli alat2 yg dibutuhkan untuk mengelola tambang2 tersebut...
toh pasti akan balik modal....

Masalah Presiden Terpilih Mendatang :

Saya agak ragu melihat para kandidat bakal Capres yg dicalonkan oleh partai2 pd pemilu 2009 ini...
Mereka semua kebanyakan muka2 lama...
saya berharap, kalo tidak bisa di tahun 2009 ini, pada tahun 2014 harus muncul Capres2 Muda yg bijaksana, fresh, tegas, cerdik, selalu berusaha menyejahterahkan rakyat dan yg terutama membuat pemerintahan yg bersih dr KKN...

Suatu Saat Akan Muncul Presiden yg membuat Indonesia Maju....
Saya yakin itu....
Saya yakin di masa mendatang orang2 indonesia sudah melupakan budaya KKN dan sadar akan Penderitaan yg terjadi akibat KKN, orang2 indonesia akan sadar bahwa YG HARUS DISEJAHTERAHKAN ITU RAKYAT INDONESIA BUKAN DIRI SENDIRI...
pertanyaanya KAPAN HAL ITU BISA TERJADI?....

UMR lagi2 bukan berarti pemberian upah pekerja harus sama dengan nilai UMR tsb, tolong hal ini dimengerti. UMR hanyalah patokan upah dimana dengan upah tsb orang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara minimal (terpenuhi kebutuhan pokoknya sehari2).
Mengenai kesepakatan antara buruh dan pemilik perusahaan kayaknya akan susah dilaksanakan karena para pemilik perusahaan akan menggunakan UU Outsourcing yg melegalkan buruh kontrak (FYI, UU ini dibuat dan di sahkan semasa Megawati menjabat menjadi Presiden), dengan demikian pemilik perusahaan bisa dengan leluasa memutus kontrak kerja buruh apabila mereka nilai upah buruh tsb terlalu membebani, kemudian mengangkat buruh kontrak baru.

Askeskin ada baiknya berlaku hanya untuk Puskesmas dan RS milik Pemerintah yg memang tujuannya bukan untuk mencari laba (Profitable), namun lagi2 ini kemudian akan berbentrokan karena semua tagihan RS masing2 daerah tsb dilayangkan langsung ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Kesehatan.

BLT dilanjutkan tidak masalah, hanya sekarang disertai pembinaan bahwa uang bantuan tsb ada baiknya dijadikan modal untuk berusaha, bukan untuk membiayai kehidupan sehari2. Dan penerimanya juga haruslah orang yang berhak dan memenuhi kriteria tertentu. Karena kalau hanya mengandalkan lapangan pekerjaan yg diadakan oleh pemerintah ini berarti harus ada modal/proses lagi untuk menarik investor2 (yg bukan tidak mungkin orang asing juga ikut masuk) untuk menanamkan modal dan membuka usaha.
Kita harus ingat bahwa di negara maju sekalipun yg namanya Pengangguran itu pasti ada, hanya mungkin prosentase nya lebih sedikit. Bekerja dan membuka lapangan kerja itu bisa dilakukan oleh setiap orang, hanya permasalahannya modal dan kemauan.

Mengenai Presiden yg akan datang saya kira yang penting adalah kebijakannya bukan muka/tampangnya. Orangnya boleh lama tapi kalau kebijakannya berubah menjadi pro rakyat kenapa tidak? dibandingkan dengan orang baru dengan kebijakan baru? kalau muka baru tsb membawa kebijakan yg pro rakyat tapi dengan cara melakukan perombakan total bukannya melakukan perbaikan apakah cukup dengan masa jabatan 5 tahun?
Apabila kebijakannya ternyata belum berhasil selama masa 5 tahun menjabat, bukan tidak mungkin alasan yg sama akan dia (muka baru tsb) lontarkan agar terpilih kembali untuk periode sebelumnya? sedangkan di lain pihak kemudian melontarkan opini yg sama juga yaitu perlu muka2 baru.
Dengan demikian mau dijadikan apa negara kita ini kalau hanya jadi bahan experiment capres2 muka baru tsb?

NB : pernahkah capres2 muka baru tsb melakukan kontrak politik dengan mengatakan bahwa kebijakannya merombak total tsb apabila diterapkan bisa mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan dalam prosentase tertentu dalam waktu 5 tahun atau bahkan kurang?

UMR ITU APA ?

nb : lebih baik ga usah blt lah, orang jadi males kerja, mending dikasih lapangan pekerjaan yang layak aja

masalahnya gw pernah nonton pemerintah ngak berani melakukan bantuan langsung ke
pemda karena takut dikorupsiin jadi mereka pikir lebih baik memberikan blt saja langsung ke rakyat

Quote:

---

Originally Posted by gaptekbet

Wah kalo begitu yg salah justru perusahaannya karena menerapkan upah dibawah UMR, dan ini tidak berkaitan dengan apa yg kita bahas bersama si TS, karena TS menilai kebijakan UMR itu dinilai tidak layak karena yg menetapkan adalah Pemerintah. Dalam hal ini departemen tenaga kerja, namun kalau di analisa lebih jauh oleh saya. Ternyata penetapan UMR itu sesuai dengan daerah masing2, jadi kalau ada Perusahaan yg mengupah karyawannya kurang dari UMR jangan menyalahkan Pemerintah dan tidak memiliki kaitan apapun dengan masalah yg kita bahas saat ini.
CMIIW

---

seandainya UMR yg ditetapkan 2jt.. ga mungkin kan perusahaan nakal nerapin gaji karyawan 800k?
paling jg berkisar itu lah 1,7-2jt jg.
kalo umr cmn 1,1?
ya perusahaan pasti ada yg kurang2in.. dengan alasan,, karyawan kontrak ataupun lagi dalam masa percobaan ataupun dengan alasan cmn lulusan SMA ataupun dengan berbagai kebijakan perusahaan yg aneh2..

mau dilaporin pun rada sulit.. karena 1 suara pasti kalah dengan 1 PT.
apalagi klo uda maen duit.
berbeda dengan pabrikan..
klo rame2 demo pasti PT kalah jg mo duit kenceng jg..
nah kalo yg di kantor2? haha..
siapa yg mo bantuin? urus sendiri2 x

Quote:

---

Originally Posted by luna_croz

seandainya UMR yg ditetapkan 2jt.. ga mungkin kan perusahaan nakal nerapin gaji karyawan 800k?
paling jg berkisar itu lah 1,7-2jt jg.
kalo umr cmn 1,1?
ya perusahaan pasti ada yg kurang2in.. dengan alasan,, karyawan kontrak ataupun lagi dalam masa percobaan ataupun dengan alasan cmn lulusan SMA ataupun dengan berbagai kebijakan perusahaan yg aneh2..

mau dilaporin pun rada sulit.. karena 1 suara pasti kalah dengan 1 PT.
apalagi klo uda maen duit.
berbeda dengan pabrikan..
klo rame2 demo pasti PT kalah jg mo duit kenceng jg..
nah kalo yg di kantor2? haha..
siapa yg mo bantuin? urus sendiri2 x

---

waduh gan lagi2 saya jelaskan UMR itu besarannya ditentukan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum, biarpun anda analogikan berapapun besarannya ya kebutuhan hidup minimumnya gak jauh2 dari situ.
Yang menjadi persoalan justru apabila UMR ternyata lebih kecil dari besaran kebutuhan hidup minimum, Ini yg bisa dikategorikan aneh.
Dan kalo gak salah sekarang kan ada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI, dan SOBSI untuk buruh. Seharusnya kalau mereka merasa upahnya kurang kan tinggal lapor kesitu.
Dan kenapa gak pindah kerja? BTW ini lama2 jadi OOT lho karena anda justru mempermasalahkan gaji karyawan/buruh, Padahal niat TS justru mempertanyakan kebijakan Pemerintah/Presiden dalam menetapkan UMR sehingga bisa dianggap layak.

umr arusnya tuh yang pas sesuai kota jadi ga berat sebelah

misalnya di jakarta 3 juta

di jogja jgn 3 juta juga soalnya kan biaya hidup beda2

Quote:

---

Originally Posted by RiDdAnCe

umr arusnya tuh yang pas sesuai kota jadi ga berat sebelah

misalnya di jakarta 3 juta

di jogja jgn 3 juta juga soalnya kan biaya hidup beda2

---

TS nyinggung dikit neh, klo semisal UMR dibedain menurut gw seh sah2 aja.
Tapi, ad tapiny neh hehehe; klo semisal UMR di Jakarta lebih gede drpd di daerah laen apa ngga berdampak semakin banyak orang kerja n pindah ke Jakarta???

Mestinya pemerintah ngga usa membuat patokan di daerah segini Rp sekian,-. Klo menurut gw pribadi UMR sebaiknya dipukul rata disemua daerah namun juga memperhatikan standar hidup seseorang sehingga dikatakan layak hidup.

coba deh disimpulin seperti ini: "Biaya hidup tinggi dikarenakan jumlah tenaga kerja dengan daya serap perusahaan untuk bekerja terbatas."

CMIIW

Quote:

---

Originally Posted by k3r3_h0r3

TS nyinggung dikit neh, klo semisal UMR dibedain menurut gw seh sah2 aja.
Tapi, ad tapiny neh hehehe; klo semisal UMR di Jakarta lebih gede drpd di daerah laen apa ngga berdampak semakin banyak orang kerja n pindah ke Jakarta???

Mestinya pemerintah ngga usa membuat patokan di daerah segini Rp sekian,-. Klo menurut gw pribadi UMR sebaiknya dipukul rata disemua daerah namun juga memperhatikan standar hidup seseorang sehingga dikatakan layak hidup.

coba deh disimpulin seperti ini: "Biaya hidup tinggi dikarenakan jumlah tenaga kerja dengan daya serap perusahaan untuk bekerja terbatas."

CMIIW

---

saran gw sih mending UMR diratakan aja. sesuai post sebelomnya

pemenangnya siapa neh,... hehehe