Demokratisasi di Myanmar

JAKARTA - Solidaritas terhadap aksi para biksu Budha di Myanmar masih terus mengalir. Forum Komunikasi Umat Budha (FKUB) Jakarta menilai tindakan brutal junta militer Myanmar telah melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Kami menyesalkan tindakan brutal Junta Militer Myanmar membubarkan aksi damai para Bhiksu dan warga sipil tersebut dan jelas-jelas Pemerintah Myanmar telah melanggar HAM," tegas Budiman Sudharma, Ketua FKUB DKI Jakarta dalam rilis yang diterima okezone, Minggu (1/10/2007).

Untuk itu, pihaknya mengharapkan tindakan brutal junta Myanmar tidak berlanjut. Sebab, biksu merupakan simbol Sangha dalam agama Buddha. "Aaksi damai yang mereka lakukan sebagai wujud kepedulian mereka kepada warga sipil dan negaranya," paparnya.

FKUB juga mengharapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan sanksi tegas kepada pemerintah Myanmar.

4 Jurnalis Ditahan & 10 Cedera di Myanmar

BANGKOK – Lembaga advokasi media Reporters Without Borders menyatakan, sedikitnya empat jurnalis ditahan dan 10 lainnya cedera dan selama bentrokan antara pengunjuk rasa prodemokrasi dengan militer Myanmar.

Seperti dilansir Associated Press (AP), Senin (1/10/2007), situs berita Thailand Irrawaddy menyebutkan, tiga jurnalis Myanmar telah hilang selama beberapa hari. Mereka diyakini ditahan militer Myanmar saat membubarkan demonstrasi.

Mereka adalah Kyaw Zeya Tun (23) yang bekerja untuk surat kabar The Voice, Nay Lin Aung (20) yang bekerja untuk mingguan 7 Days News, serta seorang jurnalis Weekly Eleven News yang belum teridentifikasi.

Sebelumnya, jurnalis terkemuka Myanmar, Min Zaw (56), dibawa oleh militer Myanmar dari rumahnya. Sebuah kelompok pers di negeri itu telah mengirimkan surat untuk membebaskan Min karena alasan kesehatan.

Reorters Without Borders juga menyatakan sebuah departemen sensor Myanmar yang dikenal dengan nama Divisi Registrasi dan Penelitian Pers, menciptakan kegelisahan terhadap sejumlah redaktur agar tidak memuat isu Myanmar di majalah atau surat kabar mereka.

Selain itu, sejumlah terbitan milik swasta di Myanmar tidak muncul atau ditutup sejak bentrokan dimulai. Bahkan, koresponden asing dari kantor berita asing seperti Reuters dan AFP mengalami serangan fisik oleh militer.

"Padahal, korban dari media mencoba melindungi demonstrasi prodemokrasi pada saat itu,” ungkap Reporter Without Borders.

Jepang Tekan Myanmar

YANGON – Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Mitoji Yabunaka telah menuju Myanmar dan berharap dapat bertemu sejumlah menteri senior pemerintahan junta.

Kedatangan Yabunaka ini terkait tewasnya seorang jurnalis Jepang oleh timah panas militer Myanmar dalam aksi unjuk rasa. Yabunaka dilaporkan telah meninggalkan Tokyo, kemarin, menuju Myanmar untuk melakukan "perhitungan penuh" atas insiden berdarah tersebut.

"Saya ingin mengatakan pada mereka (junta) untuk menggelar dialog dengan kekuatan pro-demokrasi dan melapangkan jalan untuk demokrasi," ungkap Yabunaka, kemarin.

Jepang selama ini menjadi salah satu negara yang memiliki hubungan penting dengan Myanmar. Negeri Matahari Terbit ini menjadi salah satu negara pemberi bantuan kemanusiaan bagi Myanmar yang terkungkung kemiskinan. Tekanan terhadap Myanmar juga muncul dari negara lain. Diplomat Malaysia Razali Ismail mendesak China, India, dan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk mendorong kebebasan berpendapat di Myanmar.

"Rakyat harus diizinkan untuk melakukan perubahan. Anda tidak bisa begitu saja ditembak karena menuntut perubahan," tegas Ismail.

Malaysia merupakan investor utama dalam pengembangan pertanian padi di Myanmar. Malaysia telah menghentikan seluruh perjalanan menuju Myanmar, tetapi belum mengevakuasi warganya dari negara itu. Aliansi terdekat Myanmar, China, juga telah mendesak stabilitas untuk demokrasi di Burma.

"China berharap, semua pihak mendorong stabilitas damai sesegera mungkin, mempromosikan rekonsiliasi dan demokrasi," ungkap Perdana Menteri (PM) China Wen Jiabao. Tekanan juga muncul dari Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Javier Solana.

"Seluruh negara yang memiliki pengaruh harus menggunakan kekuatannya di Myanmar sekarang," paparnya.


referensi : http://www.okezone.com/

pemerintah Indoensia belum mengancam ya? zz, moga2 cepet dame walopun bukan di Indo, namun mereka jg ssesama manusia dan sesama ASEAN

Tokyo--RoL-- Myanmar melalui menteri luar negerinya meminta maaf kepada Jepang atas kematian wartawannya yang tewas saat meliput aksi unjukrasa damai menentang pemerintah Myanmar, namun tidak mengakui penembakan yang menewaskan Kenji Nagai (50) dalam peristiwa tersebut. "Menlu Myanmar Nyan Win memang merespon protes Jepang yang disampaikan oleh Menlu Jepang Masahiko Komura, namun tidak mengakui penembakannya," kata pejabat kementerian luar negeri Jepang, seperti dikutip Asahi Shimbun di Tokyo, Senin.

Perwakilan junta militer Myanmar membantah telah menembak Nagai hingga tewas di jalanan kota Yangon, saat kerusuhan massa meletup di ibukota Myanmar itu.

Foto-foto dan tayangan di televisi mengenai kematian Nagai, wartawan foto dan jurnalisvideo dari Asian Press Front (APF News) terlihat dramatis. Nagai tetap saja membidikan kamera video kecilnya ke arah tentara Myanmar yang tengah memburu massa dengan menggunakan senapan.

Sementara tubuhnya sendiri tergeletak bersimbah darah akibat peluru tajam yang menembus bagian dada wartawan kawakan APF News itu.

Kedua menteri luar negeri itu bertemu di New York, usia mengikuti sidang umum PBB yang juga diikuti oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhyono.

Jepang memang gusar atas Myanmar sampai-sampai membuat Jepang mempertimbangkan sanksi terhadap negara itu. Jepang sendiri saat ini tengah mengutus Wakil Menlunya ke Yangoon untuk meminta penjelasan resmi mengenai kematian wartawannya.

Pengiriman pejabat tinggi Jepang itu guna memastikan penjelasan dari Myanmar sebelum sanksi diputuskan oleh Tokyo. Proses pemulangan jenasah Kenji Nagai juga sedang diselesaikan

Aksi demonstrasi massa bermula ketika pemerintah junta militer menaikkan harga BBM hingga 500 persen. Aksi itu kemudian menjadi kerusuhan setelah ribuan biksu muda turun ke jalan ikut bergabung bersama rakyat menentang kebijakan yang dinilai semakin menindas rakyat tersebut. Polisi dan tentara kemudian menggunakan kekerasan dalam membubarkan massa termasuk memberangus para biksu tersebut, dan menutup akses internet.

Kota Yangon sendiri saat ini berhasil dikuasai militer dan polisi Myanmar, namun kecaman dari komunitas internasional terus berdatangan. AS bahkan membekukan kekayaan pejabat militer Myanmar.

Aksi massa juga berlangsung di Tokyo pada akhir pekan lalu. Sekitar 700 pengunjuk rasa melakukan demonstrasi di halaman kedutaan Myanmar di Tokyo.


referensi : http://www.republika.co.id

Asean Tidak Berdaya Hadapi Junta Militer Myanmar

Semarang (ANTARA News) - Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) dinilai tidak berdaya menghadapi otoritarianisme junta militer Myanmar yang selalu menekan gerakan prodemokrasi dengan kekerasan.

Pengamat politik internasional Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Tri Cahyo Utomo, pada Senin mengatakan, tidak banyak yang bisa dilakukan ASEAN, sebab bagi Myanmar, **** dan India jauh lebih penting dibandingkan ASEAN.

Dua negara tersebut menjadi mitra dagang penting bagi Myanmar dan selama ini juga cenderung memberi proteksi atas berbagai tekanan dunia internasioal terhadap masalah pelanggaran hak asasi manusia.

Ia memberi contoh, betapa ASEAN tidak bisa berbuat banyak ketika pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi memenangi pemilu tahun 1990 yang akhirnya tidak diakui militer.

Bahkan, Su Kyi sejak itu malah dijadikan tahanan politik oleh rezim militer Myanmar dan kekuasaan diambilalih militer yang dipimpin Jendral Tan Shwe.

"Kalau ASEAN sekarang ingin memainkan peran di Myanmar, maka tidak ada pilihan lain kecuali menggalang dukungan dunia internasional, termasuk PBB, AS, Uni Eropa, dan Jepang. Tentu saja ASEAN harus mendekati **** dan India karena kedua negara ini memainkan peran penting di Myanmar," katanya.

Menurut dia, ASEAN bisa saja menggalang aksi boikot dan embargo pada Myanmar, namun aksi ini dikhawatirkan tidak akan efektif bila tidak diikuti oleh **** dan India.

Ia mengatakan, meski **** dan India sejauh ini di permukaan tidak menampakkan reaksi keras terhadap junta militer, pihaknya yakin bahwa kedua negara ini melakukan diplomasi diam-diam (quiet diplomacy), sebuah langkah yang lazim ditempuh untuk menghindarkan rasa malu atas negara yang jadi sorotan dunia.

"Saya yakin **** dan India sudah melakukan diplomasi secara diam-diam. Ini dilakukan agar Myanmar merasa tidak dipermalukan di mata dunia internasional," katanya.

Ia mengatakan, pemerintah AS juga pernah melakukan hal sama dengan menugaskan mantan Dubes AS di Indonesia, Paul Wolfowitz untuk menemui Pak Harto agar beliau tidak represif terhadap gerakan prodemokrasi kala itu," kata Tri Cahyo.

Menurut dia, perjuangan gerakan prodemokrasi Myanmar masih membutuhkan waktu lama dan perlu dukungan lebih luas dari dalam dan dunia internasional, mengingat sejauh ini junta militer Myanmar terlihat masih solid.

"Kondisi ini berbeda dengan ketika Presiden Filipina, Ferdinand Marcos didemo rakyatnya yang dalam waktu bersamaan juga muncul dukungan dari kalangan militer. Kekuatan militer yang terpecah ini menambah kekuatan luar biasa bagi gerakan prodemokrasi Filipina," katanya.

Mengenai usulan Ketua DPR, Agung Laksono agar ASEAN membekukan keanggotaan Myanmar, Tri Cahyo menilai langkah ini tidak memberi solusi atas masalah yang dihadapi Myanmar saat ini.

"Rakyat Myanmar membutuhkan demokrasi. Persoalan apakah Myanmar masih menjadi anggota ASEAN atau sedang dibekukan, itu tidak terlalu penting, setidaknya untuk saat ini," katanya.(*)

Jepang Desak Myanmar Kembalikan Kamera Nagai

Tokyo (ANTARA News) - Pemerintah Jepang mendesak pemerintahan militer Myanmar untuk mengembalikan dan mengirim pulang kamera video wartawan Jepang yang terbunuh dalam peristiwa bentrokan antara aparat keamanan Mynamar dengan para pengunjuk rasa di Yangon beberapa waktu lalu.

Menteri Ketua Sekertaris Kabinet Nobutaka Machimura, Senin, mengatakan, pemerintah Jepang akan melakukan otopsi terhadap jasad kenji Nagai yang kemungkinan tewas akibat tembakan aparat keamanan dalam jarak yang sangat dekat, setelah hasil pembedahan forensik Myanmar tidak ditemukan luka bakar atau terdapat residu bahan isi senjata api di permukaan kulit Nagai, seperti lazimnya bila seseorang ditembak dalam jarak jauh tertentu.

Semua bara-barang pribadi Nagai telah dikembalikan kepada pihak berwenang Jepang, namun tidak termasuk kamera video, demikian disampaikan oleh direktur APF news Inc. media massa dimana Nagai bekerja, Toru Yamaji yang berada di Yangon, Myanmar.

Namun pihak pemerintah Myanmar mengatakan semua benda-benda milik Nagai yang bekerja di media pers yang merupakan sumber penyuplai berita dengan rekaman video yang berkantor pusat di Tokyo itu telah dikembalikan.

Pihak kedutaan besar Jepang di Yangon ikut serta dalam permasalahan itu sementara wakil Menteri Luar Negri Mitoji Yabunaka diperkirakan akan mengajukan permohonan secara tegas dan serius kepada pihak Yangon untuk mengembalikan kamera tersebut dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Myanmar dalam waktu dekat, demikian dikatakan Machimura.

Dalam keterangannya kepada pers pejabat pemerintahan Jepang mengatakan hasil temuan otopsi yang dilakukan seorang dokter di sebuah rumah sakit di Yangon tidak disebutkan jarak tembak yang ditujukan kepada Nagai.

"Pemerintah Jepang harus melakukan pemeriksaan sendiri yang terpisah dari pemeriksaan sebelumnya," ujar Machimura.

Sementara itu Kementrian Luar Negri Jepang melakukan pertemuan resmi membahas masalah situasi yang terjadi di Myanmar Senin ini guna mencari cara untuk mendapatkan cara penangan hal tersebut.

"Hal yang utama sekarang adalah untuk meminta penjelasan yang menyeluruh ," kata Menteri Luar Negri Masahiko Komura pada awal pertemuan di kantornya seperti dikutip Kyodo.(*)

gw suak ama sikap jusuf kalla.

menunjukkan sikap yg cerdas dari NKRI

Myanmar Tahan 1.000 Orang di Kampus Yangon

Bangkok (ANTARA News) - Paling tidak sebanyak 1.000 orang yang ditangkap ketika pasukan keamanan di Myanmar menindak tegas protes massa, yang kemudian ditahan di satu kampus di Yangon, kata para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan rejim itu kepada AFP, Selasa.

Seorang pejabat senior PBB mengatakan, ia cemas atas laporan-laporan bahwa para tahanan itu, termasuk sekitar 500 biksu yang kabarnya mogok makan, dipindahkan ke lokasi lain, yang memicu kekuatiran atas kesehatan mereka.

Seorang pejabat Myanmar, yang berbicara tanpa bersedia namanya ditulis lantaran tidak berwewenang berbicara dengan wartawan, mengatakan bahwa sekitar 1.700 orang ditahan di kampus Institut Teknik Pemerintah.

Kelompok itu termasuk sekitar 200 wanita, dan paling tidak seorang calon biksu Buddha yang berusia 10 tahun, ujarnya.

Mereka ditahan di dalam kampus di gudang yang tidak berjendela, di mana para biksu menanggalkan jubah dan banyak di antara mereka menolak makan, katanya.

Beberapa orang menolak menerima makanan dari militer, atau menolaknya karena makanan tiba pada sore hari saat mana para biksu dilarang oleh sumpah agama makan, kata pejabat itu.

Tony Banbury, direktur Program Pangan Dunia PBB (WFP) untuk wilayah Asia, mengatakan pihak nya cemas dengan berita-berita bahwa para tahanan itu dipindahkan ke satu lokasi baru yang tidak diketahui.

Ia mengatakan di Bangkok bahwa PBB menerima konfirmasi sekitar 1.000 orang ditahan di institut itu , yang disebut Banbury seperti barak-barak militer.

"Ada berita-berita bahwa orang-orang ini -- yang barangkali sekitar 1.000 orang termasuk biksu, mahasiswa dan sebagainya --telah dipindahkan ke luar barak-barak ini ke lokasi yang tidak diketahui," katanya.

"Tentu saja ada kekuatiran dikalangan badan-badan PBB tentang apa terjadi atas orang-orang ini, kondisi mereka yang sedang ditahan itu-- apakah mereka dapat ditemui oleh Palang Merah," tambahnya.

"PBB di Myanmar tidak menerima laporan-laporan bahwa kondisi-kondisi di Institut Teknik Pemerintah itu sangat sulit bagi para tahanan== karana fasilitas-fasiltas sanitasi dan lain-lainnya.

Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik (AAPP) , satu kelompok yang berpusat di Thailand yang memantau penjara-penjara Myanmar, mengatakan militer ingin memindahkan sekitar 1.000 orang itu jauh dari institut itu karena penduduk yang tinggal dekat lokasi itu dapat mendengar doa-doa para biksu.

Sekretaris gabungan AAPP Bo Kyi mengatakan: "Mereka ingin memindahkan para tahanan ke luar kota itu."

Ia mengatakan ia kuatir pihak berwenang kemungkinan berusaha memaksa para biksu itu makan.AAPP memperkirakan 2.000 orang ditahan ketika pasukan keamnan akhirnya memadamkan sebulan protes pekan lalu, yang menewaskan paling tidak 13 orang.

Protes itu pertama meletus pertengahan Agustus setelah junta militer menaikkan harga bahan bakar minyak , tetapi meningkat dua pekan ketika para biksu turun memimpin unjukrasa yang diikuti sekitar 100.00 orang turun ke jalan-jalan. (*)

Myanmar Kurangi Jam Malam di Yangon

Yangon (ANTARA News) - Penguasa Myanmar hari Selasa mengurangi jam malam atas kota utama Yangon, saat keketatan keamanan sedikit dilonggarkan sesudah penumpasan unjukrasa besar menentang pemerintah.

Pengeras suara di truk melintasi tengah Yangon daerah permukiman kota itu, mengumumkan jam malam akan berlangsung dari pukul 22.00 hingga 04.00, dua jam lebih singkat daripada waktu pukul 21.00 hingga 05.00, yang diumumkan sepekan lalu.

Pembatasan itu, yang mencakup sebutan Yangon sebagai "daerah terbatas", diumumkan Selasa lalu sesaat sebelum pemerintah melancarkan penumpasan berdarah terhadap pengunjukrasa itu, yang menewaskan 13 orang dan 1.000 orang ditahan.

Kelonggaran itu merupakan tanda lain kepercayaan penguasa pada penumpasan unjukrasa tersebut, tentangan terbesar terhadap kewenangannya sejak 1988, saat tentara diperkirakan menewaskan 3.000 orang dalam penumpasan selama beberapa bulan.

Orang, mobil dan bus kembali ke jalan di Yangon hari Selasa, saat warga mencoba kembali bekerja, tapi suasana tetap tegang dan biara utama masih dikepung.

"Kami harus bekerja untuk makan, sehingga kami datang ke pusat kota untuk melaksanakan tugas hari ini," kata satu wanita, petugas tempat parkir kendaraan.

Sejumlah sekolah dibuka, bersama dengan beberapa toko dan rumahmakan, tapi perdagangan masih sepi, karena warga tetap tegang sesudah penumpasan itu, yang mencakup pencidukan orang biasa oleh pemerintah.

Penonton dipukuli dan ditangkap bersama pengunjukrasa, ketika polisi dan tentara membubarkan unjukrasa dan menangkap pesertanya di sepanjang jalan, membuat warga bersembunyi.

Jam malam itu, yang dijadwalkan berlangsung 60 hari, membuat warga kesulitan bekerja, yang meningkatkan kesulitan di kalangan penduduk miskin tersebut.

Kendati keketatan keamanan diperlonggar sejak Senin, tentara masih ditempatkan di tempat utama unjukrasa pekan lalu, termasuk Balaikota dan dua pagoda utama.

Tentara berjaga di luar pagoda Shwedagon, kuil tersuci Myanmar, sementara di biara terdekatnya, pasukan keamanan terlihat di gugus tersebut.

Di kota satelit Okkalapa Selatan, Myanmar timurlaut, salah satu biara --yang diserang pekan lalu-- masih dijaga ketat dengan enam truk tentara terparkir di luarnya.

Saksi menyatakan 100 biksu Budha ditangkap di sana dan delapan orang tewas sesudah unjukrasa meledak dengan dukungan biksu, yang dipukuli sebelum ditangkap.

Setidak-tidaknya, 1.000 orang ditangkap sesudah pasukan keamanan di Myanmar menindak tegas unjukrasa besar dan ditahan di satu kampus di Yangon, kata pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan penguasa kepada kantor berita Prancis AFP hari Selasa.

Pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan cemas atas laporan bahwa tahanan itu, termasuk sekitar 500 biksu, yang kabarnya mogok makan, dipindahkan ke tempat lain, yang memicu kekuatiran atas kesehatan mereka.

Seorang pejabat Myanmar, yang berbicara tanpa bersedia namanya ditulis, karena tidak memiliki wewenang berbicara dengan wartawan, menyatakan sekitar 1.700 orang ditahan di kampus Institut Teknik Pemerintah.

Kelompok itu termasuk sekitar 200 wanita dan sedikit-dikitnya seorang calon biksu Budha berusia 10 tahun, tambahnya.

Mereka ditahan di dalam kampus di gudang tidak berjendela, tempat biksu menanggalkan jubah, dan banyak di antara mereka menolak makan, demikian laporan kantor berita transnasional layaknya AFP, DPA, dan Reuters. (*)

Pemerintah Myanmar menuduh sejumlah negara asing dalam beberapa tahun belakangan ini telah bersekongkol untuk membuat kekacauan, campur-tangan, serta berupaya menyerang negerinya melalui bentuk penjajahan baru.

"Akhirnya, dengan dalih bahwa suatu negera tidak demokratis, tidak stabil dan berpotensi untuk mengancam perdamaian dan keamanan internasional, mereka secara langsung campur-tangan dan menyerang suatu negara," kata Menteri Luar Negeri Myanmar U Nyan Win, ketika menyampaikan pidato dalam Sidang ke-62 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB, New York, Senin (1/10).

Junta militer Myanmar menyebutkan ada tiga tahap bentuk penjajahan baru yang diterapkan oleh negara-negara asing.

Yang pertama, menurut Nyan Win, ialah mereka menggelar kampanye melalui media massa dan menyebarkan informasi yang salah bahwa terjadi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

"Mereka menggambarkan kampanye tersebut sebagai perjuangan untuk demokrasi," ujarnya.

Kedua, negara-negara tersebut menerapkan sanksi-sanksi yang mengakibatkan tersendatnya pembangunan ekonomi dan membuat rakyat menjadi miskin.

"Saya ingin tekankan, sanksi ekonomi tidak produktif dan justru memperlambat demokrasi," kata Nyan Win.

Tahap ketiga penjajahan baru, katanya, negara-negara yang menjalankan neo-kolonialisme itu mengerahkan dukungan politik dan ekonomi untuk menciptakan kekacauan di negerinya.

"Negara saya saat ini menjadi bagian dari upaya tersebut. Masyarakat internasional juga harus berhati-hati terhadap upaya-upaya penjajahan baru seperti itu," Nyan Win mengingatkan.

Tentang ketegangan yang berlangsung di Myanmar menyusul gelombang demonstrasi yang dilaporkan telah menewaskan 10 orang itu, junta militer menunjuk kepada `para oportunis politik` sebagai pihak yang membuat situasi semakin buruk.

"Situasinya tidak akan memburuk seperti itu kalau saja aksi protes yang dilakukan oleh sebuah kelompok kecil aktivis penentang kenaikan bahan bakar, tidak dieksploitir oleh para oportunis politik," kata Nyan Win.

Para oportunis politik juga disebutnya telah memanfaatkan protes-protes oleh para pendeta Buddha yang menuntut permintaan maaf terhadap perlakuan tidak wajar yang dilakukan oleh pejabat berwenang di suatu tempat.

Menurut Menlu Nyan Win, pasukan pemerintah sebenarnya telah selama satu bulan menahan diri dan tidak mencampuri situasi tersebut.

"Tetapi, ketika kerumunan orang sudah menjadi kacau dan provokatif, mereka terpaksa memberlakukan jam malam. Setelah itu, karena para pengunjuk rasa tidak mengindahkan peringatan tersebut, mereka (pasukan pemerintah --Red) harus mengambil langkah guna memulihkan situasi. Sekarang keadaan di Myanmar sudah normal," dalihnya.

Nyan Win mengatakan bahwa pemerintahannya sadar untuk menjalankan tanggung jawab memimpin negeri tersebut menuju negara yang demokratis.

"Kami telah meletakkan peta jalan demokrasi dan akan bekerja secara sungguh-sungguh untuk mencapainya," ujarnya.

Myanmar, katanya, bertekad untuk terus bekerja sama dengan PBB dalam menjalankan politik luar negerinya.

"Kami telah menyetujui kedatangan utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB, Ibrahim Gambari. Dia sekarang sudah di Myanmar," kata Nyan Win.

Gambari bahkan telah bertemu dengan tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi.


referensi : http://www.gatra.com/

denger-denger para petinggi militer myanmar mulai terjadi perpecahan...
karena banyak yang tidak setuju dengan keputusan pemimpin tertinggi militer tsb ....

zzzzzzzz nanti kaya tahun 45 di hiroshima deh lama2

Penguasa Myanmar mengurangi jam malam atas kota utama Yangon mulai Selasa (2/10) malam. Pengeras suara di truk yang melintasi Yangon mengumumkan jam malam akan berlangsung dari pukul 22.00 hingga 04.00 waktu setempat, dua jam lebih singkat dari pukul 21.00 hingga 05.00 yang diumumkan sepekan lalu.

Pembatasan itu, yang mencakup sebutan Yangon sebagai "daerah terbatas", diumumkan Selasa lalu sesaat sebelum pemerintah melancarkan penumpasan berdarah terhadap pengunjuk rasa. Kelonggaran itu merupakan tanda lain kepercayaan penguasa pada penumpasan unjuk rasa tersebut.

Sejumlah warga dan kendaraan memang mulai terlihat melintasi Kota Yangon, namun suasana tetap tegang dan biara utama masih dikepung. "Kami harus bekerja untuk makan, sehingga kami datang ke pusat kota untuk melaksanakan tugas hari ini," kata seorang petugas parkir, sebagaimana dikutip Antara.

Sejumlah sekolah juga sudah dibuka, bersama dengan beberapa toko dan rumah makan. Tapi perdagangan masih sepi karena warga tetap tegang sesudah penumpasan itu, yang mencakup pencidukan orang biasa oleh pemerintah

Quote:

---

Originally Posted by ekspresi

Penguasa Myanmar mengurangi jam malam atas kota utama Yangon mulai Selasa (2/10) malam. Pengeras suara di truk yang melintasi Yangon mengumumkan jam malam akan berlangsung dari pukul 22.00 hingga 04.00 waktu setempat, dua jam lebih singkat dari pukul 21.00 hingga 05.00 yang diumumkan sepekan lalu.

Pembatasan itu, yang mencakup sebutan Yangon sebagai "daerah terbatas", diumumkan Selasa lalu sesaat sebelum pemerintah melancarkan penumpasan berdarah terhadap pengunjuk rasa. Kelonggaran itu merupakan tanda lain kepercayaan penguasa pada penumpasan unjuk rasa tersebut.

Sejumlah warga dan kendaraan memang mulai terlihat melintasi Kota Yangon, namun suasana tetap tegang dan biara utama masih dikepung. "Kami harus bekerja untuk makan, sehingga kami datang ke pusat kota untuk melaksanakan tugas hari ini," kata seorang petugas parkir, sebagaimana dikutip Antara.

Sejumlah sekolah juga sudah dibuka, bersama dengan beberapa toko dan rumah makan. Tapi perdagangan masih sepi karena warga tetap tegang sesudah penumpasan itu, yang mencakup pencidukan orang biasa oleh pemerintah

---

dobel post ui, gua udah post di bagian atas

gambar2 korban kekejaman tentara junta militar myanmar...(sori kalo agak2 DP)


http://i55.photobucket.com/albums/g1...son/bur-1a.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g1...son/bur-2a.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g1...son/bur-3a.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g1...son/bur-4a.jpg

YANGON - Merasa terancam, ratusan biksu Buddha Myanmar dikabarkan mencoba meninggalkan negeri itu. Saksi mata mengatakan, banyak biksu yang berada di stasiun kereta api dan terminal bus.

Tidak semua bus menerima biksu itu. Mereka menolak mengangkut biksu karena khawatir tidak akan mendapatkan BBM.

Kepergian biksu ke luar Yangon bisa dipahami. Pasalnya, ratusan biksu yang memulai aksi demo di Myanmar sudah ditahan.

Sumber yang dirahasiakan identitasnya mengungkapkan kepada BBC bahwa biksu-biksu itu ditangkap dan ditahan di penjara yang berada di ujung utara Myanmar. Yangon dalam keadaan tenang meski masih terlihat tentara berjaga-jaga.

Mereka juga membubarkan kerumunan massa yang dicurigai akan berunjuk rasa. "Orang-orang di Yangon tampak sangat ketakutan," kata saksi mata.

Hal yang sama juga dikatakan Duta Besar Amerika Serikat di Myanmar Shari Villarosa. Dalam wawancara lewat telepon, Villarosa mengatakan bahwa warga Yangon ketakutan. "Militer dan polisi berpatroli di sekeliling kota saat tengah malam. Mereka mengunjungi rumah-rumah dan menangkapi orang-orang," ungkapnya.

Penangkapan itu diumumkan secara terbuka oleh militer. "Kami memiliki foto-foto tersangka, kami akan menangkap mereka," ujar personel militer lewat pengeras suara yang dibawa mobil patroli.

Selain eksodus biksu, juga beredar rumor adanya serdadu Myanmar yang membelot ke Thailand. Personel militer yang unitnya diperintahkan untuk menyerang demonstran di Yangon mengaku tidak ingin menembak atau memukuli biksu. "Saya tahu akan ada perintah pemukulan dan penembakan biksu. Jika tetap bertahan, saya harus mengikuti perintah itu. Namun, karena saya Buddha, saya tidak ingin membunuh biksu-biksu itu," kata anggota militer yang sekarang mencoba mencari suaka di luar negeri itu.

Sementara, pergerakan militer mulai menuju kota di utara Myanmar, Okkalapa. Polisi antihuru hara dan tentara lengkap dengan atributnya berdatangan memenuhi kawasan tersebut sejak akhir pekan.

Kedatangan mereka memicu ketakutan warga sipil dan biksu yang tersebar di enam kuil kecil yang terletak di alan Bagan, Okkalapa. Dua hari sebelumnya, para tentara itu menggerebek kuil, melemparkan gas air mata, dan mengumpulkan ratusan biksu di kota yang bersebelahan dengan Okkalapa. Jalan-jalan menuju kuil penuh dengan percikan darah yang diduga berasal dari tubuh biksu yang dipukuli militer.

Demi menghindari hal-hal buruk, hampir 100 biksu memilih tidak menetap di kuil. Warga sipil juga berkumpul meminta biksu-biksu itu tidak tidur di kuil. Banyak warga yang menawarkan rumah mereka sebagai tempat tinggal sementara. Sedangkan puluhan lainnya memilih keluar dari kota.

Sebagai bentuk solidaritas, ratusan warga sipil melanggar jam malam demi melindungi kuil. "Sekitar 1.000 orang berdoa demi melindungi biksu. Wanita, pria, tua, muda, terus berada di depan kuil sampai dini hari dan terus memanjatkan doa," kata salah satu warga sipil yang ikut berdoa.

Militer berdiri di depan warga yang melindungi kuil dan memerintahkan agar kerumunan bubar. "Tolong, kami meminta semua agar pulang ke rumah masing-masing, jangan mendekat, kami tidak ingin menembak siapa pun. Tolong jangan buat kami melakukan hal itu," kata salah seorang komandan militer seperti dikutip saksi mata.

Eksodus ratusan biksu itu membuat staf kedutaan besar Amerika Serikat di Yangon kecele. Kemarin mereka mendatangi beberapa kuil, yang ternyata sudah dalam keadaan kosong.

Beberapa kuil dijaga ketat oleh militer dan orang luar dilarang masuk. "Jumlah biksu yang ada di jalan berkurang drastis, kemana semua biksu-biksu itu? Apa yang terjadi kepada mereka?," kata seorang diplomat AS.

Democratic Voice of Burma, stasiun radio yang bermarkas di Norwegia mengatakan kalau otoritas sudah membebaskan 90-400 biksu yang ditahan di Myitkyina, ibukota negara bagian Kachin, saat pengrebekan tengah malam di kuil-kuil pada 25 September.


referensi : http://www.indopos.co.id/