-
JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap akan menjagokan Ketua Dewan Syuro PKB Abdurahman Wahid sebagai calon presiden pada pilpres 2009 mendatang.
“PKB jelas menjagokan Gus Dur jika memang Gus Dur siap untuk dicalonkan,” kata Sekjen PKB Yenny Wahid kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/10/2007).
Namun, lanjut Yenny, sampai saat ini belum ada keputusan apapun dari Gus Dur. “Karena Gus Dur bisa sekarang iya, besok bisa bilang ditunda,” katanya.
Menurut Yenny untuk memenangkan pilpres tidak akan bisa tanpa melakukan koalisi dengan partai lain.
http://www.okezone.com/index.php?opt...52061&itemid=2
-
JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap akan menjagokan Ketua Dewan Syuro PKB Abdurahman Wahid sebagai calon presiden pada pilpres 2009 mendatang.
“PKB jelas menjagokan Gus Dur jika memang Gus Dur siap untuk dicalonkan,” kata Sekjen PKB Yenny Wahid kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/10/2007).
Namun, lanjut Yenny, sampai saat ini belum ada keputusan apapun dari Gus Dur. “Karena Gus Dur bisa sekarang iya, besok bisa bilang ditunda,” katanya.
Menurut Yenny untuk memenangkan pilpres tidak akan bisa tanpa melakukan koalisi dengan partai lain.
http://www.okezone.com/index.php?opt...52061&itemid=2
-
Muladi: Susilo Bambang Yudhoyono Tetap Terkuat
Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Prof Dr Muladi SH, di Jakarta, Sabtu, menyatakan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih yang terkuat memasuki ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.
Ia mengatakan hal itu kepada ANTARA News di sela-sela menghadiri "open house" Idul Fitri 1 Syawal 1428 H di kediaman Presiden RI periode 1998-1999, BJ Habibie, di Kompleks Patra Kuningan, Jakarta Selatan.
"Yang dipilih pada 2009 itu orang, bukan partai. Saya prediksi, Susilo Bambang Yudhoyono masih yang terkuat," katanya, menanggapi pertemuan Megawati - M. Jusuf Kalla (JK) dalam rangka silaturahmi Idul Fitri.
Muladi juga menampik anggapan, kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati dan Partai Golongan Karya (Golkar) pimpinan Jusuf Kalla bersatu serta berkoalisi, maka Pilpres 2009 itu sudah selesai hari ini saat Megawati dengan M. Jusuf Kalla berjabat tangan.
"Yakinlah, SBY itu masih yang terkuat," ujar Muladi, yang salah seorang Ketua di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Mantan Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, itu juga mengungkapkan, "Sesungguhnya yang paling tepat jika pasangan SBY-JK bertahan.
"Mereka masih tetap yang lebih disukai banyak publik. Perbaikan di mana-mana mulai tahun ketiga sudah terjadi. Survey-survey membuktikan itu, dan saya percaya itu," ujarnya.
Muladi memang mengakui, Megawati Soekarnoputri punya peluang untuk bersaing, tetapi masih jauh.
"Sementara kalau JK sendiri, itu berat, kecuali pasangannya kuat sekali. Itu karena masih soal faktor Jawa dan luar Jawa. Jadi, yang ideal itu yang sekarang ini SBY-JK. Ini kuat dan mesti harus bertahan," demikian Muladi.
http://www.antara.co.id/arc/2007/10/...tetap-terkuat/
-
Wapres Belum Bersedia Dicalonkan Sebagai Capres 2009
Sumber : ANTARA News
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar M Jusuf Kalla mengatakan, belum bersedia dicalonkan sebagai calon presiden (Capres) pada pemilihan presiden 2009 mendatang karena masih akan tetap berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
Hal tersebut diungkapan Jusuf Kalla saat silaturahmi dengan para kader Partai Golkar se Sulawesi Utara di Manado, Selasa malam.
Dalam silaturahmi tersebut, Ketua DPD I Sulut Jimmy Rimba Rogi mengusulkan agar Jusuf Kalla maju sebagai capres pada pemilu 2009 nanti. Sebelumnya hal yang sama juga diungkapkan kader-kader Partai Golkar Palu, Sulteng.
Jusuf Kalla mengaku sangat menghargai aspirasi dari daerah mengenai soal tersebut. Namun, ia akan tetap menjalankan amanah sebagai wakil presiden (Wapres) terlebih dahulu.
"Bagi saya yang menjabat Wapres, saya harus katakan saya telah lakukan ini, telah lakukan itu, bukan saya akan. Kalau saya akan itu calon, kalau kita katakan itu diketawain orang," kata Jusuf Kalla.
Karena itu, tambahnya, fokus dalam menjalankan tugasnya untuk tmeningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja," katanya.
Wapres mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak selalu berfikir dari pemilu ke pemilu.
"Karena itu saya akan jalankan amanah yang diberikan rakyat dulu, bahwa kemudian kalau masyarakat puas soal ekonomi dan sebagainya. Itu gampanglah nanti," kata Jusuf Kalla.
Wapres mengaku ia bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sepakat baru akan memutuskan soal pencalonan tersebut tiga bulan sebelum pilpres jika memang masyarakat menghendaki.
"Kami berdua dengan pak Presiden Yudhoyono sepakat jalankan dulu tugas-tugas bangsa, tingkatkan pertumbuhan ekonomi, kurangi pengangguran dan ciptakan lapangan kerja. Pada waktunya nanti, gampang lah," kata Jusuf Kalla.
Karena itulah Wapres mengajak seluruh komponen bangsa agar tidak selalu berbicara soal politik saja. Namun harus mulai fokus membangun bangsa.
Menurut Wapres bangsa Indonesia memiliki semua persyaratan untuk menjadi bangsa yang besar. Indonesia memiliki kekayaan alam berlimpah, hasil tambang dan sebagainya. Yang belum dimiliki bangsa Indonesia tambah Wapres stabilitas politik dan tekad yang keras untuk maju.
"Karena itu saya datangi tokoh-tokoh para pemimpin bangsa untuk turunkan tensi politik, untuk capai syarat pembangunan yakni stabilitas," katanya.
Karena itu Wapres membantah anggapan sebagian orang yang menilai safari silaturahmi yang dilakukannya merupakan silaturahmi politik.
"Ada sebagian orang menganggap ini silaturahmi politik. Tidak sama sekali. Ini silaturahmi kesejahteraan untuk semua," kata Wapres dengan nada keras
-
Untuk Pilpres, Golkar Dahulukan Calon Hebat
Penulis: Markus Junianto Sihaloho
BANDAR LAMPUNG--MEDIA: Ketua umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla menyatakan untuk memenangkan pemilihan presiden 2009, harus didahulukan dengan pemilihan calon yang hebat lalu diikuti dukungan mesin partai.
"Pilpres sama dengan Pilkada, calon atau orang yang maju harus hebat dengan dukungan partai yang besar," kata Jusuf Kalla dalam arahannya di hadapan ratusan anggota keluarga besar Partai Golar Provinsi Lampung, di Lampung, Rabu (17/10).
"Saya waktu jadi wapres berpasangan dengan Presiden SBY (tahun 2004), suara parpol hanya delapan persen, tapi di Pilpres bisa dapat suara 60 persen. Jadi belum tentu Golkar menang walau raihan suara besar bila tidak dengan calon yang hebat," tambahnya.
Berkebalikan dengan Pilpres maupun Pilkada, ujar Kalla, proses pemenangan pemilu lebih membutuhkan mesin partai yang kuat dengan didukung calon yang berkualitas.
Pada kesempatan itu, Jusuf Kalla juga meminta agar seluruh kader Golkar yang menjadi pejabat kepala daerah benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik.
"Kalau pemimpimpin kepala daerah dari Golkar baik, pasti rakyat akan memilihnya lagi. Jadi kalau ingin Golkar maju, majukanlah ekonomi rakyat," tegasnya. (Mjs/Ol-03)
-
Jusuf Kalla Targetkan Perolehan Suara Golkar 30 Persen
Sumber : Republika Online
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar M Jusuf Kalla menargetkan perolehan suara partai ini pada Pemilu 2009 sebesar 30 persen.
"Pemilu nanti target (perolehan suara) 30 persen. Jadi naik 50 persen, karena dulu pemilu 2004 meraih 22 persen," kata Jusuf Kalla saat silaturahmi dengan kader Partai Golkar se_Sumbar di Padang, Jumat (19/10).
Menurut Jusuf Kalla, target perolahan suara 30 persen tersebut sangat realistis mengingat adanya dua alasan utama. Pertama, saat ini Partai Golkar berada dalam pemerintahan SBY-MJK. "Kedua, dari semua parpol yang ada di Indonesia tak banyak partai yang utuh dan solid secara internal seperti Golkar," katanya.
Dia menjelaskan bahwa hampir semua parpol di Indonesia saat ini mengalami perpecahan internal. Ia mencontohkan PDI-P yang pecah, PKB pecah dan lainnya.
Sampai saat ini, sebagai sebuah organisasi, Partai Golkar tetap solid secara organisasi. "Sering orang katakan ada faksi Jusuf Kalla, faksi Agung Laksono atau faksi Akbar Tandjung. Tidak ada itu. Setiap masalah setelah diputuskan (DPP), pasti semua taat menjalankannya. Solid," kata Jusuf Kalla yang disambut tepuk tangan.
Namun meskipun berada dalam pemerintahan, kata Jusuf Kalla sebagai partai harus tetap menjalankan fungsi kontrol dan kritik kepada pemerintah. Untuk menjalankan fungsi kontrol tersebut harus berdasarkan prinsip; kontrol tersebut harus dengan alasan yang kuat.
"Selain itu kritikan harus proporsional, kalau benar katakan benar kalau salah katakan salah," katanya.
Pada kesempatan itu kepada para kader Partai Golkar, Jusuf Kalla menekankan untuk selalu berbuat untuk meningkatkan kemajuan bangsa. Menurutnya jika negara maju maka otomatis partai akan ikut maju.
"Membesarkan partai dengan cara berbuat memajukan bangsa. Kalau bangsa maju otomatis partai akan maju. Jangan di balik," katanya.
Karena itu, yang paling utama dilakukan adalah memajukan bangsa terlebih dahulu baru untuk partai. Menurut Jusuf Kalla tujuan berpartai adalah untuk memajukan bangsa dan hal itu sejalan dengan tujuan berbangsa dan bernegara.
Menurut dia, gambaran partai ditunjukkan dari para pengurus dan kader-kadernya yang menjabat peran-peran kenegaraan seperti anggota legislatif maupun eksekutif.
"Kalau banyak kader partai jadi pejabat negara terus korupsi, dipenjara pasti habislah partai. Jadi golkar harus berikan contoh yang baik." Karena itu, dengan memajukan bangsa maka secara otomatis rakyat akan memilih partai yang memajukan bangsa tersebut.
-
PDIP Bantah Mega Gencar Bangun Citra Untuk Pilpres 2009
Sumber : okezone.com
PDIP menyatakan kunjungan Megawati Soekarnoputri ke beberapa daerah bukan sebagai upaya menaikkan citra yang bersangkutan.
“Ndak ada urusannya dengan citra,” tegas Sekretaris Jenderal PDIP Pramono Anung, Jumat (19/10/2007).
Namun Pramono mempersilahkan saja pihak yang berpendapat seperti itu Apalagi di alam demokrasi seperti saat ini setiap orang bebas mengeluarkan pendapatnya.
Pramono menjelaskan, kunjungan seperti itu wajar dan biasa dilakukan. Hal itu dipandang lain karena yang melakukan adalah Megawati.
“Semua orang juga melakukan itu. Pak Sutiyoso saja pergi ke Mbah Maridjan,” tukasnya.
Meski demikian, Pramono menolak jika Megawati dinilai ingin menyaingi atau latah dengan road show rival politiknya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla, yang telah melakukan kunjungan terlebih dahulu. Menurut dia, putri Presiden Pertama RI itu hanya ingin melihat langsung kondisi masyarakat.
Program itu, kata Pramono sudah direncanakan jauh hari oleh pihaknya.Karena mengunjungi rakyat merupakan hal yang penting bagi partai yang berslogan partainya wong cilik itu.
“Beliau memang harus berhubungan dengan rakyat, dan pemimpin seperti itu yang dibutuhkan bangsa saat ini,” jelasnya.
-
yah Mega udah abis popularitasnya.. gua malah makin condong untuk dukung sutiyoso :D
-
PADANG – Keinginan Partai Golkar untuk mengusung Jusuf Kalla (JK) sebagai calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (pilpres) 2009 tampaknya akan terwujud. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sumatera Barat (Sumbar) secara tegas mendukung JK 100 persen sebagai presiden.
Ketua DPD I Sumbar H Leonardi Armaini menjelaskan, JK merupakan sosok yang memiliki kepemimpinan cukup baik. Apalagi, JK lebih mengutamakan kepentingan publik dalam kebijakan yang diambilnya.
“Kita bisa melihat sambutan masyarakat terhadap JK saat melakukan peninjauan dan berdialog secara langsung. Dengan demikian, tidak ada birokrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan keinginannya,” kata Leonardi di sela acara silaturahmi dengan Muspida Sumbar di Hotel Bumi Minang, Jalan Bunda Kandung, Padang, Sabtu (20/10/2007).
Leonardi juga memberikan saran kepada JK agar lebih mengutamakan pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Ketiga sektor itu yang peling menentukan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Masyarakat yang maju adalah yang berkatong tebal. Untuk mendapatkan kantong tebal harus masyarakat yang cerdas dan sehat,” ungkapnya. (fmh)
-
Kalla Tebarkan Ancaman Baru, Golkar Targetkan Suara 30 Persen Pemilu 2009
PADANG - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Jusuf Kalla kembali menebar persaingan panas terhadap parpol yang bakal berlaga dalam Pemilu 2009.
Kemarin (19/10) dalam silaturahmi dengan kader-kader Golkar se-Sumatera Barat di Padang, Kalla melontarkan target besar partainya untuk memenangi Pemilu 2009.
"Golkar menargetkan perolehan suara 30 persen," katanya. Angka itu naik 50 persen daripada perolehan suara Golkar pada Pemilu 2004. Saat itu partai warisan Orde Baru tersebut meraih 22 persen suara.
Kalla menegaskan bahwa target 30 persen itu sangat realistis. Alasannya, saat ini Golkar sangat solid. "Tidak banyak partai yang utuh dan solid seperti Golkar," tegas Kalla pada acara yang diadakan di Hotel Bumiminang tersebut.
Hadir dalam acara itu, antara lain, Ny Mufidah Jusuf Kalla, Dewan Penasihat Partai Golkar Fahmi Idris, sejumlah fungsionaris dan pengurus DPP Partai Golkar, Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar Sumbar Leonardy Harmainy, seluruh ketua DPD II Partai Golkar se-Sumbar, sejumlah bupati/wali kota, dan rektor PT se-Sumbar.
Target 30 persen tersebut harus dicapai dengan kerja keras. Untuk itu, kata Kalla, kader Partai Golkar harus segera memenuhi janjinya kepada masyarakat. Kekuatan Partai Golkar bukan pada banyaknya kader Golkar yang menjadi gubernur, bupati/wali kota, dan ketua DPRD setempat, tetapi terletak pada dukungan masyarakat.
"Dukungan itu akan datang jika masyarakat semakin sejahtera melalui program-program yang diperjuangkan kader Golkar," tambahnya.
"Mulai saat ini, saya ingatkan kepada seluruh kader dan fungsionaris partai agar jangan berpikir Pemilihan Umum 2009 jika saat ini belum berbuat apa-apa bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," tegas orang nomor dua di RI tersebut.
Dalam acara yang berlangsung dua jam lebih itu, Kalla juga meminta fungsionaris Golkar agar tidak menghabiskan waktu lima tahun kepengurusannya hanya untuk memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilu.
Menang dalam pilkada dan pemilu hanya bagian kecil dari tugas partai politik. Tugas utama yang harus dilakukan ialah meningkatkan kesejahteraan serta memajukan rakyat dan bangsa Indonesia," ujarnya.
Mengurus partai itu juga seperti mengurus negara. Dalam hal ini, pengurus partai juga harus mengurusi rakyatnya. "Bukan hanya mengurusi pencalonan di pilkada dan pemilu," lanjutnya
http://www.jawapos.co.id/index.php?a...il_c&id=308538
-
Sisi Kuat dan Lemah Sutiyoso
Para pesaing Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kian berani memunculkan diri. Sejumlah nama yang ada masih terlihat menahan diri semacam jaga image dengan berbagai alasan, seperti Wapres Jusuf Kalla, Jenderal (pur) Wiranto, dan Sultan Hamengku Buwono X (HBX, gubernur DIJ).
Tetapi, ada juga yang terbuka mendeklarasikan diri, yakni Sutiyoso. Figur yang satu ini secara tegas mengumumkan ke publik melalui pertemuan khusus di depan sebagian warga elite bangsa ini pada 1 Oktober lalu, beberapa hari sebelum pergantiannya sebagai gubernur DKI Jakarta.
Keberanian Sutiyono itu patut dicermati. Sebelumnya, namanya pernah dikabarkan masuk bursa Mendagri dan Dubes (usai masa jabatannya sebagai gubernur DKI) yang konon secara halus ditolaknya. Ketika dia mengumumkan keinginannya untuk menjadi capres, hal itu harus diartikan sebagai ekspresi keseriusan yang berani untuk tampil sebagai orang nomor satu.
Bahkan, pada tingkat tertentu, sikap tersebut bisa dikatakan sebagai wujud dari lemahnya pengakuan yang bersangkutan terhadap kepemimpinan dan peluang figur-figur lain, termasuk SBY, Megawati, Wiranto, HBX, apalagi Jusuf Kalla.
Mengapa Sutiyoso berani dan cepat terbuka? Menurut saya, setidaknya terdapat empat faktor pendorong utama dan sekaligus sebenarnya merupakan peringatan dini, bahkan "perlawanannya" terhadap Yudhoyono.
Pertama, terkait track record kepemimpinannya di lingkungan Angkatan Darat yang kendati posisi tertingginya hanya pada level Pangdam Jaya, dia tercatat sebagai komandan yang berani, taktis, dan dianggap berhasil. Yudhoyono, oleh Sutiyoso, diakui sebagai figur militer yang pintar. Itu dibuktikan dengan record akademiknya selama di Akabri dan jenis-jenis pendidikan lain yang diikuti selalu cemerlang.
Tetapi, bagi Sutiyoso, barangkali prestasi akademik di bangku sekolah tidak selalu berjalan bersamaan dengan keberhasilan dalam memimpin. Apalagi, kecuali Yudhoyono merupakan juniornya di Angkatan Darat, dia juga pernah menjadi bagian dari anak buahnya ketika menjadi Pangdam Jaya di pengujung era Orde Baru.
Kedua, Sutiyoso hendak memanfaatkan pencitraan lemah atau kurang tegas gaya kepemimpinan Yudhoyono selama menjadi presiden, termasuk terlalu mudah dipengaruhi atau dikendalikan berbagai manuver dan kepentingan partai politik yang berimplikasi pada terabaikannya kepentingan rakyat.
Dia menganggap masyarakat bangsa ini menghendaki gaya kepemimpinan berkarakter atau berani bersikap yang memungkinkan bisa terjawabnya masalah secara langsung alias tak menjadikan rakyat berada dalam "teka-teki" yang membingungkan.
Sutiyoso membangun pencitraannya sebagai pemimpin yang bisa memberikan alternatif terhadap kondisi bangsa yang menanti perubahan demi perubahan ke arah perbaikan. Tentu yang dimaksudkan Sutiyoso adalah yang harus segera dijawab oleh pemimpin nasional itu bisa dilakukannya dengan gayanya yang sudah ditunjukkan selama ini dalam memimpin Jakarta. Masyarakat ibu kota sangat heterogen dan bukan saja sebagai miniatur Indonesia, melainkan juga miniatur komunitas internasional.
Ketiga, berkaitan dengan itu, Sutiyoso menangkap kesan bahwa dirinya digandrungi masyarakat, terutama kalangan pemilik modal. Konon, berkaitan dengan keinginannya untuk menjadi calon presiden, dia banyak memperoleh tawaran dukungan finansial untuk kampanye pemenangannya.
Sutiyoso sendiri dikesankan memiliki persediaan dana yang diibaratkan "tidak berseri" (unlimited budget) sebagai "hasil yang dikumpulkan" selama dua periode menjadi gubernur DKI Jakarta. Dengan dukungan pendanaan itu, dia diperkirakan memperoleh kemudahan untuk "membeli parpol" sehingga bisa mendapat dukungan kursi di parlemen minimal 15 persen. Dan, bisa ada kepastian untuk maju resmi sebagai capres.
Keempat, sebagai gubernur dua periode yang juga menjabat sebagai ketua Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), dia merasa memiliki dukungan jaringan pemimpin daerah yang bisa dimanfaatkan untuk menggalang pemilih dari berbagai daerah di Indonesia. Sebab, selama ini dia juga sangat intens melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan para gubernur yang pada tingkat tertentu menunjukkan bahwa dia juga diterima dan disenangi pemimpin daerah itu.
Modal Politik
Semua itu menjadi modal politik Sutiyoso. Namun, mengenai potensi dan berbagai kesan yang dianggap bisa mendukung dan mendulang suara rakyat tersebut, tentu realisasinya tak semudah dibayangkan.
Mengapa? Pertama, Sutiyoso belum terbukti dipilih langsung oleh rakyat. Dia menjadi gubernur DKI Jakarta selama dua periode adalah hasil pemilihan dari sekelompok elite di DPRD yang secara gampang bisa dikuasai atau dikendalikannya dengan menggunakan persuasi politik dan suntikan materi yang menggoyang iman para wakil rakyat itu.
Kedua, selama memimpin Jakarta, kalau mau jujur diakui, Sutiyoso sering mengabaikan kepentingan, aspirasi, dan nasib rakyat. Kasus-kasus penggusuran terhadap permukiman dan mata pencaharian orang-orang miskin di Jakarta menjadi bagian dari dinamika kepemimpinan Sutiyoso.
Hal itulah yang menimbulkan reaksi dari kalangan aktivis civil society terhadap Sutiyoso, seperti Urban Poor Consortium (UPC), LBH, dan termasuk saya sendiri sebelum terpilih menjadi anggota DPD.
Ketiga, Sutiyoso belum tentu tak punya cacat dalam kaitan dengan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) selama memimpin Jakarta. Kalau ternyata dalam selang waktu sebelum pencapresan ditemukan kasus-kasus yang menjurus ke arah itu, dia pasti akan menjadi bahan kampanye negatif tersendiri. Bahkan, belum tentu dia luput dari jerat hukum di bawah kendali kekuasaan yang ada sekarang ini.
Keempat, sosok dan gaya kepemimpinan Sutiyoso harus diakui lebih menonjolkan watak militeristisnya ketimbang sikap moderatnya yang toleran dan penuh pertimbangan.
Bahkan, dalam berbagai kesempatan, dia tak segan-segan menyatakan dirinya "sebagai tentara". Tak heran kalau kerap terjadi pemaksaan terhadap berbagai keinginannya walau berhadapan dengan resistansi dari berbagai kalangan. Kasus pembangunan koridor bus way di Jakarta, misalnya, yang tanpa memperhatikan efek kemacetan merupakan bagian dari sikap tegas gaya militeristisnya itu.
Pertanyaannya, apakah masyarakat kita sekarang ini suka dengan gaya kepemimpinan militeristis? Pertanyaan itu mungkin sulit dijawab sekarang, nanti akan terjawab sendirinya ketika Sutiyoso resmi menjadi capres. Sebab, sebenarnya kecenderungan masyarakat bangsa di era reformasi ini adalah kepemimpinan yang moderat, demokratis, berpihak pada rakyat, namun berwatak tegas.
Penulis, Laode Ida, wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta
http://www.jawapos.co.id/index.php?a...il_c&id=308540
-
JK, Akbar, dan Try Duduk Satu Baris
Sumber : Hariyanto Kurniawan - Okezone
Silahturahmi yang dilakukan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf kalla (JK) dengan beberapa tokoh penting membuahkan hasil positif. Dalam acara ulang tahun Partai Golkar ke 43 JK, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, dan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno duduk dalam satu barisan.
Berdasarkan pengamatan okezone, Sabtu (20/10/2007), JK duduk dalam satu meja dengan Akbar, sedangkan Try tepat berada di sebelah bangku Akbar. Sesekali kedua tokoh ini terlibat pembicaraan ringan.
Sementara itu, dalam pembukaannya, JK mengucapkan terima kasih atas kehadiran Akbar dan Try dalam acara ulang tahun ini.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada para mantan Ketua Partai Golkar yang telah menjalankan dan membesarkan partai ini di masa-masa sulit, juga para pemimpin yang menghadapi tekanan. Terakhir pada Pak Akbar yang mengalami tekanan-tekanan itu,” kata JK yang disambut tepuk tangan seluruh anggota Partai Golkar yang menghadiri Ultah Partai Golkar ke 43 di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nely Murni, Jakarta, Sabtu (20/10/2007).
Acara ini juga dihadiri beberapa tokoh penting di jajaran Partai Golkar antara lain Wakil Ketua Partai Golkar Agung Laksono, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta, Sekjen Golkar Sumarsono, fungsionaris DPP Golkar Theo Sambuaga, Prabowo, dan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ferry Mursyidan Baldan.
Hingga pukul 21.00 WIB acara ulang tahun Partai Golkar masih berlangsung. Dijadwalkan pula, JK akan melakukan telekonfrence dengan beberapa Ketua DPW di berbagai daerah.
-
Lawatan Mega-Kalla untuk Jalin Komunikasi
Sumber : okezone.com
Lawatan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla untuk menjalin komunikasi dengan rakyat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Pramono Anung menilai, sebagai tokoh politik yang telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden (capres) pada 2009, sudah sewajarnya Megawati menjalin komunikasi dengan rakyat.
"Ini bukan kampanye karena tidak menggunakan simbolsimbol kebesaran partai. Apalagi, tidak ada aturan jelas yang mengatur dan melarang seseorang untuk menyampaikan aspirasinya kepada publik. Apalagi, ini negara demokrasi yang dijamin kebebasannya," kata Pramono, saat dihubungi, Minggu (21/10/2007).
Menurut dia, PDIP tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti yang dituduhkan beberapa kalangan. Namun, lawatan yang dilakukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke beberapa daerah hanyalah bentuk komunikasi, sekaligus pendekatan langsung pada masyarakat. Tidak hanya itu, sebagai capres, ujar Pramono, itu hal biasa dan dilakukan oleh semua tokoh politik termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalaupun ada kritikan-kritikan, Pramono menilai adalah hal yang wajar.
"Kritikan itu hal yang wajar dan biasa.Wong tokoh yang mengkritik juga akan melakukan hal yang sama. Silakan saja, ini negara demokrasi yang bebas mengeluarkan pendapat dan komentar kok," ujarnya.
Pramono menambahkan, ungkapan atau istilah safari politik yang disematkan bagi para tokoh politik yang berkeliling daerah sebenarnya tidak terlalu cocok.
Sebab, dalam agendanya, perjalanan Megawati bukan untuk berkonsolidasi atau berkampanye dengan daerah yang dituju. Namun, langkah itu dilakukan hanya untuk bersilaturahmi dengan masyarakat dan tokoh-tokoh daerah tersebut.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso meminta kepada seluruh pihak agar memandang dengan jernih terkait apa yang telah dilakukan Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla. Sebab, momentum Lebaran sudah selayaknya dilewati dengan merekatkan tali silaturahmi, tidak terkecuali dengan para lawan-lawan politiknya.
"Jangan selalu ditanggapi negatif. Karena apa yang dilakukan oleh Jusuf Kalla tidak lain hanyalah silaturrahmi. Jadi tidak ada muatan politis untuk mencari dukungan atau kampanye terselubung seperti yang dituduhkan pihak-pihak tertentu," kata Priyo saat dihubungi.
Priyo mengakui, pertemuan Kalla dengan beberapa tokoh di hari Lebaran kemarin seharusnya dipandang positif. Sebab, safari Lebaran yang dilakukan Kalla di enam daerah dan dengan beberapa tokoh bangsa, merupakan hal baru yang perlu dicontoh. Misalnya pertemuan Kalla dengan Megawati, Kalla dengan Akbar Tandjung, Kalla dengan Tri Sutrisno, dan tokoh bangsa lainnya.
-
Presiden SBY Titip Salam Buat Megawati
Sumber : okezone.com
Saat bertemu di acara silaturahmi warga Sumatra bagian selatan (Sumbagsel), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat menitipkan salam kepada Megawati.
“Ada, seperti semua orang kalau bertemu juga bilang salam untuk anak-anak, ibu dan segala macam,” ungkap Taufik Kemas di sela-sela acara silaturahmi yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (21/10/2007).
Ditanya mengenai ketidakhadiran Megawati dalam acara yang juga dihadiri mantan seterunya (SBY) dalam pemilu lalu itu, Taufik mengatakan saat ini Megawati tengah berobat ke Singapura sehingga tidak bisa menghadiri acara.
“Ibu Mega sekarang sedang berobat ke Singapura. Ini juga saya akan berangkat,” ungkap Taufik.
Taufik juga mengatakan pertemuannya dengan SBY kali ini adalah kali pertama sejak SBY menjabat sebagai presiden. Serupa dengan SBY, Taufik mengaku meski tidak pernah bertemu namun dirinya tetap menjalin silaturahmi dengan SBY.
“Kita harus tetap bersilaturahim. Kita berbeda, boleh-boleh saja karena dalam demokrasi begitulah, tapi kekeluargaan jalan terus,” terang dia.
-
Wiranto Mendidik Calon Pemimpin Sesuai Hati Nurani Rakyat
Sumber : Republika Online
Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jendral Purn H Wiranto SH mengatakan, pihaknya mendirikan partai untuk bisa mendidik calon pemimpin nasional sesuai hati nurani rakyat.
Parpol umumnya mendidik calon pemimpin bangsa dengan menghalalkan segala cara, tetapi bagi partai Hanura tidak, tegas Wiranto saat membuka rapat koordinasi daerah, dan sosialisasi program partainya di Denpasar, Ahad.
Hanura adalah salah satu parpol baru berdiri di negeri ini akan menerapkan kepemimpinan dengan falsafah yakni berpikir, bersuara dan bertindak sesuai hati nurati rakyat yang identik dengan kebenaran bersama. Wiranto mengatakan, pihaknya dalam memimpin partai ini akan menerapkan manajemen kebersamaan sesuai yang dianut "subak" organisasi terdisional yang mengatur tata air irigasi pertanian di Bali yang menonjolkan keadilan.
"Bagaimana bisa kalau tidak ada kebersamaan dan keadilan, petani pemilik tanah sawah yang ada di bagian hulu maupun yang di hilir bisa mendapatkan air irigasi sesuai keperluannya," kata Wiranto menggambarkan. Para kader partai yang bercokol hanya untuk mencari posisi di legislatif maupun di eksekutif, akan terpental dengan sendarinya, sebab partai Hanura, lebih menitikberatkan pada kegiatan sesuai kepentingan rakyat.
Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kader partai Hanura tidak akan memberikan uang kepada masyarakat, tetapi akan membantu apa yang menjadi kebutuhan dalam meningkatkan produktifitas ekonominya. Wiranto mencontohkan, kader partai ini memberikan bantuan pupuk sebanyak lima ton kepada petani di Kabupaten klungkung-Bali pada saat petani memerlukannya dan bantuan tersebut mampu meningkatkan produksi padi.
"Kegiatan itu kan sesuai hati nurani rakyat," tambah Wiranto lagi sambil menyebutkan bahwa Indonersia memerlukan calon pepimpin nasional yang mampu mandiri dan kebersamaan, supaya bangsa ini tidak dijajah negara lain. Ia menyebutkan, Indonesia kini tidak mandiri lagi, karena dijajah tanpa mengerahkan kekuatan militer, karena pusat informasi nasional sudah dikuasai asing seperti Indosat, dan ada wilayah dimanfaatkan kegiatan militer luar negeri.
