Menjelang Pemilu Indonesia 2009

PPP, PAN, dan PKB Jadi Target Sutiyoso
Sumber : Siswanto - Okezone

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso lebih memilih mendekati partai-partai menengah seperti, PPP, PAN, dan PKB untuk dijadikan kendaraan politiknya menuju kursi presiden dibandingkan dengan partai besar.
“Saya akan terus melakukan penjajakan partai-partai menengah seperti, PAN, PPP, dan PKB. Sebab saya menyakini partai besar seperti PDIP, dan Golkar itu pasti calonnya dari dalam dan umumnya ketua umumnya sendiri,” ujar Sutiyoso usai melakukan silaturrahmi di kediaman Soetrisno, Jalan Metro Raya, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu (21/10/2007).

Alasan Bang Yos sapaan akrab Sutiyoso, partai besar akan menampilkan tokoh-tokoh lama yang pernah berkompetisi pada pemilu 2004. “Mereka adalah figur pokok nasional yang sudah dikenal dan kemana-kemana. Sedangkan saya adalah pemain pemula. Dua tahun ini saya fakir cukup dinilai masyarakat layak atau tidaknya,” terangnya.

Sementara menanggapi keinginan Sutiyoso, Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir menilai hal tersebut sah-sah saja. Namun, PAN sendiri dalam menentukan calon presiden sudah mempunyai mekanisme sendiri.

“PAN akan menjaring tokoh-tokoh nasional yang dikehendaki oleh rakyat walaupun itu bukan kader PAN. Tapi kita harapkan ada kader dari PAN,” jelasnya.

sutiyoso pinter, kyk fauzi, kalo parpolnya byk otomatis suara bs byk

kalo kebanyakan parpol, pas menang, nanti ribet bagi2 jatah menteri dan policy pemerintahannya juga bakal gag jelas campur aduk.

Deklarasi Capres Tak Timbulkan Kegaduhan Politik
Sumber : ANTARA News

Analis politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens menilai, deklarasi pencalonan presiden (Capres) oleh sejumlah tokoh, sah-sah saja dan tidak akan menimbulkan kegaduhan politik.

"Deklarasi pencalonan Capres yang dilakukan sejumlah tokoh itu hal yang wajar dalam demokrasi. Mereka bukan pejabat struktural pemerintahan, dan ini tidak akan menimbulkan kegaduhan politik," katanya di Depok, Minggu.

Seperti diketahui Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, telah menyatakan ingin menjadi Capres pada Pilpres 2009 mendatang.

Menurut dia, kebebasan demokratik yang ada saat ini harus diterima. Bahwa ada yang "kebakaran jenggot" dalam deklarasi tersebut, maka hal itu lumrah dalam politik.

"Akan menjadi masalah jika Wapres Jusuf Kalla atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketua MPR Hidayat Nur Wahid, atau pejabat negara lainnya yang jauh-jauh hari mendeklarasikan diri menjadi calon presiden 2009," katanya.

"Itu (bila pejabat yang masih aktif saat ini juga mendeklarasikan diri) kecelakaan politik karena mereka tengah menjabat dan harus melepaskan pamrih pribadi dan kelompok selama menjalankan tugas," katanya.

Ia menilai, pernyataan Hidayat Nur Wahid tentang kegaduhan politik itu kental dengan nuansa pesanan dari pihak tertentu yang merasa terganggu dengan deklarasi yang dilakukan sejumlah tokoh seperti Megawati Soekarnoputri, Gus Dur, dan Sutiyoso.

"Pesanan itu bisa datang dari partai, bisa juga dari pemimpin politik tertentu," katanya.

Menurut staf pengajar Ilmu Politik Fisip UI tersebut, menjadi masalah kalau yang mendeklarasikan diri adalah tokoh yang kini masih menjabat sebagai presiden, wakil presiden, ketua MPR, menteri, atau pejabat negara lainnya, dan menyatakan diri maju sebagai kandidat presiden pada Pemilu berikutnya.

"Ini yang akan menimbulkan kegaduhan politik, karena mereka harus menjalankan tugas-tugas kenegaraan yang merupakan konsekuensi dari jabatannya," kata Boni Hargens.

Direktur Riset Parrhesia State in Building itu mengatakan, dalam perspektif moral politik, atau tepatnya, moral jabatan, yang diutamakan adalah membuktikan tanggungjawab publik dalam melaksanakan jabatan, bukan "bergaduh ria" memperebutkan kursi kekuasaan berikutnya.

"Jadi, tak ada yang salah dan sama sekali tak membuat kegaduhan politik dengan pencalonan sejumlah tokoh itu," katanya.

Dikatakannya justru yang menjadi masalah besar adalah keributan Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah sangat terbuka terkait "perceraian politik" mereka pada suksesi 2009 mendatang.

Sutiyoso Kembali Bertemu Soetrisno Bachir
Sumber : ANTARA News

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso yang telah menetapkan diri sebagai calon presiden (Capres) kembali bertemu dengan Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir dan jajaran PAN di Jakarta, Minggu.

Pertemuan kedua bagi kedua tokoh ini berlangsung saat silaturahmi Hari Raya Idul Fitri di kediaman Soetrisno Bachir di Kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan.

Soetrisno menjelaskan pertemuan ini sebagai silaturahmi biasa, sebagai kelanjutan dari proses yang sudah dilakukan DPP PAN dengan Sutiyoso terkait Capres 2009.

DPP PAN sebelumnya telah melakukan pertemuan penjajakan dengan Sutiyoso di Gedung DPR/MPR Jakarta, beberapa pekan lalu. Sejauh ini, DPP PAN belum menentukan Capres yang akan diajukan dalam Pemilihan Presiden 2009.

DPP PAN saat ini masih menjaring tokoh-tokoh nasional baik dari dalam PAN maupun di luar PAN untuk dicalonkan dalam Pilpres dengan berdasar pada keputusan seluruh jajaran PAN, serta pertimbangan hasil survei.

Usai pertemuan itu Sutiyoso menjelaskan, selama beberapa hari sejak hari Idul Fitri, dirinya telah aktif menjalin silaturahmi dengan berbagai tokoh nasional, bahkan dengan mantan pemimpin nasional.

"Saya ingin menjalin silaturahmi dengan semuanya. Sejak lebaran hari pertama kemarin saya baca jadwal penggede-penggede (pejabat) dan mantan penggede," katanya.

Pada hari pertama lebaran, Sutiyoso menemui mantan Presiden Soeharto, mantan Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan selanjutnya bertemu Wapres Jusuf Kalla.

Hari kedua lebaran, Bang Yos bersilaturahmi dengan mantan Presiden BJ Habibie. "Baru tadi pagi bertemu Gus Dur dan siang ini ke mas Soetrisno Bachir," katanya.

Mengenai kendaraan politik yang akan digunakan untuk pencalonannya pada Pilpres 2009, Bang Yos menjelaskan bahwa sampai saat ini dirinya masih Capres independen. Tetapi dia yakin sudah ada beberapa partai yang mau meminangnya.

"Pasti sudah begitu banyak partai. Platformnya pun saya sudah pelajari, seperti apa yang saya cocok. Pikiran Mas Tris saya bisa baca, sama dengan pikiran saya. Sederhana saja, negeri ini siapapun yang memimpin harus lebih baik," katanya.

Karena itu, kata Bang Yos, dirinya belum berpikir untuk membentuk sekaligus memimpin partai baru. Sudah banyak partai, baik partai kecil yang sudah eksis maupun partai yang baru dibentuk telah menawarkan jabatan pimpinan bagi Bang Yos untuk pencalonannya dalam Pilpres 2009, tetapi tawaran itu ditolak.

"Dengan santun saya katakan, saya tidak akan memimpin partai. Kalau ada dukungan untuk saya, dukunglah saya," katanya.

Bang Yos menyambut baik keterbukaan PAN yang memberi peluang kepada siapapun tokoh nasional untuk mencalonkan diri melalui PAN. "Tetapi dukungan dari PAN belum formal. Dukungan Parpol kepada Capres itu ada mekanismenya," katanya.

Bang Yos Jajaki Partai Menengah
Sumber : ANTARA News

Mantan Gubernur DKI Sutiyoso yang telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden (Capres) mengemukakan, selain pendekatan dengan PAN, pihaknya juga akan menjajaki partai-partai menengah lainnya, seperti PKB dan PPP.

"Saya akan terus melakukan sosialisasi sehingga partai-partai itu bisa menilai, layak-tidak saya diajukan," kata Bang Yos di sela-sela open house dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1428 H di Kediaman Soetrisno Bachir di Kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan, Minggu.

Bang Yos mengemukakan selain dengan PAN, pihaknya akan melakukan penjajakan dengan partai menengah lainnya, seperti PKB dan PPP. Selain itu, akan melakukan silaturahmi dengan masyarakat di berbagai daerah untuk menjajih dahulu populer di tingkat nasional. "Itulah sebabnya saya perlu waktu karena saya sudah memprediksi bahwa kompetitor lain adalah pemain-pemain lama," katanya.

Waktu pendeklarasian sebagai Capres dua tahun sebelum Pilpres 2009 itu dinilai cukup untuk menyaingi popularitas pemain-pemain lama. "Sebagai pemain pemula saya perlu waktu. Kompetitor saya adalah pemain lama, tokoh yang sudah pernah berkompetisi pada Pilpres 2004. Mereka itu tokoh-tokoh nasional yang sudah diau saya berdiri di alun-alun lalu tidak ada yang menjemput, artinya bukan satria," katanya.

Bang Yos menyadari bahwa partai-partai besar, seperti Golkar dan PDIP kemungkinan besar akan mengajukan calonnya dari internal partai, terutama ketua umumnya. Itulah sebabnya, pihaknya lebih memprioritaskan penjajakan dengan partai-partai menengah.

Bang Yos menyadari bahwa popularitas sangat penting. Apalagi saingannya adalah tokoh-tokoh nasional yang sudah lebih dahulu populer di tingkat nasional. "Itulah sebabnya saya perlu waktu karena saya sudah memprediksi bahwa kompetitor lain adalah pemain-pemain lama," katanya.

Waktu pendeklarasian sebagai Capres dua tahun sebelum Pilpres 2009 itu dinilai cukup untuk menyaingi popularitas pemain-pemain lama. "Sebagai pemain pemula saya perlu waktu. Kompetitor saya adalah pemain lama, tokoh yang sudah pernah berkompetisi pada Pilpres 2004. Mereka itu tokoh-tokoh nasional yang sudah dikenal, tahun 2004 sudah kampanye kemana-mana `kan," katanya.

"Dua tahun saya pikir cukup. Saya ingin dinilai oleh masyarakat layak-tidaknya dicalonkan sehingga orang masuk TPS (tempat pemungutan suara.red) tidak ragu-ragu memilih Mas Yos karena memang dia rakyat," katanya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan bergabung dengan partai lain yang sudah memiliki Capres lalu bargaining pada posisi Calon Wapres, Bang Yos mengemukakan bahwa dirinya sampai saat ini tetap berkonsentrasi sebagai Capres.

"Kalau saya masuk partai yang sudah ada (Capresnya) tentu partai lain tidak mau lagi `kan. Karena itu, saya menempatkan diri sebagai calon independen. Independen yang butuh kereta dengan harapan semua pihak bisa menerima," katanya.

PD: Pemerintah Telah Jalankan Tugas
Sumber : ANTARA News

Partai Demokrat (PD) menilai pemerintah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono/Wapres Jusuf Kalla telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya walaupun masih ada kekurangan dari hasil pelaksanaan tugas itu.

"Secara umum pemerintah telah dapat menyelesaikan tugas sebagaimana mestinya. Bahwa ada kekurangan, kami akui sebagai hal yang wajar," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI Dr Syarief Hasan di Senayan Jakarta, Minggu petang.

Syarief mengatakan selama tiga tahun pemerintahan SBY/JK, berbagai persoalan sudah ditangani. Meskipun demikian, belum semua persoalan dapat diselesaikan secara tuntas.

"Memang ada yang menyatakan kurang puas. Itu kita akui, namun kita juga harapkan agar jangan menilai kinerja hanya berdasarkan persepsi," katanya.

Dia menyatakan penilaian kinerja hanya berdasarkan persepsi akan memunculkan perdebatan yang tidak kunjung selesai. Perdebatan yang berkepanjangan itu tidak bermanfaat apa-apa bagi masyarakat.

Menurut partai itu, pemerintah saat ini tengah berupaya menciptakan pemerintahan bersih dan berwibawa. Kondisi keamanan secara keseluruhan mulai stabil, meski ada kemungkinan terjadi letupan kecil yang jika tidak diantisipasi akan dapat mengganggu stabilitas keamanan secara nasional.

PD menyerukan kepada pemerintah dan pihak keamanan untuk secara tegas menindak perusuh, penghasut dan pelaku yang berupaya menganggu stabilitas nasional dan NKRI. Bagi PD, Pancasila dan UUD 1945 adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.

Di bidang hukum, kata Syarief, pemerintah telah berupaya menegakkan supremasi hukum. Kasus-kasus korupsi yang merugikan negara telah dan sedang diproses secara hukum. Pembuktian terbalik dalam pemberantasan korupsi mesti diupayakan dengan penguatan UU.

PD mengajak semua pihak untuk menjalankan etika berpolitik yang santun, baik dan benar sebagai pedoman utama bagi partai politik dalam menjalankan pembelajaran demokrasi.

"Partai politik jangan hanya mengkritik, memfitnah bahkan melakukan pembunuhan karakter dan citra, tetapi menjalankan politik yang santun," katanya didampingi Sekretaris FPD DPR RI Sutan Bhatoegana.

PD Ajak Golkar Pertahankan Pasangan SBY-JK
Sumber : ANTARA News

Partai Demokrat (PD) menawarkan gagasan agar Golkar meneruskan koalisinya dengan mempertahankan pasangan SBY-JK hingga Pemilu 2014.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI Dr Syarief Hasan di Senayan Jakarta, Minggu petang.

Dia mengatakan, meski menawarkan gagasan agar pasangan SBY-JK dipertahkankan pada Pemilu 2009, PD siap ditinggalkan Golkar jika pada Pemilu 2009 Golkar akan mencalonkan kadernya menjadi presiden.

Menurut dia, pasangan SBY-JK sebagai hasil pilihan rakyat pada Pemilu 2004 telah berhasil memperbaiki keadaan. Walaupun diakui masih ada kekurangan yang masih bisa diperbaiki.

Pasangan ini dinilai berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi, menjaga stabilitas moneter dan keamanan. Investasi asing juga tumbuh dan terjadi penyerapan tenaga kerja.

Menurut dia, angka pengangguran dan kemiskinan sudah tinggi ketika pasangan ini mulai memimpin. "Kita harapkan jangan hanya berdasarkan persepsi dalam menilai kinerja pemerintahan, tetapi berdasarkan fakta," katanya.

SBY-JK diwarisi angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Dari sisi ekonomi, subsidi BBM sangat tinggi ketika pasangan itu mulai memerintah.

Pemerintah kemudian berusaha menyusun APBN yang sehat dengan mengurangi subsidi BBM tetapi konsekuensinya harga BBM mengalami kenaikan tajam. Hal itu untuk menyehatkan APBN.

Angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga menggembirakan dari 4-5 persen pada awal pemerintahan SBY-JK, kini sudah ditargetkan 6,3 persen. Begitu juga investasi asing, dari 39 miliar dolar AS pada 2004 menjadi 51 miliar dolar pada 2007.

Sekretaris FPD Sutan Bhatoegana menyatakan pasangan SBY-JK telah menciptakan keadaan lebih tenteram. "Soal kepemimpinan, rakyat jangan dijadikan coba-coba," katanya.

Namun, Sutan mengatakan, jika Golkar ingin mengajukan Capres, pihaknya siap. Hanya saja, PD tidak akan terburu-buru mengumumkan pencalonan.

"Kita memberi kesempatan kepada SBY untuk mengukir keberhasilan. Dengan keberhasilan, maka hal itu merupakan kampanye menuju Pilpres 2009," katanya.

Sutan memeberi sinyal bahwa PD belum akan berpaling dari sosok SBY karena PD dibentuk sebagai kendaraan politik bagi SBY. Karena itu, PD mendorong agar SBY berhasil akan memuluskan jalan bagi pencalonannya kembali pada Pilpres 2009.

Sutiyoso Tak Mau Dirikan Partai Sebagai Kendaraan Politik
Sumber : ANTARA News

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, menyatakan tidak akan membentuk partai baru yang akan dijadikan sebagai kendaraan politik untuk maju dalam pemilihan Presiden 2009 mendatang.

"Saya tidak terpikir untuk bikin partai karena waktu dan tenaga saya akan habis untuk itu. Yang saya lakukan adalah pendekatan pada berbagai pihak termasuk partai yang ada," kata Sutiyoso di sela-sela acara pisah sambut Gubernur DKI di Jakarta, Minggu malam.

Ia menambahkan saat sudah ada beberapa pihak yang menyambut positif pendekatan politik yang dilakukannya.

"Sejauh ini sudah ada beberapa partai-partai yang terang-terangan mendukung, seperti PAN dan partai-partai kecil, baik yang baru berdiri maupun yang sudah eksis," katanya.

Meski demikian, ia mengaku hal tersebut belum cukup sebagai bekalnya untuk melaju dalam Pemilihan Presiden 2009.

"Masih ada waktu hampir dua tahun, saya akan terus manfaatkan untuk sosialisasi. Saya tentu akan melakukan pendekatan ke partai lain, kalau PDIP dan Golkar kan kita sudah tahu siapa kira-kira calonnya," katanya.

Hadapi Pemilu, Pemerintah Hentikan Daerah Otonom Baru
Sumber : okezone.com

Menghadapi Pemilu 2009, pemerintah akan menghentikan pembentukan daerah otonom baru atau daerah pemekaran.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto, moratorium atau penghentian tersebut dilakukan karena persiapan pemilu sudah sangat dekat. Pemerintah juga tidak dapat berharap banyak pada daerah-daerah hasil pemekaran. Sehingga, untuk pendataan pemilih tahun 2009, pemerintah akan berharap pada daerah lama.

Mendagri menambahkan, persyaratan pemekaran akan diperketat. Usia induk daerah yang dimekarkan minimal tujuh tahun. Sedangkan usia provinsi mininal 10 tahun.

"Ide pemekaran juga harus diawali usulan dari bawah. Melalui badan perwakilan desa yang dikomunikasikan ke badan perwakilan desa yang lain," ujar Mardiyanto di Surabaya, Jawa Timur, Senin (22/10/2007).

Sejak 1999 hingga 2007 telah terbentuk 180 daerah otonomi baru, yaitu tujuh daerah provinsi dan 173 daerah kabupaten/kota. Sehingga
jumlah daerah otonom baru hari ini mencapai 498 wilayah, yang terdiri dari 33 provinsi dan 465 kabupaten/kota.

Mendagri juga tidak mengelak saat ditanya apakah pemekaran yang terjadi saat ini banyak menimbulkan masalah, seperti sengketa batas, perebutan lokasi ibu kota, pembagian pengelolaan sumber daya alam, pembagian aset dengan daerah induk, bahkan konflik politik dan sosial akibat banyak kepentingan.

"Kita akan mengevaluasi pemekaran ini," ucapnya.

masih dua tahun lagi, kyknya pemerintah mentingin kekuasaan dan duid daripad kesejahteraan rakyat melalui otonom

setiap kebijakan pasti ada sisi baik dan sisi buruknya, termasuk otonomi daerah, apakah sekarang daerah2 yang sudah mendapatkan hak otonomi bisa membuktikan tingkat kesejahteraan rakyatnya? sudahkan mereka menggratiskan pendidikan di daerahnya masing2? jangan2 malah duit PAD nya dimakan oleh pengelolanya sendiri termasuk dikeroyok oleh anggota dewannya.
Liat aja Riau yang PAD nya cukup besar, tapi pembangunan nya malah bikin Super Mall banyak buat bikin rakyatnya bersifat konsumtif dan materialistis.

yah tergantung pemerintahnya juga sih....... tp yg laen ga boleh dikesampingkan cm buat jadi presiden

yang lagi heboh sekarang masalah anggota KPU yang akan di lantik, Samsul Bahri statusnya adalah tersangka, dan dia menolak untuk di lantik sebagai anggota KPU, padahal di Undang Undang seluruh calon anggota KPU harus dilantik.
Tambah ancur aja nih wkwkkw setelah kemarin2 anggota KPK ketangkap tangan melakukan aksi suap, sekarang anggota KPU yang lolos dari seleksi yang diadakan oleh DPR dan disetujui oleh Presiden malah statusnya tersangka tindak pidana....ohh Indonesia kapan majunya...giliran Presiden nya bener eh DPR nya keblinger...

Quote:

---

Originally Posted by gaptekbet

yang lagi heboh sekarang masalah anggota KPU yang akan di lantik, Samsul Bahri statusnya adalah tersangka, dan dia menolak untuk di lantik sebagai anggota KPU, padahal di Undang Undang seluruh calon anggota KPU harus dilantik.
Tambah ancur aja nih wkwkkw setelah kemarin2 anggota KPK ketangkap tangan melakukan aksi suap, sekarang anggota KPU yang lolos dari seleksi yang diadakan oleh DPR dan disetujui oleh Presiden malah statusnya tersangka tindak pidana....ohh Indonesia kapan majunya...giliran Presiden nya bener eh DPR nya keblinger...

---

yah emang aga dudud, masa orang korupsi dijadiin anggota kpu, bisa2 dana pemilu dikorup ntar :surprised: