Nikah sirih bisa di penjara!

JAKARTA, KOMPAS.com — Kaum laki-laki dan perempuan sebaiknya mulai berpikir ulang jika hendak melakukan perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan pejabat pencatat nikah atau nikah siri dan perkawinan mutah atau kontrak. Pasalnya, pelaku kedua jenis perkawinan itu dapat dipidana penjara.

Hal itu terungkap dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010.

RUU itu memuat ketentuan pidana (Pasal 143-153), khususnya terkait perkawinan siri, perkawinan mutah, perkawinan kedua, ketiga, dan keempat, serta perceraian yang tanpa dilakukan di muka pengadilan, melakukan perzinahan dan menolak bertanggung jawab, serta menikahkan atau menjadi wali nikah, padahal sebetulnya tidak berhak. Ancaman hukuman untuk tindak pidana itu bervariasi, mulai dari 6 bulan hingga 3 tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 12 juta.

RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antardua orang yang berbeda kewarganegaraan). Pasal 142 Ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp 500 juta.

Dalam kaitan mencari masukan materi RUU itu, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHI2M) akan menggelar seminar nasional, pekan depan. Ketua panitia seminar, Abdul Gani Abdullah, guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Kamis (11/2/2010) di Jakarta, menjelaskan, RUU itu akan menjadi pelengkap bagi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU itu menjadi UU terpisah untuk memenuhi pengaturan lebih lanjut mengenai perkawinan dalam hukum Islam.

Pasal krusial

Abdul Gani mengakui, terdapat beberapa pasal krusial dalam RUU itu, terutama terkait ketentuan pidana. Pasalnya, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa menikah adalah ibadah. ”Ibadah kok dihukum,” ujarnya.

Menurut dia, selama ini pernikahan di bawah tangan sering kali dijerat dengan pasal perzinahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ada ketentuan di KUHP yang menyatakan, seorang lelaki atau perempuan yang melakukan hubungan di luar perkawinan sah adalah perzinahan.

”Apakah nikah siri itu *****? Bisa bukan karena sah menurut hukum agama. Masalahnya adalah mengapa perkawinan itu tidak dicatatkan ke pejabat pencatat nikah. Itu salah siapa? Ada pandangan masyarakat yang harus aktif, tetapi ada pula yang berpendapat pemerintah harus aktif. UU ini mau menyinkronkan realitas yang ada dan segi hukum,” ujar Abdul Gani.

Ia menjelaskan, RUU tersebut perlu mengatur tentang kawin kontrak mengingat sebenarnya perkawinan semacam itu memang tak dikenal dalam hukum Islam. UU Nomor 1 Tahun 1974, ujarnya, tak mengatur secara jelas hal-hal itu. UU Perkawinan malah tidak mengenal aturan pidana. Saat itu ada gagasan untuk memuat ketentuan pidana perkawinan dalam peraturan pelaksanaannya.

”Sebelum peraturan itu ditandatangani, Presiden minta masukan dari ulama. Saat itu ulama mengatakan, nikah adalah ibadah, tetapi mengapa dihukum,” ujarnya lagi. Hukuman pidana pun akhirnya diganti dengan denda sebesar Rp 7.500.

Hasbi Hasan, seorang hakim agama yang ditugaskan di Mahkamah Agung, menjelaskan, ketentuan UU Perkawinan mengenai denda itu sudah tidak relevan lagi. (ANA)

http://nasional.kompas.com/read/2010...Awas.Dipenjara

Apakah kalian smua setuju terhadap nikah sirih ini? Berikan tanggapan anda sekalian

JAKARTA, KOMPAS.com — Rancangan Undang-Undang yang memuat pemidanaan nikah siri, kontrak, dan poligami kini semakin berkembang. Berbagai komentar pun bermunculan, baik dari yang pro maupun yang kontra. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar lantas mengatakan, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut tentang aturan pemidanaan nikah siri tersebut.

"Kami akan mengkaji tentang aturan tersebut, masyarakat harus diberi kesadaran soal pernikahan. Bahwa nikah itu tidak hanya sekadar nikah. Jangan bohong-bohongan," ujar Patrialis di sela-sela kunjungan ke Lapas Anak Kelas II A Tangerang mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (16/2/2010).

Menurut Patrialis, nikah sebaiknya memakai surat nikah agar ada kepastian hukum dan kepastian untuk anak-anaknya. "Jadi yang bagus kan nikah itu ada suratnya. Jadi jangan hanya, maaf ya, dalam tanda kutip, 'Laki-laki itu jangan sekadar make aja dong.' Tanggung jawabnya di mana dong? Lahir batin dong! Kan itu bagian dari perkawinan, jadi dia harus bertanggung jawab. Kalau punya anak, anaknya jadi tanggung jawabnya," paparnya.

Patrialis menambahkan, banyaknya pria menikah di bawah tangan dan janda-janda muda menjadi stimulasi agar hal tersebut perlu diatur. Pengaturan pernikahan bukan berarti negara ikut campur masalah agama. "Kalau kehidupan bermasyarakat tidak diatur, masyarakat bisa kacau. Ya, kalau kehidupan beragama itu misalnya begini, orang mengaji harus mengaji dari jam sekian sampai sekian, itu baru namanya ikut campur," imbuhnya.

Lebih jauh, Patrialis berharap ada kesadaran dari diri masyarakat, terutama dengan adanya RUU yang mengatur pemidanaan nikah siri tersebut. "Sosialisasi kesadaran hukum masyarakat penting, termasuk soal pernikahan. Karena nikah itu suatu lembaga suci. Kalau dia memang mau nikah lagi kan dibolehkan kalau memenuhi persyaratan," tegasnya.

http://nasional.kompas.com/read/2010....Aja.Dong.quot.

MUI Jabar Dukung Pidanakan Pelaku Nikah Siri

VHRmedia, Bandung - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Jawa Barat mendukung rencana pengesahan Rancangan Undang-undang Hukum Material Peradilan Agama Bidang Perkimpoian. RUU ini antara lain mengatur ancaman pidana terhadap pelaku nikah siri.

Ketua MUI Jabar Hafidz Usman mengatakan, dalam RUU Hukum Material Peradilan Agama Bidang Perkimpoian, pelaku nikah siri diancam penjara 3 tahun serta denda Rp 12 juta. Dia berharap RUU ini melindungi anak dan perempuan sebagai korban praktik nikah siri.

“RUU ini bertujuan melindungi hak perempuan. Hak perempuan harus dilindungi, karena banyak laki-laki lenggang kangkung meninggalkan istrinya,” kata Hafidz Usman, Senin (15/2).

Rancangan Undang-undang Hukum Material Peradilan Agama Bidang Perkimpoian juga mengatur batas usia minimal perempuan menikah, yaitu 20 tahun. Sedangkan pria baru dibolehkan menikah pada usia 22 tahun. Hafidz Usman membantah penilaian bahwa RUU ini tidak sejalan dengan ajaran Islam. (E1)

http://www.prakarsa-rakyat.org/artik....php?aid=40217

Secara umum mnrt saya RUU ini bagus karena pihak yang dirugikan biasanya adalah wanita. Sehingga wanita dapat mendapatkan kedudukan di dalam hukum bila telah menikah secara resmi dan terdaftar di kantor urusan agama.

Pernikahan secara sirih tidak legal di mata hukum

Nikah Sirri dalam konteks masyarakat di Indonesia sering dimaksudkan dalam dua pengertian. Pertama, perkawinan yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Kedua, perkawinan yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.

Kalo pelarangan sih gw lebih setuju yang bagian nikah kontrak.soalnya nikah kontrak murni hanya ingin materi dan hawa nafsu pada prakteknya
kalo nikah siri(asal nikah sirinya bukan karena mau punya istri simpanan)dan poligami sah-sah saja asal suaminya tidak menelantarkan anak istrinya juga tidak menyakiti perasaannya gw rasa ga ada masalah

tapi susah juga kalo suaminya bandel nikah siri terus ditelantarin/ditinggalin
kasian juga anak istrinya

Quote:

---

”Apakah nikah siri itu *****? Bisa bukan karena sah menurut hukum agama. Masalahnya adalah mengapa perkawinan itu tidak dicatatkan ke pejabat pencatat nikah. Itu salah siapa? Ada pandangan masyarakat yang harus aktif, tetapi ada pula yang berpendapat pemerintah harus aktif. UU ini mau menyinkronkan realitas yang ada dan segi hukum,” ujar Abdul Gani.

Ia menjelaskan, RUU tersebut perlu mengatur tentang kawin kontrak mengingat sebenarnya perkawinan semacam itu memang tak dikenal dalam hukum Islam. UU Nomor 1 Tahun 1974, ujarnya, tak mengatur secara jelas hal-hal itu. UU Perkawinan malah tidak mengenal aturan pidana. Saat itu ada gagasan untuk memuat ketentuan pidana perkawinan dalam peraturan pelaksanaannya.

---

kalo nikah siri itu sah dalam agama, yang ga jelas itu kawin kontrak
kadang suka ada yang salah artiin nikah siri = kawin kontrak

gue setuju kalo yang di maksud nikah siri itu = kawin kontrak
sebabnya pernikahan itu musti kita pikirkan matang" dan punya aturannya sendiri..

aq mendukung ni ruu.... kata mama di nikah siri pihak wanita suka kesulitan dalam memperkarakan mengurus anak, dll jadi ini mungkin bisa memberi jalan keluar..?

Quote:

---

Originally Posted by nit_nit

aq mendukung ni ruu.... kata mama di nikah siri pihak wanita suka kesulitan dalam memperkarakan mengurus anak, dll jadi ini mungkin bisa memberi jalan keluar..?

---

Nikah sirih tidak memiliki kedudukan di mata hukum, karena tidak terdaftar di kantor agama. Yang memiliki kekuatan hukum ya yang sudah terdaftar di kantor urusan agama

ya mirip orang dulu yang married tanpa pakai surat kawin.
nanti KKnya juga sendiri2. terpisah bapak ya bapak, ibu ya ibu. jadi double KKnya.
dalam hal beginian pengurusan surat2 pasti lebih sulit dibandingkan yang punya surat nikah tentunya.

dan yang pasti jauhilah istri 2 atau lebih.
ga perlu pikirin nasib wanita didunia itu bakal kehabisan cowo ato ga ada yang nafkahin ato apalah.
dan yang pasti pada dasarnya ga ada yang pernah setuju dari dalam lubuk hatinya bahwa dia rela diduakan.
karena posisi wanita di indo itu kebanyakan lemah dan tak berani melawan yang pada akhirnya dia mau tak mau rela di duakan ditigakan atau diempatkan atau mungkin di x kan.

Pidana Kawin Siri, Bukan Solusi "Semata Wayang"

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana mengenai diberlakukannya sanksi pidana bagi para pelaku nikah siri dan poligami adalah salah satu upaya pemerintah yang patut disambut baik. Namun, sanksi pidana bukan satu-satunya jalan keluar yang tepat untuk melindungi para perempuan "korban" kawin siri.
"Upaya pengkriminalan tindakan nikah siri sebenarnya bukan satu-satunya jalan yang tepat jika maksud dari RUU itu untuk melindungi perempuan sebagai pihak yang lemah," kata Ninik Rahayu, Wakil Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, saat ditemui Kompas.com di Jakarta, Selasa (16/2/2010).
Jika memang ingin memberlakukan sanksi pidana bagi para pelaku nikah siri, pemerintah juga harus melihat kesiapan masyarakat. "Pemerintah sudah harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatu yang melatarbelakangi masyarakat agar mereka siap menghadapi aturan tersebut, misalnya terkait persoalan kemiskinan dan pendidikan," ujar Ninik.
Sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan, melakukan nikah siri karena faktor kemiskinan dan pendidikan yang kurang. "Nah, mereka yang melakukan nikah siri karena alasan ini tidak bisalah begitu saja dikenai sanksi pidana. Harusnya pemerintah justru bantu mempermudah," cetusnya.
Untuk itu, kata Ninik, harus ada pemisahan perlakuan antara para pelaku nikah siri dalam undang-undang nanti. "Mereka yang melakukan nikah siri karena tidak memiliki biaya untuk melakukan pencatatan administratif, dan karena kesulitan mendapat akses untuk menikah sebaiknya tidak begitu saja dikenai sanksi. Namun, bagi mereka yang notabene memiliki kemampuan dan akses untuk menikah secara legal tapi malah menikah siri, itulah yang harus dikenai sanksi pidana," tandasnya.

http://nasional.kompas.com/read/2010...ta.Wayang.quot.

Wanita yang mau melakukan nikah sirih, bisa dikarenakan hal-hal ini
1. Wanita itu ingin hidupnya makmur, sehingga rela dinikahkan sirih dan tidak perduli dengan status dirinya. Yang utama bagi dirinya adalah kebutuhanya yang terpenuhi
2.Wanita tersebut kurang informasi, kurangnya informasi ttg pernikahan secara sah, dapat digunakan oleh pihak pria untuk memperdaya wanita. Untuk itu solusinya, perlu sosialisasi peraturan baru ini dan juga pengetahuan tentang menikah yang di daftarkan ke kantor agama.

Atur Nikah Siri, Negara Tidak Melanggar Tuhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur lembaga studi agama dan filsafat, Dawam Rahardjo berpendapat bahwa sudah sepatutnya nikah siri diatur negara dalam Undang-Undang seperti yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang sedang diajukan Kementerian Agama. Hal itu disampaikan Dawam Rahardjo dalam diskusi "Perlukah Pasal Penodaan Agama Dipertahankan?" yang digelar di Komas HAM, Jakarta, Kamis (18/2/2010).

Nikah siri artinya nikah rahasia. Padahal nikah itu kan untuk diketahui orang lain, diumumkan. Jika tidak, itu bukan nikah, itu perzinaan.

Menurut Dawam, suatu pernikahan adalah tindakan hukum dan sosial dimana dua orang manusia berjanji untuk hidup bersama dan diketahui orang lain sebagai pasangan suami istri. "Nikah siri artinya nikah rahasia. Padahal nikah itu kan untuk diketahui orang lain, diumumkan. Jika tidak, itu bukan nikah, itu perzinaan, negara tidak boleh membiarkan ini. Negara harus mengatur nikah siri dan tidak melanggar Tuhan," katanya.
Menurut Dawam, dengan mengatur nikah siri, negara dinilai tidak mencampuri urusan agama dan tidak mengatur tata cara upacara pernikahan. "Wong negara ingin nikah itu di bawah pengadilan agama, bukan negara ikut campur urusan agama. Yang terpenting diumumkan kepada masyarakat kalau telah menikah," imbuhnya.
Dawam juga menambahkan bahwa dirinya tidak setuju dengan sistem perkawinan poligami yang dinilainya sebagai bentuk pola pikir yang keliru terhadap suatu ajaran tertentu.
Diberitakan sebelumnya, Kementrian Agama telah mengajukan RUU Perkawinan yang mengatur masalah nikah siri, kawin kontrak dan poligami. Dalam RUU tersebut, termuat materi yang menyebutkan bahwa pelaku nikah siri akan dikenakan pidana kurungan maksimal tiga bulan dan denda maksimal Rp 5 juta.

http://lipsus.kompas.com/topikpiliha...elanggar.Tuhan

Soal Nikah Siri, Rhoma Irama Meradang

JAKARTA, KOMPAS.com — Pro-kontra tentang RUU Peradilan Agama beberapa hari ini membuat "Raja Dangdut" Rhoma Irama meradang. Ia bahkan menuding pengusul masalah ini ateis.

RUU Peradilan Agama yang jadi kontroversi ini sedang dikaji oleh Kementerian Agama bersama DPR. RUU ini akan mengatur pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat dalam administrasi negara. Salah satu materinya, pelaku nikah siri akan dikenai sanksi pidana.

"Menurut pandangan saya, orang-orang yang membuat aturan ancaman hukum bagi orang yang menikah atau kawin siri itu adalah orang-orang yang ateis. Artinya, bukan tidak beragama, tetapi tidak memihak dan tidak memahami agama," ujarnya kepada Warta Kota semalam.

Rhoma bersikap seperti itu bukan lantaran ia pernah melakukan nikah siri (dengan artis Angeliq alias Angel Lelga). Pentolan grup Soneta itu menjelaskan bahwa orang menikah diawali kesamaan rasa suka dan cinta.

"Mungkin saya bisa tegaskan bahwa syarat orang menikah itu ada lima, ini yang tercatat dan diatur dalam agama. Ada mempelai, penghulu, wali nikah, mahar, dan saksi. Tidak harus tercatat, karena tercatat itu bukan aturan dalam lima hal yang diwajibkan. Jadi dasarnya apa, terus ada ancaman hukuman bagi yang menikah siri?" gugat Rhoma.

Mengenai alasan perempuan dirugikan, Rhoma menilai alasan seperti ini tidak selamanya benar. Ayah penyanyi Ridho Rhoma itu mengungkapkan, banyak juga persoalan yang dialami oleh pasangan yang menikah secara resmi, baik secara agama maupun negara.

"Lihat juga kasus lain. Tidak sedikit pasangan yang menikah resmi mengalami masalah. Mulai penyiksaan sampai masalah tidak adanya pemberian nafkah baik lahir maupun batin. Nah, saya akan tanya lagi dasarnya apa kok ada penghukuman? Memangnya yang buat aturan itu siapa?" ujarnya.

Menurut Rhoma, banyak hal aneh saat ini. Ada banyak hal yang salah dan haram justru difasilitasi, dilegalisasi, dan dihormati. Contohnya pelacuran. Pelakunya disebut pekerja lagi, layaknya orang yang mencari uang dengan halal.

"Ini salah kaprah. Saya juga tegaskan bahwa ini bukan sentimen pribadi, baik saya maupun lainnya," kata Rhoma.

Rhoma tak sendirian. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH Hasyim Muzadi juga menilai sangat tidak logis pelaku nikah siri dihukum. Sebab, pada saat yang sama, perzinaan, free sex, dan kumpul kebo dianggap bagian dari hak asasi manusia (HAM) karena suka sama suka.

"Dalam Islam nikah siri itu sudah ada wali dan dua saksi. Secara legal syariah sudah sah, tapi belum lengkap. Karena, Rasulullah memerintahkan akad nikah tersebut diumumkan dan diresepsikan (walimah) sekalipun perintah itu sunah, bukan wajib," ujar Hasyim.

Pengumuman ini penting karena bisa menghindarkan salah paham sosial, menjauhkan gosip, dan demi menjaga kenyamanan. Negara lewat UU bisa saja mengambil alih persoalan ini, tetapi cukup dengan memberlakukan kewajiban administrasi dan sanksi administratif pula. "Jangan sampai ke hukum pidana," katanya. (Warta Kota)

http://lipsus.kompas.com/topikpiliha...Irama.Meradang

Untuk pernyataan rhoma irama:
Indonesia adalah negara hukum, yang bukan hanya dilihat dari sisi agama saja.
Soal pernikahan pun di atur dalam hukum.

MUI: kimpoi Siri Haram kalau Ada Korban


JAKARTA, KOMPAS.com — Pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bisa menjadi haram apabila menimbulkan korban. Rancangan undang-undang yang mengatur hukuman pidana bagi pelaku pernikahan siri bisa menjadi relevan jika sudah banyak yang menjadi korban.

Pendapat itu disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin di Jakarta, Senin (15/2/2010). Dia mengatakan, MUI belum membahas Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkimpoian yang masuk daftar Program Legislasi Nasional 2010.

http://nasional.kompas.com/read/2010...lau.Ada.Korban

Haruskah Pelaku Nikah Siri Dikenai Pidana?

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan rancangan undang-undang (RUU) peradilan agama tentang perkawinan yang mengatur masalah pernikahan siri, poligami dan kawin kontrak sempat memancing perdebatan.

Dalam RUU tersebut, Kementerian Agama memasukkan aturan mengenai sanksi pidana berupa kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp 5 juta yang akan dikenakan pada setiap pelaku nikah siri.

Ada yang setuju, tak sedikit pula yang menolak aturan tersebut. Salah satu yang mendukung aturan sanksi pidana bagi pelaku nikah siri tersebut adalah Komisi Nasional (Komnas) Perempuan.

Diakui Wakil Ketua Komnas Perempuan Ninik Rahayu, Komnas Perempuan sepakat mendukung disahkannya RUU perkawinan tersebut. "Kami sepakat dengan rencana pengesahan RUU itu. Kami juga setuju dengan adanya sanksi yang dikenakan pada pelaku pernikahan siri. Mereka layak dikenakan sanksi, tapi bukan karena melakukan pernikahannya, melainkan karena tidak memenuhi syarat administratif atau legalitas hukum," paparnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/2/2010).

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan yang sah harus memenuhi syarat agama dan catatan hukum. Sementara pernikahan siri hanya memenuhi salah satu jenis persyaratan. "Dari sisi pelanggaran administratif itu yang harus dikenakan sanksi pidana," kata Ninik.

Karena tidak memenuhi persyaratan administratif, kerap kali pihak perempuan menjadi "korban" dalam pernikahan siri. "Dengan melihat dari perspektif perempuan sebagai korban, dan terlepas dari perdebatan soal sah tidaknya nikah siri dalam agama, Komnas Perempuan mendukung adanya sanksi bagi pelaku nikah siri dalam RUU itu. Kami juga mendukung disahkannya RUU itu oleh Presiden," tandasnya.

http://nasional.kompas.com/read/2010...Dikenai.Pidana.

Kawin siri belakangan ini menjadi salah satu pembicaraan kontroversial di publik, terutama menyangkut perlu tidaknya sanksi pidana bagi pihak pelakunya.

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim), KH Mutawakki,l menyatakan jeratan pidana bagi pelaku nikah siri bertentangan dengan syariah.

Sesuai syariah Islam, persyaratan nikah itu harus ada wali, ijab kabul, mas kawin dan saksi, tanpa ada ketentuan dicatatkan di instansi pemerintah.

"Syarat ini dibenarkan semua madzab dalam Islam, mulai madzab Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali," kata Mutawakkil.

KH Mutawakkil khawatir jika RUU ini disahkan menjadi UU akan menuai protes luar biasa dari masyarakat serta menimbulkan azab yang besar. Azab itu bisa terjadi karena hukum negara sudah bertolak belakang dan menentang hukum agama.

Tentang nikah kontrak, menurut KH Mutawakkil, keabsahannya masih menjadi perdebatan ulama jika batas waktunya (kontrak) tidak disebutkan dalam akad ijab kabul. Jika batas waktunya disebutkan, maka sesuai madzab Syafi'i hal itu tidak sah.

Ia juga tidak sepakat ada ancaman pidana untuk pelaku poligami yang tidak izin ke pengadilan. Alasan dia, poligami adalah salah satu cara untuk menghindari perzinaan.

"Bukan berarti saya mendukung poligami, saya hanya membela syariah agama. RUU ini mempersulit umat Islam. Saya khawatir hal itu malah mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Biarkan umat Islam melakukan secara bebas syariatnya. Tolong jangan campur tangan pada amaliah syariah yang bersifat personal," katanya.

Menyangkut hukum agama, kata Mutawakkil harus diperhatikan secara ilmiah dan amaliah, maksudnya, bagaimana secara keilmuan benar sekaligus jadi kebutuhan masyarakat. "Jangan membuat UU yang hanya mempertimbangkan sisi amaliah saja," tutur KH Mutawakkil.

Sementara itu, Ketua Pusat Studi Wanita (PSW/LPPM) Unair Surabaya, Dr Emy Susanti Hendrarso MA menilai, semangat RUU ini adalah untuk melindungi perempuan agar perempuan tak masuk dalam perkawinan bermasalah.

Namun, ia menambahkan, jangan sampai jika disahkan nanti, aturan ini justru menjadi bumerang bagi perempuan. Artinya, harus ada pengecualian bagi pelaku nikah siri dengan alasan tidak punya uang (miskin) atau karena budaya.

"Dari para peserta perkawinan massal yang diadakan instansi-instansi, sering diperoleh informasi bahwa mereka tidak mencatatkan perkawinannya selama ini karena miskin, tidak punya uang. Karena itu, terkait budaya dan kemiskinan, harus ada tafsir sendiri untuk nikah siri," kata Emy.

Jangan sampai maksud melindungi yang diupayakan oleh Rancangan Undang-Undang (RUU) ini, nanti malah akan mengancam perempuan jika akhirnya yang jadi korban dari sanksi itu adalah perempuan. Karena itu, harus ada sosialisasi dan bahasan sisi sosiologis terhadap aturan draf RUU ini. Mungkin perlu juga proyek percontohan dulu," Emy menambahkan.

Banyak kalangan menyatakan tidak setuju dengan ancaman pidana dalam perkawinan siri maupun poligami, karena bertentangan dengan Alquran.

Di dalam Alquran tidak dijelaskan kewajiban untuk mencatatkan poligami ke instansi negara. Karena itu, jika RUU itu menegaskan adanya sanksi pidana, maka jelas itu menabrak hukum Alquran.

Ada pria menjalani poligami tanpa meminta izin dari pengadilan karena izin dari istri pertama sudah cukup baginya. Dasarnya, Alquran mengharuskan kita taat kepada Allah dan Rasul. Rasul sendiri melakukan poligami, berarti secara aturan agama itu diperbolehkan. Jadi tidak benar kalau harus dipidana karena poligami.

Karena itu, ia menilai pemerintah diharapkan tidak berkutat mengurusi kemungkinan pemidanaan terhadap pelaku nikah siri atau poligami. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan masalah kependudukan yang lain. Misalnya, aturan pencatatan KSK (Kartu Susunan Keluarga) untuk pelaku poligami.

Selama ini, hanya di KSK istri pertama yang tercantum nama suami sebagai kepala keluarga. KSK di istri kedua, maka tidak tercantum nama suami. "Ini yang harus diatur agar masalah kependudukan lebih tertib," pinta Wakil Ketua DPRD Surabaya ini.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Moh Mahfud MD, mendukung wacana pelarangan pernikahan siri agar tidak terdapat korban akibat pernikahan jenis tersebut.

"Saya setuju bila pelaku pernikahan siri dipidanakan karena bisa membuat anak-anak terlantar dan istri pertama tidak mau mengakuinya," katanya.

Apalagi, kata dia, pihak sang suami biasanya melakukan pernikahan siri antara lain hanya untuk memuaskan hasrat seksual.

Menurut Mahfud, pelarangan atas pernikahan siri tersebut tidak melanggar ketentuan agama karena dalam Islam sendiri terdapat beragam penafsiran.

Ia mengemukakan, dalam masalah perbedaan penafsiran itu, dirinya bila disuruh memilih akan menyetujui tafsir yang sepakat bahwa pernikahan siri harus diatur dalam UU.

Hal itu, lanjutnya, karena dalam UU bisa diatur mengenai sanksi yang tegas kepada berbagai pihak yang melanggar ketentuan dalam UU tersebut.

Pandangan Ketua MK ini sebelumnya juga selaras dengan pandangan Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin Tumpa, yang menyetujui adanya sanksi pidana bagi orang yang melakukan pernikahan siri dan pernikahan kontrak.

Pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu`min di Ngruki, Sukoharjo, Jateng Ustadz Abu Bakar Ba`asyir pernah mengatakan, praktik kawin siri atau nikah di bawah tangan hendaknya dihentikan. Sebab, cara atau bentuk perkawinan itu dapat menimbulkan fitnah dan merugikan kedua fihak dikemudian hari.

"Sebaiknya praktik nikah siri hendaknya dihapus saja," kata Ba`asyir.

"Nikah siri atau nikah di bawah tangan dan tidak tercatat di Kantor Urusa Agama (KAU) belakangan ini dianggap sah menurut agama. Hal demikian dapat menimbulkan fitnah," katanya.

Dia mengatakan, pelaku nikah siri menempuh cara tersebut karena pernikahannya tak ingin diketahui orang banyak, padahal dalam pernikahan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi antara lain diketahui orang banyak.

Ia mengatakan, jika seseorang berani untuk nikah mengapa takut untuk diketahui banyak orang. "Itu namanya pengecut. Pemerintah agar segera mengambil peran agar nikah siri atau perkawinan dibawah tangan segera dihentikan," katanya.

Terkait dengan Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama (RUU HMPA) yang memasukkan agar semua bentuk perkawinan didaftar ke KUA, ia menegaskan tak setuju.

"Bukan soal didaftar atau tidak, tapi karena Alquran tak memerintahkan demikian. Jika seseorang hendak berpoligami, maka hendaknya yang bersangkutan punya itikad baik, yaitu bersikap adil kepada isteri-isterinya," kata Ba'asyir.

Ia tidak setuju jika pria yang ingin menambah isteri perlu izin dari peradilan agama. "Ini tak perlu. Cukup dari isteri dengan ketentuan yang bersangkutan sanggup bersikap adil dalam pengertian lahiriah," katanya.

"Jika seorang tak berani adil kepada isterinya, maka sebaiknya tak usah nikah lebih dari satu kali," katanya.

Pada bagian lain, Ba'asyir mengemukakan dirinya setuju dengan RUU HMPA yang mensyaratkan bagi orang asing jika hendak nikah perempuan Indonesia harus memberikan jaminan berupa bank garansi.

"Dengan cara itu wanita Indonsia tak diperlakukan seenaknya," kata Ba'asyir.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga menyatakan, jika praktik nikah siri hendak diberi sanksi maka cukup bersifat administratif, tidak perlu pidana.

"Upaya untuk memberi sanksi pidana pada pelaku nikah siri sebaiknya tidak dilakukan, cukup sanksi administratif," kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi.

Dikatakannya, dalam urusan perkawinan, aturan negara berada dalam konteks administrasi kewarganegaraan, sehingga kalau pun hendak diterapkan sanksi maka yang masuk akal adalah sanksi administratif.

"Ini kan dalam konteks sebagai warga negara yang ada kaitannya dengan administrasi," katanya.

Sebenarnya, lanjut Hasyim, ditinjau dari sisi agama, pencatatan administratif perkawinan juga sangat penting, terutama terkait dengan wanita dan anak-anak hasil perkawinan lebih dari seorang (poligami).

"Jangan sampai nantinya terjadi anak sama anak dari istri yang lain pacaran karena tidak tahu masih satu keluarga," katanya.

Demikian pula perempuan yang bersuamikan pegawai negeri sipil (PNS). Jika perkawinannya tidak dicatatkan, maka ia dan anak-anaknya tak akan mendapatkan hak pensiun dan hak lain yang semestinya diterima dari suaminya.

Pada bagian lain Hasyim mengatakan, persoalan nikah siri juga harus dilihat dari aspek kultural.

Ia mencontohkan banyak perempuan di Madura yang tak mempermasalahkan dirinya menjadi istri kedua atau ketiga seorang tokoh masyarakat atau tokoh agama.

"Wanita di sana mengantri untuk dinikah siri. Itu kan sudah menyangkut budaya," katanya menambahkan.

http://oase.kompas.com/read/2010/02/...aku.Nikah.Siri