Penggusuran Warga Penghuni Kolong Tol Di Jakarta

WARGA PENGHUNI KOLONG TOL MASIH BERTAHAN

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekitar 500 kepala keluarga penghuni kolong tol Jembatan Tiga, Penjaringan, Jakarta Utara, hingga Rabu (29/8) hari ini atas batas akhir pengosongan masih bertahan di kolong jalan tol. Aktivitas warga korban kebakaran di kolong tol masih berjalan seperti biasa.

Warga masih bertahan dan menunggu pembayaran uang kerohiman Rp 1 juta per kelapa keluarga serta janji pemerintah yang akan memindahkan mereka ke rumah susun (rusun) Marunda. Warga mengaku, sejak terjadinya kebakaran 7 Agustus lalu mereka sudah dua kali menerima surat edaran dari Kotamadya Jakarta Utara untuk melakukan pengosongan. Peringatan terakhir mereka terima 28 Agustus kemarin.

Meski demikian, warga mengaku akan tetap bertahan hingga mereka menerima uang kerohiman yang dijanjikan pemerintah. Warga, kata Ny. Saki, juga masih keberatan dengan pembayaran uang sewa yang dinilai terlalu mahal.(DOR)


WARGA KOLONG TOL JEMBATAN TIGA DEMO DI DEPARTEMEN PU

Metrotvnews.com, Jakarta: Ratusan warga kolong tol dari kawasan Jembatan Tiga, Rawa Bebek, Sungai Bambu, Warakas, Jakarta, Rabu (29/8) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Departemen Pekerjaan Umum (PU). Mereka bermaksud menemui Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Mereka meminta Djoko Kirmanto tidak merelokasi mereka dari kolong tol. Warga meminta penataan total pemukiman kolong tol dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong daerah milik jalan tol.

Menurut Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota Wardah Hafidz, mereka tidak akan menghentikan aksi ini apabila tidak diterima Menteri Djoko Kirmanto. Unjuk rasa warga kolong tol ini sempat memacetkan lalu-lintas karena mereka menutup Jalan Patimura, tepat di depan Kantor Departemen Pekerjaan Umum. Unjuk rasa mendapatkan pengawasan ketat dari aparat kepolisian.(DOR)

Kolong Tol Jembatan Tiga Mulai Dikosongkan


Penulis: Jonggi Pangihutan

JAKARTA--MIOL: Sekitar 700 kepala keluarga (KK) di kolong tol Jembatan Tiga, Jakarta Utara (Jakut), secara sukarela mengosongkan dan membongkar rumah mereka.

Pengosongan lahan di kolong tol tersebut dilakukan warga sejak Selasa (28/8) pagi. Sejumlah warga kolong tol yang ditemui Media Indonesia mengaku pasrah terhadap rencana Pemerintah Kota Madya (Pemkot) Jakut yang akan membongkar permukiman di kolong itu.

"Kami pasrah pemerintah membongkar rumah kami," ujar Fadillah, 45, salah seorang warga kolong tol Jembatan Tiga.

Menurutnya, walaupun ia dan tetangganya telah mengosongkan kolong tol, namun mereka menolak direlokasi ke rumah susun (rusun) Marunda atau Kapuk Muara. Alasannya, warga telah menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah di sekitar Jembatan Tiga.

"Anak-anak kami sudah bersekolah di sekitar sini. Kalau kami pindah ke Marunda atau Kapuk Muara, terlalu jauh," imbuhnya.

Pascapengosongan kolong tol Jembatan Tiga, warga pindah ke rumah kontrakan di Rawa Bebek dan Kalijodo.

Sementara itu, sekitar 75 KK warga kolong tol Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, tetap bertahan dan menolak penggusuran.

"Kami akan mempertahankan rumah kami di kolong tol," tegas Mulyadi, 36, salah seorang warga kolong tol.

Ia dan warga kolong tol Sungai Bambu lainnya sepakat menghadapi aksi penertiban yang akan dilakukan pemerintah.

"Kami minta walikota menunda penggusuran karena ini sudah mendekati bulan puasa," lanjut Titi, 40, warga kolong tol Sungai Bambu lainnya.

Ia mengatakan pada Selasa ini Pemkot melayangkan surat edaran ketiga yang isinya mengimbau agar warga mengosongkan kolong tol. Dalam surat edaran ketiga itu disebutkan warga diberi kesempatan selama 1 x 24 jam untuk mengosongkan kolong tol. Jika tidak dipatuhi, maka pembongkaran akan dilakukan oleh aparat. (Mhk/OL-03)

http://static.liputan6.com/200708/07...kolong_tol.jpg

Warga kolong Tol Jembatan Tiga, Pluit, Jakarta Utara menolak digusur. Bentuk penolakan dilakukan dengan berunjuk rasa ke Kantor Departemen Pekerjaan Umum. Ratusan penghuni kolong tol menawarkan alternatif permukiman di kolong tol yang ada di DKI.

Aksi ratusan warga yang akan tergusur ini sempat diwarnai kericuhan. Keributan dipicu karena pengunjuk rasa dilarang masuk ke gedung untuk menemui Menteri pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Selain menolak penggusuran, warga kolong tol juga tak mau diberi uang kerohiman atau ganti rugi Rp 1 juta dan relokasi ke rumah susun. Menurut rencana, pemindahan warga kolong tol akan dilakukan, 4 September nanti. Penundaan ini adalah yang kali kedua.


referensi : http://www.liputan6.com/

kalo mau, warga kolong tol jgn cuma digusur doang.. kasih rumah jaminan buat mereka KHUSUS...

seharusnya pemerintah memberikan tempat tinggal bagi mereka yg akan di gusur...
kalo gua sih kasihan banget liat rakyat2 mskin dah hidupnya susah di usir pula..
jadi pengen nangiz liat indo begini teruz!!

Udah disuruh pindah ke rumah susun kok, tapi malah rumah susun nya mereka kontrak kan, yg salah kalo gitu siapa? dan mereka bertempat tinggal dibawah jalan tol itu sudah jelas2 salah, mereka gag bayangin apa, dibawah mereka masak mengeluarkan panas, effectnya bisa buat besi2 penyangga yang ada di badan jalan tol memuai yang akhirnya bisa membuat jalan tol itu rentan rubuh, dan kalo rubuh menimpa rumah mereka, nanti yang disalahin pemerintah juga.
Tolong dilihat lagi jangan hanya dengan alasan kemanusiaan & HAM yang membabi buta kita membenarkan semua hal.

Sedikitnya 200 warga yang menempati kolong tol sebagai tempat tinggal, menggelar aksi doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia. Aksi massa yang dimotori LSM Urban Poor Consorcium (UPC) ini dilaksanakan untuk meminta agar korban tol tak digusur.

"Kita doa supaya penggusuran tidak dilanjutkan," kata aktivis UPC Edi Saidi di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (2/9/2007).

Edi mengatakan, doa bersama bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada pemerintah setempat sehingga mau mengurungkan rencana penggusuran terhadap rumah yang menempati lahan kolong tol.

Edi menambahkan, kebijakan penggusuran lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Selain menelan anggaran besar juga menimbulkan pertentangan dari warga. "Dialog jauh lebih baik daripada menggusur," jelasnya.

UPC mengklaim aksi ini diikuti warga dari 9 titik lokasi kolong tol yang tersebar di DKI Jakarta. Daerah itu antara lain Sungai Bambu, Warakas, Papanggo, Kampung Walang, Jalan Tongkol, Rawa Bebek, Muara Karang, Kalijodo dan Jembatan Tiga.

Aksi ini merupakan kelanjutan pascakebakaran di kolong tol Jembatan III pada 7 Agustus lalu. Sejak itu warga terpecah belah ada yang setuju untuk relokasi ke tiga titik rusunawa yaitu di Marunda, Cakung, Kapuk Muara dan uang kerohiman Rp1 juta per keluarga.

Namun ada juga yang menolak dan menggelar aksi penolakan di Gedung Departemen Pekerjaan
Umum (PU).


referensi : http://www.okezone.com/

egois tuh rakyat kolong tol.. ntar kalo tolny roboh gimana

http://static.liputan6.com/200709/070903cklng_tol.jpg

Sekitar seratus warga penghuni sejumlah kolong tol di Jakarta Utara berunjuk rasa di Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (3/9). Mereka menyatakan tidak bersedia pindah ke rumah susun. Mereka meminta pemerintah memberi tempat tinggal di tepi jalan tak jauh dari kolong tol tempat mereka sekarang berdiam.

Sebaliknya sebanyak 35 kepala keluarga di kolong Tol Ancol menerima kunci Rusun Kapuk Muara yang sebelumnya telah diundi. Ani dan Agus, misalnya. Mereka tinggal di ruangan berukuran 6 x 5 meter dengan dua kamar. Agus dan Ani membayar sewa Rp 140 ribu per bulan.

Sementara itu pembagian uang kerohiman masih belum merata. Sebanyak 300 warga yang mengambil uang kerohiman tadi siang tak semuanya pulang membawa hasil. Warga yang rumahnya terbakar masih belum diberi karena masih dikoordinasikan dengan pemerintah kota. Sedangkan warga dengan status mengontrak tak mendapat sama sekali.



referensi : http://www.liputan6.com/

udah di kasi ruangan 6 x 5 dengan harga cuma 140 ribu sebulan masih nga mau pindah..... kenapa ya? apa lokasi rumah susun agak jauh? atau sebagian dari mrk mendapat penghasilan dari dekat kolong tol? hmmm....... sewa kost 1 kamar aja 3 x 4 udah 500 rebuan sebulan...... ::stress::

katanya lokasi rusun gaka jauh.. namanya juga orang egois, cm mentingin diri sendiri..

http://static.liputan6.com/200709/070917bkolongtol.jpg

Penghuni kolong tol Jelambar tinggal di lantai bawah rusun Kapuk Muara, Jakut.

Hingga Senin (17/9), sebanyak 76 kepala keluarga bekas penghuni kolong tol Jelambar, Jakarta Barat masih menempati lantai bawah Rumah Susun Kapuk Muara, Jakarta Utara. Pasalnya, rusun tersebut sudah penuh sejak dua pekan silam.

Lantaran tidur di tempat terbuka, banyak anak-anak menderita diare dan flu. Warga yang memiliki kartu tanda penduduk Jakarta itu akhirnya berubah pikiran karena tak tahan dengan kondisi seperti itu. Mereka menuntut uang kerohiman sebagai ganti rugi yang akan digunakan untuk mengontrak rumah di sekitar kolong tol Jelambar.

Sekitar 200 warga itu awalnya memang memilih rusun sebagai pengganti tempat tinggal ketimbang menerima uang kerohiman. Namun, mereka telantar di pelataran Rusun Kapuk Muara karena belum mendapatkan kunci.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru memberikan kunci rusun Kapuk Muara kepada 33 kepala keluarga. Sedangkan sisanya dianjurkan menempati rusun Cakung, Jakarta Timur. Namun, usulan itu ditolak warga karena rusun yang dijanjikan tidak layak dihuni.


referensi : http://liputan6.com/

http://static.liputan6.com/200709/070919dkolongtol.jpg

Pembongkaran rumah warga di sepanjang kolong Tol Pejagalan.

Ratusan bangunan liar di bawah kolong Tol Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (19/9) siang tadi, dibongkar. Pembongkaran itu merupakan lanjutan pembersihan terhadap hunian liar di Jakarta Utara.

Tidak ada perlawanan saat para anggota Satpol Pamong Praja membongkar rumah warga di sepanjang kolong Tol Pejagalan. Warga pasrah karena sebagian dari mereka sudah menerima uang kerohiman sebesar Rp 1 juta. Meski demikian, tak semua orang menganggap jumlah uang itu cukup untuk mencari kontrakan baru karena warga kolong Tol Pejagalan tak ada yang memperoleh jatah rumah susun.

Dari total 6.000 kepala keluarga di Kelurahan Pejagalan yang menghuni kolong tol, hampir setengahnya belum mengambil uang kerohiman. Cepat atau lambat, mereka harus menyingkir karena pembongkaran akan terus dilakukan sampai kolong tol di jakarta benar-benar bersih dari permukiman.


referensi : http://liputan6.com/

apa pendapat anda ttg warga yg nolak evakuasi ke rusun marunda karna jauh?

Jalan Tol Jembatan Tiga dipotong

JAKARTA (SINDO) – Jalan Tol Wiyoto Wiyono, persisnya di Jembatan Tiga, Jakarta Utara, sepanjang 140 meter yang menghubungkan akses Tanjung Priok–Penjaringan dipotong.

Pemotongan itu sebagai imbas kebakaran di permukiman warga kolong jalan tol tersebut pada 7 Agustus lalu. ”Pemotongan terpaksa dilakukan karena pascakebakaran, konstruksi jalan sangat tidak aman,” ujar Direktur Utama Cipta Marga Nusaphala Persada (CMNP) Daddy Haryadi seusai rapat muspida di Balai Kota, kemarin.

Daddy menjelaskan, selama proses pemotongan konstruksi jalan tol yang terbakar,akses jalan itu ditutup sementara. Otomatis, akses menuju Bandara Soekarno Hatta, Kemayoran, Tanjung Priok 2, dan Ancol Barat terputus.”Diperkirakan,butuh waktu selama empat bulan untuk membangun jalan tol tersebut.Dana yang dihabiskan sebesar Rp40 miliar,” lanjutnya.

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mendukung Departemen Pekerjaan Umum (PU) yang membongkar jalan tol yang rusak akibat terkena imbas dari terbakarnya rumah warga kolong jalan tol. Pengguna jalan menjadi tidak nyaman melintasi jalan itu, karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
”Ini kerugian yang sangat besar. Maka itu, untuk antisipasinya memang harus dibongkar demi keselamatan pengguna jalan,” kata mantan Pangdam Jaya ini. Sutiyoso berjanji merelokasi warga yang tinggal di permukiman bawah kolong tol ke rumah susun (rusun). Namun, hanya pemilik KTP Jakarta yang akan dipindahkan ke rusun di Marunda dan memperoleh diskon khusus.

”Tapi warga yang tidak memiliki KTP hanya dikasih uang kerohiman Rp1 juta. Mereka tidak mendapat hak relokasi ke rusun,” terangnya. Dia menambahkan, seluruh pembiayaan jalan tol dan relokasi warga serta biaya kerohiman ditanggung pemerintah pusat. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta hanya membantu.

Selanjutnya, pemerintah pusat, melalui Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, telah mengeluarkan pernyataan resmi berupa larangan bawah jalan tol untuk kawasan permukiman. Wali Kota Jakarta Utara Effendi Anas berjanji memberikan diskon sebesar 50% bagi warga yang ber-KTP Jakarta untuk pindah ke rusun. Kebijakan serupa juga pernah diterapkan bagi penghuni Rusun Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara.

”Harga sewa rusun yang saat ini dihuni nelayan itu sebesar Rp90.000–100.000 per bulan dari harga semula Rp300.000 –500.000 per bulan,” ujarnya. Effendi mengatakan, jika pendataan selesai dilakukan, seluruh warga penghuni kolong tol yang memiliki identitas resmi akan menempati rusun,di antaranya rusun Marunda, Muara Angke, dan Cakung Cilincing.

”Rusun Muara Angke dan Cakung Cilincing sudah siap digunakan, sedangkan Rusun Marunda tinggal dilengkapi fasilitas listrik saja,” tandasnya. Seperti diberitakan, Pemkot Jakarta Utara berencana menertibkan ratusan warga di bawah Tol Tanjung Priok hingga Pluit. (sucipto/sujoni)

Studi kolong tol

Diunduh dari situs Badan Litbang Departemen PU

Studi Pengamanan Dan Penataan Lahan Damija Tol Cawang-Grogol-Pluit

Latar Belakang
Pembangunan Jalan Tol Cawang-Grogol-Pluit telah menghadirkan ruang-ruang kosong di bawah kolong jalan layang tol dan menimbulkan berbagai permasalahan di beberapa titik lokasi ruas jalan. Penyerobotan lahan Daerah Milik Jalan (DAMIJA) tol oleh masyarakat telah berkembang hingga pada kondisi yang memprihatinkan.

Bentuk-bentuk penyerobotan lahan dimaksud diantaranya :

* Muncul dan berkembangnya bangunan-bangunan liar baik permanent maupun non permanen yang digunakan untuk tempat tinggal maupun tempat usaha
* Terjadinya penumpukan sampah yang tidak terkendali.
* Penurunan kualitas tanah pada lokasi-Iokasi yang selalu tergenang air.
* Timbulnya kekumuhan lingkungan bawah tol dan gangguan teknis terhadap keselamatan jalan tol.

Maksud dan Tujuan
Maksud studi ini adalah menyusun konsep membangun kemitraan dalam pengamanan dan pengelolaan lahan DAMIJA dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana model yang sedang. dikembangkan saat ini pada Studi Pengamanan dan Penataan Lahan DAMIJA Model Jakarta Infra Urban Tollway (JIUT)/ Harbour Toll Road (HTR).