Kasus Lapindo, Pemerintah "Menyerah"

[CsnZ]

JAKARTA, JUMAT-Di tengah optimisme beberapa pihak semburan lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur, bisa dihentikan, pemerintah ”menyerah” dan menganggap semburan lumpur tak bisa dihentikan. Penanganan selanjutnya difokuskan pada penanganan masalah sosial dan pembangunan infrastruktur.

Menurut pemerintah, anggapan semburan lumpur tak bisa ditutup merupakan opsi terburuk setelah melalui beberapa kali pertemuan dengan banyak ahli. ”Selalu ada dua kesimpulan, optimistis dan tidak. Kami mengambil opsi terburuknya, semburan tak bisa dihentikan,” kata Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Djoko Kirmanto dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Khusus DPR di Jakarta, Kamis (11/9). Rapat dihadiri Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR, BPLS, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, unsur pimpinan daerah Provinsi Jatim, dan unsur pimpinan Lapindo Brantas Inc.

Djoko mengakui, penanganan semburan lumpur secara teknis dan sosial sangat berat. Begitu pun upaya membangun infrastruktur seperti jalan tol pengganti tidak mudah dilakukan karena menghadapi kendala pembebasan lahan.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso masih berharap semburan dapat dihentikan meskipun masuk dalam program jangka panjang. ”Kami berharap ada alokasi anggaran dari pemerintah dan sumber lain,” katanya.

Terkait penghentian semburan lumpur, General Manager Lapindo Brantas Inc Imam Agustino menyatakan, mereka telah mengupayakannya secara maksimal, termasuk metode sumur penyelamat (relief well) dan insersi bola-bola beton. Namun, seluruh upaya yang menelan biaya hampir Rp 1 triliun itu gagal.

Konsekuensinya, semburan lumpur dengan volume sekitar 100.000 meter kubik per hari itu hanya ditanggul dan dialirkan ke Sungai Porong sebelum dialirkan ke laut.

Dalam pertemuan itu, Bupati Win Hendrarso meminta agar lumpur tidak terus-menerus dibuang ke Sungai Porong karena merugikan petani sawah dan petambak ikan bandeng di kawasan yang dialiri Sungai Porong. ”Buatkan kanal pembuangan menuju laut,” kata Win Hendrarso.

Pemerintah tak tegas

Menurut salah satu anggota TP2LS dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) DPR, Azwar Anas, seringnya terjadi protes dan pemblokadean oleh warga karena dipicu ketidaktegasan pemerintah.

”Kalau pemenuhan hak-hak normatif warga cepat dilakukan, pemblokiran tak akan terjadi. Penanganan sosial dan infrastruktur harus bersamaan,” katanya.

Menyangkut status tanah, Kepala BPN Joyo Winoto menegaskan, khusus dalam kasus dampak lumpur di Sidoarjo, tanah berstatus Petok D dan Letter C dapat diproses dalam akta jual beli. Ia juga menjamin pemanfaatan hak pakai dan hak guna usaha dalam waktu tertentu dari tanah itu.

Kepala BPLS mengatakan, pembangunan tanggul penahan lumpur menghadapi kendala karena ada sejumlah warga yang menolak menerima pembayaran ganti rugi. Belum adanya pembayaran ganti rugi dalam sejumlah kasus karena adanya sengketa tanah di kalangan keluarga pemilik tanah.

Rekomendasi TP2LS

Pertemuan empat jam kemarin di Pansus Lumpur Sidoarjo DPR menghasilkan sejumlah rekomendasi, seperti memasukkan sebagian Desa Siring Barat, Jatirejo, Mindi, dan Besuki di sebelah timur jalan tol ke dalam revisi Perpres No 14/2007 yang mencakup ganti rugi.

Lalu, rekomendasi penambahan anggaran untuk penanganan dampak sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Rekomendasi lainnya, penyelesaian uang muka 20 persen dan meminta BPN memberi solusi hukum soal status tanah Petok D dan Letter C.

Rapat juga memutuskan agar pembayaran sisa ganti rugi 80 persen cepat diwujudkan. ”Pihak Lapindo juga jangan memaksa warga menentukan pilihan mereka. Kalau mau cash and carry, jangan dipaksa untuk resettlement. Biarkan mereka memilih,” kata Ario Wijanarko, anggota F-KB DPR. (GSA)

http://www.kompas.com/read/xml/2008/...otmenyerahquot

sepertinya kharus menunggu 100 thn untuk berhenti..!semburannya

[kucinkz]

sepertinya kharus menunggu 100 thn untuk berhenti..!semburannya

sebelum berhenti...dampaknya?....kasihan yg di daerah sana..
satu kalimat yg rada aneh:
"Penanganan selanjutnya difokuskan pada penanganan masalah sosial dan pembangunan infrastruktur."
apakah selama ini masalah sosial bukan jadi fokus pemerintah untuk case lapindo? bukannya pemerintah itu terdiri dari masing2 departemen yg punya tugas masing2.....uhm...

[[D]eath_Seeker]

yah klo gk bs ditutup....harusnya dipikirin cara laen menanggung para korban lumpur lapindo.....

ngaco bgt ini.....

klo nunggu 100 thn buat berhenti....kasian anak cucu korban lumpur lapindo...whwhwhwh

[obelix]

yg g bingung dr dulu kenapa pipa menyedot lumpurnya buat di buang ke laut kok gak muncul2 lg ya beritanya? kalo di tampung terus ya makin lama luber --; boro2 pembangunan infrastruktur yg ada pasti merember terus terus terus terus dan terus . .

[dayak]

wah klo engga cpet di perbaiki...lama2 pulau jawa bisa ilang dari peta dunia....lambat tapi passti klo engga di tutup pulau jawa akan lenyap dri atlas

[Menara_Jakarta]

wah klo engga cpet di perbaiki...lama2 pulau jawa bisa ilang dari peta dunia....lambat tapi passti klo engga di tutup pulau jawa akan lenyap dri atlas

Gak mungkin bisa ilang, coba jelaskan kenapa lumpur bisa berpengaruh ke pulau jawa yang sekian luasnya.

[Menara_Jakarta]

Menyerah?

Soal Lumpur Lapindo
Kalla: Pemerintah Tak Menyerah



Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah anggapan jika pemerintah dinilai telah menyerah dalam penanganan semburan lumpur Lapindo, di Sidoardjo, Jawa Timur, namun diakui sulitnya menghentikan semburan lumpur yang ada.

"Pemerintah tak menyerah, hanya semburannya (lumpur) yang tak mau menyerah, " kata Kalla, Jum`at (12/9), di Jakarta.

Menurut Kalla, hingga saat ini tim Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) masih tetap berada di lokasi dan tetap akan bekerja maksimal.

Kalla juga menjelaskan, hingga saat ini pemerintah mengeluarkan biaya yang besar untuk mengurangi penderitaan masyarakat. "Bukan menyerah. Menyerah dalam arti menghentikan semburan lumpur, tetapi untuk mengurus rakyat tidak (menyerah)," katanya.

Menurut Kalla, selama ini memang banyak analisis yang mengatakan semburan lumpur tersebut memerlukan waktu hingga 20 tahun.

Karena itu, Kalla mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berdoa semoga semburan lumpur Lapindo tersebut bisa segera berhenti. "Kita semua berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa di bulan puasa ini, mudah-mudahan bisa segera berhenti," kata Kalla. [EL, Ant]

Sumber: http://www.gatra.com/artikel.php?id=118395

[bLue_riCh]

Menyerah?

Soal Lumpur Lapindo
Kalla: Pemerintah Tak Menyerah



Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah anggapan jika pemerintah dinilai telah menyerah dalam penanganan semburan lumpur Lapindo, di Sidoardjo, Jawa Timur, namun diakui sulitnya menghentikan semburan lumpur yang ada.

"Pemerintah tak menyerah, hanya semburannya (lumpur) yang tak mau menyerah, " kata Kalla, Jum`at (12/9), di Jakarta.

Menurut Kalla, hingga saat ini tim Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) masih tetap berada di lokasi dan tetap akan bekerja maksimal.

Kalla juga menjelaskan, hingga saat ini pemerintah mengeluarkan biaya yang besar untuk mengurangi penderitaan masyarakat. "Bukan menyerah. Menyerah dalam arti menghentikan semburan lumpur, tetapi untuk mengurus rakyat tidak (menyerah)," katanya.

Menurut Kalla, selama ini memang banyak analisis yang mengatakan semburan lumpur tersebut memerlukan waktu hingga 20 tahun.

Karena itu, Kalla mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berdoa semoga semburan lumpur Lapindo tersebut bisa segera berhenti. "Kita semua berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa di bulan puasa ini, mudah-mudahan bisa segera berhenti," kata Kalla. [EL, Ant]

Sumber: http://www.gatra.com/artikel.php?id=118395

Mudah"an sesuai yang dikatakan Wapres kita.. i hope so~

[Hocrux]

Ngga gua harap pemerintah ngga menyerah dalam menangani lumpur lapindo klo menyerah gimana nanti nasib masyarakat korban lumpur lama-lama akan meluas itu lumpur ...

[bye-]

wkwkwkwk klo lapindo ga di biarin ntar bisa ke rumah gw ga ya? wkwkwk..
btw usaha yang keras dan tekad yang kuat pasti membuahkan hasil.. semoga aja presiden serius nangepinnya