DPR Sahkan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

[payah-deh]

Monday, November 10, 2008 7:22 PM

Bill against racial discrimination passed



Wed, 10/29/2008 10:55 AM | National

The House of Representatives has unanimously passed a bill that terms ethnic and racial discrimination as serious crimes.

Deputy Speaker Muhaimin Iskandar, who presided over the House's plenary session to approve the draft law, said Indonesia no longer had any room for any form of racial or ethnic discrimination.

Chairman of the House's special committee deliberating the bill, Murdaya Poo, said the endorsement of the bill should put an end to the long-standing dichotomy between indigenous and non-indigenous people in the country.

"A man cannot choose to be born as part of a certain race or ethnic group, and therefore discrimination must cease to exist," said Murdaya, who is Indonesian-Chinese.

He said the House proposed the bill as part of its effort to ratify the International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination, which has been enacted since 1999.

Under the new law, leaders of public institutions found guilty of adopting discriminatory policies would face jail terms one-third more severe than those stipulated in the Criminal Code.

Citing an example, Murdaya said the governor or government of Aceh could not ban a gathering held by Javanese ethnics in the province.

He said the deliberation process had been delayed by a disagreement on whether imprisonment should be made the minimum punishment.

Jail as a minimum sentence is typically sought for serious crimes, such as corruption, terrorism, money laundering or drug abuse.

"We decided to set prison as the minimum sentence to deter people from committing racial or ethnic discrimination," said Murdaya, a member of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P).

The bill was passed on the same day Indonesia celebrated the 100th anniversary of Youth Pledge, which Murdaya said should encourage Indonesians to uphold the diverse nature of the nation. -- JP

http://www.thejakartapost.com/news/2...on-passed.html

DPR Sahkan RUU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (28/10), mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Diharapkan dengan disahkannya undang-undang ini tidak ada lagi diskriminasi ras dan etnis di Indonesia.
Dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis DPR Murdaya Poo menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Indonesia juga telah meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi rasial dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 atau penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi rasial.
"Dengan meratifikasi konvensi tersebut, maka secara de facto dan de jure, Indonesia menjadi negara yang secara resmi mengikatkan diri terhadap isi konvensi tersebut," ujar Murdaya.
Ia menambahkan bahwa Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pada hakikatnya merupakan manifestasi dari keseriusan DPR dalam melaksanakan pembangunan hukum nasional melalui pembentukan undang-undang baru. RUU ini juga merupakan usul inisiatif DPR.
Ketentuan Pidana
Murdaya Poo menjelaskan pembahasan RUU ini sempat terhenti selama satu tahun di tingkat panitia kerja (panja). Terhentinya pembahasan tersebut karena tidak ditemukannya kesepakatan mengenai bab ketentuan pidana.
"Buntunya pembahasan mengenai ketentuan pidana disebabkan belum adanya kesepakatan terhadap penggunaan pidana minimum khusus kepada pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis," kata anggota Fraksi PDIP ini.
Pidana minimum khusus hanya diberikan terhadap kejahatan serius yang menimbulkan efek dan dampak kerugian yang luar biasa dalam masyarakat seperti tindak pidana terorisme, penyalahgunaan narkotika, dan tindak pidana pencucian uang.
Panja akhirnya dapat menyepakati pemidanaan bagi pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis bukan termasuk pidana minimum khusus.
"Hanya saja untuk memberikan efek jera dan juga dalam upaya preventif, pemidanaan terhadap pelaku diskriminasi ras dan etnis disesuaikan dengan ketentuan KUHP, dengan ditambah pemberatan sepertiga kepada pelakunya," katanya. (Victor AS)

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=212580

Banyak di antara warga Indonesia yang kerdil dalam tindak tanduknya. Kami, Laskar Kaisar Xudu, selalu dididik dan digembleng untuk berlaku dan bertutur kata agung setiap waktu, termasuk ketika berlaku di dunia internet. Kami, Laskar Kaisar Xudu, meyakini bahwa tindakan rasis, diskriminasi dan sejenisnya adalah merupakan tindakan yang bodoh. Apalagi jika ada pihak yang menyediakan tempat khusus untuk berkumpul bagi sampah sejenis itu.

[kucinkz]

tiupan angin hasil pemilu US? langkah bagus...menuju masyrakat yg makin modern.SARA bagian pola pikir masyarakat primitif .
setuju TS...kick racism!!!

[kazadaMa]

Monday, November 10, 2008 7:22 PM

Bill against racial discrimination passed



Wed, 10/29/2008 10:55 AM | National

The House of Representatives has unanimously passed a bill that terms ethnic and racial discrimination as serious crimes.

Deputy Speaker Muhaimin Iskandar, who presided over the House's plenary session to approve the draft law, said Indonesia no longer had any room for any form of racial or ethnic discrimination.

Chairman of the House's special committee deliberating the bill, Murdaya Poo, said the endorsement of the bill should put an end to the long-standing dichotomy between indigenous and non-indigenous people in the country.

"A man cannot choose to be born as part of a certain race or ethnic group, and therefore discrimination must cease to exist," said Murdaya, who is Indonesian-Chinese.

He said the House proposed the bill as part of its effort to ratify the International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination, which has been enacted since 1999.

Under the new law, leaders of public institutions found guilty of adopting discriminatory policies would face jail terms one-third more severe than those stipulated in the Criminal Code.

Citing an example, Murdaya said the governor or government of Aceh could not ban a gathering held by Javanese ethnics in the province.

He said the deliberation process had been delayed by a disagreement on whether imprisonment should be made the minimum punishment.

Jail as a minimum sentence is typically sought for serious crimes, such as corruption, terrorism, money laundering or drug abuse.

"We decided to set prison as the minimum sentence to deter people from committing racial or ethnic discrimination," said Murdaya, a member of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P).

The bill was passed on the same day Indonesia celebrated the 100th anniversary of Youth Pledge, which Murdaya said should encourage Indonesians to uphold the diverse nature of the nation. -- JP

http://www.thejakartapost.com/news/2...on-passed.html

DPR Sahkan RUU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (28/10), mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Diharapkan dengan disahkannya undang-undang ini tidak ada lagi diskriminasi ras dan etnis di Indonesia.
Dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis DPR Murdaya Poo menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Indonesia juga telah meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi rasial dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 atau penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi rasial.
"Dengan meratifikasi konvensi tersebut, maka secara de facto dan de jure, Indonesia menjadi negara yang secara resmi mengikatkan diri terhadap isi konvensi tersebut," ujar Murdaya.
Ia menambahkan bahwa Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pada hakikatnya merupakan manifestasi dari keseriusan DPR dalam melaksanakan pembangunan hukum nasional melalui pembentukan undang-undang baru. RUU ini juga merupakan usul inisiatif DPR.
Ketentuan Pidana
Murdaya Poo menjelaskan pembahasan RUU ini sempat terhenti selama satu tahun di tingkat panitia kerja (panja). Terhentinya pembahasan tersebut karena tidak ditemukannya kesepakatan mengenai bab ketentuan pidana.
"Buntunya pembahasan mengenai ketentuan pidana disebabkan belum adanya kesepakatan terhadap penggunaan pidana minimum khusus kepada pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis," kata anggota Fraksi PDIP ini.
Pidana minimum khusus hanya diberikan terhadap kejahatan serius yang menimbulkan efek dan dampak kerugian yang luar biasa dalam masyarakat seperti tindak pidana terorisme, penyalahgunaan narkotika, dan tindak pidana pencucian uang.
Panja akhirnya dapat menyepakati pemidanaan bagi pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis bukan termasuk pidana minimum khusus.
"Hanya saja untuk memberikan efek jera dan juga dalam upaya preventif, pemidanaan terhadap pelaku diskriminasi ras dan etnis disesuaikan dengan ketentuan KUHP, dengan ditambah pemberatan sepertiga kepada pelakunya," katanya. (Victor AS)

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=212580

Banyak di antara warga Indonesia yang kerdil dalam tindak tanduknya. Kami, Laskar Kaisar Xudu, selalu dididik dan digembleng untuk berlaku dan bertutur kata agung setiap waktu, termasuk ketika berlaku di dunia internet. Kami, Laskar Kaisar Xudu, meyakini bahwa tindakan rasis, diskriminasi dan sejenisnya adalah merupakan tindakan yang bodoh. Apalagi jika ada pihak yang menyediakan tempat khusus untuk berkumpul bagi sampah sejenis itu.

wwow.. bisa ngga ya?? hihi

btw bos.. kaisar xudu itu apa sih ?? jujur aja gw ga tau..

[masterferdinand]

cuman bisa buat kebijakan

tapi prakteknya NOL

layaknya tong kosong nyaring bunyinya

contoh :

1. larangan merokok di lokasi umum. hasilnya NOL
2. RUU pornografi. hasilnya NOL, malah merusak toleransi antar masyarakat
3. KEPPRES pajak ekspor, hasilnya NOL, pungli berkeliaran
4. dll

hopeless

[Andaman_Nikobar]

cuman bisa buat kebijakan

tapi prakteknya NOL

layaknya tong kosong nyaring bunyinya

contoh :

1. larangan merokok di lokasi umum. hasilnya NOL
2. RUU pornografi. hasilnya NOL, malah merusak toleransi antar masyarakat
3. KEPPRES pajak ekspor, hasilnya NOL, pungli berkeliaran
4. dll

hopeless

orang yang pesimis, hopeless dan cuma bisa berteriaklah yang tong kosong nyaring bunyinya.

[VintageAllstar]

cuman bisa buat kebijakan

tapi prakteknya NOL

layaknya tong kosong nyaring bunyinya

contoh :

1. larangan merokok di lokasi umum. hasilnya NOL
2. RUU pornografi. hasilnya NOL, malah merusak toleransi antar masyarakat
3. KEPPRES pajak ekspor, hasilnya NOL, pungli berkeliaran
4. dll

hopeless

setuju

orang yang pesimis, hopeless dan cuma bisa berteriaklah yang tong kosong nyaring bunyinya.

bkn pesimis tapi berdasarrealita.. bukan bisanya mengharap sesuatu yang impossible.. how lame..

[wisnu93]

cuman bisa buat kebijakan

tapi prakteknya NOL

layaknya tong kosong nyaring bunyinya

contoh :

1. larangan merokok di lokasi umum. hasilnya NOL
2. RUU pornografi. hasilnya NOL, malah merusak toleransi antar masyarakat
3. KEPPRES pajak ekspor, hasilnya NOL, pungli berkeliaran
4. dll

hopeless

Emang sih, tapi masih RUU kan??Belum disahkan
Setidaknya kalo disahkan ga ada ejek" kan lagi,kaya di forum sebelah tuh, isi debatnya ngejek" agama dan suku....

[payah-deh]

Emang sih, tapi masih RUU kan??Belum disahkan
Setidaknya kalo disahkan ga ada ejek" kan lagi,kaya di forum sebelah tuh, isi debatnya ngejek" agama dan suku....

Kami, Laskar Kaisar Xudu, selalu ditekankan untuk memahami dan membaca tulisan dengan baik, agar tidak salah kaprah seperti anda. UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sudah disahkan.

Banyak di antara warga Indonesia yang kerdil dalam tindak tanduknya. Kami, Laskar Kaisar Xudu, selalu dididik dan digembleng untuk berlaku dan bertutur kata agung setiap waktu, termasuk ketika berlaku di dunia internet. Kami, Laskar Kaisar Xudu, meyakini bahwa tindakan rasis, diskriminasi dan sejenisnya adalah merupakan tindakan yang bodoh. Apalagi jika ada pihak yang menyediakan tempat khusus untuk berkumpul bagi sampah sejenis itu.

[luna_croz]

Well kalo presiden kita bukan org jawa dan muslim(bukan Sara ye).. gw baru percaya ini UU benar2 terjadi..
klo da.. so ini UU cmn buang2 duit aja.

orang yang pesimis, hopeless dan cuma bisa berteriaklah yang tong kosong nyaring bunyinya.

well dari postingan anda, anda terlihat sangat kuper dengan dunia luar..
anda tidak pernah menerima realita hidup ini..
dan anda adalah sasaran empuk dari para birokrasi dan pemimpin

[lee_hawk]

Kick rasicm out of the world

[payah-deh]

Well kalo presiden kita bukan org jawa dan muslim(bukan Sara ye).. gw baru percaya ini UU benar2 terjadi..
klo da.. so ini UU cmn buang2 duit aja.

Kami, Laskar Kaisar Xudu, masih ingat bahwa kolega Kaisar Xudu, presiden Habibie, berasal dari Sulawesi Selatan.

[alexandrite]

hm..kira2 bkal gmn yh nasib ruu yg satu ini?..
kalo mnrt gw c masi bkal lama buat bner2 bisa diterapkan d masyrkt..
catetan jg..mstinya ruu ini udah ad dr dolo2..hahaaa..

[Born2Winner]

UU Diskriminasi Agama kapan kluar? ^.^
Dijamin FPI kena Trus Tuh

[Menara_Jakarta]

UU Diskriminasi Agama kapan kluar? ^.^
Dijamin FPI kena Trus Tuh

Baca kk, UUnya udah disahkan.

[luna_croz]

Kami, Laskar Kaisar Xudu, masih ingat bahwa kolega Kaisar Xudu, presiden Habibie, berasal dari Sulawesi Selatan.

habibie kan awalny Wapres.. bukan pres.. cmn karena suhartonya lengser mau ga mau habibie naek..
coba saja kau liat dari dolo mpe sekarang.. ada ga kandidat yg bukan org jawa yg kepilih?