DAMPAK FTA PADA INDONESIA

[Sterling]

VIVAnews - Ide ACFTA mulai dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri China Zhu Rongji pada Pertemuan Puncak ASEAN Keenam tahun 2000, dan setelahnya pada 5 November 2002, ASEAN dan China menandatangani kesepakatan kerja sama Free Trade Area (ACFTA) selama 10 tahun, di Phnom Penh, yang dimulai pada 1 Januari 2010.

Ini berarti bahwa perpindahan barang, jasa, modal dan tenaga kerja antara ASEAN dan China harus bebas hambatan. Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan perdagangan yang akan meningkatkan efisiensi dalam produksi dan konsumsi di dua wilayah ini. Tujuan akhirnya adalah masalah kesejahteraan di dua kawasan.

Namun, yang terjadi saat ini adalah menyebarnya berbagai pendapat, baik optimis maupun pesimis. Pendapat yang optimis menyatakan bahwa pelaksanaan kesepakatan perdagangan akan bermanfaat bagi kepentingan geostrategis dan ekonomis bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN secara keseluruhan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi China akan menjadikan negara tersebut memiliki peranan yang signifikan di Asia.

Sedangkan, yang pesimis menyatakan bahwa kesepakatan perdagangan ini akan memiliki potensi runtuhnya industri lokal di Indonesia kurang kompetitif terhadap produk dari China. Industri seperti tekstil, garmen, dan alas kaki dikenal sebagai sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Dan dengan murahnya produk China, dikhawatirkan justru akan mematikan produk lokal.

Secara literatur, berdasarkan hasil penelitian Tongzon pada 2005 "ASEAN-China Free Trade Area: A Bane or Boon for ASEAN Countries?" disebutkan bahwa China mempunyai struktur ekspor barang yang sama dengan ASEAN, namun dengan unit labor cost yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN.


Sedangkan, kajian Roland-Host dan Weiss pada 2004 yang berjudul "ASEAN and China: Export Rivals or Partners in Regional Growth?" menegaskan bahwa China merupakan negara kompetitor yang besar karena telah mengalami pergeseran dari labor intensive, menjadi capital and technological intensive. Inilah yang menyebabkan produk China memiliki harga yang relatif lebih murah. Ini pula yang ditakutkan oleh produsen lokal Indonesia.

Jika kita bicara ekonomi, maka kita akan selalu bicara dari sisi permintaan maupun penawaran. Dari sisi permintaan, konsumen di Indonesia akan diuntungkan, sebab mereka dapat mengonsumsi barang dengan harga yang lebih murah. Akan tetapi, di sisi penawaran, produsen domestik akan kalah bersaing dan merugi, terutama produsen lokal dengan modal yang keahlian yang minimal.

Kekhawatiran ini ditunjang oleh data dari Departemen Perdagangan RI yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah total perdagangan RI dan China dari 8,7 miliar dollar AS pada 2004 menjadi 26,8 miliar dollar AS pada 2008, namun dengan defisit sebesar 3,6 miliar AS di tahun 2008.

Dengan data tersebut, apakah hal itu menunjukkan bahwa Indonesia akan dirugikan dalam kesepakatan kerjasama tersebut? Padahal, jika ditinjau lebih jauh, dalam kesepakatan tersebut, terdapat beberapa kesepakatan yang seharusnya dapat menguntungkan Indonesia.

Salah satunya adalah adanya fasilitas yang dikenal sebagai Early Harvest Program dan adanya mekanisme perlindungan (safety guard mechanism) jika dinilai ada sektor-sektor yang mengalami kerugian atau akibat harga yang terlalu murah. Yang dimaksud dengan Early Harvest Program adalah bahwa Indonesia mengajukan 14 item produk sektor pertanian yang dikeluarkan dari perjanjian perdagangan bebas.

Selain itu, Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya dapat mengekspor sejumlah hasil pertanian tanpa dikenakan tarif apa pun di China mulai tahun 2004 hingga awal 2010. Namun, sayangnya Indonesia kurang memanfaatkan skema yang menguntungkan ini hingga awal 2010.

Agaknya, Indonesia kurang jeli untuk mengambil kesempatan sebesar-besarnya dari kesepakatan ini. Indonesia seharusnya dapat meningkatkan comparative advantage terhadap produk dari China. Dan ini membutuhkan spesialisasi. Dengan adanya spesialisasi, Indonesia akan mengimpor dari dan juga mengekspor ke China. Produk-produk unggulan Indonesia di antaranya karet, batu bara, gas, bahan baku logam mineral mentah, tekstil, kertas, dan minyak sawit atau crude palm oil (CPO) memiliki penetrasi pasar ke China cukup besar.

Dengan demikian, peranan pemerintah menjadi sangat diperlukan dalam menjalankan hasil kesepakatan ini. Pemerintah harus membenahi berbagai kebijakan yaitu, pertama mengupayakan peningkatan kapasitas, produksi, dan kualitas komoditas pertanian Indonesia.

Selain itu, kebijakan untuk mendorong peningkatan daya saing ekspor produk pertanian unggulan, seperti sawit, karet, cokelat, manggis, salak, nanas, dan komoditas hortikultura lainnya. Perlu diperhatikan bahwa terjadi surplus neraca perdagangan untuk komoditas perkebunan pada tahun 2008 meningkat hampir tiga kali lipat menjadi 2,757 miliar dollar AS.

Kedua, pemerintah perlu untuk membuat suatu kebijakan yang memanfaatkan murahnya produk China untuk mendorong produksi dengan pasar dalam negeri. Murahnya harga produk akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat Indonesia akan meningkat, sehingga diharapkan agar produsen lokal melihat dan memanfaatkan peluang tersebut.

Ketiga, Pemerintah perlu mendorong peningkatan diferensiasi produk unggulan, yaitu produk unggulan Indonesia jangan hanya mengandalkan komoditas yang telah dianugerahkan Tuhan untuk masyarakat Indonesia. Indonesia perlu untuk meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan produk olahan yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Jadi produk unggulan kita tidak hanya komoditas pertanian atau perkebunan, namun juga intermediate goods atau bahkan final goods yang kompetitif terhadap produk China yang cenderung memiliki comparative disadvantage.

Keempat, pemerintah perlu untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan perdagangan antar daerah yang acapkali muncul. Mahalnya harga produk di daerah lain, seringkali disebabkan oleh ekonomi biaya tinggi yang dapat diminimalisir oleh pemerintah. Penyediaan sarana transportasi dan komunikasi yang murah dan aman sangat penting dalam usaha memperbaiki struktur harga produk domestik.

Secara umum, dengan adanya kesepakatan ACFTA ini, maka kesempatan terbuka luas bagi Indonesia. Dengan adanya ACFTA akses pasar bagi Indonesia akan terbuka luas, tidak hanya untuk produk pertanian dan pertambangan, tetapi juga jasa, seperti pariwisata, jasa keuangan, pendidikan, investasi, dan faktor-faktor lingkungan hidup serta HAM.

Dengan demikian, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan dalam kerjasama ini. Indonesia perlu berperan aktif tidak hanya untuk melindungi produk dalam negeri, namun juga untuk berkompetisi dengan produk-produk lain, yang bukan hanya dari China, namun juga dari negara lainnya.

****

http://bisnis.vivanews.com/news/read...ar_bebas_china

[-NozeR-]

yoa.......awal"nya memang berat !!! tp bisa kok....emang orang" Indonya aja harus d pecut dolo biar ga manja

btw gw nunggu kabar neh....katanya produk" industri rumah tangga akan d SNI kan semua...termasuk barang" china...supaya barang" asli buatan Indo ga kalah hanya gara" harga....ada yg bisa kasih linknya tentang ini ??

[Sterling]

Spoiler untuk Ttg SNI :

Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional.

Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of good practice, yaitu:

* Openess (keterbukaan): Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;
* Transparency (transparansi): Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya . Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informsi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
* Consensus and impartiality (konsensus dan tidak memihak): Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
* Effectiveness and relevance: Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
* Coherence: Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan
* Development dimension (berdimensi pembangunan): Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

(sumber Strategi BSN 2006-2009

Spoiler untuk Brita ttg SNI :

VIVAnews - Berlakunya perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) Asean-China mulai 1 Januari 2010 ikut meningkatkan kewaspadaan pada sejumlah perusahaan stategis milik pemerintah.

Bahkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan agar penerapan standar nasional Indonesia (SNI) diberlakukan untuk produk yang masuk ke Indonesia.

"Kami melihat penerapan SNI penting untuk menjadi semacam standar sekaligus proteksi konsumen," kata Deputi Kementerian BUMN bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi Sahala Lumbang Gaol di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat 8 Januari 2010.

Menurut Sahala, peredaran barang-barang impor terutama dari negara yang terlibat dalam Asean Free Trade Area (AFTA) dan Central America Free Trade Agreement (CAFTA) harus diawasi ketat. Untuk itu perlu ada suatu kebijakan yang mengawal konsumen di Tanah Air.

"Dengan cara itu, perdagangan akan menjadi fair," katanya.

Usulan tersebut muncul seiring banyaknya produk dari China yang bakal masuk ke Indonesia dengan beragam tingkat kualitas dan harga yang lebih murah. "Kalau produk berkualitas baik, produk-produk nasional masih bisa bersaing," ujarnya.

Namun, Kementerian BUMN menilai pemberlakukan FTA dan AFTA juga akan membuka peluang produsen di Tanah Air memperoleh produk-produk impor yang lebih murah dan telah memiliki lisensi.
http://bisnis.vivanews.com/news/read...n_terapkan_sni

Spoiler untuk SNI lagi :

Produk China Wajib Pakai SNI
Minggu, 17 Januari 2010 | 13:53 WIB

Kementerian BUMN mendorong pemerintah menerapkan penggunaan label Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk China guna melindungi perusahaan lokal sekaligus memproteksi konsumen, terkait pelaksanaan ASEAN-China Free Trade Agreement atau ACFTA.

"SNI penting diterapkan untuk mengetahui apakah barang yang masuk ke Indonesia kualitasnya sama dengan produksi sejenis dalam negeri," kata Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu di Jakarta, Minggu (17/1/2010).

Menurut Said, sejauh ini dampak pelaksanaan ACFTA dalam jangka pendek terhadap kinerja perusahaan milik negara belum terasa. "Akan tetapi, kami terus mempelajarinya dan segera memberi masukan kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk mengambil langkah konkret menghadapi persoalan," katanya.

Ia menuturkan, secara industri, pelaksanaan ACFTA memberikan dampak besar terhadap pasar di dalam negeri karena akan dibanjiri produk-produk dengan beragam kualitas dan harga.

Satu jenis produk bisa memiliki hingga lima kualitas, dengan harga bervariasi yang bersaing dengan produk sejenis dalam negeri. "Dari tampang sama (produk), tapi kualitasnya rendah. Dengan harga yang lebih murah, bisa saja produk asal China tersebut lebih laku," ujarnya.

Suapaya lebih adil, Said menyarankan agar penerapan SNI diterapkan tidak saja untuk produk dari luar negeri, tetapi juga produk lokal agar telihat jelas bahwa yang dibeli para konsumen bukan "sampah".

Tiada standar

Sesungguhnya, masalah yang dihadapi adalah, produk asal China yang masuk ke dalam negeri tidak punya standar. "Kalau standarnya sama, maka kita yakin mampu bersaing. Yang manufaktur agak berat, tapi kalau produk rumahan masih beranilah," aku Said.

Menurut dia, secara keseluruhan penerapan ACFTA bisa memberi dampak negatif karena mengancam sektor tertentu. Namun, hal itu juga berdampak positif terhadap BUMN karena bisa disiasati dengan efisiensi terhadap biaya-biaya produksi sehingga menciptakan peluang.

Said mencontohkan, motor China, yang sempat menjadi fenomenal karena dijual dengan harga murah, belakangan tidak lagi laku atau bahkan hilang dari pasar karena konsumen otomotif sudah lebih jeli terhadap kualitas produk.

Untuk itulah, diutarakan Said, penting bagi pemerintah untuk mengedepankan kampanye produk dalam negeri. Namun, hal itu dengan catatan bahwa yang diproduksi adalah barang berkualitas.

Ia mengakui, produk baja impor asal China banyak beredar di pasar. Namun, dengan kualitas produk PT Krakatau Steel (Persero) yang lebih terjamin, baja impor tersebut ditinggalkan.

Untuk itu, sebagai antisipasi pemberlakuan ACFTA, Kementerian BUMN mendorong perusahaan "pelat merah" untuk menghasilkan barang/jasa berkualitas sehingga menjadi pionir di setiap industri.

"Pemerintah juga memastikan ketersediaan BBM, gas, dan energi listrik secara berkesinambungan untuk mendukung daya saing industri di dalam negeri," katanya. (kc/ses)
http://www.tribunpekanbaru.com/read/...ajib-pakai-sni

[-NozeR-]

i see.....ternyata....saran gw minta SNI cukup d dengarkan.....

tinggal warga Indonesianya aja nih......

tq sterling

[Sterling]

Mnrt saya baik bila di terap kan SNI
Di 1 pihak, kita akan dapat mengerem masuknya produk dari luar, dengan begitu pengusaha indonesia masih dapat bersaing. Namun perngusaha dalam negeri harus dapat menigkatkan kualitas produksinya. Dengan peningkatan kualitas tersebut, kita dapat mengeskpor barang tersebut ke luar negeri dan dengan kualitas yang baik, dapat bersaing dengan produk dari negara lain.

Di sisi lain, apabila produk dalam negeri tidak dapat meningkatkan kualitas dari maka pasar dalam negeri akan di kasai oleh produk luar.
Bedasarkan sifat bangsa indonesia yang butuh di 'pecut' baru terbangun, maka ide SNI dan juga CFTA ini akan dapat menjadi 'pemecut' industri dalam negeri, sehingga industri dalam negeri harus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas produksinya bila ingin tetap dapat bertahan.

[-NozeR-]

justru yg minta SNI itu adalah perusahaan" dari dalam negeri bro.....ga mungkin dari pihak luarnya.....justru karena perusahaan..dalam negeri itu minta agar barang" **** / yg terdaftar d FTA agar d SNI juga karena kita sendiri sudah SNI....gitu loh......jelas kita SIAP ! kita duluan mengenal pasar.....kita yg berinteraksi dengan pasar...meskipun orang" kita bnyk yg kerja d perusahaan..china...maupun jualin barang" ****....itu salah 1 dampak positifnya...lahan kerja jadi banyak....barang jualan jadi bervariasi.....tinggal bangsa ini aja belajar dari sini....mrk juga ga mau lama" jualin produk orang...pasti ingin jual produk sendiri......

kan bisa niru.....kok produk **** murah kualitas pas"an, pasti timbul niat dari diri sendiri untuk coba produksi kecil"an dengan pengalman menjual barang"

duh bahasa gw acak"an hahaahha.........

yg jelas seperti post" gw sebelumnya.....pemerintah wajib melindungi produk" Indonesia...dengan cara SNI barang" luar.....meskipun ada standar dari negara mrk...tetep aja mrk masuk ke NEGARA ini jadi harus punya standar negara ini juga....

[DoOs_101]

Wih kawan2,

gua baru sadar ada anak bodoh yang memberi solusi SNI kepada kita semua untuk pengatasan ACFTA, pembuktian dia berikan dalam bentuk artikel koran mengenai SNI. Belu tau dia BSN itu sudah lahir sejak 1997, dan SNI itu sudah diterapkan sejak tahun 2003. Sekarang ini tahun berapa ya?

Bangga sekali sobat kita ini mencopas hal yang sudah diterapkan dan memberikan nya seolah2 itu solusi dia... Memang orang bodoh itu tidak mengerti hal plagiat.

[-NozeR-]

^
^
aneh....apa barang" china barang" impor sudah semua SNI post link post link.....pls deh.....klo keberatan atau ada keluhan ga usah sewot.....semakin ketularan kamu nantinya

drpd ente apa sudah ada yg hasil ???

waduh...kk waktu gath kemarin saya bawa berkas" dari deprin dan lsp...serta bsn...coba anda ada saya perlihatkan

sekali lagi ga jago post link post link....d scan gimana ngirimnya.....berkas" gw itu....ga ngerti.

[DoOs_101]

^
^
aneh....apa barang" china barang" impor sudah semua SNI post link post link.....pls deh.....klo keberatan atau ada keluhan ga usah sewot.....semakin ketularan kamu nantinya

drpd ente apa sudah ada yg hasil ???

waduh...kk waktu gath kemarin saya bawa berkas" dari deprin dan lsp...serta bsn...coba anda ada saya perlihatkan

sekali lagi ga jago post link post link....d scan gimana ngirimnya.....berkas" gw itu....ga ngerti.

Plagiat, ur just trash bro... hehehe

[-NozeR-]

Plagiat, ur just trash bro... hehehe

i'm trash but not buy a brain in shop mall like u

klo kalah debat kalah teori kalah berpikir tolong deh mas otaknya beli...jangan post" ga jelas deh.....mengotori saja.....anda hina saja d VM nda usah d tread ok ? sub mod kok JUNK

[DoOs_101]

i'm trash but not buy a brain in shop mall like u

klo kalah debat kalah teori kalah berpikir tolong deh mas otaknya beli...jangan post" ga jelas deh.....mengotori saja.....anda hina saja d VM nda usah d tread ok ? sub mod kok JUNK

Gak jelas? Mari saya perjelas.

Mengambil informasi lama dan mengubah nya sebagai solusi anda sendiri untuk dipakai dalam debat adalah plagiarisme, gak ngerti artinya? Hahaha ada yg berkenan jelasin kepada dia?

[-NozeR-]

Gak jelas? Mari saya perjelas.

Mengambil informasi lama dan mengubah nya sebagai solusi anda sendiri untuk dipakai dalam debat adalah plagiarisme, gak ngerti artinya? Hahaha ada yg berkenan jelasin kepada dia?

saya sudah BILANG..

apa semua barang IMPOR d SNI kan bro ??

apa SEMUA BARANG **** d sni kan ??

itu saya tanyakan d atas saja anda belum jawab

kemarin d gath idgs saya bawa berkas" semacam ini....yg dari deprin...lsp...sni..dll. denger GOSIP anda datang mo saya lempar itu semua ke muka anda biar anda baca...lalu debat dengan saya...sayangnya cumna gosip.

bro doos...please d.

[DoOs_101]

saya sudah BILANG..

apa semua barang IMPOR d SNI kan bro ??

apa SEMUA BARANG **** d sni kan ??

itu saya tanyakan d atas saja anda belum jawab

kemarin d gath idgs saya bawa berkas" semacam ini....yg dari deprin...lsp...sni..dll. denger GOSIP anda datang mo saya lempar itu semua ke muka anda biar anda baca...lalu debat dengan saya...sayangnya cumna gosip.

bro doos...please d.

8 solusi yang gua tulis itu bersih hasil karya gua, opini gua, gua gak ambil dari tempat lain.

solusi lu, adalah sistem SNI, yang bukan hasil karya lu, lu ambil dari tempat lain, lu klaim sebagai solusi lu, dan lu tandingi dengan 8 solusi gua, dan lu gunakan berita2 mengenai SNI sebagai bukti bahwa solusi lu itu lebih efektif? Apakah kalian semua disini juga melihat apa yg gua lihat? Plagiat... Dan soal SNI itu bukan solusi, gua dah bilang sistem ini sudah berjalan sejak tahun 2003, dan tidak cukup untuk mengatasi banjir produk dumping **** yang 1-2 tahun lagi akan terasa.

[Sterling]

8 solusi yang gua tulis itu bersih hasil karya gua, opini gua, gua gak ambil dari tempat lain.

solusi lu, adalah sistem SNI, yang bukan hasil karya lu, lu ambil dari tempat lain, lu klaim sebagai solusi lu, dan lu tandingi dengan 8 solusi gua, dan lu gunakan berita2 mengenai SNI sebagai bukti bahwa solusi lu itu lebih efektif? Apakah kalian semua disini juga melihat apa yg gua lihat? Plagiat... Dan soal SNI itu bukan solusi, gua dah bilang sistem ini sudah berjalan sejak tahun 2003, dan tidak cukup untuk mengatasi banjir produk dumping **** yang 1-2 tahun lagi akan terasa.

SNI itu adalah salah satu solusi yang merupakan kebijakan pemerintah indonesia untuk membantu pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan produk china. Knp pemerintah mengeluarkan SNI, karena pemerintah melihat bahwa china hanya menang murah, namun kualitas dalam negeri masih di atas kualitas china. sehingga bila ada kebikjakan SNI, maka dapat sedkit mengerem laju masuk barang china.
SNI itu dalam artian produk resmi yang masuk ke Indonesia, bukan black market atau ilegal

[DoOs_101]

SNI itu adalah salah satu solusi yang merupakan kebijakan pemerintah indonesia untuk membantu pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan produk china. Knp pemerintah mengeluarkan SNI, karena pemerintah melihat bahwa china hanya menang murah, namun kualitas dalam negeri masih di atas kualitas china. sehingga bila ada kebikjakan SNI, maka dapat sedkit mengerem laju masuk barang china.
SNI itu dalam artian produk resmi yang masuk ke Indonesia, bukan black market atau ilegal

Bagaimanapun juga konformitas index2 barang yang masuk dari **** gak akan membantu memerangi harga murah mrk. Dimana2 orang pasti milih yang lebih murah. Tergantung demand nya juga ada yang elastis ada yg inelastis. Tetapi kebanyakan produk China itu elastis smua, mrk menjual brg2 pokok dan kebutuhan yang dibeli minimal setiap bulan. Nah kalo kyk gini gmn mereka gak untung besar? Dan apakah kita bisa mengalahkan kompetisi harga mrk? Karena buying power mereka curang, lu baca berita coba mengapa AS dan China sedang lagi dalam masalah tension, karena Obama protest kepada China soal "Fixed Exchange Rate" mereka. Rupiah kita terbuka kepada pasar, tetapi Yuan itu di atur sama pemerintah, sehingga daya beli/jual mereka relatif lebih kuat daripada kita... SNI bisa mengatasi ini? Gak bisa...