DEKLARASI Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menuai kecaman dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Muladi. Menurut Muladi, pembentukan partai tersebut merupakan jalan masuk bagi pelaksanaan referendum Aceh. Karena itu, pemerintah didesak untuk bertindak tegas membubarkan partai tersebut.
"Ini akan mengarah ke referendum," tegas Muladi menjelaskan hasil kajian Lemhanas. Prediksi tersebut didasarkan pada arah politik menuju perebutan kursi legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada Pemilu 2009. Mereka juga akan berupaya meraih simpati masyarakat Aceh dalam pilkada kabupaten/kota.
Jika saat ini saja pasangan Gubernur Aceh terpilih Irwandi Jusuf- M. Nazar merupakan wakil dari GAM, melalui gerbong politik Partai GAM, kursi parlemen bukan tidak mungkin bisa dikuasai. Setelah posisi eksekutif dan legislatif berada di tangan GAM, wacana referendum tidak bisa dicegah lagi.
Dengan mewacanakan referendum menjadi suara rakyat Aceh, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mau tidak mau akan mempertimbangkan aspirasi rakyat Serambi Makkah tersebut. Untuk langkah awal mengantisipasi efek domino dari pendirian partai itu, pemerintah diminta melaporkan perkembangan tersebut kepada Aceh Monitoring Mission (AMM). "Kalau suatu gerakan tidak mendapat dukungan dari dunia internasional, ia akan mati sendiri," jelas Muladi.
Namun, Muladi tidak mengusulkan kepada pemerintah untuk membubarkan Partai GAM dan melakukan proses hukum dengan menangkap para pendirinya. Dia justru meminta agar pendekatan dialog dengan tokoh-tokoh pendiri partai itu. http://www.indopos.co.id/index.php?a...il_c&id=293781
---------------------
SBY dan JK juga dikabarkan sudah menolak keinginan pendiri GAM untuk mendirikan parpol ini, saat Malik Mahmud, mantan PM GAM, menemui SBY di Istana. Karena bertentagan dengan konsep NKRI. Dalam budaya politik Jawa, keinginan pihak GAM yang sudah diberi otonomi luas tetapi masih menuntut lebih banyak itu, mereka sebut: "Wis dike'i ati, pengen merogoh rempelo!"
Kalau di Aceh ditanggapi biasa saja, ternyata malah sambutan Jakarta lebih reaksioner.
Kontroversi penggunaan nama dan lambang Partai GAM terus berlanjut. Berbagai kalangan menyayangkan pemilihan lambang partai yang dikhawatirkan bisa mengusik perdamaian di Tanah Rencong.
Dalam perkembangan hukum di Indonesia, Aceh sudah selangkah lebih maju dalam hal demokrasi. Kalau di daerah-daerah lainnya, calon independen belum boleh maju, partai lokal apalagi, tetapi di Aceh kedua hal itu sudah dibenarkan setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No 20/2007. Peraturan Pemerintah tersebutlah yang melegalkan partai lokal tampil dalam Pemilu mendatang di Aceh.
Partai GAM maka benderanya GAM, langkah yang strategis guna mendapatkan perhatian masyarakat Aceh, bukan ?Kehadiran Partai GAM seakan menjadi sebuah fenomena.
Rupanya isu yang menjadi keprihatinan bagi pemerintah Indonesia adalah penggunaan nama dan simbol atau lambang partai yang erat dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka.
Bahkan banyak orang menilai menilai Partai GAM pasti berkorelasi dengan Gerakan Aceh Merdeka yang dulu, karena orang-orang yang didalamnya adalah orang eks separatis dari GAM, lambang pun GAM.
Banda Aceh (ANTARA News) - Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar menegaskan, pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak mungkin melakukan referendum, karena sangat bertentangan dengan naskah kesepahaman (MoU) perjanjian damai Helsinki.
"Di dalam MoU Helsinki tidak ada referendum dan masalah itu tidak pernah dibicarakan lagi. Jadi, saya kira Pemerintah pusat jangan merespon terlalu berlebihan tentang keberadaan Partai lokal GAM," katanya kepada wartawan di Banda Aceh, Sabtu.
Ia mengatakan hal tersebut menanggapi kekhawatiran Jakarta bahwa pihak elit mantan GAM akan mempunyai rencana melakukan referendum setelah terbentuknya Partai lokal GAM.
Untuk itu, Wagub Nazar mengharapkan agar seluruh stake holder, baik di Jakarta maupun di Aceh untuk terus membangun komunikasi yang baik, sehingga apabila ada persoalan kecil bisa segera di selesaikan dengan musyawarah.
Menyinggung keberadaan Partai lokal GAM atau lainnya di Aceh, Wagub menyatakan, sesuai MoU Helsinki disebutkan, warga diberi hak untuk mendirikan partai lokal maupun nasional sebanyak-banyaknya di Aceh.
Menyangkut di Partai GAM yang kini menjadi pro kontra tersebut, menurut Wagub, serahkan saja kepada Departemen Hukum dan HAM yang akan menilai boleh atau tidaknya keberadaan partai itu di Aceh.
Disebutkan, Kanwil Dephum HAM yang akan memverifikasi, sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Peraturan Pemerintah tentang partai lokal.
"Masalah ditolak atau diterima, semua pihak harus tunduk dibawah sistem Indonesia," katanya.
Gubernur LEMHANAS: Partai GAM Jalan ke Referendum
Share This Thread