Kamis, 12 Juli 2007,
Pusat Setujui Terowongan Bawah Tanah Jakarta Rp 16 Triliun
JAKARTA - Pemerintah pusat menyetujui prinsip pembangunan terowongan multiguna (deep tunnel) senilai Rp 16,25 triliun di Jakarta. Hal itu disebut terowongan multiguna karena berfungsi sebagai jalan tol berbayar, pengendali banjir, pengolah air limbah, serta cadangan sumber air minum.
Persetujuan tersebut diberikan setelah Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memaparkan hal itu di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, serta Ketua Badan Regulator Air Minum Ahmad Lanti.
"Jika lolos uji kelayakan, Wapres pasti setuju. Kebetulan, dua minggu lagi ada pembangunan terowongan yang sama di Malaysia. Saya akan melihatnya pada 22 Juli nanti," ujar Sutiyoso di Kantor Wakil Presiden kemarin.
Selain dana proyek sekitar Rp 16 triliun, Pemprov DKI Jakarta membutuhkan dana USD 2 juta atau sekitar Rp 18 miliar untuk melakukan studi kelayakan. Uji kelayakan diperkirakan selesai akhir 2007. "Dana investasi bisa berasal dari swasta, BUMN, dan BUMD," katanya.
Menurut Kepala Badan Regulator Air Minum Ahmad Lanti, pemerintah pusat sudah berkomitmen menyediakan dana Rp 5 triliun untuk mendanai proyek tersebut. Syaratnya, terowongan itu lolos uji kelayakan.
Terowongan dalam atau deep tunnel itu rencananya dibangun di bawah sungai Banjir Kanal Barat, mulai Manggarai hingga Pluit. Panjangnya sekitar 22 kilometer dengan tinggi 12 meter. Bila proyek mulai dikerjakan pada 2009, terowongan diharapkan sudah beroperasi pada 2015.
Sutiyoso yakin terowongan yang sudah dimiliki Chicago (AS), Singapura, dan Kuala Lumpur (Malaysia) tersebut mampu mengatasi masalah utama Jakarta, yakni banjir, kemacetan lalu lintas, air limbah, serta keruwetan utilitas seperti kabel telepon, pipa air minum, dan kabel listrik.
Berdasar reka gambar Pemprov DKI Jakarta, terowongan itu akan terdiri atas tiga lantai. Pada musim penghujan, ketiga lantai itu akan difungsikan sebagai saluran penampung air.
Pada musim kemarau, dua lantai atas difungsikan sebagai jalan tol berbayar dan lantai paling bawah menjadi instalasi pengolah limbah.
Keinginan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun subway sebagai salah satu moda angkutan massal di ibukota selain busway dan monorel akan segera terwujud. Pasalnya, anggaran untuk pembebasan lahan proyek subway itu telah diusulkan Pemprov DKI dalam rancangan APBD 2007 dan saat ini tengah dibahas oleh Panitia Anggaran (Panggar) DPRD DKI sebesar Rp 80 miliar.
"Kami masih mempelajari alokasi anggaran itu," kata anggota panitia anggaran DPRD DKI Muhammad Nakoem AR, Jumat (17/11).
Secara terpisah Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, untuk segera merelealisasikan pembangunan subway tersebut, rencananya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan ke Tokyo pada 26 November 2006 mendatang untuk menandatangani beberapa perjanjian di antaranya masalah loan agreement subway.
"Yang tanda tangani tentunya bukan presiden tapi Menteri Keuangan atas nama pemerintah RI dan Japan Bank International Coorporation (JBIC)," kata Fauzi Bowo.
Fauzi menjelaskan, di dalam loan agreement itu akan ada kewajiban untuk dua hak yaitu mengenai finance design dari subway itu sendiri dan set up organisasi yang design-nya itu koordinasinya ada pada Departemen Perhubungan, Dirjen Perkeretaapian, dan set up organisasi ada pada Pemprov DKI.
Sementara itu, kata Fauzi Bowo untuk alokasi anggaran, mayoritas merupakan anggaran dari pinjaman dari luar negeri.
"Dari seluruh proyek yang bernilai 800 juta US $, 85 persennya akan dibiayai dari loan, 15 persen dari equity yaitu modal apa yang kita miliki. Kewajiban equity yang harus kita selesaikan adalah pembebasan tanah untuk proyek subway," jelas Fauzi.
Fauzi menambahkan, untuk saat ini, Pemprov DKI tengah memprogramkan masalah pembebasan tanah untuk pembangunan stasiun seperti untuk stasiun akhir yang pertama di Lebak Bulus.
Kemudian secara bertahap, lanjut Fauzi Bowo, Pemprov DKI juga akan membebaskan lahan utuk pembanguan stasiun subway di Fatmawati. "Jadi itulah yang menjadi kewajiban kita," katanya.
Lebih lanjut Fauzi mengatakan, di dalam studi kelaykan pembangunan subway semua rencana sudah ada sampai rinci. "Yang belum ada cuma Technical Detail Study dan akan segera dibuat secepatnya," tambahnya.
"Jika semuanya telah selesai maka pada 2007 akan mulai dilaksanakan konstruksi pembangunannya. Tapi kalau tidak bisa ya tahun 2008," tukasnya.
Metrotvnews.com, Shanghai: Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu (19/4) pagi tadi berkunjung ke subway Shendong di Shanghai, China. Wakil Presiden naik subway dari stasiun Jing-an menuju Long Yang dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Lalu, perjalanan dilanjutkan ke Bandara Pudong dengan menggunakan magnetic suspension train. Setelah perjalanan iu, Jusuf Kalla berharap dalam waktu dekat Jakarta dapat membangun subway serupa untuk mengurangi tingkat kecelakaan kereta api.
Gubernur DI Jakarrta Sutiyoso yang ikut rombongan Wakil Presiden segera mengamini. Sutiyoso mengatakan, sistem transportasi massal Shanghai akan menjadi acuan pembangunan subway di Jakarta, termasuk penanggulangan banjir.
Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan kunjungan kenegaraan ke China selama lima hari, 18 - 22 April 2006. Dalam kunjungan kenegaraan ke China, Jusuf Kalla dijadwalkan akan bertemu Wakil Presiden RRC, Zeng Qinghong dan meninjau sejumlah proyek infrastruktur serta kawasan industri di tiga kota, yakni Shanghai, Shen Zhen dan Hai Kou.(***)
Bangun Subway
Foke: Akan Ada 50 ribu Lapangan Kerja Baru
JAKARTA - Apa yang biasa diumbar calon pemimpin saat berkampanye? Tentunya Janji-janji. Untuk memberantas pengangguran. Foke mengaku punya program jitu yang bisa menyerap 50 ribu lapangan pekerjaan baru.
“Saya sudah menyiapkan tahap pertama melalui pembangunan subway saja Mass Rapid Transit (MRT) 50 ribu lapangan kerja baru sudah pasti terbuka,” ujar Foke ditemui wartawan di kantornya di Balai Kota, Jakarta, Kamis (14/6/2007).
Demikian menurut Foke, mengatasi pengangguran juga harus dibantu oleh pemerintah daerah lain. Karena hal tersebut terkait dengan masuknya warga daerah ke DKI Jakarta.
“Untuk urbanisasi tidak akan bisa diselesaikan oleh pemerintah DKI sendiri, tapi harus bekerja sama dengan daerah asal (pendatang) dan juga bekerja sama dengan pemerintah pusat,” ujar pemilik nama lengkap Fauzi Bowo ini.
Pemerintah pusat, menurut Foke harus membantu untuk menciptakan lapangan kerja baru di daerah asal. Sehingga semua orang tidak harus mencari kerja di daerah lain (Jakarta).(fit)
JAKARTA - Pemerintah menargetkan pembentukan operator Mass Rapid Transit (MRT) atau MRT Operating Company (MRTC) selesai pada April 2008. Pembentukan perusahaan penyelenggara MRT ini didanai melalui pinjaman tahap kedua dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebagai penyandang dana proyek MRT.
“Pembentukan MRTC menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi (Pemprov) DKI,” ujar Direktur Lalulintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Departemen Perhubungan (Dephub) Sugiadi Waluyo di Jakarta, Rabu (23/5/2007).
Berdasarkan kesepakatan per 28 November 2006 lalu antara Pemerintah Indonesia dan Jepang, pembiayaan proyek ini dibagi menjadi dua tahapan, pertama, untuk studi engineering design dengan biaya sekitar USD17,5 juta.
Kedua, untuk tahapan konstruksi proyek senilai kurang lebih USD800 juta. Namun, Sugiadi belum mengetahui, porsi pembiayaan pembentukan MRTC dari total pinjaman tahap kedua itu.
Dia juga menjelaskan, kewajiban Dephub dalam pembangunan proyek MRT tinggal menyelesaikan engineering design yang ditargetkan selesai dua tahun mendatang atau 2009. Sebelumnya, Dephub telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkeretaapian yang disahkan DPR pada April lalu. “Berikutnya diserahkan pada DKI, Dephub tidak bisa terlalu ikut campur yang penting kita selesaikan bagian kita,” tutur Sugiadi.
Sementara itu, terkait konsultan pembangunan MRT, dia mengungkapkan, sudah ada tiga grup yang masuk dalam tahap prakualifikasi. Ketiga grup yang merupakan gabungan dari 22 perusahaan lokal dan sepuluh perusahaan Jepang itu adalah Pacific Consultant International, Nippon Koei, dan Katahira.
Ketiga Grup yang seluruhnya dipimpin oleh perusahaan Jepang ini, masih akan dievaluasi oleh Dephub sebelum diserahkan kepada JBIC untuk ditentukan pemenangnya. Evaluasi diperkirakan selesai awal Juni mendatang. “Selesai evaluasi, grup yang memenuhi kualifikasi kita kirim ke JBIC untuk menyampaikan proposalnya,” kata Sugiadi. Proses penentuan pemenang oleh JBIC ini diperkirakan memakan waktu dua minggu sampai satu bulan.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Pembangunan Pemprov DKI Nurfakih Wirawan mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan proses rekrutmen untuk mengisi MRTC. Nantinya, lanjut dia, selain sebagai operator, MRTC ini juga berfungsi sebagai pengelola tender pengadaan seluruh keperluan MRT.
Proyek MRT Jakarta memiliki panjang 14,5 kilometer di mana 4,5 kilometer di antaranya berada di bawah tanah (subway) dilengkapi dengan empat stasiun bawah tanah dan delapan stasiun di permukaan tanah. Proyek ini didanai dari pinjaman JBIC dengan bunga sebesar 0,4 persen per tahun dan masa pengembalian selama 30 tahun. Kewajiban pengembalian 58 persen ditanggung Pemprov DKI dan 42 persen oleh pemerintah. (meutia rahmi/sindo/mbs)
2014, Jakarta akan Punya Subway
JAKARTA - Mimpi Jakarta memiliki alat subway nampaknya segera terealisasi. Rencananya, tahun 2014 nanti masyarakat Jakarta sudah dapat menikmati fasilitas transportasi canggih ini.
Rencana tersebut diungkap Menhub Hatta Rajasa saat menghadiri pertemuan bertajuk 'Jakarta MRT Project Advisory Committee, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2007). Dalam pertemuan yang juga dihadiri para pakar teknik dari Indonesia dan Jepang ini dibicarakan desain dan operasionalisasi pembangunan MRT di Jakarta.
Proyek MRT (Mass Rapid Transportation) di Jakarta akan menghubungkan jarak sejauh 14,5 km. MRT akan dibangun dengan sistem layang (elevated) sepanjang 10,4 km dan sistem jalur bawah tanah (subway) sepanjang 4 km, yang akan menghubungkan Dukuh Atas hingga Lebak Bulus. Pembangunan konstruksi subway sendiri baru akan mulai dilakukan tahun depan.
Berdasarkan rencana pemetaan lokasi stasiun MRT, akan dibangun 12 stasiun MRT. Yakni Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, Sisingamangaraja, Senayan dan emapt stasiun bawah tanah yakni Istora, Bendungan Hilir, Setia Budi serta Dukuh Atas.
Pembangunan MRT akan dilakukan dalam dua tahap. “Tahap pertama adalah melakukan penyeleksian konsultan untuk engineering design dan management services dengan masa waktu 18-24 bulan, tahap selanjutnya adalah tahapan konstruksi, yang executive agent-nya akan dilaksanakan pemprov DKI, papar Hatta.
Terowongan model SMART Mau di buat di Jakarta
Share This Thread