Listrik naek lagi..

[Sterling]

KOMPAS.com - Akhirnya DPR menyetujui kenaikan tarif dasar listrik bagi pelanggan 900 VA ke atas mulai tanggal 1 Juli 2010. Kenaikan bervariasi mulai dari 10 hingga 20 persen, rata-rata diperkirakan 18 persen. Berdasarkan keterangan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, kenaikan ini mendesak karena, jika tidak, defisit APBN akan melonjak hingga Rp 5 triliun.

Ini adalah cara yang paling gampang bagi pemerintah untuk menutup defisit APBN, yaitu dengan menambah beban rakyat. Sementara bagaimana dengan tanggung jawab pemerintah dalam pengelola sektor ketenagalistrikan? Sudah efisienkah?

Tolak kenaikan TDL

Mengenai kenaikan tarif dasar listrik (TDL), dari sisi PLN sendiri, seperti dikatakan Dahlan Iskan, Dirut PLN (dalam suatu wawancara di TV swasta), persoalan kenaikan TDL adalah keputusan pemerintah. Bagi PLN tidak masalah apakah dana tersebut berasal dari APBN ataukah langsung dari rakyat.

Sementara bagi konsumen, apa esensinya kenaikan ini? Persoalannya bukan saja kemampuan membayar konsumen yang harus dihitung, tetapi juga akankah konsumen rela membayar dibandingkan dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh PLN selama ini? Apalagi, pelayanan PLN dan Kementerian ESDM termasuk yang terburuk dinilai oleh KPK dibandingkan dengan instansi lain.

Yang jelas, sejak rencana ini bergulir, protes keras dari konsumen begitu banyak yang masuk ke YLKI, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang halus maupun sangat kasar. Beban masyarakat sudah sangat berat. Apalagi kenaikan TDL akan memicu kenaikan barang dan jasa lain. Efek bergandanya ini akan menekan 40 juta rakyat miskin dan 90 juta warga kelas menengah.

Selain itu terdapat sekitar 40 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang memakai listrik yang juga ikut dinaikkan oleh pemerintah. Di sini pemerintah juga tidak sensitif; bukannya mengurangi beban UMKM akibat persaingan bebas dengan China, malah menambah beban signifikan berupa kenaikan ongkos produksi.

Jika asumsi UMKM tersebut memiliki keluarga dengan tiga anak, maka lebih dari 100 juta manusia Indonesia akan terkena dampak langsung dari kenaikan TDL ini, yaitu berupa sumber nafkah yang terancam gulung tikar dan daya beli yang semakin turun karena kenaikan harga. namun, apakah pemerintah dan DPR mau mendengar?

Pemerintah lalai

Bagi YLKI sendiri, tidak ada pelayanan publik yang paling banyak dikomplain oleh konsumen kecuali pelayanan listrik. Bahkan, dalam lima tahun terakhir ini, PLN menempati peringkat tertinggi keluhan/pengaduan ke YLKI.

Pengaduan yang masuk ke YLKI ini dapat dikategorikan atas dua karakteristik. Yang pertama adalah nonsistemik, yaitu pengaduan yang seharusnya bisa diselesaikan oleh sistem manajemen PLN sendiri, seperti masalah penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL), proses pasang baru dipersulit dan berbelit belit, informasi mengenai pemadaman listrik, dan sebagainya.

Parahnya, PLN tidak memiliki akses informasi dan pengaduan yang telah diketahui dan dapat segera diakses oleh masyarakat sehingga pengaduan ini tumpah ke YLKI. Padahal, dengan adanya akses pengaduan, PLN dapat langsung berkomunikasi dengan konsumen dan dapat memberikan keterangan yang langsung dapat dipahami oleh konsumen.

Selain itu, PLN juga masih didera loss (kehilangan listrik) sebesar 10 persen. Ini tentu angka yang masih sangat tinggi, yang juga menyebabkan ”hilangnya” pendapatan PLN secara signifikan.

Yang kedua (dan ini yang terpenting) adalah masalah yang sistemik, yaitu pemadaman bergilir karena rusak atau kurangnya pembangkit listrik. Ini juga termasuk pengaduan yang paling top dan memicu emosi konsumen dalam mengomplain hal ini. Terkait dengan urusan pembangkit listrik ini adalah bukti lalainya pemerintah dalam membenahi sektor ketenagalistrikan. Padahal, lebih dari 60 persen biaya operasional PLN habis untuk membayar BBM yang digunakan di pembangkit listrik PLN.

Jika pemerintah serius membenahi energi primer untuk pembangkit, yaitu dengan menyediakan batu bara dan gas, biaya pokok per kwh bisa ditekan hingga Rp 800 (asumsi subsidi di APBN 2010, BPP Rp 1203 per kwh). Namun, pemerintah tidak serius dalam membenahi hal ini. Padahal, sumber energi berlimpah di negeri ini, tetapi kebijakan pemanfaatannya kurang diprioritaskan untuk kemaslahatan dalam negeri.

Apakah kesalahan sistemik ini juga akan dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan TDL? Dan, tentu, tanpa perlu bersusah payah membenahi sistem dan melakukan efisiensi, pemerintah langsung mengeluarkan kebijakan kenaikan TDL.

Defisit semu APBN

Dari pengalaman pengelolaan APBN tahun 2009 di mana terdapat sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp 38 triliun, pemerintah dan DPR tidak perlu menaikkan TDL hanya untuk menutupi defisit yang membengkak Rp 5 triliun di APBN 2010 ini. Apalagi hingga Mei 2010 penyerapan dana APBN baru mencapai 26 persen (sumber Bappenas).

Sementara dari sisi PLN, dari laporan keuangan PLN yang dipublikasikan di website PLN, dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 PLN mencatat laba bersih sebesar Rp 10,355 triliun dan mengantongi uang kas sebesar Rp 13 triliun.

*Ilyani S Andang Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...l.Kenaikan.TDL

Bknny listrik di benahi malah TDL ny yang di naekin.. Apa yang menyebabkan PLN merugi terus? Padahal urusan produksi listrik dah di monopoli sama PLN kan..

[~[D]y[L]o[N]~]

om maaf ne OOT ... dari kmrn2 gw cari tarif dasar listrik kog ga jumpa2 ya?? ada list ny ga ya ...

msalah PLN dari jaman masih SD sampe skg selalu aja ada pemadaman bergilir ... PLN bnr sangat mengecewakan masyarakat ,, klu telat byar lsgs di putusin ... klu cepat bayar ga pernah ad perbaikan kinerja kerja .... !!

[ichigo89]

Bagaimana Jika pihak swasta ambil bagian di dalam Pembangkit Tenaga Listrik.Maksud saya pihak swasta ikut memproduksi , mungkin dapat memberikan solusi yang baik.Bagaimana tanggapan anda tentang pendapat saya?

[Bombat-H]

Swasta tp jangan sampai ujung2nya perusahaan luar yang ambil alih seperti thread sebelah.

[Sterling]

Tampaknya saya dah pernah baca ttg ie listrik secara wilayah yah, jadi cakupannya wlayah kecil dlo, masing2 memproduksi listrik rumahan, atau untuk pabrik2 produksi listrik ndiri, ada yang tau?

[Seymoure]

telek listrik naek lagi barusan di rumah gw listrik mati nyala 3x,jadi g bisa nonton portugal vs korea DPR.

[doubledoank]

dengan naiknya harga listrik ini maka dipastikan masyarakat akan lebih sering lagi terkena pemadaman oleh PLN

sarkasme.com

[-NozeR-]

KOMPAS.com - Akhirnya DPR menyetujui kenaikan tarif dasar listrik bagi pelanggan 900 VA ke atas mulai tanggal 1 Juli 2010. Kenaikan bervariasi mulai dari 10 hingga 20 persen, rata-rata diperkirakan 18 persen. Berdasarkan keterangan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, kenaikan ini mendesak karena, jika tidak, defisit APBN akan melonjak hingga Rp 5 triliun.

Ini adalah cara yang paling gampang bagi pemerintah untuk menutup defisit APBN, yaitu dengan menambah beban rakyat. Sementara bagaimana dengan tanggung jawab pemerintah dalam pengelola sektor ketenagalistrikan? Sudah efisienkah?

Tolak kenaikan TDL

Mengenai kenaikan tarif dasar listrik (TDL), dari sisi PLN sendiri, seperti dikatakan Dahlan Iskan, Dirut PLN (dalam suatu wawancara di TV swasta), persoalan kenaikan TDL adalah keputusan pemerintah. Bagi PLN tidak masalah apakah dana tersebut berasal dari APBN ataukah langsung dari rakyat.

Sementara bagi konsumen, apa esensinya kenaikan ini? Persoalannya bukan saja kemampuan membayar konsumen yang harus dihitung, tetapi juga akankah konsumen rela membayar dibandingkan dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh PLN selama ini? Apalagi, pelayanan PLN dan Kementerian ESDM termasuk yang terburuk dinilai oleh KPK dibandingkan dengan instansi lain.

Yang jelas, sejak rencana ini bergulir, protes keras dari konsumen begitu banyak yang masuk ke YLKI, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang halus maupun sangat kasar. Beban masyarakat sudah sangat berat. Apalagi kenaikan TDL akan memicu kenaikan barang dan jasa lain. Efek bergandanya ini akan menekan 40 juta rakyat miskin dan 90 juta warga kelas menengah.

Selain itu terdapat sekitar 40 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang memakai listrik yang juga ikut dinaikkan oleh pemerintah. Di sini pemerintah juga tidak sensitif; bukannya mengurangi beban UMKM akibat persaingan bebas dengan China, malah menambah beban signifikan berupa kenaikan ongkos produksi.

Jika asumsi UMKM tersebut memiliki keluarga dengan tiga anak, maka lebih dari 100 juta manusia Indonesia akan terkena dampak langsung dari kenaikan TDL ini, yaitu berupa sumber nafkah yang terancam gulung tikar dan daya beli yang semakin turun karena kenaikan harga. namun, apakah pemerintah dan DPR mau mendengar?

Pemerintah lalai

Bagi YLKI sendiri, tidak ada pelayanan publik yang paling banyak dikomplain oleh konsumen kecuali pelayanan listrik. Bahkan, dalam lima tahun terakhir ini, PLN menempati peringkat tertinggi keluhan/pengaduan ke YLKI.

Pengaduan yang masuk ke YLKI ini dapat dikategorikan atas dua karakteristik. Yang pertama adalah nonsistemik, yaitu pengaduan yang seharusnya bisa diselesaikan oleh sistem manajemen PLN sendiri, seperti masalah penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL), proses pasang baru dipersulit dan berbelit belit, informasi mengenai pemadaman listrik, dan sebagainya.

Parahnya, PLN tidak memiliki akses informasi dan pengaduan yang telah diketahui dan dapat segera diakses oleh masyarakat sehingga pengaduan ini tumpah ke YLKI. Padahal, dengan adanya akses pengaduan, PLN dapat langsung berkomunikasi dengan konsumen dan dapat memberikan keterangan yang langsung dapat dipahami oleh konsumen.

Selain itu, PLN juga masih didera loss (kehilangan listrik) sebesar 10 persen. Ini tentu angka yang masih sangat tinggi, yang juga menyebabkan ”hilangnya” pendapatan PLN secara signifikan.

Yang kedua (dan ini yang terpenting) adalah masalah yang sistemik, yaitu pemadaman bergilir karena rusak atau kurangnya pembangkit listrik. Ini juga termasuk pengaduan yang paling top dan memicu emosi konsumen dalam mengomplain hal ini. Terkait dengan urusan pembangkit listrik ini adalah bukti lalainya pemerintah dalam membenahi sektor ketenagalistrikan. Padahal, lebih dari 60 persen biaya operasional PLN habis untuk membayar BBM yang digunakan di pembangkit listrik PLN.

Jika pemerintah serius membenahi energi primer untuk pembangkit, yaitu dengan menyediakan batu bara dan gas, biaya pokok per kwh bisa ditekan hingga Rp 800 (asumsi subsidi di APBN 2010, BPP Rp 1203 per kwh). Namun, pemerintah tidak serius dalam membenahi hal ini. Padahal, sumber energi berlimpah di negeri ini, tetapi kebijakan pemanfaatannya kurang diprioritaskan untuk kemaslahatan dalam negeri.

Apakah kesalahan sistemik ini juga akan dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan TDL? Dan, tentu, tanpa perlu bersusah payah membenahi sistem dan melakukan efisiensi, pemerintah langsung mengeluarkan kebijakan kenaikan TDL.

Defisit semu APBN

Dari pengalaman pengelolaan APBN tahun 2009 di mana terdapat sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp 38 triliun, pemerintah dan DPR tidak perlu menaikkan TDL hanya untuk menutupi defisit yang membengkak Rp 5 triliun di APBN 2010 ini. Apalagi hingga Mei 2010 penyerapan dana APBN baru mencapai 26 persen (sumber Bappenas).

Sementara dari sisi PLN, dari laporan keuangan PLN yang dipublikasikan di website PLN, dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 PLN mencatat laba bersih sebesar Rp 10,355 triliun dan mengantongi uang kas sebesar Rp 13 triliun.

*Ilyani S Andang Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...l.Kenaikan.TDL

Bknny listrik di benahi malah TDL ny yang di naekin.. Apa yang menyebabkan PLN merugi terus? Padahal urusan produksi listrik dah di monopoli sama PLN kan..

baca penjelasan QUOTE gw d tread" sebelumnya....napa PLN rugi !!!!!!!!!!

tikus semua itu isi PLN belom d ratain KPK aja.

[Bnet-eternity]

wah nambah beban rakyat aja ni. .
mana 1 juli dah mendekati bulan puasa pula. .
kan kbtuhan msyarakat otmatis naek. .
ntar dampakna apa gk demo2 lagi ni
heheh

[Bombat-H]

wah nambah beban rakyat aja ni. .
mana 1 juli dah mendekati bulan puasa pula. .
kan kbtuhan msyarakat otmatis naek. .
ntar dampakna apa gk demo2 lagi ni
heheh

demo sudah rutin kk.
tiap hari pasti ada aja yang didemoin, ga di jakarta, ibukota provinsi.

Pasti banyak sekali mangsa kalau KPK "bener-bener" memainkan tugasnya di PLN.

[~[D]y[L]o[N]~]

ada yg tau ga ,, cek tarif dasar listrik di mana ????? pliss gw urgent bangat ... gw udh cari2 di internet ga jumpa2 ne ...

[Bombat-H]

ada yg tau ga ,, cek tarif dasar listrik di mana ????? pliss gw urgent bangat ... gw udh cari2 di internet ga jumpa2 ne ...

apa DATA ini yang dimaksud?
sepertinya penjelasannya cukup.

[aryokusumo]

sapa mau kerja di BUMN kayak PLN?
merugi molo tapi gaji2&tunjangan pegawainya tinggi2 loh.
setaon bisa ampe 22x gaji

[riga_aja]

listrik jadi mahal gara2 byk yg dicolongin tuh, kabel2 nya juga,..... Susah juga sih pengawasannya, coz jaringan PLN kam luas bgt seluruh Indonesia,..... Masyarakat juga harus membantu PLN kalo ada pencurian listrik ato kabelnya, jgn ikutan nyolong juga -_-!

[Worldz]

Dia kira kita apaan maen naek tarif listrik... lama2 jadi kerja sama jepang.. gaji kecil,biaya hidup tinggi..