Bank Dunia Pasok Data Soeharto

[Trademaks]

Bank Dunia mengajak Kejaksaan Agung RI bergabung dalam Prakarsa Pengembalian Aset Curian (Stolen Asset Recovery/StAR Initiative) yang baru mereka bentuk bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kemarin, Bank Dunia juga langsung memberi Kejagung dokumen tentang harta kekayaan mantan Presiden Soeharto di luar negeri. Menurut Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Thomson Siagian, dokumen tersebut diserahkan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Joachim Von Amsberg kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji di Gedung Kejagung, Jakarta.

”Diharapkan data-data itu dapat membantu kejaksaan melacak aset milik negara yang berada di luar negeri,” ujar Thomson. Prakarsa StAR yang diresmikan di Washington, Selasa (18/9), bertujuan mendesak negara-negara kaya mengembalikan aset hasil korupsi dan mendorong negara-negara berkembang menginvestasikan dana tersebut ke program sosial dan pemberantasan kemiskinan.

Menurut Thomson, Jaksa Agung tertarik dengan pemberitaan tentang prakarsa StAR yang memungkinkan pengembalian aset Pak Harto.Tentang data kekayaan Pak Harto tersebut,Thomson mengaku belum tahu persis isinya. Karena data tersebut baru diserahkan ke Jaksa Agung. Meski demikian,Thomson meyakini bukan sesuatu yang sulit bagi Bank Dunia untuk memperoleh data harta kekayaan siapa pun.

Dia beralasan, lembaga tersebut memiliki kemampuan menghimpun data dari seluruh bank di dunia. Menurut Thomson, Joachim berharap Kejagung ikut bergabung dalam prakarsa ini.Apabila hendak bergabung, Kejagung diharapkan mengirim surat keikutsertaan pada Bank Dunia.

”Nanti akan ditindaklanjuti Bank Dunia,” ungkap Thomson. Thomson mengungkapkan,Kejagung akan lebih dulu membahas tawaran tersebut sebelum menentukan apakah ikut bergabung atau tidak. Budiman Raharjo, staf khusus Jaksa Agung, mengatakan, sebagian isi dokumen yang diserahkan Joachim ke Jaksa Agung berisi tentang harta kekayaan Pak Harto. Joachim sempat mengatakan bahwa data-data kekayaan itu dikumpulkan sejak lengsernya Pak Harto dari kursi presiden. Sebagian data itu juga diperoleh dari media.

Raharjo belum dapat memastikan apakah data yang diterima Kejagung sama dengan yang dirilis Transparency Internasional (TI) dan Bank Dunia saat peluncuran Prakarsa StAR. ”Yang jelas, data yang diberikan Bank Dunia itu dapat menjadi titik awal pelacakan asetnya (Pak Harto),”ungkapnya. Seperti diberitakan, dalam buku panduan yang dikeluarkan PBB dan Bank Dunia saat peluncuran Prakarsa StAR, Pak Harto dicantumkan pada urutan teratas tabel ”Perkiraan Dana yang Kemungkinan Diambil dari Sembilan Negara”.

Kekayaan yang diperkirakan diambil Pak Harto berjumlah USD15–35 miliar, diikuti mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Mobutu Sese Seko dari Zaire, Sani Abacha dari Nigeria. Meski belum jelas apakah Kejagung akan ikut dalam prakarsa StAR, menurut Raharjo, Jaksa Agung berencana membentuk liaison officer (LO) untuk berhubungan dengan Bank Dunia sehingga tercipta komunikasi yang lebih intensif mengenai pengembalian kekayaan negara tersebut.

Ditemui terpisah, Ketua Tim Pemburu Koruptor (TPK) Muchtar Arifin menyambut baik Prakarsa StAR oleh PBB untuk mengambil alih dana koruptor di luar negeri.”Jika itu untuk membantu (pengembalian aset hasil korupsi), kita berterima kasih,”katanya. Muchtar menjelaskan,saat ini TPK sedang konsentrasi menangani kasus 18 koruptor yang diduga masih berada di luar negeri.

Menanggapi prakarsa StAR, kuasa hukum Pak Harto,M Assegaf, menilai lembaga itu didirikan atas data yang tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Assegaf mengaku heran dengan prakarsa itu karena PBB dan Bank Dunia biasanya memberikan perhatian kepada masalah pelanggaran HAM atau kejahatan perang.

Kuasa hukum Pak Harto lainnya, Juan Felix Tampubolon, menilai prakarsa PBB itu penuh dengan kepentingan politis. Dia menegaskan, persoalan aset Pak Harto adalah persoalan hukum sehingga harus jelas sebelum membuat laporan.Apabila tidak,menurut dia akan mendiskreditkan pihak yang disebut dalam laporan.

Tim Pelacakan Aset

Sementara itu, tim pelacakan dan pengembalian aset yang dibentuk pemerintah akan segera bertemu Bank Dunia untuk mengusut aset negara yang dikorup dan disimpan di luar negeri.Tim tersebut terdiri atas Departemen Luar Negeri (Deplu), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri.

”Kita ada tim bernama Asset Tracing and Recovery yang sekarang ada di Washington. Dalam satu dua hari ini (mereka) akan ke Washington, bicara dengan Bank Dunia,” jelas Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda seusai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden,Jakarta kemarin. Hassan mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Bank Dunia yang berlangsung Jumat (21/9) tersebut,Indonesia akan meminta kejelasan tentang konsep Prakarsa StAR.

”Apa sih yang kira-kira bisa kita pertautkan dengan kepentingan kita? Kita juga akan bicara mengenai latihan asset tracing and recovery karena itu tidak mudah. Kita memerlukan pengetahuan, dalam hal ini Bank Dunia memang menawarkan bantuan,”papar Menlu.

Menurut Hassan, saat ini tim tersebut belum melakukan penelusuran aset negara yang diduga diselewengkan oleh Pak Harto. Meski demikian,jelas Menlu,aset keluarga Cendana yang cukup besar dan telah ditemukan adalah aset Tommy Soeharto yang berada di Banque Nationale de Paris and Paribas (BNP and Paribas),Guernsey. Pemerintah berharap, adanya prakarsa StAR ini membuat bankbank asing lebih terbuka mengungkap dana-dana simpanan dari hasil korupsi.

Dalam kasus BNP and Paribas, Pemerintah Indonesia baru tahu setelah bank tersebut digugat oleh pihak lain. ”Mereka (bank asing) tidak terlalu terbuka kalau tidak ada perkara, ini loh ada dana mencurigakan dari Indonesia. Mudah-mudahan dalam hal seperti itu inisiatif Bank Dunia bisa membantu. Saya kira ini belum jelas,tapi niatannya membantu negara berkembang,” tutur Hassan.

Hassan menilai prakarsa StAR akan efektif dalam membantu upaya Indonesia mengembalikan aset dari luar negeri. Hal itu karena mengembalikan harta yang dikorup dandisimpan di luar negeri memang tidak mudah. ”Untuk itu, kita memerlukan dukungan masyarakat internasional.Saya kira,dari segi itu inisiatif ini positif,”terangnya. Menlu juga menampik anggapan bahwa Prakarsa StAR akan melemahkan sistem peradilan di Indonesia.

Menurut dia, saat ini pemerintah pun sudah sangat aktif melacak dan menjajaki aset negara di luar negeri. Menurut Menlu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga punya rencana bertemu Presiden Bank Dunia Robert Zoellick di sela kunjungan ke AS pekan depan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden akan meminta kejelasan mengenai rencana penarikan aset negara yang dikorup dan disimpan di luar negeri. ”Ada kemungkinan Presiden bertemu Presiden Bank Dunia. Mungkin akan dijadwalkan. Sedikit banyak meminta kejelasan bagaimana rencana dalam hal ini,” jelas Hassan.

RI Harus Tegas

Menanggapi prakarsa StAR, Ketua Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta Denny Indrayana menekankan, Pemerintah Indonesia harusnya bersikap tegas untuk mengejar aset-aset rakyat yang masuk dalam harta kekayaan Pak Harto. Kalaupun sekarang sudah digagas oleh PBB dan Bank Dunia, Denny menyayangkan kelambanan pemerintah dalam penyelesaian pengembalian kekayaan negara terebut.

”Jangan menunggu. Pemerintah ini relatif jalan di tempat, relatif tidak bergerak. Ini kan cuma masalah politis saja, tidak perlu ada yang ditunggu-tunggu lagi,” kata Denny tadi malam. Anggota Komisi III DPR Lukman Hakim Saifuddin menilai langkah pemerintah meminta bantuan Prakarsa StAR sudah tepat.

Namun, dia mengharapkan agar PBB dan Bank Dunia menggunakan data yang kuat terkait harta Pak Harto. ”Semoga itu berdasarkan bukti-bukti yang kuat, tidak atas dasar opini saja,” ujarnya di Gedung DPR,Jakarta,kemarin.


referensi : http://www.seputar-indonesia.com/

[MimiHitam]

wahaha mas trademarks dobel thread... dibawah udah ada threadnye

[Trademaks]

wahaha mas trademarks dobel thread... dibawah udah ada threadnye

oh iya, jadikan 1 aja deh..

closed ::cheers::

[Trademaks]

wahaha mas trademarks dobel thread... dibawah udah ada threadnye

oh iya, jadikan 1 aja deh..

closed ::cheers::