Demokratisasi di Myanmar

[MimiHitam]

Junta Myanmar Tolak Perundingan Segi Tiga

YANGON - Junta Myanmar menolak tawaran Utusan Khusus PBB Ibrahim Gambari untuk menggelar perundingan segi tiga bersama pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi. Penolakan junta atas tawaran Gambari itu diungkapkan media resmi pemerintah Myanmar, tadi pagi WIB.

Menteri Informasi Myanmar Kyaw Hsan mengatakan, tawaran perundingan segi tiga dari Gambari masih sangat dini. Perundingan segi tiga rencananya melibatkan Gambari, Suu Kyi, dan Menteri Penghubung Jenderal Aung Kyi.

Aung Kyi merupakan menteri penghubung junta yang telah bertemu dengan Suu Kyi selama 75 menit pada bulan lalu. Hsan mengingatkan, semakin kerasnya sanksi internasional terhadap negara yang dulu disebut Burma itu hanya akan membuat situasi semakin buruk.

"Myanmar tidak akan tunduk pada tekanan dari luar. Negeri ini tidak akan pernah mengizinkan pihak asing mengintervensi kedaulatan negara," ungkap Hsan seperti disiarkan stasiun televisi MRTV yang dikontrol pemerintah, Rabu (7/11/2007).

Pernyataan Hsan itu muncul dalam perundingan dengan Gambari di Naypyidaw. Hsan menjelaskan penolakan itu pun terkait sikap Suu Kyi yang tidak merespons syarat yang diajukan pemimpin junta Jenderal Senior Than Shwe sebelum melakukan perundingan.

"Dia (Jenderal Senior Than Shwe) meminta Gambari mendesak Aung San Suu Kyi untuk meresponsnya," lanjut Hsan.

Perundingan langsung tersebut merupakan upaya mengakhiri konfrontasi junta dan oposisi. Selain itu, juga untuk mendapatkan dukungan Suu Kyi agar sanksi internasional terhadap Myanmar dicabut.

Dari New York, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyatakan keprihatinannya atas lambatnya perkembangan yang dicapai Gambari saat kunjungan kedua ke Myanmar. Ban Ki-moon juga meragukan kemungkinan terjadinya pertemuan Gambari dengan Jenderal Senior Than Shwe. (Sindo Sore / Media / jri)

weks... kyknya demokrasi susah diterapkan deh

[MimiHitam]

Burma's military government has begun its move to a new administrative capital Pyinmana, in the jungle 600km (373 miles) north of Rangoon.

According to sources in Rangoon, convoys of trucks laden with personnel and equipment left on Sunday morning.

There was little warning for the hundreds of officials who left bound for their new workplace amid mountains and fields on the road to Mandalay.

Pyinmana has been the pet project of the military government for many years.

But construction is thought to have begun in earnest only 12 months ago.

It is believed the compound, which occupies 10 sq km (4.6 sq miles), is designed to include homes for military leaders, diplomatic quarters, a parliamentary building, an airport, golf course and other buildings to accommodate the bureaucrats.

They have not been allowed to take along their families.

Ten ministries began the long trip north at the weekend, but many more are expected to follow.

Fortune tellers

The reasons for the move are unclear.

Some analysts point to a paranoia among senior military figures that they might come under attack, potentially from the United States, and that a location further from the coast is strategically safer.

It certainly puts the generals closer to their frontline forces within the Shan, Chin and Karen states.

Others suggest the military leaders are simply repeating the habits of the Burmese kings in pre-colonial times who built new towns and palaces on the advice of fortune tellers.

Whatever their motivation, the construction of the new capital sends a powerful signal - that the government is centralising its authority and strengthening its control.

While the military is on the move, the woman who was once its greatest threat, Aung San Suu Kyi, remains under house arrest in Rangoon, with no indication of when she will be released.

[MimiHitam]

Birma tampik mediasi PBB
http://www.bbc.co.uk/indonesian/news...rmajunta.shtml
Pemerintah junta militer Birma dilaporkan menolak usul PBB untuk menengahi pembicaraan dengan kubu gerakan pro- demokrasi, kata media pemerintah Birma.

Mentri Penerangan Kyaw Hsan mengatakan kepada utusan PBB, Ibrahim Gambari bahwa pertemuan antara pemerintah dan Aung San Suu Kyi dengan Gambari sebagai penengah, tidak mungkin dilakukan saat ini.

Pemerintah Birma mengeluh bahwa Suu Kyi tidak memenuhi tuntutan mereka agar dia mencabut dukungan sanksi internasional.

Sekjen PBB, Ban Ki Moon mengatakan ia prihatin karena tidak ada kemajuan dalam misi Gambari.

Gambari tiba Birma hari Sabtu dalam kunjungan keduanya sejak gelombang unjukrasa bulan September ditindas secara brutal oleh aparat keamanan.

'Mungkin membahayakan'

Sekjen PBB mengatakan, Gambari berharap untuk bertemu dengan Suu Kyi hari Rabu, namun belum berhasil bertemu dengan pemimpin junta Jenderal Than Shwe.

Menurut koran pemerintah Sina Baru Myanmar, Gambar mengindikasikan, dia seyogyanya berunding dengan Suu Kyi dan Aung Kyi, seorang pejabat junta yang ditunjuk untuk menjadi penghubung dengan Suu Kyi.

Namun, Menteri Penerangan Kyaw mengatakan kepada Gambari: "Saat ini, pertemuan tripartite tidak akan mungkin".

Kyaw mengatakan: "Kami akan menyambut koordinasi dan kerjasama positif untuk urusan Myanmar [Birma], namun tidak akan menerima campur tangan yang mungkin membahayakan kedaulatan kami."

skenarionya sangat beda sama reformasi indonesia

[CrL-bLaCk-]

Suu Kyi Siap Kerjasama dengan Junta Myanmar
Sumber : ANTARA News

Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi Kamis mengatakan ia siap untuk bekerja dengan junta militer dalam pembicaraan yang diusulkan setelah tindakan keras berdarah terhadap unjuk rasa pro-demokrasi.

Pernyataan Suu Kyi itu, dikeluarkan atas namanya oleh utusan khusus PBB Ibrahim Gambari, menyusul penumpasan oleh para jenderal yang berkuasa September terhadap unjuk rasa yang dipimpin oleh rahib Budha yang mana sedikitnya 10 orang telah tewas.

"Mengingat kepentingan negara, saya siap untuk bekerjasama dengan pemerintah supaya membuat proses dialog ini berhasil," kata pernyataan Suu Kyi, yang telah dalam tahanan rumah selama 12 tahun dari 18 tahun terakhir.

Gambari membacakan pernyataan itu di Singapura setelah mengakhiri perjalanan enam hari ke Mynamr, tempat ia ditolak untuk bertemu dengan pemimpin junta Jenderal Than Shwe.

Ia sebelumnya mengatakan bahwa ia telah berusaha untuk membuka jalan bagi "pembicaraan substantif" antara para jenderal dan Suu Kyi, yang partainya menang dengan suara amat besar dalam pemilihan 1990 hanya untuk ditolak berkuasa.

Gambari telah menuju New York, tempat ia akan memberikan penjelasan pada anggota Dewan Keamanan pekan depan mengenai kunjungan keduanya ke negara Asia Tenggara terkucil itu sejak tindakan keras tersebut -- yang terburuk sejak tindakan keras sebelumnya 1988 ketika sekitar 3.000 orang tewas.

AS telah minta jenderal Myanmar untuk menanggapi pernyataan Suu Kyi dan mengatakan "kecewa berat" karena Than Shwe gagal menemui Gambari.

"Kami minta junta untuk mendengar seruan Aung San Suu Kyi dan minta (mereka) terlibat dalam pembicaraan yang konstruktif serta mengharapkan mereka akan menemuinya (Suu Kyi) segera," Gordon Johndroe, jurubicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, mengatakan pada wartawan.

Jurubicara deplu AS Sean McCormack mengatakan: "Apa yang perlu terjadi di Burma adalah kebutuhan pada pembicaraan demokratis yang serius, berkelanjutan dan damai. Itu sesuatu yang belum kami lihat."

Suu Kyi mengatakan pertemuannya 25 Oktober dengan Jenderal Aung Kyi, yang ditunjuk sebagai perantara dengannya, konstruktif dan bahwa ia menanti-nanti lagi pembicaraan tetap.

"Saya mengharapkan bahwa tahap konsultasi awal ini akan rampung segera, agar dialog yang berarti dan berbatas-waktu dengan pemimpin SPDC dapat mulai secepat mungkin," kata Suu Kyi dalam pernyataannya.

Skeptis

Gambari tidak memberikan petunjuk apakah ia membuat kemajuan dalam membujuk junta untuk membuat perjanjian dengan Suu Kyi, atau tidak

Televisi negara mengumumkan Jenderal Aung Kyi akan menemui Kuu Kyi Jumat ini untuk kedua kalinya.

Televisi itu mengatakan Suu Kyi juga akan diperbolehkan bertemu dengan para pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi-nya pada hari yang sama, untuk pertama kalinya sejak terakhir ia ditahan lebih dari empat tahun lalu.

Pemerintah juga mengatakan "tetap berupaya melakukan rekonsiliasi nasional dengan kerjasama yang baik dengan sekjen PBB," katanya.

Setelah perjalanan Gambari, saat pemerintah Myanmar menyerang dengan sengit PBB dan menolak pembicaraan yang ditengahi-PBB, ada perasaan skeptis di antara banyak pakar mengenai apakah junta pada akhirnya akan tunduk pada tekanan internasional, atau tidak.

"Tidak ada keraguan dalam pikiran saya bahwa rezim ini tidak memiliki keinginan untuk bekerjasama dengan Gambari atau untuk memulai proses pembicaraan politik yang sungguh-sungguh," seorang diplomat di Yangon mengatakan.

Satu pernyataan PBB mengatakan Gambari akan kembali ke Myanmar dalam beberapa pekan yang akan datang dan mendesakkan pembicaraan "guna mencapai tujuan yang kita semua bagi; kemakmuran, demokrasi dan penghormatan penuh pada hak asasi manusia".

Pada hari sebelum kedatangan Gambari pekan lalu, junta memanggil diplomat PBB di Myanmar untuk menyampaikan padanya bahwa ia telah diusir karena pernyataannya yang mengaitkan unjuk rasa harga BBM Agustus dengan keadaan ekonomi yang menakutkan.

Usulan bagi pembicaraan tiga-arah mengenai pembaruan politik yang mencakup Gambari, Suu Kyi dan militer telah ditolak karena dianggap terlalu dini dan junta mencerca PBB, yang mereka tuduh berat sebelah, camputangan dan tunduk pada AS.

"Klarifikasi mengenai situasi Myanmar" empat halaman yang dimuat di media negara juga menunjukkan penghinaan pada apasaja kecuali "peta jalan demokrasi" tujuh-langkah junta, yang pemerintah Barat remehkan sebagai pura-pura untuk memperketat cengkeraman para jenderal terhadap kekuasaan.

Sejak kudeta 1962, ekonomi Myanmar, salah satu yang berprospek paling cerah di Asia sejak merdeka dari Inggris 1948, telah runtuh di tengah percobaan yang mendatangkan malapetaka dengan sosialisme, korupsi dan lebih belakangan sanksi Barat di negeri sendiri, demikian Reuters.

Link : http://www.antara.co.id/arc/2007/11/...junta-myanmar/

Semoga ini merupakan langkah yang baik untuk Myanmar..

[MimiHitam]

Suu Kyi Siap Kerjasama dengan Junta Myanmar

Yangon/Singapuran (ANTARA News) - Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi Kamis mengatakan ia siap untuk bekerja dengan junta militer dalam pembicaraan yang diusulkan setelah tindakan keras berdarah terhadap unjuk rasa pro-demokrasi.

Pernyataan Suu Kyi itu, dikeluarkan atas namanya oleh utusan khusus PBB Ibrahim Gambari, menyusul penumpasan oleh para jenderal yang berkuasa September terhadap unjuk rasa yang dipimpin oleh rahib Budha yang mana sedikitnya 10 orang telah tewas.

"Mengingat kepentingan negara, saya siap untuk bekerjasama dengan pemerintah supaya membuat proses dialog ini berhasil," kata pernyataan Suu Kyi, yang telah dalam tahanan rumah selama 12 tahun dari 18 tahun terakhir.

Gambari membacakan pernyataan itu di Singapura setelah mengakhiri perjalanan enam hari ke Mynamr, tempat ia ditolak untuk bertemu dengan pemimpin junta Jenderal Than Shwe.

Ia sebelumnya mengatakan bahwa ia telah berusaha untuk membuka jalan bagi "pembicaraan substantif" antara para jenderal dan Suu Kyi, yang partainya menang dengan suara amat besar dalam pemilihan 1990 hanya untuk ditolak berkuasa.

Gambari telah menuju New York, tempat ia akan memberikan penjelasan pada anggota Dewan Keamanan pekan depan mengenai kunjungan keduanya ke negara Asia Tenggara terkucil itu sejak tindakan keras tersebut -- yang terburuk sejak tindakan keras sebelumnya 1988 ketika sekitar 3.000 orang tewas.

AS telah minta jenderal Myanmar untuk menanggapi pernyataan Suu Kyi dan mengatakan "kecewa berat" karena Than Shwe gagal menemui Gambari.

"Kami minta junta untuk mendengar seruan Aung San Suu Kyi dan minta (mereka) terlibat dalam pembicaraan yang konstruktif serta mengharapkan mereka akan menemuinya (Suu Kyi) segera," Gordon Johndroe, jurubicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, mengatakan pada wartawan.

Jurubicara deplu AS Sean McCormack mengatakan: "Apa yang perlu terjadi di Burma adalah kebutuhan pada pembicaraan demokratis yang serius, berkelanjutan dan damai. Itu sesuatu yang belum kami lihat."

Suu Kyi mengatakan pertemuannya 25 Oktober dengan Jenderal Aung Kyi, yang ditunjuk sebagai perantara dengannya, konstruktif dan bahwa ia menanti-nanti lagi pembicaraan tetap.

"Saya mengharapkan bahwa tahap konsultasi awal ini akan rampung segera, agar dialog yang berarti dan berbatas-waktu dengan pemimpin SPDC dapat mulai secepat mungkin," kata Suu Kyi dalam pernyataannya.

Skeptis

Gambari tidak memberikan petunjuk apakah ia membuat kemajuan dalam membujuk junta untuk membuat perjanjian dengan Suu Kyi, atau tidak

Televisi negara mengumumkan Jenderal Aung Kyi akan menemui Kuu Kyi Jumat ini untuk kedua kalinya.

Televisi itu mengatakan Suu Kyi juga akan diperbolehkan bertemu dengan para pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi-nya pada hari yang sama, untuk pertama kalinya sejak terakhir ia ditahan lebih dari empat tahun lalu.

Pemerintah juga mengatakan "tetap berupaya melakukan rekonsiliasi nasional dengan kerjasama yang baik dengan sekjen PBB," katanya.

Setelah perjalanan Gambari, saat pemerintah Myanmar menyerang dengan sengit PBB dan menolak pembicaraan yang ditengahi-PBB, ada perasaan skeptis di antara banyak pakar mengenai apakah junta pada akhirnya akan tunduk pada tekanan internasional, atau tidak.

"Tidak ada keraguan dalam pikiran saya bahwa rezim ini tidak memiliki keinginan untuk bekerjasama dengan Gambari atau untuk memulai proses pembicaraan politik yang sungguh-sungguh," seorang diplomat di Yangon mengatakan.

Satu pernyataan PBB mengatakan Gambari akan kembali ke Myanmar dalam beberapa pekan yang akan datang dan mendesakkan pembicaraan "guna mencapai tujuan yang kita semua bagi; kemakmuran, demokrasi dan penghormatan penuh pada hak asasi manusia".

Pada hari sebelum kedatangan Gambari pekan lalu, junta memanggil diplomat PBB di Myanmar untuk menyampaikan padanya bahwa ia telah diusir karena pernyataannya yang mengaitkan unjuk rasa harga BBM Agustus dengan keadaan ekonomi yang menakutkan.

Usulan bagi pembicaraan tiga-arah mengenai pembaruan politik yang mencakup Gambari, Suu Kyi dan militer telah ditolak karena dianggap terlalu dini dan junta mencerca PBB, yang mereka tuduh berat sebelah, camputangan dan tunduk pada AS.

"Klarifikasi mengenai situasi Myanmar" empat halaman yang dimuat di media negara juga menunjukkan penghinaan pada apasaja kecuali "peta jalan demokrasi" tujuh-langkah junta, yang pemerintah Barat remehkan sebagai pura-pura untuk memperketat cengkeraman para jenderal terhadap kekuasaan.

Sejak kudeta 1962, ekonomi Myanmar, salah satu yang berprospek paling cerah di Asia sejak merdeka dari Inggris 1948, telah runtuh di tengah percobaan yang mendatangkan malapetaka dengan sosialisme, korupsi dan lebih belakangan sanksi Barat di negeri sendiri, demikian Reuters.(*)

http://www.antara.co.id/arc/2007/11/...junta-myanmar/

damai damai damai........

[CrL-bLaCk-]

Indonesia Dorong Myanmar Berubah dari Otoritas ke Demokrasi
Sumber : okezone.com

Pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian di Myanmar. Maka itu berbagi pengalaman Indonesia atas perubahan dari sistem otoritas menuju demokrasi, sangat bermanfaat bagi junta militer di Myanmar.

Hal itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai penutupan Forum Konsultasi Pemerintahan Daerah Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi, yang diadakan Lemhanas, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (13/11/2007).

"Sekali lagi, kita membantu pengalaman Indonesia dalam perubahan dari sistem ototarian ke sistem yang demokratis," ujar Presiden. Dengan begitu, Indonesia tidak perlu mendikte dan memberikan sanksi kepada negeri yang dulu bernama Burma itu.

Pada prinsipnya, Indonesia sangat mengedepankan demokrasi dan HAM. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan Indonesia kepada Myanmar dilakukan secara persuasit. "Kita dorong terus, kita pacu untuk betul-betul mengelola permasalahan di dalam negerinya," papar Presiden yang baru saja mendapatkan Medali Demokrasi ini.

Maka itu, Indonesia juga mendorong Myanmar untuk melanjutkan Seven Step roadmop for Democracy yang disampaikan langsung oleh pemimpin Myanmar. Indonesia sebagai sahabat Myanmar, sebagai bagian dari ASEAN akan terus mendorong, agar itu semua dapat dilaksanakan.

Direncanakan, lanjut Presiden, pekan depan Indonesia akan menandatangani New Charter of ASEAN, terkait konstitusi ASEAN yang baru. "Demokrasinya berjalan. Saya tahu pikiran Than Swe dan lain-lain, tentu persatuan di Myanmar, keamanan juga terjaga. Kita berperan seperti itu," tutup Presiden.

Link : http://news.okezone.com/index.php/ne.../11/14/1/60686

Sebagai tetangga dekat, memang sebaiknya Indonesia ikut membantu Myanmar menjadi negara yang demokrasi. Karena siapa tahu, dengan didorong oleh negara tetangga, Myanmar bisa terdorong menjadi sebuah negara yang demokrasi.

[MimiHitam]

Junta Myanmar yang Terus Melawan

JUNTA militer Myanmar tak ubahnya seperti semut. Semakin ditekan semakin melawan. Itulah yang diperlihatkan rezim Myanmar pimpinan Jenderal Than Shwe ketika gelombang tekanan terus berdatangan.

Dunia internasional kian memberikan tekanan karena rezim Myanmar tak kunjung melakukan reformasi politik. Kecaman dan sanksi ternyata tak menyurutkan nyali penguasa negara berpenduduk 56 juta orang itu. Justru mereka memperlihatkan keberanian untuk melawan.

Kepala Perwakilan PBB di Myanmar, Charles Petrie, harus merasakan perlawanan junta itu. Petrie diusir, Jumat (2/11) pekan lalu, karena kritikannya dianggap sudah di luar kapasitasnya. Itu dilakukan pihak junta hanya sehari sebelum kedatangan Utusan Khusus PBB Ibrahim Gambari.

Bahkan, usul Gambari tentang pertemuan tiga pihak--junta, PBB, dan pimpinan gerakan prodemokrasi Aung San Suu Kyi--juga ditolak. Itu jelas sebuah tamparan telak bagi PBB sehingga kian terbayang misi perdamaian lembaga internasional itu bakal kembali gagal. Sejak 1990 misi PBB seperti itu memang kerap mengalami hal serupa.

Myanmar terperosok ke krisis politik ketika demonstrasi oleh gerakan prodemokrasi diberangus junta militer pada 1988 yang menewaskan lebih dari 3.000 orang. Krisis kian dalam setelah junta membatalkan kemenangan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada 1990 dan menjadikan pimpinan NLD Aung San Suu Kyi sebagai tahanan rumah.

Demonstrasi serupa juga terjadi akhir September lalu. Unjuk rasa yang dimotori para biksu akibat kenaikan harga BBM pun dipadamkan junta dengan mesiu. Tekanan dan sanksi dunia internasional yang bermunculan, termasuk dari PBB, dianggap angin lalu.

Mengapa PBB seperti ayam sayur di Myanmar? Tidak lain karena di lembaga itu tidak pernah muncul satu sikap dan tindakan dalam mengatasi setiap kasus. Terlebih-lebih di Dewan Keamanan PBB. Semua terkait dengan kalkulasi kepentingan nasional negara masing-masing, terutama mereka yang memiliki hak veto.

Dalam kasus Myanmar, misalnya, draf berisi kecaman dan sanksi PBB telah dimentahkan China dan Rusia. Itu dilakukan karena dua negara tersebut menjadi pemasok peralatan militer utama bagi Myanmar.

China bahkan merupakan pendukung kuat rezim militer di Myanmar karena memiliki kepentingan strategis. Selain bakal mengeksplorasi minyak dan gas di pantai barat Bengal, China sudah meneken kontrak pembangunan jaringan pipa dari Myanmar dengan menggandeng India. Itu dilakukan China untuk mengurangi ketergantungan mereka jika arus BBM melewati Selat Malaka dan Laut China Selatan, yang secara militer dikuasai Amerika Serikat.

Pembangkangan rezim Myanmar terhadap seruan PBB semestinya dimanfaatkan Perhimpunan Negara Asia Tenggara (ASEAN). Pendekatan ASEAN yang mengutamakan constructive engagement harus terus-menerus dilakukan. Memang, selama ini ASEAN juga dinilai gagal mendorong reformasi politik di Myanmar yang baru masuk menjadi anggota perhimpunan itu pada 1997.

Namun, ASEAN tetap menjadi pilihan utama solusi dalam krisis di Myanmar, terlebih bila PBB sudah tidak dianggap lagi. Dan solusi itu tidak harus lewat sanksi dan isolasi, yang terbukti tidak manjur menggelindingkan reformasi di negeri itu.

Sebaliknya, kita mengharap pembangkangan rezim militer terhadap perlunya reformasi tidak memicu munculnya revolusi. Sebab, kalau itu yang terjadi, rakyat Myanmar sendiri yang merugi. Kita ingin Myanmar mengikuti tren ASEAN, yakni demokrasi, tapi dengan cara yang tidak kian menyengsarakan rakyatnya yang telah lama menderita.

http://forum.indogamers.us/showthrea...t=35561&page=5

damaiii, demokrasi harus segera ditetapkan di myanmar

[CrL-bLaCk-]

Junta Myanmar Kebal Sanksi Ekonomi
Sumber : okezone.com

Penjatuhan sanksi ekonomi kepada junta militer yang diberikan Uni Eropa (EU) dan Amerika Serikat (AS) sama sekali tidak berpengaruh. Pasalnya, junta Myanmar ini masih banyak "dibantu" negara-negara di ASEAN dan Asia.

Kenyataannya, selama ini Myanmar memang tidak bergantung pada perdagangan EU dan AS. Jadi, tidak heran junta bisa melenggang dan memperkuat kekuasaan militernya di negara yang dulu bernama Burma tersebut.

Sebaliknya, Myanmar menikmati keuntungan hubungan dagang yang signifikan dengan negara-negara anggota ASEAN. Berdasarkan pendataan dari Jaringan Alternatif ASEAN terhadap Burma (ALTSEAN), lebih dari separuh pendapatan luar negeri Myanmar didapat dari perdagangan dengan negara-negara ASEAN.

Contohnya Singapura, yang tahun ini memegang tampuk kepemimpinan ASEAN, menanamkan modal sebesar USD1,5 miliar ke Myanmar selama lebih dari 20 tahun. Data ini dikeluarkan Dewan Pembangunan dan Perdamaian (SPDC).

Akhir-akhir ini bahkan berkembang kekhawatiran bahwa Singapura sudah dijadikan sebagai tempat para jenderal junta melarikan uang yang diperoleh dari keuntungan bisnis.

Link : http://international.okezone.com/ind...11/18/18/61762

[CrL-bLaCk-]

Myanmar Beri Sinyal Setujui Piagam ASEAN
Sumber : okezone.com

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Ong Keng Yong yakin Junta Militer Myanmar telah mengirim sinyal kesediaannya untuk menandatangani piagam ASEAN, yang di dalamnya tertuang tentang demokrasi dan hak asasi manusia.

Seperti dilansir Reuters, Minggu (18/11/2007), apalagi Perdana Menteri Myanmar Thein Sein ikut hadir dalam pertemuan ASEAN di Singapura itu.

"Seluruh 10 negara akan menandatangani. Myanmar tak menentang adanya kalimat "hak asasi manusia" dan "demokrasi". Mereka tidak menentang aspirasi dari semua anggota. Mereka hanya mengatakan hanya butuh sedikit waktu," ujar Ong, saat wawancara dengan Reuters.

Sebelumnya, Senat Amerika Serikat mendesak ASEAN untuk menekan Myanmar agar mau menghormati demokrasi dan hak asasi manusia. "Kami tak bisa memaksakan dengan cara yang keras, tapi kami akan membantu mewujudkannya," ujar Ong diplomatis.

Link : http://international.okezone.com/ind...11/18/18/61778

Sebuah berita baik untuk awal demokrasi di Myanmar..

[CrL-bLaCk-]

KTT ASEAN XIII
Myanmar Siap Selesaikan Masalah Dalam Negeri
Sumber : okezone.com

SINGAPURA - Perdana Menteri (PM) Myanmar Thein Sein kepada para pemimpin Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pagi tadi mengatakan, situasi yang terjadi di Myanmar adalah murni masalah dalam negeri.

Kendati demikian, Sein berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara proporsional. "Ini adalah masalah dalam negeri kami dan kami mampu menyelesaikannya secara proporsional. Kami telah melakukan hal-hal positif yang akan mempercepat penyelesaian masalah ini," papar Shien, Selasa (20/11/2007).

Hal ini dikatakannya saat menggelar pertemuan dengan para pemimpin ASEAN. Shein tidak merinci apa yang akan dilakukan pemerintah Myanmar dalam mengatasi konflik yang telah memecah belah rakyat di negeri itu. Shein hanya mengungkapkan, Yangon telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah kelompok oposisi demi mengakhiri masalah di Myanmar.

Pernyataan Shien ini menghadang ambisi sejumlah komunitas internasional, termasuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa (EU) yang berniat menekan Myanmar agar segera mengakhiri konflik dalam negerinya. Sebelumnya, PBB dan EU mendesak ASEAN agar bersikap tegas terhadap Myanmar.

"Kami akan selalu mencari cara untuk menekan rezim Myanmar. Jika junta tidak merespons demi hakhak warga negaranya, EU dan komunitas internasional harus bersiap-siap mengambil langkah lebih jauh," kata Menteri Urusan Eropa asal Inggris Jim Murphy mengomentari KTT ASEAN.

Para pemimpin ASEAN sendiri lebih mendukung tindakan Myanmar ketimbang mengamini desakan komunitas internasional. Para pemimpin ASEAN sepakat tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Yangon.

Sebelumnya, para pemimpin ASEAN menolak memberikan waktu kepada utusan PBB untuk urusan Myanmar Ibrahim Gambari yang berencana memberikan pemaparan tentang konflik di Myanmar.

Sementara itu, seperti yang sudah dijadwalkan, para pemimpin ASEAN hari ini menandatangani piagam sebuah piagam yang isinya menyangkut komitmen mempromosikan HAM dan prinsip-prinsip demokrasi.

"Piagam adalah awal bagi kita dalam menempuh langkah penting ke depan. Dokumen bersejarah tersebut akan menempatkan integrasi kawasan ke tataran yang lebih tinggi," kata Menlu Singapura George Yeo.

Dalam piagam ini disebutkan, salah satu tujuan utama ASEAN adalah memperkuat demokrasi, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum.

Link : http://www.okezone.com/