Junta Myanmar memang perkasa. Aksi demo pimpinan biksu dan kecaman dunia internasional tak mampu menggoyahkannya. Tapi kalau dengan celana dalam?
Memang terdengar aneh. Tapi ini nyata dan bukan candaan belaka. "Panties for Peace" alias celana dalam untuk perdamaian. Begitulah slogan yang dikampanyekan lembaga Lanna Action for Burma.
Lalu apakah "Panty Power" berpotensi seperti "People Power" saat Corazon Aquino menjatuhkan Ferdinand Marcos di Filipina?
Who knows? Sebab aksi Lanna bukanlah tanpa alasan. Junta Myanmar pimpinan Jenderal Than Shwe disebut-sebut percaya takhayul bahwa kontak dengan celana dalam bisa memperlemah kekuasaan mereka.
Itu sebabnya para wanita di belahan bumi manapun diimbau mengirimkan celana dalam ke Kedubes Myanmar di negaranya masing-masing. Kampanye ini disuarakan melalui lannaactionforburma.blogspot.com.
Seperti dilansir situs Inggris Daily Mail, Selasa (23/10/2007), kaum perempuan dari Inggris, Australia, AS, dan sejumlah negara tetangga Myanmar mulai mengirimkan celana dalam ke Kedubes Myanmar sejak 16 Oktober.
Situs ini pun melansir alamat lengkap Kedubes Myanmar di Inggris. Namun sejauh ini belum ada komentar dari pihak Kedubes Myanmar atas aksi tersebut.
Lanna Action for Burma berharap aksi "Panties for Peace" bisa menumbangkan junta Myanmar nan kejam yang telah berkuasa selama empat dekade.
"Anda bisa kirim melalui pos atau antar langsung celana dalammu ke Kedubes Myanmar terdekat, hari apapun mulai hari ini. Kirimkan segera dan sesering mungkin," imbau Lanna Action for Burma dalam situsnya.
Berminat ikutan Lanna Action for Burma? Catat saja alamat Kedubes Myanmar di Indonesia, yakni Jl Haji Agus Salim No 109, Jakarta Pusat.
Kantor PBB di Myanmar, Rabu mengatakan aspirasi-aspirasi dasar dari rakyat di negara itu tidak diperoleh dan unjukrasa-unjukrasa damai baru-baru ini adalah satu tanda jelas kegagalan pihak pemerintah di sana.
Pesan oleh Tim PBB di Myanmar, yang dipimpin Program Pembangunan PBB (UNDP), dikeluarkan pada Hari PBB yang diperingati setiap 24 Oktober menandakan hari Piagam PBB, konstitusi organisasi dunia itu, yang mulai berlaku tahun 1945.
Pernyataan itu menyerukan tercapainya pembangunan, kesejahteraan, perdamaian, keamanan dan martabat bagi semua orang.
"Semua orang di dunia berhak memperoleh hak-hak dasar ini dan kebebasan," kata pesan itu.
"Di Myanmar, unjukrasa-unjukrasa damai yang dilakukan menyusul kenaikkan secara mendadak harga-harga bahan bakar minyak 15 Agustus menunjukkan bahwa banyak aspirasi ini belum jadi kenyataan untuk rakyat di sini," katanya.
"Kejadian-kejadian itu secara jelas menunjukkan perjuangan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar itu, dan keperluan mendesak untuk menangani situasi hak asasi manusia yang memburuk di negara itu."
Tim PBB itu mengatakan pihaknya telah mengizim pesan yang sama kepada pemerintah Myanmar.
"Kecemasan rakyat secara jelas diutarakan melalui unjukrasa-unjukrasa damai baru-baru ini, dan itu dilihat semua orang untuk didengar," kata pesan itu.
UNDP dan badan-badan lain PBB telah membantu pemerintah militer itu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk sekolah-sekolah, klinik-klinik dan rumah-rumah sakit. Tetapi badan itu mengatakan pendapatan per kapita di Myanmar kurang dari separuh dari yang diperolah rakyat Kamboja dan Bangladesh.
Pesan itu mengatakan pengeluaran setiap keluarga rata-rata adalah tiga perempat dari pendapatan mereka untuk makan, satu dari tiga balita kekurangan gizi dan kurang dari separuh anak-anak mampu menyelesaikan pendidikan dasar mereka.
Ada sekitar 700.000 orang di Myanmar menderita malaria setiap tahun dan 130.000 lainnya menderita tbc, demikian DPA.
Myanmar Setujui Kunjungan Penengah PBB
Sumber : ANTARA News
Para penguasa Myanmar tunduk pada tekanan internasional dan pada Rabu diumumkan telah menyetujui kunjungan penengah PBB Ibrahim Gambari yang dijadwalkan awal Nopember.
Tindakan itu diumumkan sehari setelah junta militer menyetujui kunjungan pertama dalam empat tahun seorang pejabat hak asasi manusia PBB.
Gambari, yang kini sedang melakukan kunjungan ke enam negara Asia,"diperkirakan akan mengunjungi Myanmar pada minggu pertama Nopember, sementara pemerintah Myanmar setuju mengundangnya ke negara itu," kata jurubicara PBB Michele Montas.
Pekan lalu Gambari mengatakan ia telah diundang untuk datang kembali ke Myanmar dalam pekan ketiga Nopember.
Tetapi AS dan sekutu-sekutu Eropanya menegaskan bahwa mereka ingin utusan PBB itu kembali mengunjungi Myanmar secepat mungkin.
Dewan Keamanan PBB bulan ini mengecam tindakan keras junta dan menyerukan "pembebasan segera semua tahanan politik dan para tahanan lainnya" untuk membuka jalan bagi rekonsiliasi nasional dan satu transisi ke demokrasi.
Prancis dan AS saat itu memperingatkan rejim militer itu bahwa jika mereka tidak mentaati tuntutan-tuntutan PBB Myanmar akan dikenakan tindakan-tindakan hukum.
Jumat lalu. AS memperketat sanksi-sanksinya terhadap para penguasa militer Myanmar dan mendesak China dan India meningkatkan tekanan terhadap junta itu agar mentaati keputusan tersebut.
Para menlu Uni Eropa awal bulan ini juga menyetujui sanksi-sanksi baru terhadap rejim Myanmar, termasuk embargo terhadap ekspor kayu , permata dan logam, tapi tidak minyak.
Tetapi dampak dari sanksi-sanksi Barat itu lemah karenat China , India dan Thailand berkeinginan memperoleh mineral Myanmar untuk bahan bakar ekonomi mereka yang sedang berkembang.
Seorang pejabat senior AS , Selasa menyeru China dan India menangguhkan penjualan senjata atau enerji ke rejim militer Myanmar karena penindasan politiknya.
"Kini waktunya bagi Beijing dan New Delhi untuk menjalin perjanjian enerji yang menempatkan uang dalam kantung-kantong junta dan menghentikan penjualan senjata kepada rejim itu," kata Deputi Menlu John Negroponte dalam pidato di Washington.
"Kami mengharapkan China dan India akan mendesak para jenderal Myanmar untuk bekerjasama dengan utusan khusus PBB Ibrahim Gambar," kata Negroponte kepada American Enterprise Institute, satu lembaga pemikir AS.
Sementara itu junta yang memerintah Myanmar memberikan persetujuan , Senin bagi kunjunan pertama pelapor hak hak asasi manusia PBB dalam empat tahun.
Duiperkirakan junta yang memerintah Myanmar bahwa Paulo Sergio Pinheiro dari Brazil melakukan kunjungan itu sebelum KTT ASEAN yang menurut rencana akan diselengarakan di Singapura pertengahan kedua Nopember.
Myanmar menjadi sorotan dunia sejak protes-protes pro demorkasi yang dipimpin para biksu Buddha negara itu ditindak secara kejam oleh rejim itu bulan lalu.
Gambari, pada waktu kunjungan ke Myanmar lalu menyampaikan kecaman internasional atas aksi kekerasan yang menewaskan paling tidak 13 orang.
Ketua junta Jenderal Than Shwe menawarkan perundingan dengan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi, tetapi hanya jika ia mencabut dukungannya terhadap sanksi-sanksi atas negara itu.
Peraih Hadiah Perdamaian Nobel dan pemimpin pro demokrasi berusia 62 tahun itu yang menghabiskan sebagian besar dariu 18 tahun berada dalam tahanan rumah di Yangon, secara gamblang mengecilkan hati investasi asing di Myanmar.
Berbicara dari New Delhi, Selasa, Gambari mengatakan ia "lega" oleh janji-janji India untuk mendukung usaha-usaha menyelesaikan krisis di Myanmar.
Gambari menuju China dari India Selasa petang untuk persinggahan berikutnya dari lawatan regionalnya setelah sebelumnya mengunjungi Thailand, Malaysia, Singapura dalam usahanya menggalang dukungan bagi penengahannya dengan para penguasa Myanmar.
Protes-protes direncanakan di London, Paris, Berlin, Dublin, Wina, Sydney, Washington, Toronto, New York, Brasilia, Bangkok, dan Cape Town.
Junta Myanmar menghadapi tantangan terbesar atas kekuasaannya dalam 20 tahun setelah keputusannya menaikkan harga bahan bakar minyak dua kali lipat Agustus memicu protes-protes massa, demikian AFP melaporkan.
Kegiatan Warga Yangon Kembali Normal Sejak Jam Malam Dicabut
Sumber : ANTARA News
Kegiatan warga di Yangon, Myanmar, kembali normal beberapa hari setelah pemberlakuan jam malam di kota tersebut dicabut sejak Sabtu pekan lalu.
Warga Yangon pada Jumat malam memenuhi jalan-jalan, pusat perbelanjaan dan pagoda-pagoda hingga menjelang tengah malam.
Suasana tersebut sangat berbeda dengan pekan sebelumnya ketika jam malam diberlakukan menyusul terjadinya unjuk rasa massal para biksu yang kemudian dibubarkan secara paksa oleh militer Myanmar.
"Anda lihat sendiri, situasi di Myanmar sangat aman. Tidak seperti yang diberitakan media massa di luar negeri," kata U Phone Myint, salah satu Direktur MRTV, stasiun televisi milik Pemerintaha Myanmar, yang mengkoordinir kunjungan wartawan ASEAN ke negara tersebut, Jumat.
Denyut nadi kehidupan Yangon juga terlihat di jalan raya menuju Pagoda Suli, di dekat lokasi tewasnya seorang wartawan Jepang, Kenji Nagai akibat tertembak dalam kerusuhan tersebut.
Di lokasi tersebut orang ramai lalu-lalang atau singgah di pertokoan, sementara bus-bus tampak dipenuhi penumpang.
Tidak banyak tentara atau pun polisi di jalan-jalan kota Yangon.
Stabilitas kota juga ditandai dengan normalnya kembali jaringan internet yang sempat terganggu sejak 28 September lalu, atau dua hari setelah unjuk rasa yang berakhir rusuh itu.
Namun Pemerintah melalui Myanmar Posts and Telecommunication (MPT) mengatakan gangguan tersebut disebabkan oleh kerusakan pada jaringan kabel bawah tanah, bukan sebagai kesengajaan.
Dengan normalnya kembali jaringan internet tersebut maka kafe-kafe internet (warnet) di Yangon kembali buka hingga tengah malam dan dikunjungi para pelanggannya hingga tengah malam.
Hari Jumat 26 Oktober itu juga merupakan hari libur nasional bagi masyarakat Myanmar yang merayakan Peringatan Terang Bulan (Festival Thandingyut).
Sebagian besar warga keluar rumah menuju pagoda-pagoda untuk melakukan ritual dalam festival tersebut.
Kemeriahan terlihat di Pagoda Shwedagan, pagoda terbesar di Myanmar dan sudah berusia lebih dari 2000 tahun.
Puluhan ribu warga Buddhist Myanmar Jumat itu memenuhi Pagoda Shewdagan sejak siang hari hingga menjelang tengah malam.
Taman-taman disekitar pagoda tersebut juga ramai dikunjungi warga Yangon yang merayakan festival tahunan itu.
Myanmar Bebaskan 50 Anggota NLD Pimpinan Suu Kyi
Sumber : ANTARA News
Myanmar membebaskan sekitar 80 orang, termasuk para anggota partai oposisi pimpinan-Aung San Suu Kyi, yang ditahan setelah tindakan keras berdarah oleh junta terhadap pembangkang, kata seorang pejabat partai, Jumat.
Di antara kelompok itu, lebih 50 di antaranya anggota Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) yang telah menghabiskan 12 dari 18 bulan terakhir dalam tahanan rumah tersebut, kata jurubicara NLD Nyan Win.
Mereka dibebaskan Kamis dari penjara Insein yang terkenal di Myanmar, yang menampung kira-kira 1.100 tawanan politik. Kelompok hak asasi manusia menduga perlakuan kejam dan penyiksaan merajalela di penjara itu.
Sekitar 13 biksu Budha juga termasuk di antara mereka yang dibebaskan. Biksu telah memimpin demonstrasi anti-junta yang mulai pada Agustus menyusul kenaikan besar-besaran harga minyak dan tumbuh menjadi tantangan terbesar pada rezim tangan besi dalam hampir dua dasawarsa itu.
Namun pihak berwenang secara keras memadamkan unjuk rasa damai di Yangon akhir September, menewaskan sedikitnya 13 orang dan menahan lebih dari 2.100 orang.
Tindakan keras junta tersebut telah memicu teriakan sedunia, dengan AS dan Uni Eropa memperketat sanksi terhadap penguasan militer penting negara itu.
Jurubicara NLD Nyan Win juga mengatakan eksekutif senior partai itu, Hla Pe, dalam usia 80-an tahun, termasuk di antara mereka yang dibebaskan Kamis.
Di tengah tekanan global yang meningkat terhadap junta, rezim itu mengadakan pertemuan yang jarang terjadi dengan Aung San Suu Kyi di Yangon Kamis dalam langkah yang dianggap sebagai upaya untuk menangkis kecaman sebelum kunjungan utusan penting PBB.
Paulo Sergio Pinheiro, pelapor khusus PBB mengenai hak asasi manusia, dan utusan khusus PBB Ibrahim Gambari diperkirakan akan berkunjung ke Myanmar bulan depan unduk minta pembicaraan lagi antara junta dan Aung San Suu Kyi.
Para utusan PBB itu diharapkan juga akan mendesak Myanmar, yang diperintah militer sejak 1962, untuk membebasakan semua tawanan politik.
Pemerintah Myanmar Akan Tetap Kontrol Pemberitaan Pers
Sumber : ANTARA News
Departemen Informasi Myanmar menegaskan pihaknya tetap akan mengontrol pemberitaan pers di negara "seribu pagoda" tersebut karena tidak ingin adanya publikasi yang bisa mengacaukan stabilitas keamanan.
"Menurut saya, semua negara pun tidak ingin adanya pemberitaan yang menyesatkan dan mengakibatkan terjadinya gangguan keamanan," kata Menteri Informasi Myanmar Kyaw Hsan di Nay Pyi Taw ketika menerima kunjungan wartawan ASEAN di Nay Pyi Taw.
Kyaw Hsan, seperti dilaporkan ANTARA News dari ibukota baru Myanmar tersebut, Minggu, menjelaskan kebijakan pengontrolan ketat terhadap penerbitan seperti yang dilakukan saat ini bukan untuk membelenggu kehidupan pers di negara tersebut, tapi semata-semata agar stabilitas keamanan tetap terjaga.
Ia mencontohkan ketika terjadi unjuk rasa di Yangon akhir September lalu, banyak berita pers asing yang cenderung tendensius dan cenderung hanya ingin memperkeruh suasana.
Di Myanmar hanya ada tiga surat kabar harian yang semuanya milik pemerintah, yakni harian berbahasa Inggris "The New Light of Myanmar", dan dua lainnya koran berbahasa Myanmar.
Sementara itu, lebih 100 media non-pemerintah umumnya terbit bulanan dan mingguan, termasuk mingguan berita berbahasa Inggris, Myanmar Times, yang memiliki oplah cukup besar (20.000-30.000 eksemplar).
Pemimpin Redaksi Myanmar Times, Ross Dunkley, ketika ditemui di Yangon pekan lalu mengakui bahwa sensor ketat yang diberlakukan pemerintah menjadi tantangan baginya dalam mengelola industri pers di negara tersebut.
"Setiap akan terbit kami harus mendapat persetujuan dulu dari Departemen Informasi," kata pria asal Australia itu.
Ia juga memperlihatkan setumpuk naskah yang sudah siap cetak, tetapi ada bagian yang harus dihilangkan setelah naskah tersebut dibawa ke Departemen Informasi.
"Kami sering harus berpacu dengan waktu, karena seringkali ketika mau terbit ternyata harus ada bagian yang dihapus atau diperbaiki. Oleh sebab itulah kami harus menyiasati masalah ini," katanya.
Meskipun demikian, Ross merasa yakin industri pers swasta di Myanmar akan terus berkembang karena minat baca masyarakatnya sangat tinggi, apalagi jika pengontrolan terhadap pers lebih diperlonggar.
"Koran-koran yang isinya propaganda tidak akan dipercaya oleh pembaca. Koran pemerintah harus bisa mengganti gaya penulisannya agar mendapat tempat di masyarakat," katanya.
Junta Myanmar Kampanye Anti-AS
Sumber : okezone.com
Junta Myanmar menggencarkan propaganda anti-Amerika Serikat (AS). Junta menuduh Washington berusaha membentuk pemerintahan boneka.
”Aksi protes yang terjadi di Myanmar akhir-akhir ini diciptakan oleh tekanan propaganda yang menggunakan para pelarian di pengasingan serta pengkhianat di dalam negeri,”bunyi laporan dari harian berbahasa Myanmar Ahlin. Media di sana biasanya menggunakan kata tekanan propaganda tanpa menunjuk secara khusus nama negara yang dimaksud. Namun, dalam konteksnya, sebutan tersebut jelas-jelas merujuk pada AS. Tulisan di media milik pemerintah itu ditulis Maung Pwint Lin, atau dikenal dengan Tuan Bicara Blak-blakan.
Dia mengatakan, AS mencoba menghidupkan kembali pergolakan 1988 di Myanmar.Untuk itu,AS bekerja sama dengan tokoh pelarian di luar negeri dan pengkhianat di dalam negeri untuk membentuk pemerintahan boneka. Demonstrasi 19 Agustus yang dipicu oleh kenaikan tinggi harga bahan bakar minyak dan barang-barang kebutuhan sehari-hari terjadi selama beberapa pekan. Aksi ini kemudian meluas dengan pergerakan menuntut reformasi demokratis.
Pasukan junta membubarkan para demonstran dengan menembaki mereka di puncak aksi yang terjadi pada 26–27 September. Pemerintah mengatakan, 10 orang tewas akibat operasi militer ini. Namun, kelompok pelarian politik menyatakan bahwa jumlah korban sesungguhnya mencapai 200 orang. Berdasarkan komentar media pemerintah itu, mayoritas rakyat Myanmar menentang aksi protes. Hanya ada kelompok minoritas yang melakukan aksi protes turun ke jalan.
Mereka didukung media asing seperti BBC, Voice of America,Radio Free Asia. Operasi militer yang brutal terhadap aksi protes damai menuai kemarahan dunia.Komunitas internasional terus mendesak agar junta membebaskan pemimpin prodemokrasi Aung San Suu Kyi yang tengah menjalani tahanan rumah. Propaganda kampanye anti- AS juga dipasang di papan reklame bertuliskan, ”Mereka yang bergantung kepada AS adalah pengkhianat.”
Komentar di media juga menuduh,meskipun PBB dan komunitas internasional menghendaki AS dan sekutunya ke luar dari Afghanistan dan Irak, negara adidaya tersebut tetap saja menolak.
Ini meskipun sudah membentuk pemerintahan boneka di sana. Maksud junta dengan para pelarian adalah ribuan aktivis maupun mahasiswa prodemokrasi yang melarikan diri ke luar negeri pascapergolakan 1988 lalu. Para aktivis ini bertekad bergerilya melawan junta dari mana pun,mulai dari Australia hingga AS.
”Alasan banyak aktivis yang melarikan diri pada 1988 adalah karena mereka ingin memulai perlawanan bersenjata melawan pemerintah.Mereka berharap, AS dan negara Barat bersedia melatih dan mempersenjatai mereka,” kata Thant Myint- U,seorang pelarian dan penulis buku mengenai Myanmar berjudul The River of Lost Footsteps.
Namun,perjuangan para aktivis ini banyak menghadapi kendala sekarang. Pasalnya, tidak ada lagi pihak luar yang mendukung mereka dan para aktivis ini yakin bahwa kemenangan mereka hanya bisa dicapai dengan berjuang melawan junta dari dalam. Beberapa pelarian yang selama ini bersembunyi di wilayah perbatasan Thailand-Myanmar berencana untuk pulang kembali.
” Kami ingin bersembunyi di Myanmar, mencoba tidak mencolok, dan merencanakan perjuangan lain,” tandas Ye Htun Kyaw,33,mantan tahanan politik.
Ribuan Anak Myanmar Dipaksa Jadi Tentara
Sumber : okezone.com
Human Rights Watch (HRW) -sebuah lembaga pejuang HAM yang bermarkas di New York, Amerika Serikat (AS)- dalam laporannya dini hari tadi mengungkapkan, saat ini ribuan anak di Myanmar dipaksa menjadi tentara. Ini dilakukan untuk memperkuat militer Yangon dalam menghadapi kemungkinan gejolak massa anti-Junta.
"Mereka dipaksa dijadikan tentara, meski usianya masih 10 tahun. Mereka ada yang diperjualbelikan oleh sekelompok orang yang bekerja untuk militer. Sebagian besar dari anak-anak ini bahkan disekap dan disiksa seperti seorang tahanan," tulis HRW.
HRW mengaku dalam menyusun laporannya, lembaga ini mewawancarai 20 pensiunan tentara Myanmar yang dirahasiakan identitasnya. Para veteran ini mengaku, sebanyak 30% dari total orang yang direkrut adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Selain itu, HWR juga mewawancarai sejumlah anak yang pernah dipaksa menjadi tentara.
"Aksi protes besar-besaran beberapa pekan lalu semakin memaksa penguasa Myanmar untuk merekrut lebih banyak anakanak untuk dijadikan tentara," tandas HRW seperti yang tertulis di halaman 132 laporan tersebut.
HRW menjelaskan, sebelum terjadinya aksi protes massal, Junta Myanmar secara rutin merekrut anak-anak untuk dijadikan tentara. Pada 2005, mereka diperjualbelikan dengan harga USD20–USD40. Mereka kebanyakan berasal dari desa-desa terpencil yang orangtuanya tidak mempunyai pekerjaan tetap. Pada 2006, Myanmar diperkirakan mempunyai 375.500 tentara.
Jumlah ini terbesar ketiga di Asia setelah China dan India. Seorang jenderal Myanmar kepada HRW akhir tahun lalu mengatakan, Myanmar berencana merekrut 7.000 tentara setiap bulannya. Guna mencegah terjadinya pemaksaan kehendak terhadap anak-anak, HRW mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional lainnya untuk segera menjatuhkan saksi militer lebih berat kepada Myanmar. Belum ada tanggapan dari Yangon terkait laporan HRW.
Sebelumnya, Yangon selalu menampik tuduhan tentang adanya tentara di bawah umur. Junta Myanmar mengklaim laporan semacam itu hanyalah mengada-ada. Sementara itu, dini hari tadi, otoritas hukum Myanmar membebaskan enam tahanan politik prodemokrasi. Mereka adalah Win Naing, Myint Thein, Han Zaw, Lei Lei, Pu Chin Sian, dan Thang Htaung Kho Htan. Mereka ditangkap beberapa hari setelah terjadi demonstrasi berdarah oleh ribuan biksu menentang Junta, 27 September.
"Mereka telah dibebaskan dari penjara tadi malam," kata Nyan Win, juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD)—partai pimpinan politikus wanita yang juga peraih Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi.
Seperti diketahui, pemerintah Myanmar menangkap ribuan biksu dan aktivis yang terlibat aksi protes besar-besaran pertengahan bulan silam.
Wah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, masa anak kecil udah disuru megang senjata? Bahkan disiksa seperti tahanan gitu. Semoga kejadian ini dapat segera dihentikan.
YANGON - Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi pagi tadi mendesak pemimpin Junta militer Myanmar agar menggelar dialog guna mengakhiri kekacauan yang terjadi sejak 15 Agustus.
"Rekonsiliasi nasional akan tercapai jika kita menggelar dialog," kata NLD dalam pernyataan tertulis, Sabtu (15/9/2007).
Permintaan dialog ini disampaikan kurang dari 24 jam setelah Junta mengancam akan menindak tegas semua pendukung NLD yang dianggap terlibat aksi massa menentang kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM.
Sebanyak 150 pendukung NLD dalam tiga pekan terakhir ditahan pemerintah lantaran menggelar demonstrasi menolak kebijakan pemerintah. Jumlah tahanan ini adalah yang terbanyak dalam satu dekade terakhir.
Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amerika Serikat (AS) mengecam perbuatan semena-mena Junta yang sejak 1962 silam menolak menerapkan sistem demokrasi di Myanmar. (sindosore)
()
Bangkok (ANTARA News) - Para pembangkang Myanmar, Kamis mendesak ASEAN menangguhkan keanggotaan negara itu jika para pemimpinnya tetap mengabaikan imbauan internasional untuk melakukan proses rekonsiliasi nasional.
Para pemimpin Mahasiswa Generasi 88 -- bekas pembangkang-pembangkang gerakan anti militer tahun 1988 di Myanmar-- mengirim sepucuk surat kepada PM Singapura Lee Hsien Loong dan Menlu George Yeo mendesak ASEAN mengambil tindakan untuk meningkatkan tekanan terhadap militer Myanmar untuk memulai dialog politik dengan kekuatan-kekuatan oposisi.
Singapura adalah ketua ASEAN sekaraang, dan akan menjadi tuan rumah KTT tahunan organisasi itu dan perundingan-perundingan persiapan 17-23 Nopember. Myanmar, yang dulunya bernama Burma, bergabung dengan ASEAN tahun 1997 dan ternyata menodai citra kelompok kawasan itu.
Kendatipun ASEAN, yang umumnya mempertahankan satu sikap tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota, terpaksa mengecam tindakan kejam penguasa Myanmar terhadap unjukrasa damai yang dipimpin biksu pada 25-27 September, yang dikecam dunia.
Tetapi kelompok Mahasiswa Generasi 88 mengatakan ASEAN perlu berusaha lebih keras untuk membawa Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara Myanmar (SPDC), junta menyebut namanya sendiri, ke meja perundingan dengan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi dan para penentang lain rejim itu.
Kelompok Mahasiswa Generasi 88, yang kehilangan 40 anggotanya ditahan antara Agustus dan September menyerukan ASEAN "mempertimbangkan penangguhan keanggotaan SPDC dalam ASEAN jika rezim itu mengabaikan permintaan-permintaan masyarakat internasional."
ASEAN beranggotakan Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura,Thailand dan Vietnam.
Kelompok mahasiswa itu juga menyerukan ASEAN menolak proses perancangan konstitusi SPDC, mendukung usaha-usaha utusan khusus PBB Ibrahim Gambari dan menghentikan penjualan senjata-senjata dan teknologi intelijen kepada rezim itu.
Surat generasi 88 yang diperoleh di Bangkok itu ditandatangani oleh Tun Myint Aung, Nilar Thein dan Soe Htun.
Sementara itu di New York, PBB mengumumkan Gambari akan ke Myanmar, Sabtu dan akan berada di sana sampai 8 November.
Jurubicara PBB Michelle Montas mengatakan Gambari akn bertemu dengan Sekjen PBB Ban Ki Moon di Istambul, Sabtu, untuk membicarakan tugasnya sebelum ke Myanmar.
"Dalam kunjungan mendatang ke Myanmar itu, Gambari akan menindak lanjuti tawarannya untuk membantu pelaksanaan rekomendasi yang dibuat kepada pemerintah selama kunjungannya lalu," kata Montas kepada DPA.(*)
Singapura Kecewa Atas Tindakan Myanmar
Sumber : ANTARA News
Singapura, yang saat ini memimpin ASEAN, Sabtu mengatakan, pihaknya merasa "sangat kecewa" atas keputusan Myanmar mengusir pejabat paling senior PBB yang bertugas di negara yang dipimpin militer itu.
Maklumat Myanmar itu telah mengirimkan suatu pesan yang tidak konsisten tentang keinginannya untuk mengajak PBB setelah penindasan brutal terhadap para pemrotes anti-pemerintah pada September, kata seorang jurubicara kementerian luar negeri Singapura dalam suatu pernyataan.
"Singapura sangat kecewa atas keputusan pemerintah Myanmar untuk tidak mengizinkan perpanjangan masa tugas Koordinator misi PBB, Charles James Petrie, di Myanmar," katanya.
"Maklumat itu muncul pada waktu yang sangat tidak menguntungkan, menjelang tibanya Utusan Khusus PBB, Ibrahim Gambari, ke Myanmar" kata jurubicara itu.
"Hal itu juga merupakan pesan yang tidak konsisten tentang kemauan Myanmar meminta PBB untuk memperkuat politik domestik, dan sosial-ekonominya.
Singapura menyerukan junta Myanmar untuk terus melakukan dialog dengan PBB sabagaimana pihaknya menawarkan "harapan kepada Myanmar untuk memecahkan masalah-masalah sosial-ekonomi, dan melakukan rekonsiliasi nasional secara damai dengan semua kelompok di negara itu.
PBB pada Jumat mengatakan, junta berkuasa Myanmar telah memutuskan untuk tidak memperbarui mandat Petrie di negara itu.
Singapura dan Myanmar adalah anggota ASEAN, yang mana para pemimpin organisasi regional itu akan melakukan pertemuan puncak di negara pulau itu pada akhri bulan ini.
Negara anggota ASEAN lainnya adalah, Brunei, Kambojaa, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, and Vietnam, demikian AFP.
Utusan PBB Tiba di Myanmar
Sumber : Media Indonesia Online
Utusan khusus PBB untuk Myanmar Ibrahim Gambari tiba di Yangon, Sabtu, untuk berunding dengan para jenderal yang menguasai negara itu di tengah-tengah pertikaian menyangkut ancaman pengusiaran terhadap seorang diplomat penting lainnya.
Ia diperkirakan akan segera pergi ke ibukota Naypyidaw, di mana ia akan bertemu dengan para jenderal junta dan para pejabat senior lainnya, serta wakil-wakil dari organisasi-organisasi non pemerintah, kata seorang pejabat Myanmar.
Gambari juga akan bertemu pemimpin pro demokrasi Aung San Suu Kyi yang berada dalam tahanan rumah, serta anggota-anggota Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpinnya , kata pejabat itu kepada AFP.
Tidak jelas apakah ia akan melakukan perundingan dengan pemimpin junta Jenderal Than Shwe.
Kunjungan Gambari dilakukan saat tanda-tanda yang simpang siur dari junta tentang kesediaannya untuk melakukan reformasi, sehubungan dengan protes-protes massa di jalan-jalan terhadap rezim di sini yang menyebabkan paling tidak 13 orang tewas dan ribuan lainnya ditahan.
Para jenderal Myanmar secara tiba-tida, Jumat petang mengumumkan bahwa masa tugas pejabat paling senior missi PBB di Yangon, Charles Petrie, tidak akan diperpanjang.
Hubungan internet di negara yang dikucilkan itu diputus oleh junta Kamis, tetap putus untuk hari ketiga berturut-turut, membatasi akses ke situs-situs internasional agaknya dalam usaha membatasi arus informasi sebelum dan selama kunjungan Gambari.
Tindakan untuk mengusir Petrie dari Myanmar , di mana ia telah bekerja sejak tahun 2003 dapat mempersulit misi Gambari yang sudah sulit itu, dengan sejumlah pihak memperingatkan bahwa konflik itu akan mengalihkan diskusi-diskusi reformasinya dengan junta.
"Bahaya itu adalah Gambari akan menghabiskan waktunya untuk merundingkan tentang peran PBB di Burma bukannya tentang perlunya mengakhiri tindakan keras rezim itu dan mewujudkan reformasi riil," kata Brad Adams, direktur Asia bagi kelompok Human Rigths Watch yang berpusat di New York.
"Saya mengharapkan ini bukan satu usaha rezim itu untuk mengalihkan perhatian dari misi " Gambari, kata dubes AS untuk PBB Zalmay Khalilzad.
Seorang jurubicara PBB mengatakan organisasi itu memiliki "kepercayaan penuh" pada Petrie dan timnya, dan menginstruksikan Gambari untuk mengutarakan masalah itu pada pemerintah Myanmar.
"Ia tidak dinyatakan persona non grata," kata jurubicara itu Michele Montas tentang Petrie.
Utusan PBB di Myanmar Temui Suu Kyi
Sumber : ANTARA News
Utusan PBB, Ibrahim Gambari, Ahad bertemu dengan pejabat senior pemerintah junta militer yang ditugasi membangun konsensus dengan pihak oposisi, pada saat rezim militer mempertahankan langkahnya mengusir seorang diplomat tinggi PBB.
Seorang pejabat pemerintah, yang minta jatidirinya tak disebut, mengatakan kepada AFP bahwa Gambari mengadakan pembicaraan dengan Menteri Perburuhan Aung Kyi, yang ditujuk rezim untuk membantu membangun hubungan-hubungan dengan tahanan pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi.
Keduanya bertemu di ibukota baru Myanmar, Naypyidaw, namun belum jelas apakah diplomat Nigeria itu akan bertemu dengan pemimpin junta Than Shwe.
Gambari Selasa akan bertemu dengan Aung San Suu Kyi, yang saat ini masih dalam tahanan rumah di Yangon, dan para anggota Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), kata para pejabat di Naypyidaw.
"Gambari bertemu dengan menteri perhubungan - dia akan bertemu dengan menteri perhubungan Kyaw Hsan Senin," kata pejabat tersebut kepada AFP.
Gambari pada hari kedua kunjungannya di sini akan mendesakkan perlunya reformasi politik dan dialog dengan pihak oposisi setelah penumpasan para pelaku aksi protes anti pemerintah September lalu, yang menewaskan sedikitnya 13 pemrotes dan ribuan lainnya ditangkap.
Namun junta militer Jumat malam mengumumkan bahwa pihaknya tak akan memperbarui akreditasi Charles Petrie, pejabat senior PBB di Myanmar, yang mengancam membayangi tujuan sesungguhnya misi Gambari.
Suratkabar milik negara "Sinar Baru Myanmar" Ahad menurunkan komentar yang menuduh tim PBB di negara tersebut salah paham terhadap situasi kemanusiaan dan ekonomi di sini dalam laporannya 24 Oktober.
Komentar tersebut mengklaim penilaian itu "tak berdasar pada fakta atau data yang benar serta tidak mencerminkan kondisi obyektif di Myanmar".
Pernyataan Oktober, yang disiarkan bertepatan pada Hari PBB itu, mengatakan bahwa aksi-aksi protes yang pecah Agustus lalu itu merupakan tanggapan atas kenaikan harga bahan bakar yang menyebabkan kesulitan hidup sehari-hari makin meningkat dan juga memburuknya situasi kemanusiaan.
Utusan PBB Bertemu Pemimpin Kelompok Etnik Myanmar
Sumber : Media Indonesia Online
Utusan khusus PBB Ibrahim Gambari bertemu dengan para pemimpin kelompok-kelompok etnik Myanmar, Senin, sementara AS mendesak diberi hasil-hasil konkret dari missinya yang bertujuan mendesak junta melakukan reformasi.
Ini adalah kunjungan kedua Gambari sejak tindakan keras berdarah rezim militer terhadap protes-protes pro demokrasi massa September yang menewaskan 13 orang dan ribuan orang lainnya ditahan.
Ia menurut rencana Rabu akan bertemu dengan pemimpin pro demokrasi yang ditahan Aung San Suu Kyi, tetapi tidak jelas apakah ia juga akan bertemu dengan pemimpin junta Jenderal Senior Than Shwe.
"Sejauh ini belum ada rencana untuk bertemu dengan jenderal senior itu," kata seorang pejabat Myanmar kepada AFP.
Asisten Menlu AS Kristen Silverberg mengatakan Washington menginginkan sesuatu yang positif muncul dari missi itu.
"Kami akan mengevaluasi missi Gambari berdasarkan apakah kunjungan itu memberikan hasil-hasil konkret khususnya kami akan mengusahakan dialog langsung antara pemerintah dan para aktivis demokrasi," kata Silverberg kepada wartawan di Bangkok.
"Dan kami juga berusaha bagi kemajuan menyangkut para tahanan politik.
Gambari menurut rencana akan bertemu dengan nenteri informasi. Senin tetapi ditunda sehari, kata pejabat itu.
Ia akan bertemu dengan menteri informasi Selasa dan dengan PM Letjen Thein Sein dan Aung San Suu Kyi, Rabu.
Utusan PBB itu bertemu dengan para pemimpin etnik di ibukota Naypyidaw dan kemudian dengan para pejabat Palang Merah.
Palang Merah pekan lalu meminta pemerintah bagi akses kepada semua tahanan terutama mereka yang ditahan selama aksi protes-protes itu.
Missi Gambari dibayangi oleh keputusan junta, Jumat untuk mengusir seorang diplomat penting PBB yang ditempatkan di negara itu, Charles Petrie, yang mengatakan ia salah dalam mengemukakan kejadian-kejadian di sini.
Protes-protes pro demokrasi dimulai pertengahan Agustus setelah harga bahan bakar minyak dinaikkan, tetapi meningkat menjadi ancaman terbesar pada para jenderal dalam hampir 20 tahun ketika para biksu Buddha ikut memelopori aksi protes itu.
Gambari, Minggu bertemu dengan pejabat penghubung yang diangkat pemerintah Menteri Perburuhan Aung Kyi serta Menlu Nyan Win.
Utusan PBB itu dan Aung Kyi membicarakan perundingan pertama pejabat penghubung itu dengan Aung San Suu Kyi, kata PBB dalam sebuah pernyataan.
Aung Kyi bertemu dengan Aung San Suu Kyi untuk pertama kali akhir bulan lalu.
Share This Thread