HONGKONG - Gelombang prodemokrasi di Hongkong tak pernah menyerah. Kemarin (7/10), ribuan orang turun ke jalan-jalan menuntut hak untuk memilih pemimpin Hongkong dan seluruh anggota legislatif pada pemilu 2012.

Aksi jalanan semakin meriah karena lebih dari 5.500 peserta demo membawa payung kuning dan membukanya secara bersamaan. Payung-payung itu membentuk huruf 2012, tahun target demokrasi penuh. "Satu orang satu suara. Itu satu-satunya cara," teriak pendemo saat menuju markas besar pemerintah.

Rakyat Hongkong memang tidak memiliki hak untuk memilih pemimpin teritorial mereka yang dikenal sebagai chief executive. Komite pemilihan yang terdiri atas 800 anggota yang dinilai sebagai pendukung Beijing lah yang memilih. Rakyat hanya bisa memilih langsung separuh dewan legislatif lokal yang terdiri atas 60 anggota. Sisanya, dipilih oleh kelompok khusus, seperti pengusaha atau serikat pekerja.

Mantan koloni Inggris yang kembali ke kekuasaan Tiongkok pada 1997 itu dijanjikan akan mendapatkan otonomi yang lebih besar di bawah formula "Satu Negara, Dua Sistem".

Beijing awalnya berniat memberlakukan demokrasi penuh di Hongkong sebelum 2008. Banyak warga yakin bahwa Hongkong siap untuk reformasi demokrasi. Tetapi, golongan loyal kepada Beijing, khususnya komunitas bisnis, mencemaskan perubahan itu. Sebab, bisa menciptakan gangguan sosial dan memengaruhi perekonomian.

Demo terbaru tersebut tiba sebelum periode konsultasi reformasi politik tiga bulan-an yang berakhir Rabu (10/10). Pemerintah sudah mengeluarkan catatan yang berisi berbagai proposal mengenai bagaimana dan kapan pemimpin Hongkong dan anggota legislatif seharusnya dipilih.

Meski demikian, anggota parlemen prodemokrasi yang ingin pemilihan langsung secepatnya mengkritik dokumen itu. Mereka menyatakan, dokumen itu membingungkan rakyat karena terlalu banyak pilihan. "Kapan Hongkong bisa memiliki hal memilih secara universal?" tanya Cheung Po-meng, 51, salah seorang pendukung prodemokrasi.

Anggota eksekutif Hongkong, Michael Hui, 51, mengatakan bahwa Hongkong adalah kota matang dan rakyat Hongkong berhak memilih pemimpin mereka sendiri. "Kami membutuhkan lingkungan politik yang sehat demi mempertahankan pertumbuhan ekonomi," katanya

http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=307225