Utusan PBB Kunjungi Presiden SBY
Sumber : JawaPos Online
Konsultasikan Masalah Myanmar
JAKARTA - Sebelum kembali ke Myanmar, Utusan Khusus PBB Ibrahim Gambari akan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara besok (18/10). Gambari akan meminta masukan kepada SBY terkait dengan upaya yang kedua untuk menemui tokoh kunci krisis Myanmar.
Pada 3 Oktober lalu, Gambari melakukan kunjungan lima hari ke Myanmar. Saat itu dia berhasil menemui pemimpin tertinggi junta militer Myanmar Jenderal Than Swee dan tokoh prodemokrasi Aung San Suu Kyi. Sidang Dewan Keamanan PBB minggu lalu merekomendasikan Gambari kembali ke Myanmar untuk menuntaskan rekonsiliasi di antara keduanya.
Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal mengatakan, sebelum bertemu dengan SBY, Gambari dijadwalkan bertatap muka dengan Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda. Atas permintaan Presiden SBY, Gambari akan menjelaskan secara detail hasil kunjungannya ke Myanmar Rabu lalu (3/10). "Presiden juga ingin mengetahui kebijakan apa yang akan diambil PBB setelah kunjungan itu," ujarnya. Pertemuan dengan Gambari juga membahas rencana Indonesia untuk membantu Myanmar.
Dino mengungkapkan, Jenderal Senior Than Swee mengirimkan sepucuk surat kepada presiden pada Jumat (12/10). "Saya kurang tahu isi detailnya. Tapi, yang jelas, ada dua poin positif yang bisa diungkapkan," tambahnya. Poin tersebut adalah kesediaan Jenderal Than Swee untuk bekerja sama dengan PBB dan komitmennya untuk melanjutkan roadmap to democracy (peta demokrasi).
"Presiden ingin mengetahui seberapa jauh komitmen-komitmen itu dijalankan dari pembicaraan dengan Gambari. Meskipun, beberapa waktu lalu beliau sudah memanggil duta besar Myanmar untuk Indonesia," tutur Dino.
Mengenai pertemuan Gambari-Menlu, Jubir Deplu Kristiarto Legowo mengatakan, Menlu ingin mendapatkan informasi lebih dalam tentang kunjungan Gambari ke Myanmar beberapa waktu lalu. Apakah informasi tersebut akan digunakan untuk melengkapi informasi yang didapat Direktur Asia Timur dan Pasifik (Aspasaf) Deplu Yuri Thamrin ketika berkunjung ke Myanmar Senin (15/10)?
Kris -sapaan Kristiarto Legowo- buru-buru membantah. "Agendanya kan lain. Pak Yuri ke sana sebagai utusan Indonesia untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum PM Myanmar Soe Win," katanya, lantas tertawa.
Senada dengan Dino, Kris juga mengatakan bahwa Menlu ingin mengetahui seberapa jauh pelaksanaan komiten junta militer di Myanmar untuk melaksanakan peta demokrasi. Isi peta demokrasi tersebut, pertama, pelaksanaan sebuah konvensi nasional. Kedua, konvensi itu akan menghasilkan prinsip-prinsip tentang pembentukan konstitusi negara yang baru. Dari konstitusi baru itu, diharapkan sebuah draf soal statuta dasar bisa terbentuk.
Lalu, sebuah pemilihan umum yang bebas dan adil bisa dilaksanakan dari statuta itu. Dengan begitu, dari pemilu yang bebas dan adil itu, bisa terpilih sebuah parlemen yang demokratis. Akhirnya, dari parlemen tersebut bisa dihasilkan pemerintahan baru yang demokratis. (nue/tom)
Presiden SBY Kirim Pesan ke Than Shwe
Sumber : Sindo
JAKARTA (SINDO) – Indonesia menyatakan kesediaannya membantu Myanmar dalam rangka membuka jalan menuju demokrasi.Salah satu langkah yang sudah diambil, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengirim pesan khusus kepada pemimpin Junta Militer Myanmar Jenderal Senior Than Shwe melalui Duta Besar Myanmar untuk Indonesia U Khin Zaw Win, beberapa waktu lalu.
”Presiden baru-baru ini mengirim surat kepada Than Shwe. Beliau (SBY) memanggil Dubes Myanmar (U Khin Zaw Win) dan bertemu langsung,” ungkap Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan Dino Patti Djalal saat dihubungi SINDO,kemarin. Menurut Dino, pesan Presiden tersebut sudah diterima dengan baik oleh Jenderal Than Shwe.
Apalagi, Indonesia dikenal memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Myanmar. Pada awal 2006, Presiden SBY sempat berkunjung selama beberapa hari ke negara tersebut dan bertemu langsung dengan Than Shwe. Kemudian pada Februari 2007, Menteri Luar Negeri Myanmar U Nyan Win berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden SBY di Kantor Presiden, Jakarta ”Kita dan Myanmar memiliki sejarah yang sama soal demokrasi,” terang Dino.
Sementara itu, utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ibrahim Gambari dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 18 Oktober 2007. Dalam kunjungan ini, Gambari direncanakan bertemu dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda di Jakarta. ”Gambari tiba di Indonesia pada 17 Oktober malam dan pulang pada 19 Oktober,” ungkap Juru Bicara (Jubir) Departemen Luar Negeri (Deplu) Y Kristiarto Soeryo Legowo kepada SINDO, kemarin.
Menurut Kristiarto, agenda utama Gambari di Indonesia antara lain melakukan konsultasi dengan Menlu tentang masalah Myanmar. Seperti diketahui, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon menugaskan Gambari untuk membujuk Junta Militer Myanmar agar menghentikan tindak kekerasan dalam menghadapi aksi prodemokrasi.
”Agenda, tentu berkonsultasi tentang Myanmar. Sebelumnya, yang bersangkutan (Gambari) juga melakukan konsultasi dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia,”paparnya.
Dalam pertemuan nanti, kata Kristiarto, Indonesia akan meminta informasi lebih dalam kepada Gambari mengenai situasi terakhir di Myanmar mengingat utusan khusus PBB tersebut sempat bertemu dengan Than Shwe di Myanmar awal Oktober ini. Di samping bertemu dengan Menlu, Gambari juga direncanakan melakukan pertemuan dengan Presiden SBY.Namun, lanjut Kristiarto, pertemuan tersebut belum pasti karena waktunya sendiri masih diatur.
”Kita belum bisa pastikan,” jelasnya. Senada dengan Kristiarto,Dino juga mengatakan, pihaknya masih mengupayakan pertemuan Presiden dengan Gambari. Apabila pertemuan tersebut jadi terlaksana, maka kemungkinan besar dilakukan pada 18 atau 19 Oktober. ”Masih diupayakan,” ujarnya. Indonesia, terang Dino, dipastikan akan meminta penjelasan lebih lanjut dari Gambari tentang Myanmar dan perkembangan terbaru di sana.
Sementara itu, Gambari sendiri akan meminta pandangan Indonesia mengenai Myanmar. ”Gambari sangat ingin mendengar pandangan Indonesia sebagai negara yang memiliki hubungan dekat dengan Myanmar,” ungkap Dino. Menanggapi rencana Gambari ke Indonesia, pengamat masalah internasional dari Center for Strategic & International Studies (CSIS) Bantarto Bandoro mengharapkan ajang itu digunakan untuk menyampaikan tekanan terhadap junta militer Myanmar agar tidak melakukan aksi-aksi represif. Aksi represif, menurut dia, akan membuat Myanmar terkucil di antara negara-negara ASEAN lainnya.
”Indonesia harus bisa mengimbau bahwa apa yang dilakukan Myanmar saat ini tidak akan menguntungkan Myanmar dalam keanggotaannya di ASEAN,” tuturnya saat dihubungi SINDO tadi malam. Indonesia, ungkapnya, juga harus bisa membujuk China, India, dan negara-negara lain yang punya pengaruh di Myanmar agar menerapkan pengaruh mereka sehingga junta militer dapat mengubah sikap. ”Negara tersebut yang seharusnya menekan junta militer untuk mengubah sikapnya,”katanya.
Tawaran Oposisi
Sementara itu, oposisi Myanmar menawarkan enam langkah demi terciptanya rekonsiliasi nasional di Myanmar, kemarin. Keenam langkah tersebut, pertama, transisi harus bersifat inklusif, di mana seluruh kelompok oposisi, etnik, dan militer bersinergi menuju rekonsiliasi dan pembagian kekuasaan. Kedua, junta harus menghentikan cara-cara represifnya.
Ketiga, pembebasan seluruh tahanan politik. Keempat, Aung San Suu Kyi diberi posisi kunci dalam proses rekonsiliasi dan transisi tersebut.Kelima,ASEAN menjadi moderator dalam negosiasi antara junta dan kelompok oposisi. Oposisi menilai junta lebih menginginkan negosiasi bersama ASEAN ketimbang dengan negara-negara Barat.
Keenam,atau yang terakhir adalah persoalan ekonomi harus diserahkan kepada ahlinya.Tawaran oposisi itu disampaikan oleh Kyaw Zwa Moe, managing editor majalah oposisi Myanmar, The Irrawaddy. Langkah itu disebutnya sangat berat.Namun, bagaimanapun proses rekonsiliasi harus segera dimulai dengan keenam hal di atas.
”Tidak ada pilihan lain, rekonsiliasi nasional adalah satu-satunya cara yang mampu mencegah terulangnya pertumpahan darah di Myanmar,” ujarnya. Banyak pengamat pesimistis terhadap niat junta untuk melakukan dialog dengan kelompok oposisi, terutama Aung San Suu Kyi.
Seperti dilansir surat kabar The Nation, Kolonel (Purn) Aye Myint yang pensiun dari dinas militer Myanmar pascapemberontakan 1988 mengatakan, ”Semua orang tahu Than Shwe tidak memiliki niatan tulus untuk melakukan dialog dengan Suu Kyi. Bisakah Anda mempercayai orang yang dulu menginstruksikan pembunuhan kepada Suu Kyi di Depayin dan sekarang orang tersebut justru menginginkan dialog dengan Suu Kyi?” ujarnya skeptis.
Sementara itu, dalam pertemuannya dengan utusan khusus PBB Ibrahim Gambari, Senin lalu (15/10), Perdana Menteri (PM) Thailand Surayud Chulanont meminta PBB membuat kelompok kerja yang terdiri atas negaranegara anggota ASEAN ditambah China dan India untuk menyelesaikan persoalan Myanmar.
Menurut PM Surayud, hal ini terinspirasi dari perundingan enam pihak dalam resolusi nonproliferasi nuklir Korea Utara (Korut) yang digagas oleh Amerika Serikat (AS). Enam negara yang terlibat ketika itu adalah AS, China, Rusia, Jepang, Korut dan Korea Selatan. ”Kami pikir, hal tersebut merupakan contoh yang baik yang bisa dicoba untuk mengakhiri masalah di Myanmar,” tandas Surayud sesaat setelah bertemu Gambari di Government House,Bangkok.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan aktivasi ”ASEAN Troika” untuk krisis Myanmar –seperti yang pernah dilakukan pada kudeta Kamboja 1997– Surayud menyatakan, hal ini akan menjadi pertimbangan para pemimpin negara-negara ASEAN dalam pertemuan di Singapura bulan mendatang.
Utusan khusus PBB Ibrahim Gambari kemarin meninggalkan Thailand untuk melakukan lawatan ke Malaysia, Indonesia, Jepang, India, dan China sebelum akhirnya mendarat di Myanmar bulan depan.(maya sofia/CR-01/*)
About Junta Militer in Myanmar
Share This Thread