Setelah menjadi episentrum dunia dengan banyaknya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, tampaknya pemerintah masih ingin menggunakan gaya kontroversial dalam mengambil sebuah kebijakan. Pemerintah bakal hapus angka kematian COVID-19 dari deretan indikator penanganan COVID-19.

Saat mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan level, Senin (9/8), Menko Marves Luhut dilaporkan Tirto mengatakan ada kesalahan dalam input data kematian sehingga menyebabkan gangguan dalam penilaian. Oleh karena itu, penghapusan angka kematian dinilai sebagai langkah yang tepat.

Saat angka kematian dikeluarkan dari indikator penanganan COVID-19, menurut Luhut, terdapat 26 kota dan kabupaten yang level PPKM-nya menurun dari level 4 ke level 3, tulis Tirto.

Menanggapi hal itu, epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, langkah kebijakan itu jelas keliru. Epidemolog itu menilai bahwa sesungguhnya, semua penyakit memerlukan adanya indikator kematian, baik itu kanker, stroke, diabetes, tidak terkecuali virus corona penyebab COVID-19, dilansir Kompas.

“Selain salah, juga berbahaya karena kematian ini indikator kunci adanya suatu wabah untuk melihat bukan hanya performa intervensi di hulu, tapi juga menilai derajat keparahan suatu wabah,” terang Dicky kepada Kompas.

Dicky menilai, apabila indikator kematian dihilangkan, strategi penanganan pandemi berpotensi menjadi salah langkah, dan ekspektasi yang diperkirakan juga akan jauh dari harapan, tulis Kompas.

Selain itu, ia juga mengatakan kepada Kompas bahwa alasan yang digunakan pemerintah yang menyebutkan jika data kematian yang menumpuk menimbulkan ketidakakuratan, seharusnya tidak membuat pemerintah menghilangkannya begitu saja.

Sebab, data kematian yang belum harmonis itu cukup diperbaiki dengan secepat dan seakurat mungkin tanpa perlu menghilangkannya.

Senada dengan Epidemolog dari Griffith University Australia itu, epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono kepada Kumparan mengatakan, jika memang indikator angka kematian tidak menunjukkan hasil yang diinginkan, seharusnya pemerintah memperbaiki data yang ada, bukan indikatornya yang dihilangkan.


Sumber: https://www.matamatapolitik.com/hapu...depth-polling/