Indonesia nampaknya gemar memberi gelar “duta” bagi orang yang justru berbanding terbalik dengan citra duta sebagai seorang panutan. ​
Atta Halilintar, influencer dan content creator YouTube dijadikan Duta Bela Negara oleh Kementerian Pertahanan oleh Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayjen TNI Dadang Hendra Yudha.

Atta pun dijadikan Duta Bela Negara setelah lagu miliknya dan kolaborasi antara Aurel Hermansyah, Krisdayanti, berkolaborasi dengan Lenggogeni Faruk dan juga BEAUZ yang berjudul This is Indonesia.

Namun apa yang menjadi relevansi Atta menjadi Duta Bela Negara dengan lagu yang diciptakannya? Sepertinya tidak ada.

Bintang Muda Indonesia (BMI) turut menyoroti hal ini. Pasalnya, BMI menilai penunjukan influencer yang tidak selaras dengan label “duta” itu hanya menghabisi anggaran negara saja.

“Padahal sejumlah pihak sudah mengkritik begitu besarnya anggaran negara buat influencer” kata Nadine Amalia, Wasekjen DPN BMI dilansir Bintang Muda Indonesia.

DPN BMI berharap kepada pemerintah agar lebih bijak dalam menggunakan anggaran negara seperti digunakan untuk sektor ekonomi riil

“DPN BMI juga mempertanyakan dari sisi mananya Atta Halilintar membela negara, dari sisi apakah? Kalau dalam konteks patriotisme” tanya Nadine pada media yang sama.

“Ada rakyat yang senang dapat nasi bungkus saja negara malah memberi hal yang berlebihan atau boros, boros di masa saat ini adalah logika yang melukai perasaan rakyat dan pejuang sejati di masa pandemi” sambungnya.

Memang, sebelumnya penggunaan influencer untuk mendukung program pemerintah ini menjadi sorotan. Hal ini disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalokasikan anggaran terbesar untuk penggunaan jasa influencer media sosial yakni sebesar Rp77,66 miliar.

Lalu di posisi kedua adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp10,83 miliar sementara itu alokasi anggaran terbesar ketiga untuk layanan influencer disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1,6 miliar.


Sumber: https://www.matamatapolitik.com/news...han-pemborosan