Terinsipirasi dari aplikasi Trace Together Singapura, aplikasi PeduliLindungi masih mengalami sejumlah kendala, dari pasien positif COVID-19 yang ternyata berhasil keluyuran hingga rentan bocornya data pengguna, termasuk data Presiden Joko Widodo.

Lebih dari tiga ribu pasien positif COVID-19 dan memiliki riwayat kontak erat, terungkap bebas berkeluyuran di ruang publik, dilihat melalui aplikasi PeduliLindungi.

Orang-orang ini memiliki status hitam, mereka yang positif COVID-19 atau riwayat kontak erat.

"Setelah diluncurkan baru sebulan, ada 29 juta yang melakukan check in dengan PeduliLindungi kita bisa lihat. Surprisingly ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam. Hitam itu artinya positif COVID tapi masih jalan-jalan, masuk mal 3.000 orang, masih juga ke bandara 43 orang, masih naik kereta 63 orang, masih masuk restoran 55 orang," terang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja DPR RI Komisi IX, Senin (13/9).

Menkes memaparkan, aplikasi PeduliLindungi ini digunakan untuk melacak orang-orang yang melakukan check in sebelum memasuki mal dan fasilitas umum lainnya.

"PeduliLindungi ini juga bisa sebagai fungsi tracing. Begitu mereka check in, kita tahu mereka ada di mana, jam berapa. Kalau positif kita bisa cepat melakukan tracing, siapa saja yang ada di jam itu di lokasi itu," ujar Menkes.

Akan tetapi, epidemiolog dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Masdalina Pane melihat, peristiwa ini menjadi bukti bahwa pelacakan COVID-19 di Indonesia belum optimal.

"Di-tracing itu artinya diidentifikasi kontak eratnya, dinilai status kesehatannya, dimonitor isolasi karantinanya. Kalau dia masih berkeliaran, itu artinya kita belum mampu melakukan containment dengan baik," terang Masdalina kepada BBC News Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang bertanggung jawab menjadi Koordinator PPKM Darurat wilayah Jawa dan Bali Luhut Binsar Panjaitan kemudian menuturkan, orang-orang yang memiliki status hitam di aplikasi PeduliLindungi dan kedapatan keluyuran "akan segera ditangani".


Sumber: https://www.matamatapolitik.com/in-d...vid-data-bocor