Masih banyak celah di aplikasi itu, terlebih keamanan sistemnya yang tak menjamin warga terhindar dari kebocoran data.​

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan adanya perluasan fitur PeduliLindungi salah satunya yakni sebagai alat pembayaran digital yang diharapkan dapat meningkatkan semangat dan produktifitas UMKM.

Selain itu, di bulan Oktober mendatang PeduliLindungi dapat diakses melalui Gojek, Grab, Tokopedia, Traveloka, Tiket, Dana, Cinema XXI, Link Aja, hingga Jaki, dilansir Tribunnews.

Menanggapi wacana itu, Pakar digital forensik Ruby Alamsyah menilai PeduliLindungi seharusnya fokus pada tujuannya semula yakni tracing dan tracking COVID-19.

"Menurut saya PeduliLindungi lebih baik fokus dahulu di core service-nya, yaitu membantu pemerintah untuk bidang Kesehatan terkait tracing dan tracking, serta mengoptimalkan tingkat keamanan sistemnya," ujar Ruby pada Kompas.

Ruby juga menyoroti masih banyak celah di aplikasi itu, terlebih keamanan sistemnya.

"Kita lihat masih banyak kekurangan di PeduliLindungi, termasuk keamanan sistemnya (NIK dan sertifikat vaksin presiden bocor)," kata Ruby.

Selain itu, pakar digital forensik itu menilai jika ada perluasan pengguna PeduliLindungi diperluas justru akan memberi kesan bahwa alat pembayaran digital milik BUMN, LinkAja, tak berhasil mendapatkan banyak user, tulis Kompas.

"Karena kalau saat ini PL mau merambah alat pembayaran digital, terkesan PL ada ambisi komersil yang mana mestinya PL sebagai alat bantu pemerintah dalam bidang kesehatan saja," jelas Ruby.

"Tidak menciptakan Level Playing of Field yang sama di industri alat pembayaran digital," tutupnya.

Senada dengan Ruby, Founder of Drone Emprit and Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi juga menilai, PeduliLindungi sebaiknya fokus saja di bidang kesehatan dan permasalahan terkait aplikasi PeduliLindungi saat ini yakni seperti akses dan sosialisasi yang belum merata, dilansir Kompas.

"Kalau menurut saya ini sangat belum siap, kalau saya lihat PeduliLindungi sebagai hub berbagai macam pihak yang kaitannya dengan kesehatan, harusnya fokus saja dengan yang kesehatan," kata Ismail kepada Kompas.

"Karena kalau ada wacana yang lain-lain takutnya fokus pecah, sementara masih banyak yang harus dipecahkan dari PeduliLindungi, masih banyak kekurangan seperti masyarakat Indonesia yang memiliki Smartphone hanya sekitar 58,6%,” ujar Ismail.

Oleh karena itu, meski orang-orang telah divaksin, mereka tak bisa mengakses aplikasi PeduliLindungi.

"Masyarakat sudah mau divaksin, eh mau belanja nggak boleh, ini kan nggak fair. Bukan karena nggak mau divaksin kan tapi karena tidak punya PeduliLindungi, pemerintah harus bikin solusi dulu untuk mereka yang tidak bisa mengakses PeduliLindungi," jelas Ismail pada media yang sama.


Sumber: https://www.matamatapolitik.com/news...iginal-polling