KPK Terus Menunjukan Taringnya!

[KucingGarongBF]

Daya Endus dan Kecanggihan KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi-lagi membuat kejutan yang menggembirakan. Dengan tangkas, canggih, tidak banyak omong, KPK kembali berhasil menangkap basah koruptor.

KPK menangkap basah dalam maknanya yang paling ampuh. Yaitu ada pelakunya, ada saksinya, dan sudah tentu ada pula buktinya.

Bukan pula sembarang bukti. Bukti yang sangat kuat, seperti tas yang berisi uang sebanyak Rp500 juta. Itulah yang terjadi ketika KPK menangkap anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mohammad Iqbal di lift Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (16/9) malam.

Maka, dalam waktu relatif singkat, KPK di bawah kepemimpinan Antasari Azhar telah menunjukkan kinerja yang mengagumkan. Di antaranya, KPK telah menangkap basah kasus suap untuk mengubah hutan lindung, menangkap pelaku korupsi kasus pengadaan kapal patroli, dan terakhir menangkap kasus suap menyangkut persaingan usaha.

Koruptor bukan orang bodoh. Koruptor punya segudang akal bulus untuk lolos, tapi semua akal bulus koruptor itu gagal memperdayai KPK.

Ada yang mencoba mengelabui dengan cara menyerahkan uang suap di toilet hotel. Eh, tertangkap. Oleh karena hotel rawan, transaksi lalu dilakukan di tempat penukaran mata uang asing. Eh, tertangkap juga. Yang terakhir sepertinya lebih cerdas, yaitu uang diserahkan di lift hotel. Eh, lagi-lagi tertangkap.

Semua itu menunjukkan bahwa koruptor tidak mengenal kapok. Koruptor tidak mengenal takut. Koruptor tidak mengenal jera. Koruptor agaknya berpandangan bahwa KPK tidak selamanya waspada. Bukankah KPK juga terdiri dari manusia-manusia biasa yang bisa khilaf?

Ternyata, KPK tetap memasang radarnya dengan semboyan diam itu emas. Yang dilakukan adalah terus mempertajam daya endus, sehingga di lift sekalipun bisa ditangkap basah.

Ditangkapnya anggota KPPU itu semakin membuktikan bahwa praktis tidak ada lagi lembaga negara yang bersih dari korupsi. Pernyataan bahwa korupsi telah menjadi kebudayaan bukan statement teoretis atau membesar-besarkan perkara. Tapi itulah kenyataan yang sebenarnya.

Demikian hebatnya korupsi melanda negeri ini, sehingga timbul keinginan orang untuk melumpuhkan KPK. Misalnya, melucuti kewenangan KPK untuk menyadap telepon. Jika keinginan ini dikabulkan, habislah kemampuan daya endus KPK. Jangan harap lagi KPK dapat menangkap basah koruptor.

Siapa pun yang berpikiran hendak melucuti kewenangan KPK, apalagi berkehendak membubarkannya, sangat pantas dicurigai sebagai orang yang mendukung korupsi. Bahkan, koruptor itu sendiri.

Korupsi di negeri ini jelas tidak dapat diberantas dengan cara-cara biasa. Negara ini memerlukan KPK, bahkan dengan kekuasaan yang lebih besar lagi. Misalnya, berilah juga KPK kewenangan mengumumkan kekayaan pejabat negara sehingga membuat sang pejabat takut untuk korupsi.

Menangkap koruptor bukan urusan mudah, dan lebih tidak mudah lagi memerkarakannya di pengadilan. Korupsi itu begitu licin. Akan tetapi, KPK telah memberi keyakinan yang hebat, sangat hebat, bahwa dengan daya endus dan kecanggihan yang dimilikinya, koruptor dapat ditangkap dengan bukti-bukti yang sangat kuat sehingga tidak akan lolos di pengadilan.

KPK telah memberi harapan baru. Inilah harapan bahwa negara ini kelak, suatu hari, dapat diurus oleh pemerintahan yang bersih karena orang takut ditangkap KPK.

Dengan KPK, kita masih bisa berbangga sebagai anak bangsa ini.

http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MzEyMDQ=

Hebat! Journey to zero corruption

[Menara_Jakarta]

Pada zaman dahulu, bangsa Indonesia tidak pernah bersosialisasi dalam sistem hukum dan kenegaraan. Kita mempunyai kultur saling campur aduk subyek (bisa dilihat dari sosok makanan kita seperti nasi uduk, gado-gado, nasi campur, rendang, dll), menunjukan bahwa pemikiran kita sering mencampur aduk subyek, sehingga kita tidak sesuai dengan mengandalkan sistem, karena sistem bedanya pecah-pecah, setiap subyek di sekmen seperti mesin. Karena itu kita sering campur aduk setiap aturan sistem, sehingga jadi korupsi, gak bisa ngerti guna nya sistem untuk berjalan

[alief]

Pada zaman dahulu, bangsa Indonesia tidak pernah bersosialisasi dalam sistem hukum dan kenegaraan. Kita mempunyai kultur saling campur aduk subyek (bisa dilihat dari sosok makanan kita seperti nasi uduk, gado-gado, nasi campur, rendang, dll), menunjukan bahwa pemikiran kita sering mencampur aduk subyek, sehingga kita tidak sesuai dengan mengandalkan sistem, karena sistem bedanya pecah-pecah, setiap subyek di sekmen seperti mesin. Karena itu kita sering campur aduk setiap aturan sistem, sehingga jadi korupsi, gak bisa ngerti guna nya sistem untuk berjalan

iya benar juga apa yang kk katakan.
Sedikit tambahan dari saya:
sebenarnya dalam semua aspek kehidupan yang benar itu adalah sistem yang bekerja dengan arti kata orang bekerja menurut sistem yang berlaku, tapi kenyataan yang ada sekarang sistem dibuat untuk mengikuti kemauan satu kepentingan. satu sistem adalah satu acuan dan pedoman dalam berumah tangga atau dalam dunia bisnis

Makin banyak sistem maka akan membuat para subjek pelakunya bingun tentang mesti diapakan objeknya tsb ???

Jadi cobalah bekerja dan hidup berdasarkan sistem yang ada dimana anda berada, niscaya anda akan maju selangkah dari orang2 lain

[TokaiMaleS]

Sukses nih yang namanya KPK
kalo bisa yang korupsi diatas 10 M di hukum

[Antasari_Azhar]

Pada zaman dahulu, bangsa Indonesia tidak pernah bersosialisasi dalam sistem hukum dan kenegaraan. Kita mempunyai kultur saling campur aduk subyek (bisa dilihat dari sosok makanan kita seperti nasi uduk, gado-gado, nasi campur, rendang, dll), menunjukan bahwa pemikiran kita sering mencampur aduk subyek, sehingga kita tidak sesuai dengan mengandalkan sistem, karena sistem bedanya pecah-pecah, setiap subyek di sekmen seperti mesin. Karena itu kita sering campur aduk setiap aturan sistem, sehingga jadi korupsi, gak bisa ngerti guna nya sistem untuk berjalan

Betul sekali kk, maka dari itu kita perlu tindakan preventif juga selain supresif.

[Antasari_Azhar]

KPK periksa 400 cek DPR

Friday, 12 September 2008
KPK menelusuri temuan PPAT mengenai 400 lembar cek perjalanan ke anggota DPR RI terkait dugaan suap seusai terpilihnya deputi gubernur Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom. Dari Tim PPATK itu telah melakukan pengumpulan data ditambah penelusuran-penelusuran, "kata Antasari Azhar Ketua KPK di sela-sela acara rapat dengar pendapat (RDP) komisi III DPR dengan KPK di jakarta 10 September 2008.

http://antasariazhar.com/index.php?o...id=30&Itemid=2

Sep ganyang terus koruptor

[AnjenxXx]

Masyarakat Papua Tuntut KPK Berantas Korupsi di Papua

JAKARTA, SENIN - Sekitar 100 orang yang tergabung dalam Masyarakat Papua Antikorupsi melakukan aksi damai di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (22/9). Mereka menuntut KPK untuk memberantas tuntas kasus korupsi yang terjadi di Pulau Cenderawasih tersebut.



"KPK jangan menutup mata terhadap kasus korupsi yang melanda Papua. Karena, jika KPK tutup mata, berarti KPK turut mendukung kasus korupsi yang terjadi di Papua," tutur salah satu orator dengan menggunakan pengeras suara.



Menurutnya, hingga saat ini, ada tokoh masyarakat papua yang diduga korupsi namun tetap melanggengkan kekuasaannya. Mantan Bupati Mimika Klemen Tinal bahkan saat ini kembali mencalonkan diri sebagai bupati. "Mengapa KPK membiarkan hal ini," tutur orator tersebut.



Aksi ini sempat menimbulkan kemacetan lokal di ruas Jalan Rasuna Said, terutama yang menuju ke Jalan Gatot Subroto. Namun, ruas jalur cepat dan ruas jalan yang menuju Menteng cenderung lancar.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/...upsi.di.papaua

Korupsi harus dihabisi dari Indonesia!

[kucinkz]

KPK lagi naik daun ya???? mestinya jgn cuman nuntut dari KPKnya ajah....masing2 instansi perlu punya inisiatif sendiri...

[Ripin]

KPK mempersulit pajak ya? Denger2, katanya mesti ada pemutihan untuk pajak2, dan juga skrg zakat menurun, katanya zakat2 shodaqoh nya di cek in dapet dari mana brp persen dari penghasilan

[Menara_Jakarta]

Improvement in Indonesian Corruption Index Ranking

- Sept 24, 2008

JAKARTA, Sept 24 Asia Pulse - Highlights of today's newspapers:

Transparency International sees significant progress made by the Indonesian government in battling corruption with corruption perception index rising 0.3 point to 2.6 from 2.3 points last year.

http://www.tempointeractive.com/hg/n...137239,uk.html

Anti-corruption efforts to continue: Indonesian president

JAKARTA, Sept. 24 (Xinhua) -- Indonesia's corruption perception index in 2008 improved a little to 2.6 compared with 2.3 in 2007.

"Corruption eradication efforts in the country would continue, though, according to the non-governmental organization Transparency International, Indonesia's Corruption Perception Index had improved," the state Antara news agency on Wednesday quoted Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono as saying.

The anti-corruption drive did not depend only on the government but also on the support of all institutions including executive, judicative and legislative.

"We are glad for our efforts to eradicate corruption concretely but not for the index, which is not important," he said at the State Palace.

The president said corruption eradication efforts prevents the country from slowdown in government performance and procurement of goods and services, and the campaign must not stop.

"My hope is serious and fair law enforcement for all. I have never hindered an investigation on anyone, including relatives, friends and government officials," he said.

President Yudhoyono attributed the index growth to that the performance of tax, customs and excise offices was improved. He also said prevention was more important than repression.

Indonesia was engaged in fighting against corruption after President Yudhoyono stepped up. His administration arrested a numbers of law makers and head of provincial areas, who could never been put into jail during the era of former president.


Corruption Index of ASEAN Countries by CPI 2008

Singapore (9.2)

Malaysia (5.1)

Thailand (3.5)

Vietnam (2.7)
Indonesia (2.6)
Philippines (2.3)
Timor Leste (2.2)
Laos (2.0)

Cambodia (1.8)
Myanmar (1.3)

http://www.antara.co.id/en/arc/2008/...s-to-continue/

Maju terus!

[gabrielle]

waktu anasari azhar datang ke kampus gw untuk isi seminar dia ngomong katanya setelah masalah di pemerintahan selesai dia mw periksa seluruh oknum di tingkat universitas..

[raspatih]

semua unsur dan elemen harus ikut membantu KPK. nga bisa cuman KPK aja terus yang bekerja. kalau semua lapisan udah memiliki visi dan misi yang sama : anti-korupsi. pasti bisa

[gabrielle]

semua unsur dan elemen harus ikut membantu KPK. nga bisa cuman KPK aja terus yang bekerja. kalau semua lapisan udah memiliki visi dan misi yang sama : anti-korupsi. pasti bisa

aminn..mudah2an bisa terwujud yah...

[alief]

KPK mempersulit pajak ya? Denger2, katanya mesti ada pemutihan untuk pajak2, dan juga skrg zakat menurun, katanya zakat2 shodaqoh nya di cek in dapet dari mana brp persen dari penghasilan

hmmm, asumsi yang salah tentang pemutihan pajak, yang jelas ada pembebasan pajak anda yang lalu itulah kebenarannya
zakat, infaq dan shodaqoh tidak berhubungan dengan yang namanya asset kekayaan yang dimiliki pribadi setiap manusia

adalah satu keikhalasan untuk memberi itu semua dan itu bukan tuntutan dan kewajiban untuk negara, tapi merupakan kewajiban kita sebagai umat manusia untuk saling tolong-menolong, kasih-mengasihi dan saling berbagi dengan yang lebih membutuhkan

semua unsur dan elemen harus ikut membantu KPK. nga bisa cuman KPK aja terus yang bekerja. kalau semua lapisan udah memiliki visi dan misi yang sama : anti-korupsi. pasti bisa

setuju untuk pendapat anda,
sedikit saya tambahkan adalah dgn menanamkan rasa anti KKN kepada semua penerus generasi bangsa adalah hal kecil yang bisa kita lakukan untuk membantu masalah itu dari tingkat yang sangat sederhana

[Menara_Jakarta]

KPK Siap Panggil Penerima 400 Cek di DPR

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan laporan anggota Fraksi PDIP Agus Condro. Politisi Senayan itu melaporkan adanya pembagian cek perjalanan (Travel Cheque) yang diduga untuk memuluskan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004.

"Ada beberapa pihak yang akan kita mintai keterangan terkait travel cheque ini. Mungkin setelah lebaran, tidak harus anggota DPR, kan bisa yang lain," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat, (26/9/2008).

"KPK itu jangan dikasih batas koridor, yang dipanggil siapa saja yang ada kaitannya, tapi tidak harus anggota DPR," tambahnya.

Saat ini, KPK tengah memeriksa Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis terkait kasus yang sama. Namun, belum bisa dipastikan mengenai status pemanggilannya.

"Belum ada statusnya, kan masih dalam penyelidikan," katanya.(hri)(mbs)

http://news.okezone.com/index.php/Re...400-cek-di-dpr

Maju terus